logo-website
Sabtu, 07 Mar 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Wakapolda Maluku Berikan Pembekalan Kepada Siswa Diktuk Bintara Polri Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memberikan pembekalan kepada Siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Angkatan 53 Gelombang II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Faisal Helut Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku pada Rabu (17/12/2025), Wakapolda menekankan kepada calon Bintara Polri terkait pentingnya integritas dan adaptasi digital."Kami menyampaikan apresiasi atas hasil penilaian Mabes Polri yang menempatkan SPN Polda Maluku sebagai salah satu yang memiliki literasi digital yang baik," ucap Wakapolda dalam sambutannya. Ia didampingi Kepala SPN Polda Maluku. Turut hadir para Pejabat Utama (PJU) SPN dan Pembina SPN Polda Maluku.Pada kesempatan itu, Brigjen Imam juga menekankan pentingnya peran Polisi masa depan dalam menghadapi tantangan era digitalisasi."Kalian harus menjadi generasi yang lebih baik dari kami. Zaman sekarang sudah zaman digitalisasi, dan banyak kejahatan menggunakan media sosial. Kita harus mengerti bahwa alat-alat teknologi canggih juga digunakan oleh pelaku kejahatan," tegas Wakapolda.Brigjen Imam mengingatkan para calon Bhayangkara yang adalah pemuda-pemuda terpilih wajib bersyukur karena akan segera dilantik sebagai awal pengabdian di institusi Polri.Lebih lanjut, Wakapolda menekankan tiga nilai fundamental yang harus dipegang teguh: Pertama, Integritas dan Keikhlasan: Bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan. "Polisi yang bekerja dengan tindakan nyata, ketulusan, dan keikhlasan menurut saya dapat menjadi amal baik," ujarnya.Kedua, Etika dan Profesionalisme: Wakapolda menyoroti data PTDH di Polda Maluku yang telah mencapai 40 personel sebagai cermin pentingnya menjaga integritas dan agama. "Pentingnya Etika dan Agama kita untuk menjaga integritas, kejujuran, dan Profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai polisi."Ketiga, Mental dan Pengabdian: Menjadi Polisi adalah panggilan pengabdian untuk mendukung masyarakat dan menegakkan hukum dengan hati nurani. "Tantangan dan kesulitan dalam tugas adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Hadapi dengan mental yang tangguh, kesiapan fisik yang prima, serta kemauan untuk terus belajar," pesannya.Kepada para calon Bhayangkara Remaja, Wakapolda berpesan agar mereka selalu memberikan pelayanan terbaik, sopan, dan ramah kepada masyarakat, karena tindakan baik atau buruk seorang polisi ada di tangan mereka sendiri, dan mereka kebanggaan keluarga.Sebelumnya, Ka SPN Polda Maluku dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Diktuk Bintara Angkatan ke-53 TA 2025 mengalami penyesuaian kurikulum."Adanya revisi kurikulum membuat durasi pendidikan yang semula 7 bulan direvisi menjadi 5 bulan dengan penghilangan beberapa mata pelajaran," jelas Ka SPN.Meskipun terjadi pemadatan, Ia memastikan bahwa Latihan Kerja (Latja) tetap dilaksanakan selama 6 hari (dipadatkan dari seharusnya 1 bulan). Ia menekankan pada kegiatan fisik menjadi prioritas guna membentuk kesiapan fisik yang prima bagi para siswa. PNO-12 18 Des 2025, 19:44 WIT
Wakapolda Maluku Pimpin Taklimat Akhir Audit Kinerja 2025 Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang dihelat di Aula Rupattama Basudara Manise Lantai 5 Mapolda Maluku, Rabu (17/12/2025).Kegiatan tahunan sebagai ajang evaluasi kinerja ini dipimpin Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Irwasda Maluku, para Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta para Kapolres jajaran turut hadir secara daring.Wakapolda Brigjen Imam Thobroni dalam sambutannya membacakan amanah Kapolda Maluku. Ia menegaskan audit kinerja merupakan bagian penting dari proses manajemen organisasi Polri untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas secara efektif, efisien, serta sesuai ketentuan dan peraturan berlaku. "Audit kinerja juga menjadi sarana pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi," tegasnya.Audit kinerja mencakup aspek pelaksanaan dan pengendalian, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan ketentuan internal Polri, yang mewajibkan setiap satuan kerja melaporkan perkembangan program, kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan. Pelaporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir tahun anggaran.Seiring berakhirnya audit tersebut, Kapolda menekankan apabila terdapat temuan, koreksi, maupun atensi hasil audit yang telah disampaikan dapat segera dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh para kepala satuan kerja maupun kepala satuan wilayah"Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Irwasda Polda Maluku beserta tim audit atas pelaksanaan Audit Kinerja pada satker, subsatker, dan satuan wilayah jajaran Polda Maluku," pungkasnya. PNO-12 18 Des 2025, 19:21 WIT
Polisi dan Brimob Bergerak Cepat Amankan Perkelahian Antar Kelompok Pemuda di Fiditan-Tual Papuanewsonline.com, Tual - Aparat kepolisian bersama personel Brimob bergerak sigap mengamankan situasi pasca terjadinya perkelahian antar dua kelompok pemuda di Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, pada Rabu (17/12/2025) dini hari.Peristiwa tersebut melibatkan dua kelompok pemuda dari dua wilayah permukiman di Desa Fiditan lama dan pemukiman di Desa Fiditan Baru, peristiwa ini sempat menimbulkan keresahan warga sekitar, namun Berkat respons cepat aparat serta dukungan masyarakat, situasi berhasil dikendalikan tanpa meluas ke wilayah lain.Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., bahwa Kejadian bermula sekitar pukul 02.20 WIT ketika warga mendengar teriakan minta tolong disertai suara pecahan kaca dari 1 unit rumah warga di Kompleks Fiditan Kampung Lama. Berdasarkan keterangan saksi, insiden tersebut disertai munculnya api yang kemudian berhasil dipadamkan secara bersama-sama oleh warga dan aparat di lokasi.Sekitar pukul 02.27 WIT, terjadi ketegangan antar kelompok pemuda di area perbatasan kedua wilayah. Personel Polsek Dullah Utara dan Brimob yang berada di lokasi segera melakukan langkah persuasif untuk menenangkan situasi dan memisahkan kelompok massa.Upaya pengamanan terus dilakukan setelah muncul kembali kerumunan warga di sekitar Puskesmas Fiditan. Dalam peristiwa tersebut, tercatat satu warga mengalami luka dan telah mendapatkan penanganan medis serta pangkalan ojek di depan puskesmas terbakar. Pada pukul 03.35 WIT, personel Polres Tual yang didukung kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dan personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan lanjutan serta mengimbau warga agar kembali ke rumah masing-masing guna menjaga situasi tetap kondusif.Pada Rabu pagi sekitar puku 10.00 wit, terjadi konsentrasi warga di salah satu wilayah permukiman, akibat dampak dari peristiwa dini hari tersebut. Dan Telah terjadi pemalangan jalan.Langkah-langkah dialogis terus dilakukan sehingga warga dapat menahan diri dan situasi tetap terkendali.Aparat bersama pemerintah daerah setempat dan tokoh masyarakat terus mendorong penyelesaian secara musyawarah dan bermartabat.Hingga saat ini, kondisi Desa Fiditan dalam keadaan aman dan terkendali. Aparat keamanan masih bersiaga untuk mengantisipasi bentrok susulan serta memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.Kepolisian mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan tetap menjaga persaudaraan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan.Upaya membangun perdamaian berkelanjutan membutuhkan keterlibatan semua pihak : pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda, untuk bersama-sama merawat harmoni sosial. Besok siang direncanakan akan dilaksanakan pertemuan bersama dari tokoh masyarakat kedua kampung di Kantor Pendopo WalikotaDiikuti oleh Forkopimda Kota Tual. Guna mencari solusi penyelesaian permasalaahan yang terjadi. PNO-12 18 Des 2025, 14:40 WIT
Pendekatan Humanis Satgas Damai Cartenz Di Sinak, Berbagi Makanan Ringan Kepada Masyarakat Papuanewsonline.com, Mimika — Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui pendekatan humanis di wilayah Sinak.Personel Sektor Sinak, Bharada Rosihan Yuwandi Pratama dan Bharada Ifaldi Syaiful Haq, melaksanakan kegiatan berbagi makanan ringan kepada warga pada Rabu (17/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dengan interaksi langsung antara personel dan masyarakat.Selain membagikan makanan ringan, kedua personel juga menyapa warga serta menjalin komunikasi ringan, khususnya dengan anak-anak yang tampak antusias menerima kehadiran aparat keamanan di lingkungan mereka.Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari strategi Satgas Damai Cartenz dalam menumbuhkan rasa aman serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran aparat negara, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang cukup kompleks.Pendekatan tersebut menegaskan bahwa keberadaan Satgas tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum dan pengamanan, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, empati, dan kepedulian sosial terhadap masyarakat setempat.Respons positif ditunjukkan oleh warga yang menilai sikap bersahabat dan terbuka dari personel mampu menciptakan suasana yang nyaman serta mempererat kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa stabilitas keamanan hanya dapat terwujud apabila terbangun kepercayaan yang kuat antara aparat dan masyarakat, sehingga setiap personel dituntut untuk hadir sebagai pelindung sekaligus pelayan.Sejalan dengan hal tersebut, Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pendekatan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya menjaga kedamaian, memperkuat persaudaraan, serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Papua.Penulis: JidEditor: GF  18 Des 2025, 12:30 WIT
Razia Natal di Bandara Mozes Kilangin, Polisi Sita Belasan Anak Panah dari Penumpang Tujuan Ilaga Papuanewsonline.com, Mimika — Personel Polsek Kawasan Bandara Mozes Kilangin Timika menyita sebanyak 13 buah anak panah dari seorang penumpang pesawat perintis tujuan Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Rabu (17/12/2025). Penyitaan tersebut dilakukan sekitar pukul 10.02 WIT di Terminal Perintis Bandara Avco Mozes Kilangin Timika saat aparat kepolisian melaksanakan pengamanan penerbangan Natal atau Christmas Flight, yang disertai dengan razia senjata tajam terhadap penumpang rute pedalaman Papua. Razia ini merupakan bagian dari upaya pengawasan ketat yang dilakukan kepolisian guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh penumpang selama momentum perayaan Natal, khususnya pada penerbangan perintis yang melayani wilayah-wilayah rawan. Penumpang yang kedapatan membawa anak panah tersebut diketahui berinisial OA, warga Ilaga, yang hendak melakukan perjalanan menggunakan maskapai Reven Global Airtransport. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, penumpang tersebut tetap diperbolehkan melanjutkan penerbangan menuju Ilaga. Sementara itu, barang bukti berupa 13 anak panah diamankan oleh pihak Polsek Kawasan Bandara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan, termasuk rencana pemusnahan. Langkah pengamanan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan penerbangan sekaligus situasi masyarakat yang tengah melakukan perjalanan pulang kampung untuk merayakan Natal bersama keluarga. Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, menjelaskan bahwa tindakan penyitaan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah potensi tindak kriminal melalui jalur udara. Polres Mimika melalui Polsek Kawasan Bandara terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap barang-barang berbahaya yang dibawa penumpang. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa izin yang sah karena dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penulis: Jid Editor: GF 18 Des 2025, 12:27 WIT
TPNPB Nyatakan Penolakan terhadap Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pejabat Papua Papuanewsonline.com, Jakarta — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan pejabat-pejabat Papua yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Desember 2025.Melalui siaran pers resminya, TPNPB menilai bahwa pertemuan tersebut tidak akan menyelesaikan konflik bersenjata maupun pelanggaran hak asasi manusia yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun di Tanah Papua. Menurut pernyataan tersebut, pendekatan yang ditempuh pemerintah dinilai belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.TPNPB juga menyatakan sikap penolakan terhadap seluruh agenda pembangunan dan program unggulan pemerintah pusat di Papua. Dalam pernyataan tersebut, kelompok ini menegaskan kesiapan untuk membatalkan program-program tersebut dan mengambil tindakan terhadap pejabat Papua yang dinilai terlibat dalam perpanjangan kekuasaan negara di wilayah Papua.Dalam siaran pers itu, TPNPB menyampaikan pandangannya bahwa persoalan Papua tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, melainkan merupakan konflik politik dan sejarah yang harus diselesaikan secara menyeluruh.“Persoalan Papua bukan hanya soal pembangunan, tetapi persoalan konflik yang harus diselesaikan antara orang Papua, Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika, dan PBB, serta sejarah Papua harus diluruskan,” kata Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM.Lebih lanjut, TPNPB menuntut agar pemerintah pusat menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi antara TPNPB dan militer Indonesia melalui mekanisme yang dianggap adil dan terbuka. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang diklaim masih terjadi di berbagai wilayah Papua.TPNPB dalam pernyataannya juga meminta agar lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional diizinkan masuk ke Papua untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak konflik.Pernyataan ini kembali menegaskan sikap politik dan keamanan TPNPB yang menolak pendekatan pembangunan tanpa penyelesaian konflik, sekaligus memperlihatkan dinamika ketegangan yang masih berlangsung terkait isu Papua di tingkat nasional.Penulis: HendrikEditor: GF 18 Des 2025, 12:13 WIT
Bupati Boven Digoel Jajaki Penguatan Program Desa Bersama Wakil Menteri Desa di Jakarta Papuanewsonline.com, Jakarta — Bupati Boven Digoel Roni Omba, S.IP, bersama Wakil Bupati Boven Digoel melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Rabu (18/12/2025). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.Dalam agenda tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel bertemu langsung dengan Wakil Menteri Desa untuk membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan desa. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya mempercepat peningkatan kualitas desa melalui program-program yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Boven Digoel.Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi serta memastikan kebijakan pembangunan desa dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, khususnya di daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.Bupati Roni Omba menyampaikan harapannya agar hasil pertemuan tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Kami berharap hasil pertemuan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Boven Digoel dan memperkuat pembangunan desa di daerah kami,” kata Bupati Roni Omba, S.IP.Ia menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan program dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan di tingkat kampung dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.Wakil Menteri Desa menyambut baik kunjungan pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program pembangunan desa yang direncanakan. “Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan desa di Boven Digoel,” ujarnya.Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari penguatan kerja sama yang lebih intensif antara Kementerian Desa dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, terutama dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat.Dengan adanya komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Boven Digoel.Penulis: HendrikEditor: GF 18 Des 2025, 12:10 WIT
Kemenko Kumham Imipas Tegaskan Fungsi Koordinatif Lewat 33 Rekomendasi Kebijakan Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara resmi menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14 kementerian dan lembaga dalam agenda Penyampaian Rekomendasi Kebijakan yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini menjadi wujud penguatan peran koordinatif pemerintah dalam memastikan kebijakan strategis berjalan terintegrasi.Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, bersama jajaran Staf Ahli, Staf Khusus, serta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait juga turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan.Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi kebijakan merupakan bagian dari mandat strategis Kemenko Kumham Imipas untuk memastikan kebijakan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berjalan selaras, terkoordinasi, serta berorientasi pada hasil yang nyata dan terukur.Ia menjelaskan bahwa pembentukan Kemenko Kumham Imipas tidak semata bersifat administratif, melainkan merupakan strategi kelembagaan untuk memperkuat efektivitas pelayanan publik, memperjelas fokus kebijakan sektoral, serta menghadirkan birokrasi yang lebih lincah dan responsif terhadap tantangan nasional.Menurut Yusril, kehadiran kementerian koordinator sangat penting untuk menjawab tantangan koordinasi lintas sektor yang selama ini dihadapi bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kemenko Kumham Imipas, kata dia, berfungsi memastikan kebijakan strategis kementerian teknis berjalan serasi, tepat sasaran, dan terukur dalam implementasinya.Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kemenko Kumham Imipas mengampu target Indeks Pembangunan Hukum yang mencakup lima pilar utama, yakni budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola hukum, pemajuan HAM yang inklusif, serta transformasi keimigrasian dan pemasyarakatan.Sebanyak 33 rekomendasi kebijakan disusun melalui proses sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan penelaahan mendalam terhadap isu-isu strategis. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi beneficial ownership, interoperabilitas data, pembaruan regulasi, keadilan restoratif, pemajuan HAM, perlindungan pekerja migran, hingga penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.Menko Yusril menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi ini menjadi titik awal kerja kolaboratif lintas sektor. Kemenko Kumham Imipas akan melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pada 2026 untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana aksi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Dalam kesempatan yang sama, Kemenko Kumham Imipas juga menyerahkan apresiasi kepada media massa atas peran aktif dalam menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis antara pemerintah dan media dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.Penulis: PNO-1Editor: GF   18 Des 2025, 04:15 WIT
Astamaops Kapolri Beri Arahan Khusus kepada Personel yang Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., memberikan arahan dan atensi khusus kepada ratusan personel Polri yang diberangkatkan untuk memperkuat penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan tersebut disampaikan menjelang keberangkatan personel dan logistik dari Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam (16/12/2025).Dalam arahannya, Komjen Fadil Imran menegaskan bahwa penugasan ini merupakan misi kemanusiaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta kepekaan sosial terhadap masyarakat terdampak bencana.“Rekan-rekan hadir di sana membawa nama institusi dan negara. Kedepankan sikap humanis, empati, dan keikhlasan dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah,” ujar Komjen Fadil Imran.Astamaops Kapolri menekankan agar seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa II mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan, menjaga soliditas, serta memperkuat sinergi dengan unsur TNI, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan kemanusiaan.Selain tugas kemanusiaan, Komjen Fadil Imran juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan personel selama bertugas. Ia meminta setiap unsur pimpinan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur serta mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan.“Bencana adalah situasi dinamis. Laksanakan tugas sesuai SOP, jaga kesehatan, dan pastikan keselamatan menjadi prioritas utama,” tegasnya.Dalam misi penebalan kekuatan tersebut, Polri memberangkatkan 237 personel terpilih yang didukung 75 unit kendaraan serta berbagai perlengkapan logistik, seperti ambulans, dapur lapangan, tenda pengungsian, genset, dan sistem pengolahan air bersih. Personel yang dikirimkan akan memperkuat 10.999 personel Polri yang telah lebih dulu tergelar di wilayah terdampak bencana.Komjen Fadil Imran juga memberikan atensi khusus agar personel Polri turut menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat, terutama di lokasi pengungsian dan area terdampak.“Pastikan kehadiran Polri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberi solusi dan harapan,” katanya.Pemberangkatan personel dan logistik ini didukung oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero sebagai bagian dari sinergi antarlembaga dalam penanganan bencana. Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana hingga kondisi masyarakat kembali pulih. PNO-12 17 Des 2025, 19:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT