Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Polri Perkuat Model Pelayanan Unjuk Rasa Berbasis Standar HAM Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri. PNO-12
27 Nov 2025, 07:16 WIT
KKSS Mimika Rayakan HUT ke-49, Tekankan Filosofi Bugis-Makassar sebagai Perekat Persaudaraan
Papuanewsonline.com, Mimika - Kerukunan Keluarga Sulawesi
Selatan (KKSS) Kabupaten Mimika merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 dengan
penuh kebersamaan di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (26/11/2025). Acara ini
menjadi momentum penting yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat Sulawesi
Selatan yang telah menetap dan berkontribusi bagi Mimika selama puluhan tahun.Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum KKSS, Abdul Rivai Ras,
mengajak seluruh warga Sulsel untuk terus memegang teguh tiga prinsip budaya
Bugis-Makassar, yakni Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge. Menurutnya,
nilai-nilai ini bukan hanya identitas budaya, tetapi juga pedoman hidup dalam
menjaga hubungan sosial yang rukun dan saling menghargai.Ia menekankan bahwa nilai tersebut harus dijaga dan
diterapkan di tanah rantau agar warga Sulsel dapat terus memberi manfaat bagi
Mimika, Papua, dan Indonesia secara luas. Rivai juga menyinggung bahwa sekitar
16 juta warga Sulawesi Selatan kini tersebar di berbagai negara, menandakan
kuatnya tradisi merantau yang menjadi bagian dari karakter masyarakat Sulsel.Ketua DPW KKSS Papua Tengah, Amirullah Hasyim, menegaskan
bahwa perayaan HUT ini tidak hanya dirayakan sebagai seremoni tahunan, tetapi
juga sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendiri KKSS yang sejak 12
November 1976 telah membangun jejaring persaudaraan tanpa embel-embel politik.
Ia menyebut organisasi ini selalu siap mendukung kebijakan pemerintah, terutama
dalam sektor ekonomi.Sementara itu, Ketua BPD KKSS Mimika, Iwan Anwar,
menggarisbawahi bahwa warga KKSS memiliki sejarah panjang dalam perjalanan
pembangunan Mimika. Ia menyebut beberapa tokoh dari KKSS yang pernah menduduki
posisi strategis, mulai dari ketua lembaga legislatif hingga pejabat
pemerintahan daerah.Iwan menegaskan bahwa warga KKSS akan terus mendukung
program-program pembangunan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan
sosial. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan Baruga Center akan menjadi ruang
kontribusi baru KKSS bagi masyarakat Mimika, sekaligus wadah kolaborasi yang
terbuka bagi suku asli Amungme dan Kamoro.Menurutnya, kehadiran Baruga Center menjadi bukti bahwa KKSS
ingin memberi manfaat nyata bukan hanya bagi perantau Sulsel, tetapi juga bagi
masyarakat Papua. Ia menegaskan kembali filosofi yang selalu dipegang warga
Sulsel ketika hidup di tanah orang lain: “Di mana tanah dipijak, di situ langit
dijunjung.”Perayaan HUT ke-49 ini ditutup dengan suasana meriah dan
penuh kekeluargaan, menandai komitmen KKSS Mimika untuk terus menjaga persatuan
dan berkontribusi dalam pembangunan sosial maupun ekonomi di kabupaten yang
menjadi rumah bagi berbagai suku dan budaya tersebut. Penulis: JidEditor: GF
27 Nov 2025, 02:58 WIT
Gerindra Soroti Tajam RAPBD Mimika 2026, Minta Pemerintah Perbaiki Struktur Anggaran
Papuanewsonline.com, Mimika - Rapat Paripurna II Masa Sidang
III DPRK Mimika kembali menjadi ruang penyampaian kritik konstruktif terhadap
penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang
berlangsung Rabu (26/11/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksinya,
Elinus Balinol Mom, memaparkan sejumlah catatan tajam terkait komposisi
anggaran yang diajukan pemerintah daerah.Gerindra memulai pandangannya dengan menyoroti penurunan
drastis nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang mencapai
sekitar satu triliun rupiah. Mereka menegaskan bahwa dengan kondisi tersebut
pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat
sasaran, realistis, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Mimika.Dalam penyampaian resminya, Fraksi Gerindra juga menilai
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimaksimalkan. Menurut mereka, masih
banyak sektor yang dapat digarap untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah
sehingga Mimika tidak terus bergantung pada transfer pusat.Struktur RAPBD 2026 turut mendapat sorotan karena pendapatan
daerah direncanakan sebesar Rp585,8 miliar dengan dana transfer mencapai Rp3,25
triliun dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp1,8 triliun. Di sisi belanja,
pemerintah mengajukan total belanja Rp5,63 triliun yang mencakup belanja
operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.Fraksi Gerindra menekankan bahwa belanja operasional yang
mencapai Rp3,44 triliun atau 61 persen dari total belanja daerah harus menjadi
perhatian serius. Mereka menilai besarnya porsi belanja operasional, khususnya
belanja pegawai, perlu dievaluasi demi menciptakan struktur anggaran yang lebih
efisien dan proporsional.Selain itu, rendahnya alokasi belanja modal yang hanya
mencapai sekitar Rp1,8 triliun atau 31 persen dianggap dapat memperlambat
pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan kampung-kampung.
Gerindra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih agar pembangunan tidak
terhambat.Ketua Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya peningkatan
PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak
dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, aset daerah tidak
boleh hanya tercatat sebagai administrasi, melainkan harus dimaksimalkan
sebagai sumber pendapatan.Dalam kesempatan itu, Gerindra turut mengingatkan tentang
keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Mereka meminta agar
penunjukan langsung memprioritaskan pengusaha OAP dan memberi ruang yang luas
bagi mereka untuk mengikuti proses lelang elektronik.Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra meminta
pemerintah memastikan penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan
kontribusi kepada PAD. Jika tidak menunjukkan hasil, pemerintah diminta
melakukan evaluasi agar dana tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah.Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa
RAPBD 2026 merupakan anggaran pertama di bawah kepemimpinan Bupati Johanis
Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong. Mereka mengingatkan bahwa anggaran ini
akan menjadi tolok ukur masyarakat apakah pemerintah mampu menghadirkan
perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan. Penulis: JidEditor: GF
27 Nov 2025, 02:53 WIT
fraksi Golkar Kritik Prioritas Mimika APBD Mimika: Gaji pegawai gemuk pembangunan kurus?
Papuanewsonline.com, Mimika - Fraksi Partai Golkar DPRK
Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan
APBD Mimika Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III, Rabu
(26/11/2025).Anggota Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, menekankan bahwa
APBD sebagai instrumen pembangunan harus dikelola dengan strategi fiskal yang
tepat di tengah tren penurunan anggaran yang cukup signifikan.Mariunus mengungkapkan kekhawatiran atas penurunan APBD 2026
yang hanya mencapai Rp 5,6 triliun. "APBD Mimika
mengalami tren penurunan. Tahun 2024 mencapai puncak Rp 7,5 triliun, kemudian
turun drastis di 2025, dan kembali turun menjadi Rp 5,6 triliun pada 2026. Ini
perlu strategi fiskal yang cerdas," ujarnya.Menurutnya, ruang fiskal semakin sempit karena belanja
pegawai masih menyerap porsi yang besar dari APBD. Hal ini berpotensi
menyebabkan penyesuaian program di sektor-sektor penting seperti pendidikan,
kesehatan, UMKM, serta infrastruktur. "Penurunan ini tentu berdampak pada pelayanan publik.
Karena itu, strategi optimalisasi PAD dan penguatan kemitraan dengan sektor
swasta harus menjadi prioritas," kata Mariunus.Fraksi Golkar menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah
anggaran dipergunakan untuk kepentingan rakyat Mimika. ."Bagi Golkar, kesejahteraan rakyat adalah prioritas dan
suara rakyat adalah suara Golkar. Karena itu, APBD harus dikelola efektif,
efisien, dan berpihak kepada masyarakat," tegas Mariunus.Meskipun demikian, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas
sejumlah capaian pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur. "Kami mengapresiasi perluasan Jalan Petrosi–Hasanuddin
dan peningkatan ruas jalan lain di wilayah Mioko. Program transportasi
Mioko–Pasar Baru juga berjalan baik, namun kami berharap frekuensinya
ditingkatkan menjadi layanan setiap hari," tutur Mariunus.Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Mimika memberikan
perhatian khusus pada Perda-Perda dan rekomendasi DPRK yang telah ditetapkan,
termasuk peningkatan SDM, dukungan terhadap pengusaha OAP, hingga porsi saham
bagi pemilik hak ulayat yang terdampak aktivitas tambang. ."Perlu ada tindak lanjut serius terhadap Perda yang
telah diparipurnakan. Tanpa alokasi anggaran, Perda itu tidak akan berjalan dan
tidak memberi manfaat bagi masyarakat," jelasnya.Selain itu, Golkar menyoroti kondisi infrastruktur di
tingkat distrik, khususnya Wania, serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar
untuk mama-mama OAP. Isu keamanan juga
menjadi perhatian, terutama terkait konflik masyarakat yang beberapa kali
terjadi di Kwamki Narama. Mariunus menekankan pentingnya kolaborasi antara
pemerintah daerah dan TNI–Polri dalam penanganan masalah keamanan. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Nov 2025, 02:47 WIT
TNI Satgas Pamtas Yonif 732/Banau Memberikan Pengajaran Dasar untuk Anak-Anak Wangbe
Papuanewsonline.com, Puncak - Pos Wangbe Satgas Pamtas
RI-PNG Yonif 732/Banau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan
anak-anak di wilayah perbatasan. Pada Rabu (26/11/2025), para prajurit
menggelar kegiatan belajar bersama anak-anak Kampung Wangbe, Kabupaten Puncak,
Provinsi Papua Tengah.Kegiatan yang dipimpin Serda Arly tersebut mengusung tema
“Mengenal Huruf dan Angka,” yang menjadi dasar penting bagi perkembangan
pendidikan anak-anak. Para prajurit mengemas proses belajar dalam bentuk
permainan edukatif agar lebih mudah dipahami dan tetap menyenangkan.Melalui pendekatan itu, anak-anak terlihat antusias
mengikuti pelajaran, sementara para prajurit dengan sabar menjelaskan huruf dan
angka satu per satu. Suasana belajar yang hangat dan penuh perhatian membuat
para siswa merasa nyaman dan berani mencoba hal baru.Danpos Wangbe, Kapten Inf Gery, menegaskan bahwa kegiatan
mengajar ini merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap masa depan generasi
muda Papua. Ia menekankan pentingnya membangkitkan semangat belajar anak-anak
sejak dini agar mereka mampu mengejar cita-cita di masa depan.Ia menyampaikan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama
membangun masa depan yang lebih baik, dan kehadiran prajurit di perbatasan tak
hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kontribusi bagi
perkembangan masyarakat setempat.Sementara itu, Mama Hanula, salah satu warga Kampung Wangbe,
menyampaikan rasa syukurnya atas inisiatif para prajurit Pos Wangbe. Ia
mengakui bahwa keterbatasan fasilitas dan pendampingan belajar membuat
anak-anak di kampung tersebut kerap tertinggal dalam pelajaran.Ia mengapresiasi kesediaan prajurit yang tidak hanya
mengajarkan pengetahuan dasar tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai seperti
disiplin dan kebersamaan kepada anak-anak. Menurutnya, kehadiran TNI membawa
perubahan positif yang sangat dirasakan oleh masyarakat.Kegiatan mengajar ini menjadi salah satu bukti nyata
kepedulian TNI terhadap masyarakat perbatasan, khususnya di bidang pendidikan.
Program tersebut diharapkan terus berlanjut dan memberikan dampak jangka
panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan di Papua.Dengan dukungan berkelanjutan dari para prajurit, masyarakat
berharap anak-anak Kampung Wangbe dapat tumbuh dengan bekal pendidikan yang
lebih baik dan mampu menggapai masa depan yang lebih cerah. Penulis: Hendrik
Editor: GF
27 Nov 2025, 02:43 WIT
Satgas Pamtas Yonif 732/Banau Borong Hasil Tani Warga Mamere
Papuanewsonline.com, Puncak - Pos Jenggeren Satgas Pamtas
RI-PNG Yonif 732/Banau kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat
perbatasan melalui kegiatan Rosita, atau borong hasil tani, di Kampung Mamere,
Kabupaten Puncak, Rabu (26/11/2025). Program ini menjadi salah satu cara TNI
hadir langsung membantu perekonomian warga yang bergantung pada hasil kebun.Dalam kegiatan tersebut, Serda Mudahri bersama anggotanya
membeli berbagai komoditas lokal seperti kopi, kukubima, dan aneka olahan
makanan asli kampung. Pembelian dilakukan dengan harga wajar agar petani
memperoleh keuntungan yang layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk
menjual hasil panen.Danpos Jenggeren, Kapten Inf Tanamal, menegaskan bahwa
Rosita bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga bentuk perhatian TNI
terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan dan sulit akses tersebut. Ia
menyampaikan bahwa interaksi langsung ini memperkuat hubungan emosional antara
prajurit dan warga setempat.Masyarakat Kampung Mamere pun menyambut kegiatan ini dengan
gembira. Salah satu warga, Mama Netalis, mengatakan bahwa keberadaan prajurit
TNI sangat membantu petani kecil yang selama ini kesulitan menjual hasil kebun
mereka. Dengan adanya Rosita, warga dapat memperoleh pemasukan tunai tanpa
harus meninggalkan kampung.Ia menambahkan bahwa kegiatan borong hasil tani ini tidak
hanya mempermudah pemasaran, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi
warga. Kehadiran prajurit, menurutnya, menjadi bukti bahwa negara memperhatikan
keberlangsungan hidup masyarakat di daerah perbatasan.Apresiasi warga semakin mengukuhkan manfaat kegiatan rutin
tersebut. Mama Netalis menyampaikan terima kasih atas perhatian TNI yang
dinilai mampu mendorong peningkatan ekonomi rumah tangga, terutama bagi petani
yang mengandalkan lahan kecil sebagai sumber penghidupan.Kegiatan Rosita yang digagas Pos Jenggeren ini kembali
menunjukkan bahwa peran TNI di perbatasan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi
juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan
ekonomi lokal. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk
nyata dukungan TNI terhadap kesejahteraan warga. Penulis: HendrikEditor: GF
27 Nov 2025, 02:38 WIT
Delapan Fraksi DPRK Mimika Bersatu Kawal APBD 2026 yang Pro-Rakyat di Tengah Tantangan Fiskal
Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika menunjukkan kekompakan dengan delapan fraksi yang
menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.Pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang berlangsung
Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi menegaskan pentingnya APBD yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat. APBD harus menjamin keberlanjutan pelayanan
publik, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh
wilayah Mimika.Mariunus Tandiseno dari Fraksi Golkar menekankan agar
pemerintah daerah serius menindaklanjuti berbagai peraturan daerah dan program
yang telah disepakati. "Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian
serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya, terhadap
program-program yang telah kita sepakati bersama," ujarnya. Fraksi Golkar juga
menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi pengusaha
Orang Asli Papua (OAP), serta penyertaan pemegang saham bagi pemilik hak ulayat
dan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.Benyamin Sarira dari Fraksi PKB menyoroti fluktuasi target
pendapatan daerah dan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kenaikan PAD
harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren
pendapatan beberapa tahun terakhir," tegasnya. PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor
penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani
masyarakat. Fraksi ini juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap
pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.Simson Gujangge dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti
rendahnya realisasi APBD 2025. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis
untuk memaksimalkan realisasi program serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) secara matang. "Kami menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD
dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri," ujarnya.PDI Perjuangan juga menekankan penyelesaian konflik tapal
batas di Kapiraya, pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, serta fokus
pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Seluruh fraksi berharap agar APBD 2026 menjadi instrumen
yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mimika.Secara keseluruhan, delapan fraksi DPRK Mimika menyuarakan
komitmen bersama untuk mengawal APBD 2026 agar benar-benar pro-rakyat. Mereka
menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang
transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran demi
mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.Dengan dukungan penuh dari seluruh fraksi, diharapkan APBD
2026 dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Mimika, serta
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
27 Nov 2025, 02:31 WIT
Apel Kasatwil Polri 2025 Diikuti 7 Atpol Negara Sahabat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global. Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis. Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. "Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda selama tiga hari ke depan. "Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit. PNO-12
26 Nov 2025, 20:36 WIT
Polda Maluku Redam Situasi Pertikaian Antar 2 Kelompok Pemuda di Kawasan Jembatan Jodoh
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memastikan situasi keamanan di kawasan Pertigaan UIN Amsa hingga Jembatan Jodoh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, telah berhasil dikendalikan setelah sempat terjadi konsentrasi massa antar dua kelompok pemuda pada Rabu (26/11/2025) dini hari.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K. membenarkan insiden tersebut dan menegaskan bahwa aparat bergerak cepat melakukan pengamanan di lapangan. Hingga situasi kembali kondusif, tidak ada korban jiwa maupun luka, namun satu pos pangkalan ojek dilaporkan terbakar.Menurut Kombes Rositah, tindakan yang diambil oleh aparat dilapangan telah dilakukan secara terukur dengan mengedepankan pencegahan benturan lanjutan antar dua kelompok pemuda tersebut.“Benar telah terjadi konsentrasi massa antar dua kelompok pemuda di kawasan Jembatan Jodoh. Personel gabungan Polresta Ambon, Samapta, dan Brimob bertindak cepat sehingga situasi berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa,” ujar Kabid Humas.Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh aparat bertujuan menjaga keselamatan warga dan mencegah meluasnya potensi konflikPolda Maluku melalui Kabid Humas mengajak seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh upaya provokatif yang berpotensi memicu ketegangan baru.“Kami mengimbau para pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh warga untuk menahan diri serta tidak terpancing isu yang dapat memecah persaudaraan baik yang disampaikan secara langsung maupun pesan-pesan melalui media sosial. Serahkan sepenuhnya penanganan pada aparat kepolisian,” tegasnya.Ia juga meminta peran aktif tokoh adat, tokoh pemuda, dan keluarga dari kedua kelompok untuk ikut menenangkan situasi guna menjaga stabilitas keamanan di Kota Ambon.Polda Maluku memastikan intensifikasi patroli dan pendalaman terhadap pihak yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran maupun tindakan provokatif. Semua langkah dilakukan untuk mencegah potensi insiden lanjutan dan memastikan warga tetap merasa aman.Berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, respons cepat aparat gabungan di bawah koordinasi Polda Maluku menjadi faktor kunci dalam mencegah eskalasi konflik antar kelompok pemuda yang kerap menjadi isu sensitif di Kota Ambon. Penanganan terukur yang mengedepankan pencegahan, serta upaya pembubaran massa tanpa korban jiwa, menunjukkan kesiapsiagaan aparat dalam mengelola situasi berisiko tinggi. PNO-12
26 Nov 2025, 20:26 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
