Tata Kelola Aset yang Baik, Kunci Pelayanan Publik Optimal di Papua

Papuanewsonline.com, Jayapura – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, menyelenggarakan Pelatihan Praktik Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Batch II.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Cenderawasih, Gedung Keuangan Negara Jayapura pada 19–22 Agustus 2025, dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah se-Papua dan Maluku. Fokus utama pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola aset daerah agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, dalam sambutannya menegaskan bahwa kualitas pengelolaan aset daerah sangat ditentukan oleh kemampuan SDM yang mengelolanya.

“Pelatihan ini adalah langkah strategis sekaligus investasi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua. Aset daerah bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi modal penting untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Suzana juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi pemerintah pusat dan daerah yang memungkinkan terlaksananya pelatihan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Penilaian Kanwil DJKN Papabaruku, Hari Sutarmin, mengungkapkan masih minimnya jumlah tenaga penilai barang milik daerah di wilayah Papua dan Maluku. Kondisi ini menyebabkan banyak aset belum dinilai secara tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

“Masih banyak daerah yang kesulitan dalam penilaian BMD. Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap lahir tenaga-tenaga penilai baru yang mampu membantu daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan asetnya,” jelas Hari.

Dukungan serupa datang dari Kepala Kanwil Perbendaharaan Papua, Izharul Haq, yang menekankan bahwa penilaian BMD adalah fondasi penting dalam siklus keuangan daerah.

“Penilaian yang tepat akan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan, pemanfaatan, hingga pelaporan keuangan daerah. Semua itu bermuara pada transparansi, akuntabilitas, dan tentu saja peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ungkapnya.

Pelatihan ini tidak hanya sekadar agenda teknis, melainkan menjadi momentum penting bagi Papua dan Maluku dalam membangun tata kelola aset yang profesional. Dengan manajemen aset yang lebih baik, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah, sehingga Papua dan Maluku dapat semakin berdaya saing dan mandiri dalam mengelola kekayaan daerahnya.

Penulis : Jidan

Editor : GF