Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pemprov Papua dan Pemkab Yapen Kolaborasi Bangun PLTMH Ramah Lingkungan di Hutan Lindung
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung
pembangunan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Wujud nyata dari komitmen
tersebut terlihat melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Yapen dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang
memanfaatkan potensi sumber daya alam dari kawasan hutan lindung. Kerja sama tersebut resmi
dijalankan melalui penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua dengan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Yapen, yang digelar di Jayapura, Selasa (21/10/2025). Dua proyek PLTMH tersebut
masing-masing akan dibangun di Kampung Ausem, Distrik Pulau Yerui, dan Kampung
Soromasen, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kedua lokasi ini
merupakan wilayah terpencil yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses
listrik. Dalam sambutannya, Bupati
Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menegaskan bahwa pembangunan PLTMH ini tidak
hanya berorientasi pada penyediaan energi, tetapi juga harus memperhatikan
prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. “Dengan adanya kerja sama ini,
kami menegaskan bahwa kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan PLTMH
tetap harus dijaga kelestariannya. Masyarakat dan pemerintah daerah wajib
memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang merusak lingkungan di kawasan tersebut,”
ujar Bupati Arisoy. Ia juga menambahkan bahwa
keberadaan listrik dari PLTMH diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi
kesejahteraan masyarakat, terutama di kampung-kampung terpencil yang belum
tersentuh jaringan listrik konvensional. “Kehadiran listrik akan membuka
peluang ekonomi baru, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki kualitas hidup
warga di kampung-kampung sekitar,” tambahnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Aries Toteles Ap, menyampaikan
dukungan penuh terhadap upaya Pemkab Yapen dalam mewujudkan energi bersih yang
memanfaatkan sumber daya lokal secara bijak. “Kami mendukung langkah Pemkab
Yapen karena ini merupakan contoh sinergi yang baik antara pelestarian hutan
dan pemanfaatan hasilnya bagi kepentingan masyarakat. PLTMH ini adalah bukti
bahwa pembangunan berkelanjutan bisa berjalan beriringan dengan konservasi,”
ungkap Aries. Ia menjelaskan, pembangunan PLTMH
tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata
implementasi kebijakan energi hijau dan pengurangan emisi karbon di Provinsi
Papua. “Harapannya, proyek ini bisa
menjadi model percontohan bagi kabupaten lain di Papua dalam mengelola sumber
daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tambahnya. Program PLTMH di Yapen ini juga
diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian energi desa. Dengan
kapasitas listrik yang cukup, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil,
menghidupkan sektor ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan energi daerah. Kerja sama ini mencerminkan
semangat “Pembangunan Hijau Papua”, di mana pembangunan infrastruktur tidak
boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, tetapi justru memperkuat harmoni
antara manusia dan alam. Penulis: Jidan Editor: GF
24 Okt 2025, 00:26 WIT
Gubernur Papua Dukung Penuh Audit BPK dan Ajak ASN Serta BUMD Bersikap Terbuka
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang
transparan dan akuntabel dengan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan
Provinsi Papua. Pelaksanaan audit tersebut secara
resmi dimulai melalui kegiatan Entry Meeting yang dihadiri langsung oleh Gubernur
Papua, Mathius D. Fakhiri, bersama jajaran pejabat eselon II, perwakilan BUMD,
dan tim auditor BPK RI. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah
daerah untuk memperkuat budaya kerja yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab
terhadap pengelolaan keuangan publik. Dalam sambutannya, Gubernur
Mathius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap
pelaksanaan audit BPK, sembari mengajak seluruh perangkat daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua untuk bersikap kooperatif serta terbuka
terhadap proses pemeriksaan. “Audit ini bukan sekadar
formalitas atau rutinitas tahunan. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan
hukum kita sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memastikan setiap rupiah
uang rakyat digunakan dengan benar, transparan, dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat Papua,” ujar Fakhiri. Gubernur menegaskan bahwa
pelaksanaan audit merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal
23 ayat (5) UUD 1945, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang BPK, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh. Kepala Perwakilan BPK RI Papua
dalam pemaparannya menyampaikan bahwa audit tahun ini akan difokuskan pada tiga
agenda utama, yakni: Pemeriksaan Kinerja Ketahanan
Pangan — untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan, strategi, serta program
Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan
selama tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun 2025. Pemeriksaan Kepatuhan atas
Belanja Daerah — yang akan mencakup audit terhadap penggunaan APBD tahun
anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025, guna memastikan setiap kegiatan
pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Pemeriksaan Kepatuhan Operasional
BUMD, dengan fokus utama pada PT Irian Bhakti Papua, untuk menilai sejauh mana
perusahaan daerah tersebut menerapkan prinsip good corporate governance dalam
operasionalnya. Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK tidak boleh dipandang sebagai ancaman,
melainkan sebagai sarana introspeksi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran
pemerintah daerah. “Kita harus menjadikan hasil
audit sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Jika ada catatan dari BPK, segera
tindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Karena pada akhirnya, tujuan
kita adalah membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya
publik,” tegas Fakhiri. Ia juga mengingatkan seluruh
pimpinan OPD agar memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, termasuk dengan
menyediakan data, dokumen, serta akses informasi yang lengkap dan tepat waktu. Selain itu, Gubernur berharap
agar hasil audit nantinya dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem
pengawasan internal serta memperbaiki mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan daerah. Pelaksanaan audit BPK RI ini
menjadi bagian penting dari upaya Pemprov Papua mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan berintegritas tinggi. Dengan pengawasan yang baik dan komitmen kuat
dari seluruh jajaran ASN, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan
pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan daerah. “Kami ingin agar Papua dikenal
bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena tata kelola
pemerintahannya yang transparan dan akuntabel. Ini adalah wujud nyata semangat
reformasi birokrasi yang terus kami dorong,” pungkas Gubernur Fakhiri menutup
sambutannya. Penulis: Jid Editor: GF
24 Okt 2025, 00:23 WIT
Pemprov Papua Gandeng OJK dan Perbankan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi KUR
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Melalui kerja sama strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan
nasional, Pemprov Papua kini gencar mendorong realisasi program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat di Bumi
Cenderawasih. Momentum penting itu ditandai
dengan Acara Akad Massal KUR Nasional Tahun 2025, yang digelar secara serentak
di seluruh Indonesia, termasuk di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada Selasa
(21/10/2025). Acara tersebut melibatkan lebih dari 800.000 debitur secara
nasional, dengan 145 pelaku UMKM Papua ikut berpartisipasi mewakili berbagai
sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan tradisional, serta
industri rumahan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur
Papua Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar penyaluran
modal usaha, tetapi juga merupakan upaya komprehensif untuk membangun
kemandirian ekonomi masyarakat Papua. “Pemerintah tidak hanya mendorong
masyarakat untuk mengakses kredit, tetapi juga memastikan adanya pendampingan,
pelatihan, serta fasilitasi pemasaran, agar pelaku UMKM di Papua semakin kuat
dan mandiri,” ujar Aryoko Rumaropen di hadapan peserta akad massal. Ia menambahkan, kolaborasi antara
pemerintah, perbankan, dan OJK menjadi kunci dalam memastikan penyaluran KUR
tepat sasaran, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan
berkeadilan. Dengan demikian, setiap pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan
akses permodalan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dan
mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Menurut Aryoko, potensi ekonomi
Papua sangat besar, terutama di sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti
pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal. Namun, sebagian besar
pelaku usaha masih menghadapi kendala modal dan minimnya literasi keuangan. Program KUR diharapkan menjadi jembatan
antara perbankan dan masyarakat akar rumput, sehingga pelaku UMKM tidak lagi
bergantung pada sumber pembiayaan informal yang sering kali memberatkan. “Kami ingin agar setiap pelaku
usaha di kampung-kampung, di pasar-pasar, dan di daerah pesisir dapat merasakan
manfaat langsung dari program KUR ini. Dengan modal usaha yang terarah dan
pendampingan yang kuat, Papua bisa tumbuh menjadi daerah dengan basis ekonomi
rakyat yang kokoh,” jelas Aryoko. Selain pembiayaan produktif,
Pemprov Papua juga mendorong agar perbankan memperluas akses layanan digital
dan program literasi keuangan di wilayah pedalaman dan pesisir, agar masyarakat
lebih memahami cara mengelola kredit dan mengembangkan usaha kecil dengan
bijak. Untuk memastikan efektivitas
program, Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI)
dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran serta pemanfaatan
dana KUR di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang
disalurkan digunakan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata
bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga
berencana meluncurkan program pembinaan UMKM berbasis wilayah adat, yang
melibatkan dinas teknis, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping ekonomi
lokal. “Kami ingin agar masyarakat tidak
hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam
pertumbuhan ekonomi Papua. Kemandirian ekonomi lokal harus menjadi visi bersama
kita,” tegas Wagub Aryoko. Dengan diselenggarakannya Akad
Massal KUR Tahun 2025 ini, pemerintah berharap semangat kewirausahaan
masyarakat Papua semakin tumbuh. Program KUR diharapkan menjadi cetak biru
kebangkitan ekonomi Papua, yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang,
tetapi juga mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat yang produktif dan mandiri. Acara ini juga menjadi momentum
penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas, dengan memanfaatkan dukungan
pembiayaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah dan perbankan. “Kita ingin Papua tidak hanya
dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena masyarakatnya yang kreatif,
mandiri, dan sejahtera,” tutup Aryoko. Penulis: Jid Editor: GF
24 Okt 2025, 00:17 WIT
Tujuh Kepala Suku dan Lembaga P2MA PTP Nyatakan Dukungan kepada Frans Pigome untuk Pimpin PTFI
Papuanewsonline.com, Timika — Dinamika
kepemimpinan di tubuh PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menjadi sorotan
setelah Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua Tambang
(P2MA PTP) bersama tujuh kepala suku besar di wilayah Mimika menyampaikan dukungan
resmi kepada Frans Pigome untuk menjabat sebagai Presiden Direktur PTFI.
Pernyataan dukungan ini
disampaikan secara terbuka melalui pertemuan adat di Timika, yang dihadiri oleh
tokoh adat, masyarakat, dan perwakilan pemuda dari wilayah yang terdampak
langsung oleh aktivitas pertambangan Freeport. Dukungan tersebut dianggap
sebagai aspirasi moral dan politik masyarakat adat Papua, yang menuntut agar
posisi pimpinan tertinggi perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu diisi
oleh putra asli Papua.
Ketua P2MA PTP Ruben Kobogau
bersama Sekretaris Jenderal Yonas Magai dalam pernyataannya menegaskan bahwa
dukungan ini tidak sekadar merupakan dorongan personal terhadap Frans Pigome,
melainkan bentuk komitmen masyarakat adat untuk memperjuangkan representasi
orang asli Papua (OAP) di posisi strategis perusahaan yang selama puluhan tahun
beroperasi di tanah mereka.
“Kami, tujuh kepala suku yang
wilayah adatnya bersinggungan langsung dengan aktivitas tambang Freeport,
menilai bahwa sudah saatnya putra asli Papua memimpin perusahaan ini. Kami
percaya Frans Pigome memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas untuk membawa
Freeport menjadi perusahaan yang berkeadilan bagi rakyat Papua,” ujar Ruben
Kobogau, didampingi Yonas Magai.
Pernyataan tersebut disambut
hangat oleh para kepala suku yang hadir. Mereka menegaskan bahwa dukungan ini
mencerminkan semangat Otonomi Khusus Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001.
Dalam pandangan masyarakat adat, Frans
Pigome dipandang sebagai figur yang memahami dinamika sosial, ekonomi, dan
budaya Papua secara menyeluruh. Ia dinilai mampu menjadi jembatan antara
perusahaan dan masyarakat lokal, sekaligus membawa visi pembangunan
berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan orang asli Papua.
“Kami melihat sosok Frans Pigome
sebagai pemimpin yang mampu mempersatukan semua pihak. Ia bukan hanya
representasi OAP, tetapi juga simbol harapan agar Freeport lebih manusiawi dan
berpihak pada masyarakat sekitar tambang,” ungkap salah satu kepala suku yang
turut menandatangani pernyataan dukungan.
Selain soal kepemimpinan, para
tokoh adat juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan
hasil tambang agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh
segelintir pihak, melainkan juga oleh masyarakat adat di wilayah operasi.
Melalui momentum ini, P2MA PTP
menekankan perlunya penguatan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan,
pendidikan, dan pengelolaan lingkungan di area operasi Freeport.
Mereka mendorong agar perusahaan
memberi ruang lebih luas bagi tenaga kerja OAP, meningkatkan pendidikan vokasi
berbasis kebutuhan industri tambang, serta menjalankan program pelestarian
lingkungan yang transparan dan berkelanjutan.
“Freeport beroperasi di tanah
Papua selama puluhan tahun. Sudah saatnya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh
anak-anak asli negeri ini — bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial, tapi juga
pemberdayaan yang nyata,” kata Yonas Magai.
Menurutnya, keberadaan Frans
Pigome di posisi puncak akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan
masyarakat adat Papua untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan pengakuan politik
di sektor strategis nasional.
Dalam pernyataan penutup, para
tokoh adat dan pimpinan P2MA PTP menyerukan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Papua, dan manajemen PTFI mendengarkan aspirasi ini dengan penuh
tanggung jawab. Mereka menilai, dukungan terhadap Frans Pigome bukan semata
dorongan politik, melainkan seruan moral bangsa agar pembangunan di Papua
dilakukan dengan mengutamakan partisipasi dan kepemimpinan lokal.
“Kami tidak ingin hanya menjadi
penonton di tanah sendiri. Kami ingin ikut menentukan arah masa depan Papua,
termasuk dalam perusahaan besar seperti Freeport. Dukungan kami kepada Frans
Pigome adalah simbol dari harapan itu,” ujar Ruben Kobogau tegas.
Pertemuan adat tersebut diakhiri
dengan doa bersama dan penandatanganan dokumen pernyataan dukungan dari tujuh
kepala suku besar, yang menjadi bagian dari wilayah terdampak langsung
aktivitas PTFI. (GF)
23 Okt 2025, 14:20 WIT
Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025: Pemerintah Kabupaten Mimika Teguhkan Komitmen Pembangunan
Papuanewsonline.com, Timika —
Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai
sumber utama pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Sadar Pajak Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2025. Kegiatan tahunan ini menjadi
wadah apresiasi bagi para wajib pajak teladan yang dinilai berperan aktif dan
taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, acara ini juga dirancang
untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam
mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam cuplikan video, Bupati Mimika
Johannes Rettob menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam menopang
pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan
publik. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat dan pelaku usaha
yang telah menunjukkan kepatuhan dan kontribusi nyata melalui pembayaran pajak
tepat waktu. “Pajak kuat, Mimika hebat —
itulah semangat yang ingin kita bangun bersama. Karena dengan kesadaran
membayar pajak, pembangunan di Mimika dapat terus berjalan dan memberi manfaat
bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati Johannes Rettob. Menurutnya, kegiatan seperti
Gebyar Sadar Pajak bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga sarana edukasi
publik untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan daerah.
“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan adalah investasi bagi masa depan Mimika,”
tambahnya. Sementara itu, Wakil Bupati
Mimika Emanuel Kemong menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam
setiap aspek pembangunan daerah, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Ia menjelaskan bahwa pada acara
puncak Gebyar Sadar Pajak 2025, Bapenda akan melaksanakan pengundian hadiah
menarik bagi wajib pajak dari berbagai sektor seperti hotel, restoran, hiburan,
serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, pemerintah juga
menyiapkan penghargaan khusus bagi Wajib Pajak Teladan, yang dinilai memiliki
tingkat kepatuhan dan kontribusi tinggi dalam mendukung pendapatan asli daerah
(PAD). “Kami berharap apresiasi ini
dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya untuk terus
patuh membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan hari ini akan kembali dalam
bentuk pembangunan yang kita nikmati bersama,” ungkap Wakil Bupati. Rangkaian kegiatan Gebyar Sadar
Pajak 2025 dibuka dengan Bapenda Fun Run 7K, sebuah ajang olahraga yang
menggabungkan semangat kebugaran dengan edukasi pajak. Ratusan peserta dari
berbagai kalangan — mulai dari ASN, pelaku usaha, pelajar, hingga masyarakat
umum — turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifa, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang bukan hanya sebagai lomba
lari, tetapi juga sebagai kampanye sadar pajak yang lebih dekat dan
menyenangkan. “Melalui kegiatan ini, kami ingin
mengajak masyarakat untuk berolahraga sambil menumbuhkan semangat sadar pajak.
Karena pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata bagi kemajuan
Mimika,” kata Dwi Cholifa. Selain Fun Run, Bapenda juga
menyiapkan pameran layanan pajak, stand informasi digital, serta sosialisasi
mengenai inovasi pembayaran pajak online, yang memudahkan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban pajak tanpa harus datang langsung ke kantor. Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025
tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum penting untuk
memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan
daerah. Melalui inovasi digitalisasi dan pelayanan yang lebih cepat, pemerintah
berupaya menciptakan pengalaman positif bagi para wajib pajak. Bupati Johannes Rettob
menegaskan, keberhasilan pembangunan Mimika tidak hanya ditentukan oleh
kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajak. “Kami ingin menjadikan Mimika
sebagai contoh daerah yang mampu membangun dengan kekuatan sendiri, dari dan
untuk masyarakatnya,” ujar Bupati. Dengan meningkatnya kepatuhan
pajak, Pemerintah Kabupaten Mimika optimis target pendapatan daerah tahun 2025
dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi. Melalui Gebyar Sadar Pajak Daerah
2025, Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen bahwa setiap program dan
kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak bukan
sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi fondasi yang menopang kemajuan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Semangat ini sejalan dengan visi
“Mimika Hebat dan Sejahtera” yang hanya dapat diwujudkan dengan partisipasi
aktif seluruh elemen masyarakat. “Kami percaya, ketika masyarakat
sadar akan pentingnya pajak, maka keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud
bagi seluruh rakyat Mimika,” pungkas Dwi Cholifa. Penulis: Bim Editor: GF
23 Okt 2025, 01:04 WIT
Festival Pesona Meti Kei 2025 Resmi Dibuka: Perpaduan Budaya, Alam, dan Kebersamaan yang Menyatu
Papuanewsonline.com, Maluku
Tenggara — Langit biru dan semilir angin laut menjadi saksi kemeriahan
pembukaan Festival Pesona Meti Kei 2025 yang digelar di Kabupaten Maluku
Tenggara. Festival yang berlangsung dari 21 hingga 27 Oktober 2025 ini menjadi
momen istimewa bagi masyarakat Kepulauan Kei untuk merayakan keindahan alam
sekaligus kekayaan budaya lokal. Pembukaan festival ditandai
dengan pelepasan balon berwarna-warni ke udara oleh Bupati Maluku Tenggara,
Muhamad Thaher Hanubun, bersama unsur Forkopimda, TNI, dan Polri di kawasan Monumen
Evav Langgur. Momen simbolis ini menandai dimulainya rangkaian acara yang
menggabungkan seni, budaya, dan tradisi bahari masyarakat Kei. Festival ini berakar dari
fenomena alam khas Kepulauan Kei yang disebut “Meti Kei”, yaitu peristiwa
pasang surut laut ekstrem di mana air laut surut hingga sejauh ratusan meter,
memperlihatkan dasar laut yang luas seperti hamparan daratan baru. Fenomena ini
tidak hanya menakjubkan, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis antara masyarakat
Kei dengan alam lautnya. Salah satu kegiatan paling
dinantikan adalah tradisi “Wer Warat”, yakni penangkapan ikan secara
tradisional menggunakan daun kelapa yang dibentangkan di laut dan ditarik
bersama-sama oleh masyarakat. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan menangkap
ikan, tetapi juga lambang kebersamaan dan kerja sama masyarakat pesisir. “Festival ini tidak hanya untuk
hiburan, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya,
tradisi, dan semangat gotong royong masyarakat Kei kepada dunia,” ujar Bupati
Muhamad Thaher Hanubun dalam sambutannya. Selain Wer Warat, Festival Pesona
Meti Kei 2025 juga menghadirkan berbagai acara menarik seperti Lomba Goyang
Kreasi Meti Kei, pameran kuliner lokal, ekspedisi wisata alam, pagelaran musik
tradisional, hingga lomba perahu hias. Acara ini menjadi magnet bagi
wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati perpaduan keindahan
alam pantai pasir putih, laut jernih, dan budaya yang masih terjaga
autentisitasnya. Ketua Panitia Festival, Budhi
Toffy, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya
pemerintah daerah dalam mendorong pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Festival Pesona Meti Kei bukan
hanya ajang seremonial, tetapi strategi promosi wisata yang berorientasi pada
pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal,” jelas Budhi. Festival tahunan ini telah
menjadi bagian penting dari kalender pariwisata Maluku Tenggara dan mendapat
dukungan penuh dari pemerintah daerah serta berbagai pihak, termasuk pelaku
UMKM, komunitas budaya, hingga organisasi pemuda. Kehadiran berbagai instansi dan
perwakilan masyarakat dalam acara pembukaan menunjukkan tingginya semangat
kebersamaan untuk menjadikan Maluku Tenggara sebagai destinasi unggulan di
Indonesia timur. Bupati Thaher Hanubun berharap
melalui festival ini, Maluku Tenggara dapat semakin dikenal sebagai daerah yang
kaya akan budaya, ramah wisatawan, dan memiliki potensi alam luar biasa. “Kami ingin dunia melihat bahwa
Kepulauan Kei bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya nilai-nilai
budaya dan solidaritas masyarakatnya,” tegasnya. Dengan semangat pelestarian dan
promosi budaya, Festival Pesona Meti Kei kini tidak hanya menjadi agenda lokal,
tetapi juga menarik perhatian nasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif RI turut memberi apresiasi terhadap konsistensi pelaksanaan festival
yang menjadi ikon wisata bahari Maluku Tenggara. Festival ini juga menjadi ajang
bagi para seniman, pelaku ekonomi kreatif, serta generasi muda Kei untuk
menunjukkan karya dan inovasinya. Dari seni tari, musik tradisional, hingga
pameran kerajinan tangan, seluruhnya mencerminkan kekayaan warisan budaya yang
terus hidup dan berkembang di tanah Evav. Rangkaian Festival Pesona Meti
Kei 2025 akan berlangsung hingga 27 Oktober dengan puncak acara “Wer Warat” di
pesisir Ohoi Ngilngof, salah satu lokasi paling indah di Maluku Tenggara.
Ribuan warga dan wisatawan diperkirakan akan hadir menyaksikan langsung atraksi
budaya dan fenomena alam yang menakjubkan ini. “Kami ingin setiap orang yang
datang ke Kei pulang dengan kenangan, bukan hanya tentang pantai dan laut, tapi
juga tentang keramahan, kebersamaan, dan cinta terhadap alam,” ujar Budhi
menutup pernyataannya. Festival ini membuktikan bahwa
pariwisata bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga tentang pelestarian
identitas dan kebanggaan lokal yang mendunia. Penulis: Hendrik Editor: GF
22 Okt 2025, 20:41 WIT
Bupati Jayawijaya Resmikan Gedung Gereja Bethel Indonesia Jemaat Jibino
Papuanewsonline.com, Wamena — Suasana
penuh sukacita mewarnai Kampung Musiaima, Distrik Hubikiak, Kabupaten
Jayawijaya, ketika Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, S.H., M.H., secara resmi
meresmikan Gedung Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Jibino pada Rabu (22/10)
pukul 10.00 WIT. Acara peresmian ini menjadi
momentum penting bagi masyarakat setempat, menandai hadirnya fasilitas ibadah
baru yang diharapkan dapat memperkuat kehidupan rohani, mempererat tali
persaudaraan, serta mendorong pembangunan sosial dan spiritual di wilayah pegunungan
tengah Papua. Gedung GBI Jemaat Jibino berdiri
megah di tengah kampung dengan arsitektur sederhana namun kokoh, mencerminkan
semangat kebersamaan dan gotong royong umat dalam membangun rumah Tuhan. Gereja
ini merupakan bagian dari Gereja Bethel Indonesia yang secara nasional berdiri
sejak 6 Oktober 1970 di Sukabumi, Jawa Barat, dan kini telah berkembang di
berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Papua. Dalam sambutannya, Bupati Atenius
Murip menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas semangat masyarakat Jemaat
GBI Jibino yang telah berupaya keras mewujudkan pembangunan gedung gereja ini. “Peresmian gedung ini bukan hanya
simbol berdirinya sebuah bangunan, tetapi juga bukti nyata iman, kerja sama,
dan ketekunan masyarakat Jayawijaya dalam membangun kehidupan yang berlandaskan
kasih dan persaudaraan,” ujar Bupati Atenius. Ia menambahkan bahwa pemerintah
daerah selalu membuka ruang bagi semua umat beragama untuk berkembang dan
menjalankan kegiatan keagamaan dengan damai serta saling menghormati. “Kami berharap gedung ini dapat
menjadi pusat kegiatan rohani, pendidikan iman, dan pelayanan sosial bagi
seluruh jemaat dan masyarakat di sekitarnya,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama,
Bupati menegaskan bahwa pembangunan sarana keagamaan seperti gereja, masjid,
maupun rumah ibadah lainnya merupakan bagian penting dari visi pemerintah
daerah dalam mewujudkan Jayawijaya yang damai dan sejahtera. “Pemerintah daerah tidak hanya
membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum, tetapi juga membangun manusia —
baik secara jasmani maupun rohani. Karena tanpa iman dan moral yang kuat,
pembangunan tidak akan berarti,” ungkapnya. Beliau juga mengajak seluruh
masyarakat Jayawijaya untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat
beragama, yang selama ini telah menjadi kekuatan utama masyarakat di pegunungan
tengah Papua. Acara peresmian GBI Jemaat Jibino
berlangsung meriah dan khidmat. Ribuan warga dari berbagai kampung di sekitar
Distrik Hubikiak hadir memenuhi halaman gereja. Prosesi ibadah syukur dipimpin
oleh gembala jemaat GBI Jibino, disertai doa dan pujian dari kelompok paduan
suara anak-anak dan remaja gereja. Selain ibadah syukur, acara ini
juga dimeriahkan dengan penampilan tarian adat dan musik tradisional Wamena,
yang menambah suasana kebersamaan dan kebanggaan masyarakat lokal. Bupati Jayawijaya didampingi para
pejabat daerah dan tokoh agama melakukan penandatanganan prasasti peresmian
serta pengguntingan pita sebagai tanda bahwa gedung gereja resmi digunakan.
Sorak sukacita jemaat pun menggema di seluruh area peribadatan. “Kami bersyukur karena pemerintah
daerah hadir dan mendukung kegiatan rohani kami. Ini menjadi dorongan bagi kami
untuk terus beribadah dengan semangat baru,” ungkap salah satu anggota jemaat
dengan penuh haru. Dengan diresmikannya gedung baru
ini, GBI Jemaat Jibino diharapkan dapat berperan aktif sebagai pusat kegiatan
pembinaan rohani, tempat pelayanan masyarakat, serta wadah pemberdayaan
generasi muda di Kampung Musiaima dan sekitarnya. Pihak gereja menyampaikan terima
kasih kepada pemerintah daerah, para donatur, dan seluruh jemaat yang telah
berkontribusi, baik tenaga, pikiran, maupun dana, hingga gedung ini berdiri
megah. “Gereja ini akan kami rawat dan
manfaatkan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk ibadah tetapi juga untuk kegiatan
sosial dan kemasyarakatan,” kata salah satu pengurus jemaat. Peresmian Gedung Gereja Bethel
Indonesia Jemaat Jibino menjadi simbol nyata bahwa pembangunan di Jayawijaya
tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual
masyarakat. Melalui kegiatan keagamaan yang
hidup dan dinamis, diharapkan masyarakat semakin dikuatkan dalam iman serta
memiliki semangat kebersamaan dalam mendukung program pembangunan daerah. Dengan demikian, Jayawijaya tidak
hanya dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan alamnya, tetapi juga
sebagai wilayah yang teguh dalam iman dan persaudaraan. Penulis: Hendrik Editor: GF
22 Okt 2025, 20:38 WIT
BBKSDA Papua Klarifikasi Soal Pemusnahan Cenderawasih: Bukan Tindakan Mendiskreditkan Budaya
Papuanewsonline.com, Jayapura — Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua akhirnya memberikan
klarifikasi resmi terkait peristiwa pemusnahan sejumlah opset dan mahkota
burung cenderawasih yang dilakukan pada 20 Oktober 2025 lalu. Tindakan tersebut
sempat menimbulkan beragam tanggapan di kalangan masyarakat, khususnya
masyarakat adat Papua yang menilai burung cenderawasih sebagai simbol budaya
dan kebanggaan Tanah Papua.
Dalam konferensi pers yang
digelar di Kantor BBKSDA Papua, Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso, menegaskan
bahwa langkah pemusnahan tersebut murni dilakukan dalam kerangka penegakan
hukum dan perlindungan satwa liar, bukan untuk menyinggung atau mengabaikan
nilai budaya masyarakat adat.
“Kami memahami betul bahwa
cenderawasih memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat
Papua. Karena itu, kami tegaskan bahwa tindakan ini bukan untuk mendiskreditkan
budaya masyarakat adat, melainkan untuk menjaga kelestarian dan kesakralan
cenderawasih sebagai simbol identitas Papua,” ujar Johny Santoso.
Lebih lanjut, Johny menjelaskan
bahwa pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sesuai dengan mandat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 mengenai penanganan barang bukti
tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
Barang bukti yang dimusnahkan
merupakan hasil penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa
dilindungi, termasuk bagian tubuh burung cenderawasih yang dijadikan opset dan
mahkota hias.
“Satwa yang dilindungi tidak
boleh diperdagangkan atau dimanfaatkan tanpa izin resmi. Pemusnahan adalah
bentuk akhir dari proses hukum agar barang bukti tersebut tidak kembali
diperjualbelikan atau disalahgunakan,” jelas Johny.
Ia juga menambahkan bahwa sebelum
pemusnahan dilakukan, pihak BBKSDA telah mempertimbangkan berbagai opsi,
termasuk kemungkinan menyerahkan barang bukti ke lembaga pendidikan atau
museum, namun keputusan akhir tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi peristiwa tersebut, Komunitas
Rumah Bakau Jayapura, melalui pendirinya Abdel Gamel Nasser, menyampaikan bahwa
kejadian ini sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi
juga sebagai momentum introspeksi bersama.
“Peristiwa ini menjadi cermin
bagi kita semua — pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat adat — untuk
bersama-sama menjaga simbol kebanggaan Papua. Cenderawasih bukan sekadar satwa,
tetapi lambang kehidupan dan keindahan Tanah Papua,” ujar Abdel.
Ia juga mengajak seluruh
masyarakat agar terus menumbuhkan kesadaran lingkungan, menghentikan praktik
perburuan, serta mendukung upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat.
“Mari kita jadikan peristiwa ini
titik balik untuk memperkuat rasa memiliki terhadap kekayaan alam Papua.
Melestarikan cenderawasih berarti melestarikan jati diri kita sendiri,”
tambahnya.
Kepala BBKSDA Papua menegaskan
bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan para tokoh adat,
akademisi, serta organisasi lingkungan agar setiap kebijakan yang diambil
memperhatikan nilai-nilai budaya lokal.
“Kami terbuka terhadap dialog. Ke
depan, kami ingin melibatkan lebih banyak pihak dalam merumuskan pendekatan
konservasi yang menghormati adat, budaya, dan kearifan lokal,” tutur Johny.
Menurutnya, keberhasilan
konservasi di Papua sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat adat
dan pemerintah. Dengan demikian, langkah penegakan hukum dapat berjalan selaras
dengan upaya menjaga martabat dan identitas budaya masyarakat setempat.
Peristiwa ini membuka ruang
refleksi penting bagi semua pihak tentang bagaimana hukum konservasi diterapkan
tanpa mengabaikan akar budaya yang telah melekat di masyarakat Papua selama
berabad-abad.
Pemerhati lingkungan menilai,
perlu ada pendekatan baru yang lebih humanis dan edukatif dalam menegakkan
aturan konservasi di wilayah adat. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya
memahami sisi hukum, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari upaya pelestarian
satwa endemik seperti burung cenderawasih.
BBKSDA Papua berjanji akan terus
memperkuat edukasi publik, memperluas kampanye anti-perburuan satwa dilindungi,
serta mengembangkan kemitraan konservasi bersama masyarakat lokal.
“Kami berharap langkah-langkah ke
depan bisa menjadi jembatan antara pelestarian alam dan pelestarian budaya
Papua,” tutup Johny Santoso.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Okt 2025, 20:30 WIT
Wakil Bupati Mimika Apresiasi Semangat Masyarakat Kamoro dalam Persiapan Musyawarah Adat
Papuanewsonline.com, Timika —
Pemerintah Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung
pelestarian budaya lokal dan memperkuat hubungan dengan masyarakat adat. Hal
ini terlihat dalam kegiatan Coffee Morning antara Pemerintah Kabupaten Mimika
dengan perwakilan tokoh adat Kamoro, yang dihadiri langsung oleh Bupati Mimika
Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Imanuel Kemong. Pertemuan yang berlangsung penuh
keakraban itu menjadi ajang silaturahmi dan dialog terbuka antara pemerintah
dan masyarakat adat Kamoro. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membangun
kesepahaman dan kebersamaan menuju penyelenggaraan Musyawarah Adat Kamoro (MAK)
yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati
Mimika Imanuel Kemong menyampaikan apresiasi tinggi atas semangat dan
partisipasi aktif masyarakat Kamoro dalam mempersiapkan kegiatan penting
tersebut. Ia menilai bahwa keterlibatan tokoh adat dan masyarakat menjadi kunci
sukses penyelenggaraan musyawarah yang bernuansa kekeluargaan dan kebersamaan. “Saya berterima kasih atas
semangat dan partisipasi masyarakat Kamoro melalui para tokoh adat yang hadir
hari ini. Inisiatif seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Kamoro
memiliki komitmen kuat untuk menjaga persatuan, sekaligus berperan aktif dalam
pembangunan daerah,” ujar Imanuel dalam sambutannya. Lebih lanjut, Imanuel berharap
agar proses persiapan hingga pelaksanaan Musyawarah Adat dapat berjalan lancar,
tertib, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat adat Kamoro. “Kami berharap musyawarah ini
bukan hanya menjadi wadah formal, tetapi juga momentum memperkuat identitas dan
solidaritas masyarakat adat Kamoro, sehingga dapat memberikan kontribusi
positif terhadap pembangunan di Kabupaten Mimika,” tambahnya. Bupati Mimika Johanes Rettob
dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu
membuka ruang dialog dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat adat.
Menurutnya, masyarakat adat Kamoro memiliki peran historis dan kultural yang
penting dalam perjalanan pembangunan Mimika. Ia menekankan bahwa keberhasilan
pembangunan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan
menjaga harmoni sosial dan budaya lokal. “Mimika adalah rumah besar bagi
semua. Kita harus memastikan pembangunan berjalan seimbang antara kemajuan
fisik dan kelestarian nilai-nilai adat. Musyawarah Adat Kamoro ini menjadi
wujud nyata dari komitmen itu,” kata Johanes Rettob. Musyawarah Adat Kamoro yang akan
datang diharapkan menjadi ruang demokratis bagi masyarakat adat dalam membahas
berbagai isu strategis, seperti pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya
alam, pendidikan adat, hingga penguatan lembaga-lembaga adat di tingkat
kampung. Kegiatan ini juga menjadi ajang
untuk menegaskan kembali nilai-nilai leluhur Kamoro, yang menjunjung tinggi
kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong sebagai fondasi kehidupan sosial. Tokoh adat Kamoro yang turut
hadir dalam pertemuan itu menyampaikan harapannya agar Musyawarah Adat dapat
menjadi tonggak kebangkitan masyarakat adat dalam menghadapi tantangan
modernisasi dan arus globalisasi. Mereka menilai, dukungan pemerintah daerah menjadi
sinyal positif bahwa adat dan pembangunan dapat berjalan berdampingan tanpa
saling meniadakan. Pertemuan ini diakhiri dengan
dialog terbuka antara pemerintah dan tokoh masyarakat. Sejumlah usulan dan
masukan disampaikan, mulai dari dukungan logistik, pelibatan generasi muda adat
Kamoro, hingga upaya pelestarian seni dan tradisi lokal dalam kegiatan
pemerintahan dan pendidikan. Wakil Bupati Imanuel Kemong
menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang muncul
melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk
terus menjaga suasana kondusif dan saling mendukung demi kelancaran pelaksanaan
Musyawarah Adat Kamoro. “Musyawarah ini bukan hanya untuk
masyarakat Kamoro, tetapi untuk kita semua yang hidup di Tanah Mimika. Karena
pembangunan sejati hanya bisa terwujud jika kita bersatu,” pungkasnya. Dengan terselenggaranya kegiatan
ini, diharapkan hubungan harmonis antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan
masyarakat adat Kamoro semakin kuat, serta menjadi contoh sinergi antara
pemerintah dan adat dalam membangun Mimika yang berkeadilan, berbudaya, dan
sejahtera. Penulis: Hendrik Editor: GF
22 Okt 2025, 20:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
