Tim Pembina Samsat Papua Raya Gandeng Gubernur Fakhiri Genjot PAD Lewat PKB
Pertemuan strategis membahas langkah konkret peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Papua untuk mendukung pembangunan daerah.
Papuanewsonline.com - 03 Nov 2025, 22:52 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Dalam upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan, Tim Pembina Samsat Papua Raya yang terdiri dari PT Jasa Raharja Cabang Papua, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, menggelar pertemuan strategis dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, pada Senin (3/11/2025).
Pertemuan yang berlangsung di
Jayapura ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas
instansi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya di bidang
administrasi kendaraan bermotor.
Kepala PT Jasa Raharja Cabang
Papua, Hermanus Haurissa, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah dari
sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu kunci untuk
memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan kepada Bapak
Gubernur sejumlah inisiatif strategis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat
dalam membayar PKB. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bukan hanya soal
pendapatan, tapi juga tentang tanggung jawab bersama membangun Papua,” ujar
Hermanus.
Menurutnya, keberadaan Tim
Pembina Samsat Papua Raya memiliki peran vital dalam mengintegrasikan pelayanan
antara kepolisian, Jasa Raharja, dan Bapenda. Langkah kolaboratif ini
diharapkan dapat menghadirkan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran
pajak di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Direktur Lalu
Lintas Polda Papua, Kombes Pol Tri Yulianto, menuturkan bahwa pihaknya bersama
Tim Pembina Samsat mengedepankan pendekatan humanis dalam mengajak masyarakat
untuk taat membayar pajak kendaraan.
“Kami tidak hanya melakukan
penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan pendekatan persuasif. Kami ingin
masyarakat memahami bahwa memiliki kendaraan adalah hak, namun membayar pajak
adalah kewajiban,” jelasnya.
Tri juga menambahkan bahwa
seluruh dana pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat akan kembali
dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan
fasilitas publik lain yang manfaatnya dapat langsung dirasakan.
“Kami terus mengingatkan bahwa
membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan Papua.
Setiap rupiah pajak yang dibayarkan kembali kepada masyarakat,” tegas Tri.
Gubernur Papua, Mathius Fakhiri,
menyambut baik inisiatif kolaboratif ini. Ia menegaskan dukungannya terhadap
seluruh langkah strategis yang diusulkan Tim Pembina Samsat Papua Raya untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak.
“Pemerintah daerah tentu
mendukung penuh langkah-langkah sinergis seperti ini. Peningkatan PAD dari
sektor PKB akan membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua,” ujar Fakhiri dalam pertemuan tersebut.
Menurut Gubernur, kerja sama
lintas lembaga menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam membangun tata
kelola pajak daerah yang transparan dan berkeadilan. Ia berharap kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dapat terus tumbuh melalui sosialisasi
dan pelayanan yang lebih baik.
Selain penguatan koordinasi, Tim
Pembina Samsat Papua Raya juga tengah menyiapkan langkah-langkah lanjutan,
seperti digitalisasi layanan Samsat dan program jemput bola untuk menjangkau
wajib pajak di daerah terpencil.
Inovasi ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan
pembayaran pajak dan mempercepat proses administrasi kendaraan bermotor di
Papua.
“Kami ingin mempermudah, bukan
mempersulit. Lewat inovasi dan kolaborasi, masyarakat bisa membayar pajak
dengan lebih mudah dan cepat,” kata Hermanus.
Penulis: Jid
Editor: GF