Realisasi Anggaran Pemkab Mimika Baru Capai 36,40 Persen, BPKAD Tegaskan Pentingnya Pertanggungjawab

Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat realisasi anggaran sebesar 36,40 persen atau sekitar Rp2,3 triliun hingga akhir September 2025. Angka tersebut masih tertahan di bawah 40 persen lantaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menyelesaikan pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T. Mallisa, menyebut bahwa kendala tersebut harus segera diatasi demi kelancaran roda pembangunan.

“Realisasi sebenarnya bisa lebih tinggi jika proses pertanggungjawaban di masing-masing OPD segera dirampungkan. Kami berharap pimpinan OPD bisa memberikan instruksi langsung kepada bendahara maupun operator agar mempercepat proses ini,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (29/9/2025).

Menurut Marthen, percepatan pertanggungjawaban TU tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut efektivitas dan akuntabilitas penggunaan APBD. Apalagi, anggaran daerah merupakan tulang punggung pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan dasar masyarakat.

“Jika pertanggungjawaban lambat, otomatis serapan anggaran ikut tertunda. Padahal, banyak program yang sudah menunggu realisasi di lapangan,” tegasnya.

BPKAD Mimika kini gencar melakukan koordinasi dengan OPD, termasuk menggelar monitoring rutin untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif. Tidak hanya itu, BPKAD juga menyiapkan langkah pendampingan bagi OPD yang mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Pendampingan ini kami lakukan agar tidak ada alasan keterlambatan. Semua OPD harus bergerak bersama karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Mimika secara luas,” tambah Marthen.

Dengan berbagai upaya tersebut, BPKAD optimis realisasi anggaran Pemkab Mimika akan meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Targetnya, capaian penyerapan bisa menembus angka ideal di atas 90 persen menjelang akhir tahun anggaran.

Marthen menekankan bahwa peningkatan serapan bukan hanya soal angka, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mimika.

“Anggaran yang terserap maksimal berarti program-program pembangunan bisa berjalan lancar. Dan itu yang paling penting, manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Jid

Editor: GF