Papua Tengah Gelar Rakorda Pendapatan Daerah: "Pendapatan Kuat, Papua Tengah Maju"

Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat pondasi ekonomi daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan lewat penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah (Rakorda) Tahun 2025, yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Timika, selama tiga hari, mulai 27 Oktober 2025.

Mengusung tema “Pendapatan Kuat, Papua Tengah Maju!”, Rakorda ini menjadi wadah penting bagi pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten di wilayah Papua Tengah untuk memperkuat kolaborasi, sinkronisasi kebijakan, dan merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah yang mandiri dan berkeadilan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa. Dalam sambutannya, Herman menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah untuk memperkuat kemandirian fiskal, terutama di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional yang menuntut daerah semakin kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberi ruang bagi daerah untuk lebih inovatif. Papua Tengah harus mampu memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat struktur pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat,” ujar Herman.

Dalam paparannya, Herman menyoroti pentingnya implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan ini, menurutnya, tidak hanya memperluas kapasitas fiskal kabupaten, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Data menunjukkan bahwa setoran opsen pajak dari delapan kabupaten di Papua Tengah telah mencapai Rp59,05 miliar. Meski capaian ini tergolong baik, Herman optimistis angka tersebut masih dapat ditingkatkan melalui kerja sama dan komitmen kuat antarwilayah.

“Kita sudah punya pondasi yang baik. Tinggal bagaimana koordinasi antarperangkat daerah bisa lebih solid, sehingga potensi pajak daerah dapat dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, terutama potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (DKD) dalam APBN 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan langkah konkret dengan membentuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pertambangan dan ketahanan pangan.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. BUMD sektor pertambangan akan berperan dalam pengelolaan potensi sumber daya mineral yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, sedangkan BUMD ketahanan pangan difokuskan untuk mendukung stabilitas harga bahan pokok dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

“Pembentukan BUMD ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang kedaulatan daerah dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Papua Tengah harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, dengan PAD yang kuat dan berkelanjutan,” tegas Herman.

Rakorda Pendapatan Daerah Papua Tengah 2025 juga menjadi ajang penting bagi para kepala Bapenda dan pejabat terkait untuk berbagi strategi dan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah. Diskusi panel, lokakarya teknis, dan penyusunan rencana tindak lanjut dilakukan secara intensif selama kegiatan berlangsung.

Peserta Rakorda berasal dari seluruh kabupaten di Papua Tengah, termasuk Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, yang bersama-sama menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem pendapatan dan memperbaiki tata kelola fiskal di tingkat daerah.

“Kita harus satu visi, satu semangat, dan satu tujuan: membangun Papua Tengah yang mandiri secara fiskal dan sejahtera bagi semua,” tutup Herman penuh optimisme.

Penulis: Abim

Editor: GF