Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Polda Maluku Jamin Fun Run Budaya Berlangsung Aman
Papuanewsonline.com, Malteng - Untuk menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan Fun Run Budaya di Desa Lonthoir, Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Jumat (28/11/2025), pengamanan dilaksanakan personel Kepolisian secara profesional dan humanis.Pengamanan Fun Run Budaya yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Heritage Festival Banda 2025 ini dipimpin langsung oleh sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku dan jajaran setempat.Kehadiran para pejabat Polri menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mendukung kegiatan promosi budaya dan pariwisata daerah.PS Kaur Prodok Subbid PID Bid Humas Polda Maluku, Ipda M. Luhukay, S.AP, menyatakan, seluruh personel yang bertugas telah diinstruksikan untuk mengedepankan pelayanan yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter), khususnya dengan pendekatan humanis kepada seluruh peserta dan masyarakat.“Apresiasi kami berikan kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas pengamanan dengan sangat baik," kata Ipda M. Luhukay di sela-sela kegiatan. Kegiatan Fun Run Budaya berjalan lancar, aman, dan tertib. Fokus utama pengamanan adalah memastikan sterilitas rute lari, pengaturan arus lalu lintas, serta memberikan pertolongan pertama jika dibutuhkan oleh peserta. "Kegiatan berjalan aman dan lancar, sesuai arahan Bapak Kapolda, setiap personel wajib mengedepankan sikap humanis, sehingga kehadiran Polri dapat dirasakan sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat,” jelasnya.Dengan pengamanan yang terkoordinasi antara personel Ops Heritage Festival dan Polsek Banda, kegiatan Fun Run Budaya yang melintasi jalur bersejarah Desa Lonthoir dapat diselesaikan dengan sukses tanpa adanya hambatan yang berarti."Keberhasilan pengamanan ini menjadi indikator kesiapan Polri dalam mengamankan seluruh rangkaian Heritage Festival Banda 2025, demi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan pelestarian budaya," jelasnya.Untuk diketahui, para Pejabat Utama Polda Maluku yang hadir dalam kegiatan sekaligus meninjau proses pengamanan yaitu Direktur Samapta (Dir Samapta), dan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) Polda Maluku. Turut hadir Kapolsek Banda dan Personel Polsek Banda. PNO-12
28 Nov 2025, 21:29 WIT
Polri Kirimkan Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Bencana Alam di Sumut
Papuanewsonline.com, Sumut - Gelombang bencana alam melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara sejak 24 hingga 27 November 2025. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Sumatera Utara merilis data terkini yang menunjukkan sebanyak 311 kejadian bencana terjadi dalam kurun waktu tersebut, terdiri dari 127 tanah longsor, 162 banjir, 20 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Bencana ini tersebar di 17 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.Dari seluruh kejadian, tercatat 228 korban, dengan rincian 46 orang meninggal dunia, 11 luka berat, 85 luka ringan, serta 86 warga masih dalam pencarian. Sementara itu, jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 10.000 orang, dengan Kota Medan menjadi wilayah dengan pengungsian terbanyak, yakni 6.782 jiwa. Beberapa daerah juga melaporkan kondisi terparah, seperti Kota Sibolga dengan 59 korban jiwa, termasuk 46 yang masih hilang, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 99 korban jiwa, serta Kabupaten Mandailing Natal yang mencatat lebih dari 1.400 warga mengungsi.Dalam upaya menanggulangi situasi tersebut, Polri telah mengerahkan 1.754 personel dari berbagai satuan, mulai dari Polres jajaran, Brimob, Ditsamapta, hingga tim Dokkes dan logistik. Di lapangan, Korps Brimob Polda Sumut melakukan operasi SAR, evakuasi korban, membuka akses jalan yang tertutup longsor, serta mendirikan posko darurat dan dapur lapangan. Ditsamapta turut membantu patroli tanggap bencana, distribusi logistik, hingga memberikan trauma healing bagi warga terdampak. Bid TIK menyediakan layanan komunikasi darurat dan internet Starlink untuk mendukung koordinasi, sementara Dokkes Polri menangani layanan kesehatan dan pemantauan sanitasi pengungsian. Ditlantas mengatur rekayasa lalu lintas serta mengawal ambulans dan distribusi bantuan. Di sisi lain, Bhayangkari Daerah Sumut mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, selimut, pakaian, kasur lipat, dan perlengkapan bayi ke wilayah yang paling terdampak.Polda Sumut juga mencatat adanya penambahan wilayah terdampak, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Tanah Karo, Tebing Tinggi, dan Batu Bara, seiring curah hujan ekstrem yang terjadi selama beberapa hari terakhir.Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa Polri berkomitmen memberikan respon cepat dan maksimal dalam penanganan bencana ini. Ia menegaskan bahwa seluruh personel bekerja tanpa henti untuk melakukan pencarian korban, evakuasi, pengamanan lokasi, dan penyaluran bantuan. “Prioritas Polri adalah keselamatan warga dan memastikan kebutuhan darurat dapat terpenuhi,” ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. PNO-12
28 Nov 2025, 21:13 WIT
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri Wujudkan Indonesia Emas 2045
Papuanewsonline.com, Jateng - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara wisuda prajurit taruna akademi TNI dan Bhayangkara taruna akademi Kepolisian di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/11/2025).Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas TNI-Polri menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. "Saya perpesan agar terus memperhatikan sinergisitas dan solidaritas TNI-Polri dalam setiap perjalanan. Sehingga mampu melewati berbagai tantangan bangsa demi mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," kata Sigit dalam amanatnya. Pada tahun ini terdapat 1.621 taruna, terdiri dari 713 Akmil, 350 AAL, 210 AAU, serta 348 Bhayangkara taruna Akpol, yang menyelesaikan pendidikan dasar integratif taruna akademi TNI dan akademi Kepolisian.Dalam kesempatan ini, Sigit menyebut bahwa TNI-Polri harus berperan aktif dalam rangka mengawal dan mempercepat pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. "Keberhasilan seluruh kebijakan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa termasuk TNI-Polri sebagai garda terdepan yang saling melengkapi dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa melalui tugas pokoknya masing-masing," ujar Sigit. Terlebih lagi, kata Sigit, pada tahun 2030 sampai 2035, Indonesia diproyeksikan memasuki puncak bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif akan mendominasi struktur penduduk nasional. Apabila berhasil dimanfaatkan dengan baik, Indonesia akan melakukan lompatan jauh ke depan, setara dengan negara maju lainnya.Lebih dalam, Sigit menegaskan, tantangan tugas ke depan juga akan semakin kompleks. Disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik global akan terus berkembang serta berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. "Oleh karena itu, para taruna tentunya harus terus menempa diri sehingga menjadi perwira TNI-Polri yang berkualitas, karena salah satu kunci utama dalam menyambut bonus demografi dan tantangan tugas tersebut adalah dukungan sumber daya manusia Indonesia yang unggul," ucap Sigit.Menurut Sigit, pendidikan dasar ini menjadi langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai sinergisitas dan soliditas sejak dini guna memperkuat ikatan emosional para calon perwira TNI dan Polri.Dengan latar matra dan korps berbeda, Sigit menuturkan bahwa, para taruna telah ditempa bersama dalam suasana kebersamaan, disiplin, dan semangat integrasi, yang akan menjadi bekal berharga untuk mengabdikan kepada masyarakat, serta menjaga keutuhan NKRI."Hal ini sejalan dengan penyampaian Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto bahwa, 'TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, dan wujud dari eksistensi negara'," tutur Sigit. Sigit berharap upacara wisuda prajurit taruna akademi TNI dan Bhayangkara taruna akademi Kepolisian ini dapat menjadi momentum lahirnya generasi unggul calon perwira TNI–Polri yang kelak menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Saya dan Bapak Panglima TNI juga pernah menjalani pendidikan seperti Taruna sekalian, sehingga memahami bahwa menempuh pendidikan sebagai seorang Taruna bukanlah perjuangan yang mudah. Dibutuhkan ketekunan dan pengorbanan selama menempuh pendidikan, sehingga dapat menjadi seorang perwira yang tanggap, tanggon, dan trengginas," tutup Sigit. PNO-12
28 Nov 2025, 21:04 WIT
Tim Basket SMA KTB Raih Juara 1 Turnamen Pakuwon Sport 3 on 3 Basketball U16
Papuanewsonline.com, Yogyakarta - Tim basket SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) kembali menorehkan prestasi gemilang setelah berhasil meraih Juara 1 dalam Turnamen Pakuwon Sport 3 on 3 Basketball U16 yang berlangsung pada 9–19 Oktober 2025.SMA KTB menurunkan empat atlet muda berbakat, yaitu:1. Arghaditya Alhabsyi2. Theodore Jaden3. Arsyad Kamil4. M. Alif Al KarimKeempat siswa ini menunjukkan kekompakan, strategi matang, serta daya juang tinggi sepanjang turnamen. Berkat performa konsisten dan determinasi kuat, tim basket SMA KTB berhasil mengungguli lawan-lawannya dan memastikan posisi puncak sebagai juara pertama.Direktur Kebhayangkaraan SMA Kemala Taruna Bhayangkara BJP Arief Sugiarto memberikan apresiasi besar atas capaian tersebut.“Kemenangan ini adalah hasil kerja keras para pemain, pelatih, serta dukungan seluruh warga sekolah. Kami sangat bangga dengan prestasi tim basket SMA KTB yang telah menunjukkan semangat juang dan sportivitas tinggi. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkembang di bidang yang mereka tekuni,” ujar BJP Arief Sugiarto.Prestasi ini semakin memperkuat reputasi SMA KTB sebagai sekolah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga aktif dan berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, khususnya olahraga. PNO-12
28 Nov 2025, 20:57 WIT
Kapolri Komitmen Dukung Kesetaraan Gender Polri di UN Women 'HeForShe' Movement
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menggaungkan komitmen yang kuat terkait dengan mewujudkan kesetaraan gender di institusi Polri. Menurutnya, Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan Polki (polisi laki-laki) dalam menjalankan tugas sebagai personel di Korps Bhayangkara. Hal tersebut ditegaskan Sigit dalam acara Penganugerahan Polri Award In Support For UN Women 'HeForShe' Movement 2025 di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 27 November 2025. "Kegiatan hari ini adalah bentuk komitmen kuat kami, institusi Polri, untuk terus mendukung kesetaraan gender. Khususnya ruang bagi seluruh Polwan untuk memberikan warna dan menempatkan Polwan setara dengan peran rekan-rekan yang dari Polki," kata Sigit. Komitmen melakukan kesetaraan gender, kata Sigit, memang diperlukan kolaborasi, sinergisitas dan dukungan seluruh pihak. Sigit juga menyinggung bahwa, komitmen itu merupakan semangat untuk terus meningkatkan pelayanan prima dari Polri kepada masyarakat. Menurut Sigit, Polwan merupakan ujung tombak Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, perempuan, dan anak. "Sekaligus ini juga menjadi bagian dari kami untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat-masyarakat, kelompok-kelompok rentan, yang tentunya perlu mendapatkan pelayanan secara khusus, dan hanya bisa dilakukan oleh para Polwan," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesetaraan gender di institusi Polri. Dengan adanya hal ini, Sigit meminta kepada seluruh jajaran Kapolda untuk berkomitmen terkait isu persamaan serta peningkatan pelayanan. "Mudah-mudahan kami institusi Polri, terus bisa meneruskan apa yang menjadi komitmen kami, untuk mendukung kesetaraan gender di Institusi Polri. Juga memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terus bisa ditingkatkan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, perempuan, anak dan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pelayanan khusus dan ini tentunya menjadi tekad dari institusi kami," papar Sigit. PNO-12
28 Nov 2025, 20:33 WIT
UN Women Apresiasi Komitmen Polri dalam HeForShe Awards 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta - Country Representative and Liaison to ASEAN UN Women Indonesia, Ulziisuren Jamsran, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui penyelenggaraan Polri Award in Support of the UN “HeForShe” Movement 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi doorstop usai kegiatan penganugerahan di Jakarta.Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Polri Award in Support of UN HeForShe Movement 2025 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi kepada para pimpinan kepolisian yang dinilai berperan dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta kepemimpinan inklusif di satuan kerjanya masing-masing.Dalam keterangannya, Ulziisuren menilai Polri menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong budaya institusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perempuan serta kelompok rentan. Ia menyebut langkah Polri ini tidak hanya berdampak positif di internal organisasi, tetapi juga berkontribusi mempercepat pembangunan sosial di Indonesia.“Terima kasih atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan secara khusus atas nama UN Women. Keberhasilan besar dalam peluncuran HeForShe ini patut diapresiasi. Dengan menampilkan contoh nyata bagaimana kepolisian bekerja bersama masyarakat, mendukung perempuan, lansia, dan anak-anak. kita dapat membantu negara berkembang jauh lebih cepat. HeForShe merupakan bagian penting dari reformasi, perubahan budaya institusional, dan pembangunan negara,” ujarnya.Kegiatan HeForShe Awards 2025 diselenggarakan oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap pemberdayaan Polisi Wanita (Polwan). Ajang ini melibatkan para kepala satuan kerja (kasatker) dan kepala satuan wilayah (kasatwil) sebagai peserta penilaian.Senior Polwan RI Irjen Arradina Zessa Devy menjelaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi Polri dengan UN Women Indonesia dalam kerangka gerakan global HeForShe, sebuah gerakan solidaritas yang mengajak laki-laki menjadi mitra setara perempuan serta agen perubahan untuk kesetaraan gender.Pelaksanaan penghargaan ini juga bertepatan dengan Hari Jadi ke-77 Polwan RI, sehingga menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Polri dalam pengarusutamaan gender dan pembentukan budaya institusi yang lebih setara dan inklusif.Dengan penyelenggaraan penghargaan ini, Polri berharap praktik kepemimpinan yang responsif gender dapat terus meningkat di seluruh satuan kerja dan wilayah, serta menginspirasi institusi lain untuk turut memperkuat prinsip kesetaraan dan inklusivitas. PNO-12
28 Nov 2025, 20:04 WIT
APBD Mimika 2026 Rp.5,6 Triliun Disahkan: Rakyat Dijanjikan Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 senilai Rp
5.644.590.782.243,00. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna IV Masa
Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (27/11/2025), yang dihadiri seluruh delapan
fraksi. Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RAPBD tanpa catatan dan
menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau, menyampaikan
apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD yang
telah menyiapkan, mempresentasikan, dan menanggapi setiap masukan dari dewan.
Ia menilai kerja kolaboratif tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan
APBD dapat disusun secara komprehensif dan akuntabel.Primus juga menyampaikan terima kasih kepada tim badan
anggaran dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting serta
pengawasan dengan optimal. Proses pembahasan RAPBD, menurutnya, dilakukan
secara intensif, terbuka, dan konstruktif untuk memastikan aspirasi masyarakat
Mimika terakomodasi dengan baik.Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, serta pembahasan
di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi menyampaikan berbagai
masukan yang dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Mimika. Primus
menegaskan bahwa pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud
kesepakatan politik yang mengikat lembaga legislatif dan eksekutif.Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, turut memberikan
apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas energi,
pemikiran, dan koreksi yang diberikan selama penyusunan RAPBD 2026. Ia
menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada nota kesepakatan
kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026.Emanuel menambahkan bahwa kebijakan anggaran yang disepakati
bukan sekadar hitungan angka, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat
kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokus utamanya adalah
pemerataan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mimika.Primus Natikaperayau kembali menekankan bahwa APBD 2026
harus benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat. Ia menyebut prioritas
anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.Setelah disetujui di tingkat kabupaten, APBD Mimika 2026
akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi
sebelum penetapan final. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan
seluruh substansi anggaran sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah yang
berlaku.Dengan rampungnya seluruh proses penyusunan APBD tepat
waktu, pemerintah daerah menargetkan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai
pada Januari 2026. Harapannya, implementasi cepat ini dapat mempercepat
realisasi pembangunan serta memperkuat manfaat anggaran bagi masyarakat Mimika. Penulis: JidEditor: GF
28 Nov 2025, 02:37 WIT
Kejari Tual Tahan Empat Tersangka Korupsi Bantuan Rumah Swadaya Desa Tam Ngurhir TA 2019
Papuanewsonline.com, Tual — Kejaksaan Negeri Tual pada
Kamis, 27 November 2025, resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam
perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya Desa Tam Ngurhir Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Tual. Penetapan tersebut dilakukan setelah
rangkaian pemeriksaan yang berlangsung sejak beberapa waktu terakhir.Program bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) sebesar Rp2.675.820.000,00 itu diduga menjadi objek penyimpangan yang
menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp1.429.432.397,00. Dugaan
kerugian tersebut muncul dari berbagai temuan teknis maupun administratif
selama proses penyidikan berlangsung.Empat tersangka yang ditetapkan penyidik yakni FR selaku
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual tahun 2019, RT sebagai
Direktur CV Rahmat Barokah Jaya, FF sebagai Koordinator Tenaga Fasilitator
Lapangan, serta MS yang bertugas sebagai anggota tenaga fasilitator. Keempatnya
dijerat menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU
Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP.Menurut penyidik, penetapan tersangka telah memenuhi unsur
minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat
bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta sejumlah
dokumen yang dinilai berkaitan langsung dengan pelaksanaan program bantuan.Dalam konstruksi perkara, penyidik menemukan bahwa tersangka
FR menetapkan CV Rahmat Barokah Jaya sebagai penyedia tanpa melalui prosedur
yang sah. Lebih jauh, perusahaan tersebut diketahui tidak memenuhi persyaratan
administrasi maupun teknis namun tetap ditetapkan sebagai pihak pelaksana
kegiatan.Sementara itu, tersangka RT diketahui menyalurkan material
pembangunan rumah tidak sesuai jumlah yang seharusnya. Kekurangan material yang
diterima para penerima manfaat turut memperkuat dugaan adanya pengurangan
barang yang berimbas pada kerugian negara.Peran FF dan MS juga menjadi bagian penting dalam perkara
ini. Keduanya diduga memalsukan sejumlah dokumen untuk memberikan kesan bahwa
penunjukan penyedia telah sesuai ketentuan. Mereka juga menyusun Daftar Rencana
Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tanpa melibatkan penerima dan menetapkan harga
material berdasarkan analisa sepihak, sehingga memunculkan kemahalan harga yang
signifikan.Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, Kejari
Tual menahan keempat tersangka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tual selama
20 hari pertama. Penahanan dilakukan guna memastikan penyidikan berjalan
lancar, sekaligus mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun gangguan
terhadap proses hukum. (GF)
28 Nov 2025, 02:33 WIT
Dewan Pers Tegaskan Sertifikasi Media Adalah Hak, Bukan Kewajiban Bagi Perusahaan Pers
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Komisi Penelitian,
Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa
sertifikasi perusahaan media bukanlah sebuah kewajiban, melainkan hak yang
dimiliki oleh setiap perusahaan pers. Penegasan ini disampaikan dalam seminar
digital yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Kamis
(27/11/2025).Yogi menjelaskan bahwa untuk mempermudah proses sertifikasi,
perusahaan pers kini dapat melakukannya secara online melalui situs resmi Dewan
Pers, dewanpers.or.id. Bagi perusahaan media yang mengalami kendala dalam proses
pengurusan sertifikasi, Dewan Pers menyediakan layanan call center di nomor
08112203534 untuk membantu mengatasi masalah tersebut.Dalam proses pengurusannya, perusahaan media diharuskan
untuk melengkapi berbagai persyaratan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan oleh Dewan Pers. Persyaratan tersebut antara lain meliputi kepemilikan badan
hukum yang sah, bidang usaha yang jelas, kepesertaan dalam program BPJS, serta
memastikan bahwa wartawan yang bekerja di perusahaan media tersebut telah
mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW)."Teman-teman isi berkasnya semua di sana. Tidak
dibayar, lengkap berkas, kalau berkas lengkap, saya janji dua minggu selesai
terverifikasi," ujar Yogi dalam seminar digital tersebut. Ia juga menawarkan
opsi lain bagi perusahaan media yang ingin mendapatkan pendampingan dan
verifikasi langsung dari Dewan Pers.Yogi menyampaikan bahwa Dewan Pers bersedia untuk datang
langsung ke daerah untuk memberikan pendampingan dan melakukan verifikasi,
asalkan pihak perusahaan media yang bersangkutan dapat menyiapkan transportasi,
penginapan, dan tempat untuk kegiatan tersebut. "Ada satu lagi contoh, kalau teman-teman ingin kami
datang, sebab sejak Prabowo kami tidak dikasih anggaran. kalau teman-teman ada
sponsor, cukup bantu kami," pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Nov 2025, 02:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
