Logistik PSU Papua Didistribusikan, Wamendagri Harap Berjalan Damai
Wamendagri Ribka Haluk Lepas Distribusi Logistik PSU, Dorong Papua Jadi Teladan Demokrasi
Papuanewsonline.com - 05 Agu 2025, 01:43 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara resmi melepas distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di eks Terminal Entrop, Kota Jayapura. PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi bagian dari proses demokrasi di Papua. Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya pelaksanaan PSU yang penuh integritas dan tanggung jawab. "Pelaksanaan PSU di Papua memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia," ujarnya.
Ribka Haluk mengapresiasi kolaborasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam mempersiapkan PSU. "Dengan semangat gotong royong dan koordinasi lintas sektor, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi," tegasnya.
Wamendagri Ribka Haluk juga
berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan integritas,
profesionalisme, dan keberanian moral, serta memastikan netralitas ASN.
"Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada ruang bagi kesalahan,
pelanggaran, manipulasi, maupun intimidasi selama pelaksanaan PSU," kata
Wamendagri.
Ia mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dengan menggunakan hak pilih dengan bijak. "Mari kita datang ke TPS, gunakan hak pilih dengan bijak, dan tunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Papua adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ucapnya.
Wamendagri Ribka Haluk menyadari
bahwa pelaksanaan PSU membutuhkan biaya dan waktu yang besar. "Setiap
rupiah yang dikeluarkan untuk PSU seharusnya bisa digunakan untuk membangun
jalan, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan layanan
kesehatan. Ini soal tanggung jawab moral kita kepada masyarakat,"
tegasnya. (jidan)