Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Rp4,8 Triliun Masuk Kas Daerah, Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target Pendapatan
Papuanewsonline.com, Mimika —
Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan tren yang sangat
positif menjelang akhir tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi
pendapatan daerah telah mencapai Rp4,8 triliun, atau sekitar 78 persen dari
target tahunan sebesar Rp6,1 triliun. Capaian ini menandakan bahwa
mesin ekonomi daerah bergerak dengan baik dan potensi pendapatan asli daerah
(PAD) maupun dana transfer dari pusat masih menunjukkan tren yang stabil.
Dengan sisa waktu dua bulan menuju penutupan tahun anggaran, Bapenda optimis
dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi
salah satu penopang utama realisasi pendapatan tahun ini.
Menurutnya, PAD telah melampaui ekspektasi awal, menjadi indikator keberhasilan
strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan selama
2025. “PAD tercatat sebesar Rp369
miliar lebih, melampaui target awal yang sebesar Rp349 miliar lebih. Ini bukti
bahwa kesadaran wajib pajak di Mimika meningkat, didukung dengan sistem
pelayanan pajak yang semakin mudah dan transparan,” jelas Dwi Cholifah saat
ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/10/2025). Dwi menjelaskan, keberhasilan ini
juga tidak terlepas dari upaya digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi yang
telah diterapkan Bapenda. Dengan sistem berbasis elektronik, masyarakat kini
bisa melakukan pembayaran secara online, sehingga mempercepat arus penerimaan
daerah dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Selain dari PAD, Dana Bagi Hasil
(DBH) juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama Mimika. Hingga Oktober,
DBH yang telah diterima mencapai Rp1,6 triliun dari target Rp2,3 triliun, masih
menyisakan kekurangan sekitar Rp785 miliar yang diharapkan akan masuk pada
triwulan keempat. “Biasanya, DBH untuk triwulan IV
akan kami terima pada bulan November atau awal Desember. Komponen DBH ini
meliputi royalti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan, serta
Pajak Penghasilan (PPh),” ungkap Dwi. Ia menambahkan bahwa sektor
pertambangan, khususnya dari perusahaan tambang besar di wilayah Mimika,
menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan DBH. Namun, Bapenda juga terus
berupaya menjaga keseimbangan dengan memperkuat sektor ekonomi lokal seperti perdagangan,
pariwisata, dan jasa agar tidak bergantung sepenuhnya pada pendapatan berbasis
sumber daya alam. Meski masih terdapat selisih
sekitar Rp1,3 triliun untuk mencapai target akhir tahun, Dwi Cholifah
menyatakan optimisme penuh bahwa angka tersebut dapat tercapai bahkan
berpotensi melampaui target pendapatan 2025. “Kami optimis realisasi
pendapatan akan menembus target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan seluruh
OPD dan masyarakat, kami yakin Mimika bisa terus tumbuh secara fiskal dan
berkelanjutan,” tegasnya. Optimisme tersebut juga didukung
dengan kebijakan Pemkab Mimika yang terus memperkuat tata kelola keuangan
daerah, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem pengawasan agar
pendapatan daerah benar-benar digunakan secara efektif untuk pembangunan masyarakat. Dengan realisasi pendapatan yang
terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat mempertahankan
momentum pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Peningkatan pendapatan daerah
bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat Mimika,” ujar Dwi. Ia menambahkan bahwa sinergi
antar instansi dan kedisiplinan fiskal menjadi kunci utama agar pembangunan
Mimika dapat berjalan berkesinambungan. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:21 WIT
WVI Dorong Kepala Kampung di Papua Tengah Fokus pada Anggaran Pencegahan Stunting
Papuanewsonline.com, Timika —
Wahana Visi Indonesia (WVI) kembali menegaskan pentingnya peran kepala kampung
dalam memerangi masalah stunting yang masih menjadi ancaman serius bagi
generasi muda di Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop “Fokus
Anggaran dalam Mendukung Program Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten
Mimika” yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Timika, pada Kamis (23/10/2025). Kegiatan yang dihadiri oleh
puluhan kepala kampung, perangkat distrik, serta perwakilan dari dinas terkait
ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesadaran pemangku kebijakan di
tingkat kampung agar mampu mengarahkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung
(ADK) ke sektor yang benar-benar berdampak bagi kesehatan masyarakat —
khususnya anak-anak. Dalam paparannya, Manajer
Advokasi dan Pelibatan Eksternal WVI, Junito Trias, menyampaikan bahwa sebagian
besar anak yang mengalami risiko stunting di Papua Tengah berasal dari wilayah
kampung. Oleh karena itu, intervensi di tingkat akar rumput menjadi langkah
paling efektif untuk mencegah terjadinya kasus baru. “Masa depan anak-anak Papua
Tengah sesungguhnya berada di tangan kepala kampung. Dari kebijakan dan
perencanaan merekalah, kesehatan anak-anak ditentukan,” tegas Junito. Ia menjelaskan bahwa banyak
kampung selama ini masih memprioritaskan penggunaan dana untuk proyek
infrastruktur seperti pembangunan rumah adat, fasilitas umum, atau kegiatan
seremonial. Padahal, menurutnya, isu gizi dan kesehatan anak seharusnya menjadi
prioritas utama dalam penganggaran. Junito menyoroti bahwa alokasi
anggaran untuk penanganan stunting masih sangat minim di sejumlah kampung.
Padahal, pemerintah pusat telah memberikan ruang bagi desa untuk menggunakan
dana desa secara fleksibel demi kepentingan masyarakat. “Sering kali dana dari pemerintah
digunakan untuk proyek yang secara sosial penting, tetapi tidak langsung
berdampak pada masalah utama, yaitu stunting. Kepala kampung perlu
menerjemahkan anggaran menjadi program nyata dan bermanfaat,” katanya. WVI mendorong agar sebagian dana
desa dapat dialokasikan untuk kegiatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
bagi balita, pengadaan alat timbang dan ukur di Posyandu, serta insentif kader
kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan gizi di tingkat kampung. Selain sesi pemaparan, workshop
ini juga menghadirkan sesi diskusi interaktif antara peserta dan fasilitator.
Para kepala kampung diberi ruang untuk menceritakan tantangan yang dihadapi di
lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman
tentang perencanaan anggaran berbasis kebutuhan gizi, hingga minimnya
koordinasi antar lembaga. Junito menegaskan bahwa
keberhasilan program pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada bantuan
dari pemerintah atau lembaga sosial, tetapi juga pada komitmen dan kepemimpinan
kepala kampung. “Ketika kepala kampung
benar-benar memahami pentingnya kesehatan anak, maka setiap rupiah dari
anggaran desa akan bermakna bagi kehidupan generasi berikutnya,” ujarnya. Sebagai lembaga kemanusiaan yang
telah lama bekerja di Papua, Wahana Visi Indonesia (WVI) terus berkomitmen
mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan keluarga
serta menurunkan angka stunting.
WVI juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis dan edukasi gizi
di berbagai distrik di Kabupaten Mimika dan wilayah Papua Tengah lainnya. Melalui kegiatan seperti workshop
ini, WVI berharap muncul kesadaran kolektif bahwa pembangunan manusia dimulai
dari kesehatan anak-anak. “Pembangunan fisik boleh penting,
tetapi membangun manusia jauh lebih bernilai. Anak yang sehat dan cerdas adalah
investasi terbaik untuk masa depan Papua Tengah,” tutup Junito. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:15 WIT
FGD Bela Negara di Mimika: ASN Diminta Tingkatkan Pengabdian dan Profesionalitas
Papuanewsonline.com, Mimika —
Suasana serius namun penuh semangat terlihat di ruang pertemuan Hotel Grand
Tembaga, Mimika, pada Jumat (24/10/2025). Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN)
dari berbagai perangkat daerah tampak antusias mengikuti Focus Group Discussion
(FGD) bertema “Bela Negara sebagai Wujud Pengabdian Profesi ASN” yang
diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten
Mimika. Kegiatan ini digelar untuk
memperkuat pemahaman para ASN tentang makna bela negara dalam konteks birokrasi
modern, sekaligus mendorong mereka menjadi pelayan publik yang profesional,
berintegritas, dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Dalam sambutannya, Kepala
Kesbangpol Mimika, Yan Slamet Purba, menegaskan bahwa konsep bela negara harus
dimaknai secara luas. Ia menyebutkan, bela negara bukan semata kewajiban TNI
dan Polri, tetapi merupakan tanggung jawab setiap warga negara — termasuk ASN —
yang mengabdi melalui tugas dan fungsinya. “Bela negara bukan berarti harus
memanggul senjata. Bagi ASN, bela negara diwujudkan lewat disiplin, loyalitas,
dan tanggung jawab dalam bekerja melayani masyarakat,” ujar Yan Slamet Purba. Ia menambahkan bahwa saat ini
semangat nasionalisme dan kedisiplinan mulai mengalami penurunan di berbagai
sektor. Karena itu, pemerintah pusat pun mengeluarkan kebijakan agar setiap
instansi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengucapkan Pancasila setiap pukul
10.00 waktu setempat sebagai bentuk pembiasaan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Asisten III Bidang
Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, yang hadir mewakili Bupati
Mimika, mengingatkan bahwa ASN adalah ujung tombak pemerintahan dan harus
menjadi teladan bagi masyarakat.
Menurutnya, pengabdian ASN merupakan bagian dari bela negara yang sesungguhnya
— menjaga kehormatan bangsa melalui pelayanan publik yang jujur, cepat, dan
berkeadilan. “ASN harus memiliki jiwa dan
sikap bela negara serta cinta tanah air, yang diwujudkan melalui pelaksanaan
tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab,” tegas Evert. Ia juga menyoroti pentingnya menjunjung
tinggi kearifan lokal sebagai bagian dari wawasan nusantara. Dalam konteks
Papua, katanya, hal itu berarti memahami karakter masyarakat, menghargai
perbedaan budaya, dan memberikan pelayanan dengan pendekatan humanis. “Pelayanan publik yang
berlandaskan Pancasila dan semangat bela negara akan melahirkan birokrasi yang
berjiwa pengabdian. ASN bukan hanya pelaksana administrasi, tapi juga pejuang
kemanusiaan,” ujarnya. FGD ini juga mengupas empat
konsensus kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika —
sebagai nilai dasar yang wajib dijadikan pedoman dalam setiap aspek pekerjaan
ASN.
Peserta didorong untuk mengintegrasikan semangat bela negara ke dalam
kebijakan, pelayanan publik, serta inovasi di bidang tugas masing-masing. Selain materi dari narasumber,
kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Para ASN saling
bertukar pandangan tentang bagaimana nilai bela negara bisa diterapkan dalam
pekerjaan sehari-hari, seperti peningkatan pelayanan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan administrasi kependudukan. “Bela negara bukan hanya slogan.
Ia harus hadir dalam sikap kerja, tanggung jawab moral, dan ketulusan dalam
melayani masyarakat,” ujar salah satu peserta dari Dinas Sosial Mimika. FGD Bela Negara ini menjadi
bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mencetak ASN yang berkarakter
kuat, profesional, dan berintegritas tinggi.
Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk pola pikir ASN agar senantiasa
menempatkan kepentingan bangsa dan daerah di atas kepentingan pribadi maupun
kelompok. Sebagaimana disampaikan Evert
Lukas Hindom dalam penutupannya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa menjadi
pedoman kerja dan landasan moral bagi ASN dalam mengemban amanah publik. “Pancasila adalah roh pengabdian
ASN. Dari situlah lahir etos kerja, semangat gotong royong, dan cinta tanah air
yang sejati,” pungkasnya. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:11 WIT
Stok Menipis, Harga Jeruk Limau di Pasar Sentral Timika Melonjak Tajam hingga Rp100 Ribu/Kg
Papuanewsonline.com, Timika —
Suasana Pasar Sentral Timika, Kabupaten Mimika, akhir pekan ini tampak sedikit
berbeda. Para pedagang bumbu dapur sibuk melayani pembeli sambil mengeluh soal
kenaikan harga yang mendadak. Harga jeruk limau atau yang biasa disebut jeruk
ikan, melonjak tajam hingga mencapai Rp100 ribu per kilogram pada Jumat
(24/10/2025).
Padahal, harga jeruk limau sebelumnya hanya berada di kisaran Rp40 ribu hingga
Rp50 ribu per kilogram. Tak hanya jeruk limau, jeruk nipis pun turut merangkak
naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Kenaikan harga ini bukan tanpa
sebab. Ida Suryani, salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Sentral Timika,
menjelaskan bahwa stok jeruk limau yang biasanya dikirim dari Jayapura kini
sangat terbatas. Menurutnya, pasokan yang menurun drastis membuat para pedagang kesulitan
memenuhi permintaan pelanggan. “Harga jeruk ikan ini naik sampai
Rp90 ribu bahkan Rp100 ribu per kilo. Kalau jeruk nipis, sekarang Rp60 ribu per
kilo. Stok jeruk cina dari Jayapura
terbatas sekali, jadi barangnya susah didapat,” tutur Ida kepada Papuanewsonline.com. Ia menambahkan, akibat harga yang
melonjak, pembeli kini tak lagi membeli dalam jumlah banyak. “Dulu dengan Rp5 ribu bisa dapat
beberapa ons, sekarang paling cuma dapat empat atau lima biji saja,” ujarnya
sambil menunjukkan jeruk limau yang mulai menguning di lapaknya. Keterbatasan stok dari luar
daerah makin diperparah dengan minimnya pasokan jeruk dari petani lokal di
Timika. Menurut Ida, hampir tidak ada
petani yang menanam jeruk limau secara massal di wilayah Mimika, sehingga ketergantungan
pada pasokan antarprovinsi masih sangat tinggi. “Kalau di sini jarang yang tanam
jeruk limau, paling ada di kebun rumah, tapi itu untuk kebutuhan sendiri, bukan
dijual ke pasar,” jelasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sistem distribusi bahan dapur di wilayah Papua Tengah masih sangat bergantung
pada jalur pengiriman laut dan udara dari kota-kota besar seperti Jayapura,
Nabire, atau Makassar. Begitu terjadi gangguan
distribusi, harga bahan pokok bisa melonjak dalam waktu singkat. Meski jeruk limau mengalami
kenaikan ekstrem, harga sejumlah bumbu dapur lainnya masih relatif stabil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai rawit tetap bertahan di kisaran
Rp90 ribu per kilogram, tomat Rp30–35 ribu, serta bawang merah dan bawang putih
masing-masing Rp60 ribu per kilogram. Namun, para pedagang tetap
waswas. Mereka khawatir kenaikan harga jeruk limau bisa menjadi awal dari
lonjakan harga bahan pokok lainnya, terutama jika pasokan antarwilayah terus
terganggu. “Kalau kiriman dari luar makin
seret, bukan cuma jeruk yang naik. Cabai dan bawang juga bisa ikut-ikutan mahal
nanti,” ujar salah satu pedagang lain yang enggan disebut namanya. Kenaikan harga ini tentu menjadi
perhatian banyak pihak, terutama para pembeli yang harus menyesuaikan
pengeluaran rumah tangga. Sejumlah warga berharap pemerintah
daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dapat segera
mencari solusi untuk menstabilkan harga, baik dengan memperlancar distribusi
barang dari Jayapura maupun memberdayakan petani lokal. “Kalau bisa pemerintah bantu
carikan jalan supaya harga normal lagi. Kasihan ibu-ibu di rumah, masak jadi
susah kalau bahan-bahan mahal begini,” keluh seorang pembeli di area pasar. Pemerintah diharapkan dapat menginisiasi
kerja sama dengan daerah penghasil jeruk limau, serta memberikan dukungan bagi
petani lokal untuk mulai membudidayakan tanaman jeruk di wilayah Mimika, agar
tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah. Penulis: Bim Editor: GF
25 Okt 2025, 04:07 WIT
Sambut HUT Ke-79, Satpomau Lanud YKU Timika Gelar Operasi Gaktib
Papuanewsonline.com, Timika —
Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Polisi Militer Angkatan
Udara (Pomau), Satuan Polisi Militer Angkatan Udara (Satpomau) Lanud Yohanis
Kapiyau (YKU) Timika melaksanakan Operasi Penegakan dan Ketertiban (Opsgaktib)
di pintu masuk Markas Komando Lanud YKU, Papua Tengah, Jumat (24/10/2025).
Operasi ini dipimpin langsung oleh Kasiidik Satpom Lanud YKU, Letda Pom Sigit
Sudiono, dan diikuti seluruh jajaran personel Satpomau dengan penuh
kedisiplinan. Opsgaktib kali ini difokuskan
pada pemeriksaan kelengkapan identitas personel, surat-surat kendaraan, serta
kondisi dan kelayakan kendaraan dinas maupun pribadi. Tujuannya jelas:
menegakkan disiplin dan memastikan seluruh prajurit TNI AU menjadi teladan
dalam tertib berlalu lintas. Dansatpom Lanud Yohanis Kapiyau,
Lettu Pom I Made Widhiyasa, S.Tr. Han., menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi
ini bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi momen refleksi
bagi seluruh anggota Pomau untuk terus menegakkan nilai-nilai disiplin di
lingkungan TNI Angkatan Udara. “Opsgaktib ini kami gelar bukan
hanya untuk menyambut HUT ke-79 Pomau, tapi juga untuk menumbuhkan kembali
semangat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.
Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat kendaraan, SIM, KTA, hingga kondisi
kendaraan itu sendiri,” ujar Lettu Pom I Made Widhiyasa. Menurutnya, Pomau memiliki peran
strategis dalam memastikan setiap anggota TNI AU menjaga citra, kehormatan, dan
profesionalitas militer.
Disiplin bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk
tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh TNI. Selain untuk meningkatkan
kedisiplinan internal, kegiatan Opsgaktib ini juga diharapkan dapat menjadi
contoh bagi masyarakat umum di sekitar wilayah Timika.
Melalui ketertiban yang dimulai dari lingkungan sendiri, Satpomau Lanud YKU
ingin menunjukkan bahwa TNI AU bukan hanya kuat dalam operasi udara, tetapi
juga menjadi panutan dalam berlalu lintas dan kehidupan bermasyarakat. “Kami ingin seluruh personel
sadar bahwa tertib berlalu lintas bukan semata untuk menghindari sanksi, tetapi
demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Disiplin di jalan adalah cerminan disiplin dalam tugas,” tegas Lettu Pom I
Made. Operasi yang berlangsung selama
beberapa jam ini berjalan dengan tertib dan lancar. Beberapa personel yang
kedapatan belum lengkap dalam administrasi kendaraan diberikan teguran serta
pembinaan langsung, agar segera melengkapi dokumen dan memperhatikan aturan
berkendara. Perayaan HUT ke-79 Polisi Militer
Angkatan Udara tahun ini mengusung semangat “Pomau Profesional, Modern, dan
Humanis”, yang menjadi inspirasi bagi seluruh satuan Pomau di Indonesia,
termasuk Lanud YKU Timika. Satpomau Lanud YKU menegaskan
komitmennya untuk terus meningkatkan peran sebagai penjaga ketertiban, penegak
hukum, dan pelindung kehormatan TNI AU.
Dengan semangat kebersamaan dan profesionalitas, operasi ini menjadi wujud
nyata dari komitmen Pomau dalam menegakkan disiplin dengan pendekatan tegas
namun tetap humanis. “Kami ingin setiap anggota
memahami bahwa disiplin adalah napas dari militer.
Ketertiban yang kita tegakkan hari ini akan menjadi kebanggaan institusi dan
contoh bagi masyarakat,” tutup Lettu Pom I Made. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 02:32 WIT
Brigadir Renita Rismayanti Raih Penghargaan Dunia UN Woman Police Officer of The Year 2023
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mencatat prestasi membanggakan di kancah internasional. Brigadir Renita Rismayanti, S.H., anggota Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, berhasil meraih penghargaan bergengsi United Nations Woman Police Officer of The Year 2023 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Brigadir Renita, yang lahir di Kota Magelang, 28 Oktober 1996, merupakan personel Bhayangkara Administrasi Pelaksana Lanjutan Taud Divhubinter Polri, yang pernah bertugas sebagai Crime Database Officer dalam Misi Perdamaian PBB MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic).Dalam tugasnya di MINUSCA, Brigadir Renita berperan penting dalam konseptualisasi dan pengembangan Database Criminal Internal Security Force serta UNPOL Case Management Platform, dua inovasi penting yang meningkatkan kemampuan Polisi PBB (UNPOL) dalam memetakan serta menganalisis titik-titik rawan kejahatan dan kekacauan (crime hotspots).Inovasi ini memungkinkan pasukan keamanan setempat untuk merencanakan operasi secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kontribusinya telah diakui sebagai langkah besar dalam mendukung stabilitas dan keamanan masyarakat sipil di Republik Afrika Tengah.Apresiasi dari Pimpinan PolriWakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi luar biasa yang diraih oleh Brigadir Renita.“Prestasi Brigadir Renita menjadi bukti bahwa anggota Polri memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, termasuk teknologi dan inovasi yang bermanfaat dalam pencegahan kejahatan di wilayah penugasan. Polri akan terus memberikan dukungan penuh kepada setiap personel yang berprestasi dan membawa nama baik institusi. Kami ingin seluruh anggota terus mengasah kemampuan, berinovasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.Senada dengan itu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadivhubinter) Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana juga memberikan apresiasi atas kiprah Brigadir Renita yang telah mengharumkan nama Polri dan Indonesia di forum dunia.“Brigadir Renita adalah sosok Polwan inspiratif yang menunjukkan kapasitas dan kompetensi luar biasa di kancah internasional. Melalui kerja keras dan dedikasinya, ia mampu membuktikan bahwa Polwan Indonesia mampu bersaing dan diakui secara global. Prestasi ini juga menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung kesetaraan gender serta peran perempuan dalam menjaga perdamaian dunia,” ujar Kadivhubinter.Apresiasi Dunia InternasionalCapaian Brigadir Renita juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan internasional. Salah satunya datang dari Jacquilline O’Neill, Duta Besar Kanada untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tertulis atas prestasi Brigadir Renita.“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terpilihnya Anda sebagai UN Woman Police Officer of the Year 2023 atas kerja luar biasa Anda sebagai Crime Database Officer di MINUSCA. Saya memahami bahwa pekerjaan Anda telah memberikan dampak positif terhadap kemampuan aparat keamanan lokal dalam merencanakan operasi demi melindungi warga sipil, serta berkontribusi besar dalam meningkatkan keamanan bagi komunitas rentan, termasuk perempuan dan anak-anak,” tulis O’Neill.“Sebagai penerima termuda dalam sejarah penghargaan ini, Anda tanpa diragukan telah menginspirasi banyak perempuan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya berkesempatan mengunjungi Pusat Misi Internasional Polri Police Peacekeeping Center di Indonesia pada bulan Mei, dan saya sangat terkesan dengan dedikasi para Polwan yang saya temui. Indonesia menunjukkan kepemimpinan luar biasa dalam mengirimkan personel perempuan ke misi perdamaian PBB,” lanjutnya.“Saya memahami bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan semangat luar biasa. Anda telah memberikan kontribusi penting bagi misi perdamaian, bagi keamanan masyarakat di Republik Afrika Tengah, dan bagi misi kemanusiaan PBB di seluruh dunia. Saya mendoakan kesuksesan Anda terus berlanjut dalam karier dan pengabdian yang mulia ini,” tutup O’Neill.Kebanggaan Indonesia di Kancah DuniaKeberhasilan Brigadir Renita menjadi Polwan pertama dari Indonesia yang menerima penghargaan tertinggi bagi Polisi Wanita Dunia dari PBB merupakan bukti nyata profesionalisme, dedikasi, dan kemampuan anggota Polri di panggung internasional.Prestasi ini menegaskan peran Polwan Indonesia dalam misi perdamaian dunia, sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang modern, adaptif, dan berkelas dunia.“Polwan Inspiratif, Polri untuk Dunia.” PNO-12
24 Okt 2025, 15:55 WIT
Nasir Djamil Apresiasi Kinerja Polri Dalam Mengungkap 38 Ribu Kasus Narkoba
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat capaian besar dalam pemberantasan narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sebanyak 38.934 kasus berhasil diungkap dengan total barang bukti hampir mencapai 200 ton dan lebih dari 51 ribu pelaku ditangkap di seluruh Indonesia.Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengapresiasi langkah Polri yang dinilai konsisten menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkoba.“Keberhasilan pengungkapan peredaran gelap narkoba oleh Polri dalam jumlah besar sepanjang Januari hingga Oktober, menunjukkan komitmen Korps Bhayangkara untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkoba,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).Nasir menilai angka tersebut bukan hanya capaian, melainkan juga cerminan bahwa sindikat narkoba masih terus bergerak dan harus dihadapi dengan serius.“Angka 38 ribu kasus dan barang bukti hampir mencapai 200 ton adalah angka yang besar dan realitas bahwa sindikat peredaran gelap narkoba masih eksis,” ujarnya.Ia menekankan pentingnya dukungan negara dalam bentuk peralatan modern, peningkatan kompetensi, hingga penambahan anggaran untuk aparat yang bertugas.Selain itu, Nasir juga mengingatkan agar Polri menjaga integritas internal.“Pimpinan Polri juga diharapkan untuk memastikan jangan pernah ada lagi anggota mereka di semua level yang membeking peredaran gelap narkoba. Keterlibatan oknum polisi itu akan meruntuhkan moral institusi polisi dan masyarakat. Akhirnya mereka tidak total memutuskan mata rantai sindikat peredaran gelap narkoba di Indonesia,” tegasnya.Lebih jauh, Nasir menyebut capaian Polri ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.“Ini adalah wujud Polri menjalankan program Asta Cita Presiden Prabowo yang salah satunya soal pemberantasan narkoba,” ujarnya.Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan hal senada. Menurutnya, pengungkapan puluhan ribu kasus ini merupakan bukti nyata Polri menjalankan amanat Asta Cita ke-7 pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni memberantas narkoba hingga ke akar.“Pemberantasan dan pencegahan narkoba harus dilakukan terus-menerus. Pak Kapolri sudah menegaskan, perang melawan narkoba dari hulu ke hilir tidak boleh berhenti,” kata Syahar dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (22/10). PNO-12
24 Okt 2025, 15:49 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz dan Polres Yahukimo Tangani Kasus Penganiayaan Berat di Dekai
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Personel Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz bersama jajaran Polres Yahukimo bergerak cepat menanggapi laporan adanya kasus penganiayaan berat terhadap warga sipil bernama Ambotang (52), seorang warga asal Suku Bugis yang berprofesi sebagai wiraswasta dan berdomisili di Jalan Sosial, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Peristiwa penikaman yang terindikasi dilakukan oleh simpatisan KKB yang mengaku dirinya dari Kodap XVI Yahukimo tersebut terjadi di Perempatan Pasar Baru, Jalan Sosial, Dekai, pada Rabu malam (22/10/2025) sekitar pukul 18.45 WIT.Korban mengalami luka robek pada leher kiri, siku kiri, dan rusuk kiri akibat serangan menggunakan senjata tajam jenis kapak. Setelah menerima laporan dari jajaran Polres Yahukimo melalui radio (HT), tim gabungan Satgas Ops Damai Cartenz segera menuju lokasi kejadian dan mengevakuasi korban ke UGD RSUD Dekai untuk mendapatkan perawatan medis. Korban kini dalam keadaan sadar, namun masih mengalami syok berat sehingga belum dapat dimintai keterangan secara detail.Dari hasil penyelidikan awal dan keterangan saksi di lokasi, aksi penganiayaan terjadi secara tiba-tiba saat korban sedang duduk di depan kios miliknya. Dua orang pelaku yang diduga merupakan masyarakat asli Yahukimo langsung melarikan diri ke arah Jalan Sosial Kalibonto setelah melakukan aksinya. Di lokasi kejadian, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah kapak yang digunakan pelaku serta sepasang sandal berwarna putih biru.Berdasarkan hasil analisa awal Satgas Ops Damai Cartenz, pelaku diduga merupakan simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo. Tindakan tersebut diperkirakan dilakukan untuk meningkatkan eksistensi kelompok dan memicu situasi kamtibmas agar tidak kondusif di wilayah Yahukimo.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut dan menegaskan bahwa aparat gabungan tengah melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku dan jaringan yang terlibat.“Kami mengecam keras aksi penyerangan terhadap warga sipil ini. Dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan pelaku memiliki keterkaitan dengan simpatisan KKB Kodap XVI Yahukimo yang berupaya menebar ketakutan di tengah masyarakat,” tegas Brigjen Pol Faizal.Ia menambahkan, aparat TNI-Polri akan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum dan patroli pengamanan di wilayah rawan untuk memastikan kondisi tetap aman dan terkendali.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa aparat tidak akan memberikan ruang bagi kelompok atau individu yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Yahukimo.“Kami akan memperkuat patroli dan pengawasan di sejumlah titik strategis. Negara tidak boleh kalah oleh teror dan kekerasan. Kami pastikan masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi,” ujar Kombes Pol Adarma.Hingga kini, situasi di wilayah Dekai dilaporkan aman dan terkendali. Satgas Ops Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo terus melakukan pemantauan dan pengumpulan keterangan (pulbaket) dari saksi-saksi di lokasi kejadian.Satgas Ops Damai Cartenz mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan bila menemukan aktivitas mencurigakan atau orang tidak dikenal di lingkungan sekitar. PNO-12
24 Okt 2025, 15:38 WIT
MRP Papua Selatan Umumkan Hasil Investigasi Kasus Penembakan Warga Sipil di Asmat
Papuanewsonline.com, Asmat —
Setelah melakukan serangkaian penelusuran di lapangan, Majelis Rakyat Papua
(MRP) Provinsi Papua Selatan akhirnya menyampaikan hasil investigasi kasus
penembakan warga sipil di Kabupaten Asmat.
Konferensi pers resmi tersebut digelar di kantor MRP Papua Selatan, pada Kamis
(23/10/2025), dipimpin langsung oleh Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu,
bersama sejumlah anggota majelis. Dalam kesempatan itu, Damianus
Katayu mengungkapkan bahwa tim investigasi telah menyelesaikan tugasnya di
lapangan dan kini tengah menyusun rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada
pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Tim investigasi telah melakukan
penelitian mendalam dan mengumpulkan berbagai bukti, termasuk kesaksian warga,
dokumentasi, serta hasil observasi di lokasi kejadian,” ujar Damianus Katayu
dalam keterangan persnya. Menurutnya, temuan ini akan
menjadi dasar penting bagi MRP Papua Selatan dalam memberikan rekomendasi
kebijakan dan tindakan lanjut yang menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat
Asmat secara umum. Dalam pernyataannya, Damianus
Katayu menegaskan bahwa penyelesaian kasus di Tanah Papua tidak seharusnya
dilakukan dengan pendekatan kekerasan, melainkan dengan kasih, kehadiran nyata
pemerintah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami menyerukan agar setiap
bentuk kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Papua membutuhkan kasih
sayang, bukan peluru. Rakyat harus dilindungi, bukan ditakuti,” tegasnya penuh
haru. Ketua MRP Papua Selatan itu juga
menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah terpencil seperti
Asmat, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan
infrastruktur. “Kami mendesak agar pemerintah
meningkatkan pelayanan dasar — pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat —
karena itu adalah kunci untuk menghapus akar konflik,” tambahnya. Kasus penembakan warga sipil di
Asmat sebelumnya telah menimbulkan kegelisahan mendalam di tengah masyarakat,
terutama karena banyak pihak menilai penanganannya belum sepenuhnya transparan. Melalui langkah investigasi
independen ini, MRP Papua Selatan berharap dapat menjadi penjembatan antara
masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah, serta memastikan proses hukum
berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. MRP Papua Selatan menegaskan
komitmennya untuk mengawal proses tindak lanjut hasil investigasi hingga ke
tingkat implementasi kebijakan.
“MRP hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan rakyat Papua
mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tutup Damianus Katayu. Penulis: Hendrik Editor: GF
24 Okt 2025, 14:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
