Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Sumbar Pimpin Pemakaman Massal Korban Bencana Palembayan
Papuanewsonline.com, Agam - Suasana duka menyelimuti pelaksanaan pemakaman massal korban bencana alam di wilayah Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama unsur TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan menggelar prosesi pemakaman secara bermartabat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban.Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 253 orang. Dari jumlah tersebut, 222 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 31 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim gabungan.“Hari ini kita hadir dalam suasana duka mendalam untuk melaksanakan pemakaman massal korban bencana alam di Palembayan. Polri memastikan seluruh proses identifikasi dan pemulasaraan dilakukan secara profesional, humanis, dan penuh penghormatan terhadap nilai kemanusiaan,” ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, Rabu (7/1).Dari total jenazah yang telah teridentifikasi, tercatat 110 laki-laki dan 112 perempuan. Sementara 31 jenazah yang masih dalam proses identifikasi terdiri dari 14 laki-laki, 12 perempuan, serta 5 bagian tubuh (body part).Sebelumnya, telah dilakukan pemakaman massal terhadap 10 jenazah di TPU Agam, dengan 4 jenazah di antaranya telah teridentifikasi. Pada hari ini, kembali dilaksanakan pemakaman massal terhadap 6 jenazah, yang terdiri dari 4 perempuan, 1 laki-laki, serta 1 bagian tubuh, seluruhnya ditemukan di wilayah Kecamatan Palembayan dan sekitarnya.Kapolda Sumbar menegaskan bahwa Polri bersama seluruh unsur terkait terus memaksimalkan upaya identifikasi jenazah serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban.“Kami bersama TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi dan dimakamkan secara layak, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan,” tegasnya.Selain penanganan korban jiwa, dampak bencana juga dirasakan oleh kalangan pelajar. Berdasarkan data posko di Kecamatan Palembayan, tercatat 104 pelajar terdampak bencana, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, yang tersebar di tiga posko pengungsian, yakni SDN 05 Kayu Pasak SBB, Padang Koto Gadang, dan Nagari Salareh Aia Timur.Kapolda Sumbar turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya proses penanganan bencana ini kepada petugas di lapangan. Informasi resmi akan terus kami sampaikan secara terbuka,” imbau Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.Di akhir pernyataannya, Kapolda Sumbar menyampaikan duka cita mendalam atas nama negara dan institusi Polri kepada seluruh keluarga korban.“Atas nama negara dan Polri, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Mari kita doakan para korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” pungkasnya. PNO-12
08 Jan 2026, 13:01 WIT
Densus 88 AT Polri Temukan True Crime Community
Papuanewsonline.com, Jakarta - Densus 88 AT Polri mengungkap temuan serius terkait paparan konten kekerasan dan ideologi ekstrem di ruang digital yang menyasar anak-anak dan remaja. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Penanganan Anak Terpapar Konten Kekerasan di Ruang Digital yang digelar di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardana, S.I.K., menjelaskan bahwa pihaknya menemukan keberadaan komunitas digital yang berkembang secara masif di media sosial dan berpotensi mendorong kekerasan ekstrem, khususnya pada anak-anak.“Kami membenarkan apa yang telah disampaikan Kepala BNPT, bahwa Densus 88 menemukan sebuah komunitas yang dibingkai dalam grup media sosial. Ini bukan satu-satunya, melainkan salah satu dari puluhan grup serupa yang telah kami identifikasi,” ujar Kombes Mayndra.Ia menjelaskan, kelompok-kelompok tersebut mulai terdeteksi sejak tahun 2025 dan hingga kini masih terus dilakukan intervensi bersama kementerian dan lembaga terkait di berbagai daerah. Konten yang disebarkan dikemas secara menarik, mulai dari video pendek, animasi, meme, hingga musik, yang berpotensi menumbuhkan ketertarikan dan simpati terhadap ideologi kekerasan.Menurutnya, kondisi ini menjadi sangat berbahaya ketika bersinggungan dengan psikologis anak-anak yang masih berada pada fase pencarian jati diri.“Anak-anak belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang dan cenderung mencari pengakuan. Paparan radikalisme dan kekerasan di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi perilaku, emosi, dan pola pikir mereka,” jelasnya.Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah berkembangnya True Crime Community di kalangan remaja. Kombes Mayendra menegaskan, komunitas ini tumbuh secara sporadis tanpa tokoh atau organisasi resmi, namun memanfaatkan sifat ruang digital yang transnasional dan sensasional.Ia juga memaparkan sejumlah kasus kekerasan global yang melibatkan remaja sepanjang tahun 2025, yang diketahui terinspirasi dari konten ekstrem di media sosial. Salah satu kasus terbaru terjadi di Moskow, Rusia, pada Desember 2025, di mana pelaku bahkan menuliskan frasa “Jakarta Bombing 2025” pada senjata yang digunakan.“Tulisan itu diambil dan diunggah ke komunitas digital terkait. Ini menunjukkan bagaimana narasi kekerasan dapat melintasi batas negara dan menjadi inspirasi aksi nyata,” ungkapnya.Kombes Mayndra menambahkan, Densus 88 sebenarnya telah mengidentifikasi potensi ancaman ini jauh sebelum insiden di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi. Namun, karakter pelaku yang tertutup dan menarik diri dari lingkungan sosial membuat deteksi dini menjadi sulit.Pasca insiden tersebut, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan intervensi lanjutan di berbagai daerah, hingga pada 22 Desember 2025 dilakukan penanganan serentak terhadap lebih dari 70 anak yang teridentifikasi dalam komunitas ini.“Dari hasil wawancara, kami menemukan adanya rencana aksi kekerasan ekstrem, termasuk pengeboman sekolah, penusukan, hingga rencana bunuh diri setelah melakukan aksi,” kata Kombes Mayndra.Ia mengungkapkan, dari 70 anak yang tersebar di 19 provinsi, sebanyak 67 anak telah menjalani asesmen, pemetaan, konseling, dan pendampingan. Mayoritas berada pada rentang usia 11–18 tahun, dengan dominasi usia 15 tahun.Faktor pemicu keterlibatan mereka beragam, mulai dari perundungan, kondisi keluarga tidak harmonis, trauma, minimnya perhatian orang tua, hingga paparan konten pornografi dan kekerasan.Menutup keterangannya, Kombes Mayndra mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak.“Ciri-ciri yang perlu diwaspadai antara lain ketertarikan berlebihan pada simbol dan tokoh pelaku kekerasan, menarik diri dari pergaulan, menyukai konten sadistik, marah saat gawainya diperiksa, serta membawa benda yang identik dengan kekerasan ke sekolah,” pungkasnya. PNO-12
08 Jan 2026, 12:45 WIT
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polri Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton. Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
08 Jan 2026, 12:30 WIT
Badan Pendiri LEMASA Serukan Persatuan Menuju Musyawarah Adat Suku Amungme
Papuanewsonline.com, Timika — Keluarga besar Badan Pendiri
Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) mengajak seluruh masyarakat
Amungme untuk bersatu dan bergandeng tangan menyongsong pelaksanaan Musyawarah
Adat (MUSDAT) LEMASA yang direncanakan berlangsung pada Januari 2026.Ajakan tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh Amungme,
Paulus Pinimet, dalam pernyataan yang dikeluarkan di Timika pada 8 Januari
2026. Ia menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat adat dalam
menjaga keberlangsungan lembaga adat yang telah dibangun sejak puluhan tahun
lalu.LEMASA sendiri didirikan pada tahun 1994 di Desa Harapan,
Kwamki Lama, Timika, sebagai wadah musyawarah adat Suku Amungme. Sejak awal
pembentukannya, lembaga ini bertujuan menjaga, melestarikan, dan memperjuangkan
nilai-nilai adat serta budaya Amungme di tengah dinamika pembangunan dan
perubahan zaman.“Mari kita bersatu dan bergandeng tangan membangun LEMASA
ini ke depan demi kita semua di Tanah Amungsa dan Bumi Kamoro yang kita cintai
ini,” kata Paulus Pinimet dalam pernyataannya.Ia juga mengajak seluruh keluarga besar Badan Pendiri LEMASA
untuk kembali merapatkan barisan dan terlibat aktif dalam deklarasi serta
rangkaian kegiatan MUSDAT LEMASA yang akan digelar. Menurutnya, musyawarah adat
merupakan momentum penting untuk memperkuat identitas dan persatuan masyarakat
Amungme.“Jangan ragu dan bimbang, mari kita bersatu dan bergandeng
tangan menuju MUSDAT LEMASA,” tambah Paulus Pinimet.Dalam pernyataan tersebut, Paulus Pinimet turut menyebut
sejumlah tokoh yang menjadi pendiri LEMASA, antara lain Thomas Beanal, Yohanes
Pinimet, Benny Tsenawatme, Paulus Kanongopme, Victor Beanal, Mathias
Kelanangame, Bartolumius Magal, Lukas Amisim, Yoseph Yoppi Kilangin, Yulia
Pogolnamum, Melanius Pogolnamum, dan Johanis Kasamol.LEMASA mengusung motto “Me Asia Ten” yang berarti “Satu
Hati, Satu Jiwa”. Melalui MUSDAT LEMASA, diharapkan semangat persatuan ini
dapat terus dijaga dan menjadi dasar dalam memperkuat peran lembaga adat
sebagai rumah bersama masyarakat Amungme. Penulis: HendrikEditor: GF
08 Jan 2026, 09:50 WIT
Pemda Boven Digoel dan Pengelola Bandara Mindiptana Gelar Pertemuan dengan Pemilik Hak Ulayat
Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Pemerintah Daerah
(Pemda) Boven Digoel bersama Kepala Bandar Udara Mindiptana menggelar pertemuan
tatap muka dengan masyarakat pemilik hak ulayat terkait penyelesaian tanah
Bandara Mindiptana, Rabu (7/1/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya
membangun komunikasi langsung antara pemerintah, pengelola bandara, dan
masyarakat adat.Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan
dihadiri oleh perwakilan Pemda Boven Digoel, Kepala Bandar Udara Mindiptana,
serta masyarakat pemilik hak ulayat yang selama ini memiliki keterikatan adat
terhadap lahan bandara. Agenda utama pertemuan difokuskan pada pembahasan
proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung cukup lama.Dalam forum tersebut, masyarakat pemilik hak ulayat
menyampaikan aspirasi serta tuntutan mereka terkait penggunaan tanah adat untuk
kepentingan pembangunan dan operasional bandara. Mereka berharap adanya
kejelasan dan kepastian yang menghormati hak-hak adat masyarakat setempat.“Pertemuan ini sangat penting bagi kami karena kami ingin
memastikan bahwa hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dihormati dan dipenuhi,”
kata seorang perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pertemuan tersebut.Pemerintah Daerah Boven Digoel menegaskan bahwa penyelesaian
persoalan tanah ulayat harus dilakukan secara terbuka dan mengedepankan
musyawarah. Pemda bersama pihak bandara menyatakan komitmennya untuk
mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang tidak
merugikan salah satu pihak.“Kami akan terus berdialog dengan masyarakat pemilik hak
ulayat untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bupati Boven
Digoel, Roni Omba, S.IP, saat memberikan penjelasan dalam pertemuan tersebut.Pihak pengelola Bandar Udara Mindiptana juga menyatakan
kesiapan untuk mengikuti proses penyelesaian sesuai ketentuan hukum dan
mekanisme adat yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi
bandara sebagai fasilitas pelayanan publik.Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif
dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Boven Digoel. Pemerintah
berharap proses dialog ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi contoh
penyelesaian persoalan serupa di wilayah Papua Selatan. Penulis: HendrikEditor: GF
08 Jan 2026, 09:48 WIT
Bupati Boven Digoel Hadiri Peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan
Papuanewsonline.com, Merauke — Bupati Boven Digoel, Roni
Omba, S.IP, menghadiri prosesi adat peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan
yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan, Senin, (7/01/2026). Kehadiran
Bupati Boven Digoel menjadi bagian dari rangkaian kegiatan resmi pemerintahan
yang menandai penguatan kelembagaan daerah otonom baru tersebut.Peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan dipimpin langsung
oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dan dilaksanakan dengan nuansa adat
sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Acara ini
menjadi simbol dimulainya operasional kantor pemerintahan provinsi secara penuh
di wilayah selatan Papua.Roni Omba hadir sebagai undangan khusus dalam kegiatan
tersebut, menyusul pelantikannya sebagai Bupati Boven Digoel untuk masa jabatan
2025–2030. Kehadirannya mencerminkan dukungan pemerintah kabupaten terhadap
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang efektif dan
terintegrasi.Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo
menyampaikan bahwa peresmian kantor gubernur merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. “Kami berharap kantor ini dapat
menjadi pusat pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Selatan,”
ujarnya.Bupati Boven Digoel Roni Omba turut menyampaikan apresiasi
atas peresmian kantor tersebut. “Kami berharap kerjasama antara Boven Digoel
dan Papua Selatan dapat semakin erat dan membawa manfaat bagi masyarakat,”
katanya.Peresmian kantor ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi
koordinasi pemerintahan, percepatan pelayanan publik, serta perencanaan
pembangunan yang lebih terarah di wilayah Papua Selatan dan kabupaten-kabupaten
penyangga, termasuk Boven Digoel.Acara peresmian turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Selatan,
para kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta
tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur tersebut
menunjukkan dukungan kolektif terhadap keberadaan Kantor Gubernur Papua
Selatan.Rangkaian kegiatan diakhiri dengan prosesi adat dan ramah
tamah, yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan sebagai
penanda dimulainya babak baru penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua
Selatan. Penulis: HendEditor: GF
07 Jan 2026, 19:19 WIT
Gugatan Tanah Bundaran Petrosea Bergulir ke Pengadilan, Panitia Diduga Langgar Prosedur Hukum
Papuanewsonline.com, Mimika — Persoalan pengadaan tanah
Bundaran Petrosea kini memasuki babak hukum setelah gugatan resmi diajukan ke
Pengadilan Negeri Timika. Gugatan tersebut diajukan oleh Helena Beanal yang
menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tanah yang
melibatkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan pihak perusahaan.Dalam gugatannya, penggugat menyoroti pertemuan yang digelar
pada 29 Desember 2023 sebagai momen krusial lahirnya keputusan bermasalah.
Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat teknis, di antaranya Kepala Dinas
PUPR Mimika Robet H. Mayaut, Sekretaris PUPR Piter Efowav, Kepala Bidang Marga
Aldi Padua, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Suharso,
Kepala Kantor BPN Mimika Yosepn Simon Done, serta perwakilan PT Petrosea Tbk,
Reynold Donny Kabiai.Penggugat menilai bahwa panitia pengadaan tanah dalam
pertemuan tersebut secara sepihak memutuskan penyerahan uang ganti rugi tanah
senilai Rp19.457.600.000 ke rekening PT Petrosea, tanpa melibatkan dirinya
sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah dimaksud.“Kami merasa tidak adil dengan proses pengadaan tanah ini,”
kata Helena Beanal.Keputusan panitia pengadaan tanah tersebut dipersoalkan
karena menetapkan PT Petrosea sebagai pihak penerima ganti rugi, meskipun
status kepemilikan perusahaan disebut hanya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB). Penggugat menilai keputusan itu diambil tanpa pertimbangan hukum yang
cermat.“PT. Petrosea hanya memiliki SHGB dan ada Tim Pengadaan dari
Kantor BPN Kabupaten Mimika. Seharusnya bisa memutuskan hak bisa diberikan,
kenapa semua panitia berani memutuskan yang berhak menerima adalah Pihak
Petrosea,” tambah Helena Beanal.Atas dasar itu, penggugat meminta agar dana ganti rugi yang
telah disalurkan tersebut dikembalikan ke negara. Ia juga menekankan pentingnya
tanggung jawab panitia pengadaan tanah dan tim terpadu dalam setiap pengambilan
keputusan yang menyangkut uang negara dan hak masyarakat.“Kasus ini harusnya menjadi pembelajaran bagi panitia
pengadaan tanah dan Tim Terpadu untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan
pembayaran ganti rugi tanah. Kami berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas
dan uang negara dapat dikembalikan,” tutup Helena Beanal. Penulis: HendrikEditor: GF
07 Jan 2026, 19:06 WIT
Biro SDM Polda Maluku Gelar Rakor Kesiapan Open Bidding Penyidik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Biro Sumberdaya Manusia (SDM) akan menggelar kegiatan open bidding atau penawaran terbuka terhadap pengadaan peralatan operasional dalam mendukung tugas-tugas penyidikan.Sebelum kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ini dihelat, Biro SDM Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihelat di ruang kerja Karo SDM, Rabu (7/1/2026).Rakor yang dipimpin Karo SDM Kombes Pol. Jemi Junaidi S.I.K, ini dihadiri Direktur Kriminal Khusus, Kabid Hukum, Staf Ahli Kapolda Maluku serta para perwira dari Reskrim Umum, Reskrim Khusus, Reskrim Narkoba, Bidang Hukum dan Paminal dari Bid Propam Polda Maluku.Kombes Jemi Junaidi dalam arahannya menekankan pentingnya rakor yang dihelat untuk kesiapan kegiatan open bidding yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat."Kami berharap rakor ini nantinya dapat melahirkan satu kebijakan dan kesepakatan aturan yang nantinya akan direalisasikan dalam pelaksanaan open bidding penyidik dan penyidik pembantu di lingkup jajaran Reskrim Polda Maluku," harapnya.Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Kombes Jemi berharap para peserta dapat memberikan saran dan masukan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku."Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar dan sukses dalam mendukung tugas-tugas kepolisian ke depan," pungkasnya. PNO-12
07 Jan 2026, 15:34 WIT
Polda NTT Konfirmasi Penemuan 1 Jenazah di Bangkai KM Putri Sakinah
Papuanewsonline.com, Manggarai Barat - Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai Pede, Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (6/1/2026).Jenazah ditemukan pada koordinat -8°38,87163’ 119°28,62259’ di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo (TNK).Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H membenarkan penemuan tersebut.“Benar, hari ini telah ditemukan satu jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi di RS Komodo Labuan Bajo,” jelas Kabidhumas Polda NTT.Kabidhumas menjelaskan, penemuan jenazah bermula sekitar pukul 13.00 Wita, ketika dua nelayan Pulau Komodo bernama Saiful dan Hadi Kusuma menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah, kapal yang dilaporkan tenggelam di Selat Padar Utara pada 26 Desember 2025.Kedua nelayan tersebut kemudian mengajak nelayan lain di sekitar lokasi untuk menarik bangkai kamar kapal ke Pantai Pede menggunakan perahu. Setibanya di pantai, tercium bau menyengat sehingga bangkai kamar kapal dibongkar dan ditemukan satu jenazah di dalamnya.“Setelah temuan tersebut, nelayan segera menghubungi tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.Sekitar pukul 14.00 Wita, tim SAR gabungan bertolak dari perairan Padar Utara menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB Syahbandar Labuan Bajo, RIB Basarnas Labuan Bajo, serta KN Puntadewa SAR Maumere. Tim tiba di lokasi pada pukul 14.30 Wita dan langsung mengevakuasi jenazah menggunakan kantong jenazah.Jenazah kemudian diberangkatkan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo pada pukul 16.40 Wita dan tiba sekitar pukul 18.10 Wita.Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi lebih lanjut.Menurut Kabidhumas Polda NTT, proses identifikasi masih dilakukan oleh Tim DVI Polda NTT, dalam hal ini Kabiddokkes Polda NTT dan untuk kepastian identitas korban masih menunggu hasil DVI, termasuk pemeriksaan bukti primer seperti data gigi.Ia juga menambahkan, Polda NTT menghormati permintaan pihak keluarga korban agar jenazah tidak ditampilkan ke publik, baik dalam dokumentasi maupun pemberitaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan nilai kemanusiaan.“Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Situasi di lapangan aman dan terkendali,” tutupnya. PNO-12
07 Jan 2026, 15:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
