Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Maluku Pimpin Pelatihan SAR di Pantai Ngurbloat Malra
Papuanewsonline.com, Malra – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, memimpin Kegiatan Pelatihan Search and Rescue (SAR) bagi masyarakat dan instansi terkait.Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Ngurbloat (Pantai Pasir Panjang), Ohoi Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kamis siang (8/1/2026).Pelatihan SAR merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang berorientasi pada penyelesaian konflik, peningkatan keamanan wilayah pesisir, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, khususnya di kawasan destinasi wisata bahari.Pelatihan SAR dihadiri jajaran Polda Maluku, unsur pemerintah daerah, instansi teknis, serta masyarakat setempat. Turut hadir Ketua MUI Maluku, Kapolres Tual, Kapolres Malra, Kadis Pariwisata Malra, Kepala Basarnas Tual, Sekretaris BPBD Malra dan pejabat lainnya beserta masyarakat.Kehadiran berbagai elemen masyarakat dan instansi lintas sektoral ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem keamanan dan keselamatan terpadu, terutama di wilayah pesisir yang menjadi tumpuan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malra dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Kapolda Maluku beserta rombongan. Ia menyebutkan, Kabupaten Malra memiliki 76 destinasi wisata, dengan Pantai Ngurbloat sebagai salah satu ikon wisata unggulan nasional.Kadis juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian atas dukungan pengamanan di berbagai event pariwisata, termasuk Festival Meti Kei yang telah masuk dalam kalender pariwisata nasional. Menurutnya, kehadiran Kapolda Maluku akan memberikan dampak positif bagi promosi dan peningkatan kunjungan wisatawan di Maluku Tenggara.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, dalam sambutannya menegaskan pelatihan SAR yang dilakukan memiliki makna strategis, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan.Kapolda mengaku, Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa, termasuk Pantai Ngurbloat yang dikenal dengan pasir putih halus dan panorama laut yang indah.“Salah satu cara menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, adalah dengan menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Kegiatan seperti snorkeling dan wisata bahari harus didukung dengan kesiapsiagaan SAR yang baik,” ungkap Kapolda.Ia menegaskan, kehadiran Polri bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman, mendukung promosi pariwisata, serta memastikan destinasi wisata memiliki daya jual yang tinggi dan berkelanjutan."Pelatihan SAR diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan petugas di lapangan dalam merespons cepat setiap potensi kecelakaan laut atau kondisi darurat lainnya, sehingga dapat meminimalisir risiko dan dampak yang mungkin terjadi," harapnya.Pelatihan SAR yang dilaksanakan meliputi pengenalan peralatan keselamatan, teknik pertolongan di air, prosedur evakuasi korban, serta simulasi penanganan keadaan darurat di wilayah pesisir. Masyarakat tampak terlihat antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan, mengingat wilayah pesisir Maluku Tenggara sangat bergantung pada aktivitas laut dan pariwisata.Kapolda Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta mendukung pengembangan pariwisata Maluku yang aman dan berdaya saing."Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat pesisir yang tangguh, sekaligus memperkuat citra Maluku Tenggara sebagai destinasi wisata bahari yang indah, aman, dan ramah bagi wisatawan," pungkasnya. PNO-12
10 Jan 2026, 14:19 WIT
Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman Apresiasi Nasionalisme Alumni Lemhannas Aceh
Papuanewsonline.com, Banda Aceh — Penasihat Khusus Presiden
Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung
Abdurachman, S.E., M.M., menggelar kegiatan Ngopi Kebangsaan bersama Alumni
Lemhannas Aceh, Jumat pagi (9/1), di Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi ruang
dialog kebangsaan yang hangat antara tokoh nasional dan para alumni Lemhannas
di wilayah Aceh.Di hadapan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL)
Aceh dan sejumlah undangan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman berbincang
panjang mengenai dinamika geopolitik global serta tantangan pertahanan nasional
yang dihadapi Indonesia. Diskusi berlangsung dalam suasana santai namun sarat
gagasan strategis mengenai arah bangsa ke depan.Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Dudung memberikan
apresiasi kepada DPD IKAL Aceh atas kiprah dan konsistensinya dalam
menghadirkan berbagai kegiatan kebangsaan. Menurutnya, aktivitas kajian,
diskusi publik, penelitian, hingga ngopi kebangsaan yang rutin dilaksanakan
telah menjadi ikon DPD IKAL Aceh di tingkat nasional dan berkontribusi bagi
kemajuan Indonesia dan Aceh secara berkeadilan.Menyikapi kondisi bangsa dan percaturan dunia yang terus
berubah, Jenderal Dudung menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai bahwa masyarakat Indonesia tidak
boleh berdiam diri, melainkan harus terus menjaga keutuhan dan eksistensi
bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Ia juga menyoroti fenomena sosial di ruang publik yang kerap
diwarnai sikap saling menghujat dan menjelekkan pimpinan maupun pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat
dan melemahkan semangat kebangsaan sebagai bangsa besar.Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif
terhadap sejarah, tujuan, dan cita-cita luhur bangsa. Pancasila, wawasan
kebangsaan, serta konsensus nasional disebut sebagai landasan penting yang
harus terus dipegang untuk melangkah menuju Indonesia yang lebih maju dan
berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Jenderal Dudung menyampaikan apresiasinya
terhadap nasionalisme masyarakat Aceh.Kunjungan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ke Aceh
juga dirangkai dengan kegiatan sosial sebagai bentuk empati dan simpati
terhadap masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu
lalu. Selain menyalurkan bantuan kebutuhan warga, ia turut menyumbangkan 100
unit Starling yang secara simbolis diserahkan di Pidie Jaya dan Langkahan, Aceh
Utara, Kamis (8/1).Selain agenda kebangsaan dan sosial, Jenderal Dudung juga
melaksanakan ibadah salat serta mengisi ceramah Subuh di Masjid Raya
Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (9/1). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari
rangkaian kunjungannya selama berada di Aceh.Ketua DPD IKAL Lemhannas RI Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas,
MA, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Jenderal TNI (Purn) Dudung
Abdurachman beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa ngopi kebangsaan telah
menjadi agenda rutin IKAL Aceh sebagai wujud kontribusi alumni Lemhannas dalam
menyikapi isu kebangsaan dan kemasyarakatan, sekaligus diharapkan melahirkan
gagasan yang dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat
maupun daerah.Kegiatan ngopi kebangsaan ini turut dihadiri Kapolda Aceh
Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, perwakilan Forkopimda Aceh, pengurus dan
alumni IKAL Aceh, unsur pemerintah, tokoh agama, swasta, LSM, serta insan media
massa.(GF)
10 Jan 2026, 12:58 WIT
Menguatkan Harapan Pascabencana, Leo Clubs International Hadir Dampingi Pemulihan Mental
Papuanewsonline.com, Sumatera Utara — Pemulihan pascabencana
banjir bandang dan longsor tidak berhenti ketika air surut dan akses wilayah
kembali terbuka. Pada fase lanjutan, masyarakat masih dihadapkan pada berbagai
persoalan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, yang dapat memengaruhi fungsi
keluarga, pendidikan anak, hingga produktivitas kerja.Menjawab kebutuhan tersebut, jejaring relawan bersama Leo
Clubs MD 307 Indonesia melaksanakan pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan
mental secara mandiri bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah
Sumatera. Kegiatan ini berlangsung selama periode Desember 2025 hingga Januari
2026 dengan pendekatan berbasis komunitas.Pendampingan dirancang untuk membantu masyarakat mengenali
tanda bahaya fisik dan psikologis sejak dini, memberikan dukungan awal yang
aman, serta menjaga rutinitas dasar pemulihan seperti tidur yang cukup,
hidrasi, nutrisi, kebersihan diri, dan penguatan dukungan sosial. Program ini
juga mendorong akses rujukan yang tepat bagi kelompok rentan, termasuk
anak-anak, lansia, dan warga dengan penyakit penyerta.Di lapangan, kehadiran Leo Clubs MD 307 Indonesia ditegaskan
sebagai gerak kolektif para anggota. Relawan hadir berdampingan dengan warga
terdampak, menyampaikan informasi pemulihan, sekaligus membangun rasa
solidaritas agar masyarakat tidak menghadapi fase pascabencana sendirian.Renaldo Fajar Nugraha Susilo selaku President Leo Club MD
307 Indonesia menegaskan bahwa kerja kemanusiaan harus berangkat dari kebutuhan
nyata masyarakat dan menghasilkan dampak yang terukur. Ia menekankan bahwa
pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, melainkan
perlu membangun kapasitas warga agar dapat pulih dan kembali berfungsi secara
mandiri.Sementara itu, Louis Valentino Chairus sebagai Vice
President Leo Club MD 307 Indonesia menyoroti pentingnya koordinasi lintas
pihak dalam setiap respons kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa kerja lapangan
harus terorganisasi dengan baik, berjejaring dengan masyarakat lokal, serta
menjaga akuntabilitas agar manfaat pendampingan dapat berkelanjutan.Hal senada disampaikan oleh Angeline Chen selaku MDT
(Treasurer) Leo Club MD 307 Indonesia yang memastikan seluruh upaya kemanusiaan
dikelola secara cermat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan jangka
menengah hingga panjang, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh
komunitas terdampak.Pendampingan ini turut diperkuat oleh tim teknis yang
berfokus pada tata kelola dan pengorganisasian. R. Bg. Angelo Basario Marhaenis
Manurung menekankan pentingnya desain pemulihan kesehatan mental yang dapat
dipraktikkan langsung oleh komunitas, sementara Joseph Aguslow menambahkan
bahwa ketepatan desain operasional menjadi faktor penentu kualitas dampak
program di situasi pascabencana.Melalui penguatan komunikasi publik dan jejaring, kegiatan
ini diarahkan menjadi model kerja komunitas yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dengan semangat we serve, Leo Clubs International hadir bersama masyarakat
terdampak untuk menguatkan pemulihan fisik, menenangkan trauma, serta mendorong
kemandirian komunitas dalam menghadapi masa depan.Penulis: RedEditor: GF
10 Jan 2026, 12:55 WIT
Ultimatum Tokoh Amungme Menggema, Pemkab Mimika Diminta Tuntaskan Pembayaran tanah
Papuanewsonline.com, Timika —Tokoh Amungme, Paulus Pinimet,
secara tegas menyampaikan ultimatum kepada Bupati Mimika Johanis Rettob dan
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong terkait penyelesaian pembayaran aset tanah
milik masyarakat adat yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.Ultimatum tersebut disampaikan melalui surat resmi yang
menyoroti aset tanah pemerintah daerah yang berada di bawah pengelolaan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika. Dalam surat
itu, Paulus Pinimet mempertanyakan kepastian dan waktu realisasi pembayaran
tanah kepada para pemilik hak ulayat.Paulus Pinimet menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan
tanpa alasan, melainkan demi menjaga situasi daerah agar tetap aman, nyaman,
dan kondusif. Ia meminta pemerintah daerah memberikan jawaban yang jelas dan
bersifat kolektif atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama ini.Surat tersebut sekaligus menjadi peringatan keras kepada
Pemerintah Kabupaten Mimika agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Paulus menilai, ketidakpastian penyelesaian aset tanah berpotensi memicu
kekecewaan yang lebih luas di tengah masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro.Dalam pernyataannya, Paulus Pinimet menekankan bahwa
masyarakat adat telah menunggu terlalu lama tanpa kejelasan dari pemerintah. Ia
menyampaikan bahwa jawaban yang tidak pasti dan berlarut-larut tidak lagi dapat
diterima oleh pemilik hak ulayat.Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa masyarakat Suku
Amungme dan Suku Kamoro memiliki hak yang sama atas keadilan dan kesejahteraan
di tanah mereka sendiri. Ia menolak segala bentuk penguasaan aset tanah tanpa
penyelesaian yang adil dan transparan.Ultimatum ini menandai meningkatnya ketegangan antara
masyarakat adat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan aset tanah. Paulus
Pinimet menyatakan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam apabila persoalan
ini kembali diabaikan.Pemerintah Kabupaten Mimika kini diharapkan segera
memberikan respons resmi dan langkah konkret guna menyelesaikan sengketa aset
tanah tersebut, demi menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat
adat terhadap pemerintah daerah.Penulis: HendEditor: GF
10 Jan 2026, 12:51 WIT
Duga Kecerobohan Pemkab, Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bundaran Cendrawasih di Dipersoalkan
Papuanewsonline.com, Timika — Persoalan pembayaran ganti
rugi lahan Bundaran Cendrawasih atau Bundaran Petrosea di Kabupaten Mimika
kembali mencuat ke ruang publik. Pemilik hak ulayat, Helena Beanal,
mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Mimika yang dinilai tidak
memberikan kepastian hukum atas klaim kepemilikan tanah adat yang ia ajukan.Helena Beanal diketahui sempat dijemput oleh utusan Bupati
Mimika, Johannes Rettob, untuk menghadiri pertemuan dengan Bupati. Namun, dari
pertemuan tersebut tidak diperoleh titik temu maupun kejelasan terkait
penyelesaian hak ulayat atas lahan yang disengketakan.Dalam keterangannya di kediamannya pada Jumat, 9 Januari
2026, Helena Beanal menyampaikan bahwa pembayaran ganti rugi lahan Bundaran
Cendrawasih telah dilakukan kepada pihak PT Petrosea dengan nilai lebih dari
Rp19 miliar. Informasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar dari pihak
keluarga dan kuasa hukumnya.Kuasa hukum Helena Beanal, Jermias M. Patty, S.H., M.H.,
menyatakan keterkejutannya atas informasi pembayaran tersebut. Ia menilai perlu
dipertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam
menyerahkan uang ganti rugi kepada PT Petrosea, sementara masih terdapat
sengketa atas hak ulayat yang belum diselesaikan secara tuntas.Menurut penjelasan kuasa hukum, pada pertemuan panitia
pengadaan tanah bulan Desember 2023, pihak Helena Beanal telah dihadirkan
sebagai pengaju alas hak, sementara PT Petrosea hadir sebagai pemegang
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Fakta pertemuan tersebut, yang terekam
dalam dokumen video, telah dijadikan alat bukti di Pengadilan Negeri Mimika.Berdasarkan dokumen tersebut, kuasa hukum menilai bahwa pada
saat itu panitia pengadaan tanah belum berani menyerahkan pembayaran kepada PT
Petrosea karena dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh sebab
itu, pembayaran yang disebut telah dilakukan justru dinilai janggal dan perlu
diklarifikasi secara terbuka.Pihak kuasa hukum menegaskan tidak akan tinggal diam
terhadap dugaan kecerobohan dan pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan oleh
instansi terkait, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
serta Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika yang memiliki
kewenangan dalam memberikan rekomendasi pembayaran.Di sisi lain, Helena Beanal menyampaikan kekecewaannya
karena merasa hak-haknya sebagai Orang Asli Papua (OAP) belum mendapatkan
perhatian yang adil dan proporsional dari pemerintah daerah. Ia berharap
persoalan ini dapat ditangani secara transparan dan menghormati keberadaan hak
ulayat masyarakat adat.Penulis: HendEditor: GF
10 Jan 2026, 12:46 WIT
Polres Mimika Bongkar Kasus Pembunuhan Sadis, Tiga Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka
Papuanewsonline.com, Timika — Kepolisian Resor Mimika
berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis yang menggemparkan masyarakat Timika
dengan menangkap tiga orang tersangka. Penangkapan ini merupakan hasil dari
rangkaian penyelidikan intensif yang dilakukan aparat kepolisian sejak peristiwa
tersebut terjadi.Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman,
menyampaikan bahwa dalam proses pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian
mengamankan total enam orang. Dari jumlah tersebut, tiga orang ditetapkan
sebagai tersangka, sementara tiga lainnya berstatus sebagai saksi untuk
kepentingan penyelidikan lebih lanjut.Para tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda dan pada
waktu yang tidak bersamaan. Hingga saat ini, penyidik masih mendalami peran
masing-masing tersangka serta motif yang melatarbelakangi tindakan pembunuhan
tersebut, termasuk keterkaitan antara dua peristiwa yang terjadi di lokasi
berbeda.Dalam proses penyidikan, polisi telah mengamankan sejumlah
barang bukti penting, di antaranya pakaian yang diduga digunakan pelaku serta
rekaman kamera pengawas atau CCTV. Sementara itu, senjata tajam yang digunakan
dalam aksi pembunuhan masih dalam tahap pencarian dan pendalaman oleh tim
penyidik.Kapolres Mimika menegaskan komitmen kepolisian untuk
mengungkap kasus ini secara menyeluruh dan profesional. Pihaknya menargetkan
seluruh rangkaian perkara, termasuk motif dan peran pelaku, dapat terungkap
secara maksimal dalam kurun waktu satu bulan.Diketahui, terdapat dua peristiwa pembunuhan sadis yang
menjadi perhatian publik. Kejadian pertama terjadi pada 2 Desember 2025 di
wilayah SP 9, Distrik Iwaka, sementara peristiwa lainnya berlangsung di Jalan
Poros SP 2–SP 5. Dalam kedua kejadian tersebut, korban ditemukan dalam kondisi
mengenaskan.Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memberikan rasa
keadilan bagi keluarga korban serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat
Mimika. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan
mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.Polres Mimika memastikan bahwa setiap perkembangan hasil
penyelidikan akan disampaikan kepada publik secara terbuka melalui rilis resmi,
sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.Penulis: HendrikEditor: GF
10 Jan 2026, 12:42 WIT
Polda Maluku Klarifikasi Dugaan Praktik Curang: Seleksi SIP TA 2026 Berjalan Sesuai Ketentuan Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan bahwa proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan dengan prinsip BeTAH yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Penegasan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan praktik curang dalam seleksi SIP di Polda Maluku.Polda Maluku menyatakan bahwa pemberitaan media online yang menyebut "Adanya dugaan Praktek Curang Seleksi SIP TA 2026 di Polda Maluku", terkait dengan kelulusan salah satu peserta seleksi, yakni Bripka ST, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.Bripka ST dinyatakan lulus terpilih Seleksi SIP Angkatan 55–56 melalui kuota Penghargaan Kapolri, yang merupakan salah satu jalur resmi dalam pendidikan pengembangan Polri. Jalur ini diberikan kepada anggota yang memperoleh penghargaan pimpinan atas prestasi, dedikasi, dan pengabdian.“Perlu dipahami bahwa pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) merupakan pendidikan pengembangan karier, dan di dalamnya terdapat jalur penghargaan pimpinan. Dalam hal ini penghargaan bapak Kapolri dan penghargaan bapak Kapolda Maluku. Penilaian terhadap jalur ini merupakan hak prerogatif pimpinan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang sah,” jelas kabid Humas Polda Maluku.Terkait proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Karo SDM Polda Maluku menegaskan bahwa Bripka ST mengikuti seluruh tahapan seleksi dari awal hingga akhir, sebagaimana peserta lainnya. Tidak ada tahapan yang dilewati atau dikecualikan. Hal ini dibuktikan dengan absensi kehadiran Bripka ST dan berita acara pelaksanaan seleksi. Jadi tidak benar bahwa bripka ST tidak mengikuti tahapan seleksi Tes Pengetahuan Kepolisian (TPK).Dengan demikian, pemberitaan yang menyebutkan adanya praktik curang dalam proses seleksi SIP TA 2026 di Polda Maluku tidak sesuai dengan fakta di lapangan.Menanggapi isu mengenai nilai psikotes yang disebut tidak memenuhi passing grade, Karo SDM Polda Maluku menjelaskan bahwa jalur Penghargaan dalam seleksi pendidikan pengembangan yaitu“Salah satu ketentuan pada jalur Penghargaan adalah telah dilakukan pemetaan personel yang mendapatkan penghargaan oleh Biro SDM Polda Maluku. Pemetaan ini menjadi bagian dari sistem pembinaan karier yang terintegrasi dan sah secara organisasi,” tegasnya.Polda Maluku memastikan bahwa seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan internal Polri, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas.Polda Maluku dibawah kepemimpinan Irjen Pol.Dr. Dadang Hartanto, S.H, S.I.K, M.SI, berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan seleksi pendidikan dan pembinaan personel yang bersih dari praktik KKN. Setiap tahapan seleksi diawasi secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.“Polda Maluku terbuka terhadap klarifikasi dan pengawasan publik, namun mengimbau agar dalam pemberitaan disampaikan secara berimbang, sesuai fakta, tidak berpersepsi, serta tidak membentuk opini publik yang menyesatkan,” tutup Kabid Humas. PNO-12
09 Jan 2026, 20:38 WIT
Menko Yusril Tegaskan Pilkada Langsung dan Lewat DPRD Sama-Sama Sah Menurut Konstitusi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah baik secara langsung oleh rakyat
maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama-sama memiliki dasar
konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan
kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan
mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Menurut Yusril, norma konstitusi
tersebut memberikan ruang bagi berbagai model demokrasi sepanjang dijalankan
secara sah dan beradab.Dalam pandangannya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD
justru dinilai lebih selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat sebagaimana
dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menekankan prinsip
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan.Yusril menjelaskan bahwa secara filosofis, konsep musyawarah
tidak mungkin dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat dalam jumlah
besar. Oleh karena itu, mekanisme permusyawaratan diwujudkan melalui lembaga
perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD, yang menjadi pilar utama demokrasi
perwakilan di Indonesia.Dari sisi implementasi, ia menilai pemilihan kepala daerah
secara langsung justru melahirkan berbagai persoalan serius, terutama tingginya
biaya politik. Kondisi tersebut berpotensi mendorong penyalahgunaan kekuasaan
oleh kepala daerah terpilih untuk menutup ongkos politik yang telah dikeluarkan
selama proses Pilkada.Selain biaya politik, Yusril juga menyoroti lemahnya
pengawasan terhadap praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Menurutnya,
pengawasan terhadap jutaan pemilih jauh lebih kompleks dibandingkan pengawasan
terhadap anggota DPRD yang jumlahnya relatif terbatas.Ia menambahkan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD
membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya kepala daerah yang memiliki
kapasitas, kompetensi, dan integritas. Berbeda dengan pemilihan langsung yang
kerap memberi ruang bagi kandidat yang lebih mengandalkan popularitas atau
kekuatan modal.Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa perdebatan mengenai
sistem Pilkada tidak seharusnya disikapi secara hitam-putih. Dalam kondisi saat
ini, perbaikan terhadap sistem Pilkada langsung tetap menjadi kebutuhan
mendesak, terutama dalam penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan,
serta peningkatan kualitas kaderisasi calon oleh partai politik.Yusril juga menekankan bahwa aspirasi publik harus tetap
menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi daerah.
Pemerintah dan DPR diminta mencermati kehendak rakyat secara adil dan
bijaksana, serta memastikan sistem apapun yang dipilih nantinya dijalankan
secara jujur, adil, dan beradab sebagai keputusan demokratis yang wajib
dihormati bersama.(GF)
09 Jan 2026, 20:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
