Pemkab Mimika Apresiasi Masukan DPRK dalam Pembahasan Delapan Raperda Strategis

Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam menyusun regulasi daerah yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRK Mimika yang digelar pada Kamis (2/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Kemong mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas pandangan umum, saran, maupun kritik yang telah disampaikan oleh delapan fraksi DPRK Mimika terkait pembahasan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2025. Menurutnya, keterlibatan DPRK merupakan wujud nyata demokrasi yang sehat sekaligus menjadi langkah penting dalam memperkaya kualitas regulasi.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua fraksi DPRK yang telah memberikan pandangan, masukan, pendapat, dan kritik membangun. Semua itu sangat berarti dalam penyempurnaan Raperda sehingga hasil akhirnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Mimika,” ujar Wabup Kemong.

Adapun delapan Raperda yang menjadi fokus pembahasan kali ini menyentuh berbagai sektor penting, mulai dari subsidi transportasi untuk wilayah pesisir dan pegunungan, perlindungan serta pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP), pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (miras), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Masukan DPRK dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi lokal, memperkuat peran pengusaha OAP, sekaligus mengantisipasi dampak sosial dari maraknya peredaran miras. Pemkab Mimika berharap, dengan adanya kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif, regulasi yang dihasilkan tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.

Lebih jauh, Wabup Kemong menekankan bahwa penyusunan Raperda harus diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang optimal, terlebih di tengah perkembangan era digital yang menuntut inovasi dan transparansi.

“Sinergi ini harus terus dijaga agar kita mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada pembangunan, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Mimika,” tambahnya.

Dengan demikian, Pemkab Mimika optimistis bahwa seluruh Raperda yang tengah dibahas akan menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah ke depan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai sektor kehidupan.

Penulis: Jid

Editor: GF