Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Audiensi Dengan Menhut, Kapolri Siap Bersinergi Hadapi Karhutla
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia."Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Sigit. Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik. "Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani," ujar Sigit.Sigit memaparkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. "Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut," ucap Sigit.Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan."Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan," papar Sigit. Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla."Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan denganaplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," papar Sigit. Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika, ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan."Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang," tutup Sigit. PNO-12
25 Okt 2025, 07:51 WIT
Tokoh Masyarakat Papua Apresiasi Satgas Operasi Damai Cartenz Jaga Keamanan di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura - Tokoh masyarakat Papua, Denny Alverth Wafumilena, menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz atas peran dan dedikasinya dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Tanah Papua.“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz yang telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Tanah Papua,” ujar Denny di Jayapura, Rabu (22/10).Ia berharap, kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz dapat terus memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum serta perlindungan masyarakat.“Kami berharap Satgas Operasi Damai Cartenz tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, terus memberikan rasa aman, dan penegakan hukum di Papua,” tambahnya.Selain itu, Denny juga mengimbau masyarakat Papua untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing.“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan agar kehidupan masyarakat Papua dapat berjalan dengan aman, damai, dan mendukung pembangunan menuju Papua yang lebih maju,” tutupnya. PNO-12
25 Okt 2025, 07:43 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Serahkan Yopi Balingga ke Kejaksaan Negeri Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura – Personel Subsatgas Investigasi Operasi Damai Cartenz melaksanakan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap satu orang tersangka atas nama Yopi Balingga di Kejaksaan Negeri Jayapura, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh IPTU Kamaruddin, S.H., bersama personel Bripka Jefri J. Thomas dan Briptu Arthur D. Sanadi.Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 09.00 WIT dengan persiapan awal di Dit Tahti Polda Papua. Selanjutnya pada pukul 09.30 WIT, dilakukan pengeluaran tahanan terhadap tersangka Yopi Balingga, yang kemudian dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jayapura. Sekitar pukul 10.51 WIT, tim melaksanakan proses penyerahan tersangka beserta barang bukti berupa 16 butir amunisi kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).Tersangka Yopi Balingga sebelumnya ditangkap oleh personel Satgas Operasi Damai Cartenz pada akhir Agustus 2025 di wilayah Kabupaten Lanny Jaya. Yang bersangkutan diduga terlibat dalam jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap melakukan aktivitas distribusi amunisi secara ilegal di wilayah pegunungan tengah Papua.Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui memiliki peran sebagai kurir dan penyimpan amunisi, yang rencananya akan dikirimkan kepada salah satu kelompok KKB di wilayah Kabupaten Nduga.Barang bukti berupa 16 butir amunisi ditemukan saat penangkapan dan telah diamankan sebagai bagian dari proses hukum.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasinya atas kinerja tim yang telah menyelesaikan proses hukum hingga tahap II dengan baik.“Langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan transparan merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan keadilan serta menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua,” ungkapnya.Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., turut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dan pihak kejaksaan dalam setiap tahapan penegakan hukum.“Proses hukum yang berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur menjadi cerminan bahwa aparat bekerja berdasarkan prinsip hukum dan kemanusiaan,” ujarnya.Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti berjalan aman, tertib, dan lancar hingga kegiatan selesai.Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Operasi Damai Cartenz dalam mendukung penegakan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan di wilayah Papua. PNO-12
25 Okt 2025, 07:34 WIT
Jumat Berkah, Divisi Humas Polri Gelar Khataman dan Doa Bersama
Papuanewsonline.com, Jakarta – Divisi Humas Polri kembali menyelenggarakan kegiatan khataman Quran dan doa bersama rutin pada Jumat (24/10/2025) yang penuh keberkahan. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.00 WIB hingga menjelang waktu Salat Jumat ini dipimpin oleh empat ustaz dari Yayasan Daarul Quran Indonesia, yakni Ustaz Ali Kholidin S.Q, Ustaz Muhaimin S.Q, Ustaz Salim Maftukhi S.Q, dan Ustaz Ghofur S.Q.Kegiatan khataman ini diikuti oleh personel Divisi Humas Polri. Salah seorang personel, Bripda Delka, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan mengikuti kegiatan tersebut.“Alhamdulillah, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengajian khataman ini di sela-sela kesibukan dinas bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.Sementara itu, Ustaz Ali Kholidin menyampaikan apresiasi kepada Kepala Divisi Humas Polri beserta jajaran atas konsistensi dalam menyelenggarakan khataman yang rutin digelar setiap Senin dan Jumat.“Saya berterima kasih kepada Kepala Divisi Humas Polri beserta seluruh staf jajaran atas kegiatan khataman yang rutin dilaksanakan. Semoga khataman ini membawa keberkahan bagi seluruh anggota Polri di manapun bertugas, serta selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai insan Bhayangkara,” tutur Ustaz Ali.Kegiatan khataman rutin ini menjadi salah satu upaya Divisi Humas Polri dalam membangun spiritualitas, memperkuat keimanan, sekaligus menanamkan nilai-nilai religius di tengah kesibukan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. PNO-12
25 Okt 2025, 07:29 WIT
Bupati Jayawijaya Serahkan Dana Desa ke Distrik Asolokobal: Dorong Pemerataan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Wamena —
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam
mempercepat pembangunan dari tingkat kampung melalui penyaluran Dana Desa (DD).
Pada Kamis (24/10/2025), Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, SH., MH., secara
simbolis menyerahkan Dana Desa kepada perwakilan pemerintah Distrik Asolokobal
dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Wamena, disaksikan oleh sejumlah
kepala distrik, aparat kampung, dan tokoh masyarakat. Acara penyerahan Dana Desa ini
menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk
memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan mempercepat pemerataan
pembangunan di wilayah pegunungan tengah Papua. Dalam sambutannya, Bupati Atenius
Murip menegaskan bahwa penyaluran Dana Desa bukan sekadar formalitas
administrasi, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
membangun daerah dari akar rumput. “Dengan Dana Desa ini, kami
berharap infrastruktur dasar seperti jalan kampung, jembatan kecil, sarana air
bersih, dan fasilitas kesehatan dapat segera dibangun dan dimanfaatkan oleh
masyarakat. Peningkatan pelayanan publik juga harus menjadi prioritas agar
kualitas hidup masyarakat Asolokobal semakin baik,” ujar Bupati Atenius Murip. Ia menambahkan bahwa pembangunan
yang bersumber dari Dana Desa harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat
dan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. “Dana Desa bukan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok, tapi untuk kepentingan seluruh warga
kampung. Pengelolaannya harus transparan, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan,” tegasnya di hadapan para kepala kampung. Distrik Asolokobal sendiri
merupakan salah satu wilayah prioritas pembangunan di Kabupaten Jayawijaya
karena memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Melalui Dana
Desa, pemerintah berharap masyarakat setempat mampu meningkatkan produktivitas
sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Kami ingin Asolokobal menjadi
contoh distrik yang mampu mengelola Dana Desa dengan baik — bukan hanya untuk
membangun infrastruktur, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui
pemberdayaan masyarakat,” kata Atenius. Ia juga mendorong agar Dana Desa
digunakan untuk mendukung program pertanian berkelanjutan, pemberdayaan
perempuan, serta pelatihan bagi pemuda desa agar mereka tidak hanya bergantung
pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu berinovasi dan menciptakan lapangan
kerja mandiri. Dalam kesempatan yang sama,
Bupati Atenius Murip mengingatkan seluruh aparat kampung untuk selalu
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penggunaan
Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. “Dana Desa adalah uang rakyat.
Maka, pengelolaannya harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah kampung
agar semua pihak tahu ke mana anggaran digunakan,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah
daerah akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan langsung agar setiap
rupiah Dana Desa benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tidak
disalahgunakan. “Kami akan memastikan tidak ada
penyimpangan. Setiap program akan dipantau agar hasilnya bisa langsung
dirasakan masyarakat,” tambah Bupati. Penyerahan Dana Desa ini disambut
dengan antusias oleh masyarakat Distrik Asolokobal. Salah satu tokoh masyarakat
menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang
terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan di kampung-kampung terpencil. “Kami senang karena pemerintah
tidak melupakan masyarakat di Asolokobal. Dengan adanya Dana Desa, kami bisa
memperbaiki jalan dan sarana air bersih yang selama ini menjadi kendala,”
ujarnya. Para kepala kampung pun berjanji
akan menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dan tetap berkoordinasi
dengan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Bupati Atenius Murip menutup
kegiatan dengan pesan penuh semangat kepada seluruh aparat kampung agar
menjadikan Dana Desa sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. “Pemerintah hadir bukan hanya
untuk menyalurkan dana, tetapi untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat kita
semakin baik. Mari kita jaga semangat gotong royong dan bekerja bersama demi
Jayawijaya yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Okt 2025, 04:40 WIT
Dana Raksasa Mengendap di Kas Daerah, Yohanes Kemong Desak Audit Total APBD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika —
Polemik besar kembali mencuat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, setelah muncul
laporan adanya dana daerah dalam jumlah fantastis yang masih mengendap di kas
pemerintah kabupaten. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, dengan
tegas mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana tersebut dan mendesak Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk segera turun
tangan melakukan audit menyeluruh. Kontroversi ini berawal dari
pernyataan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa
terdapat dana sekitar Rp2,4 triliun yang tersimpan di kas daerah Kabupaten
Mimika. Namun, Bupati Mimika kemudian mengklarifikasi bahwa jumlah yang
sebenarnya adalah Rp1,1 triliun. Bagi Yohanes Kemong, angka
tersebut tetaplah tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya tata kelola
keuangan daerah. “Dana sebesar Rp1,1 triliun itu
bukan angka kecil. Ini adalah uang rakyat Mimika yang seharusnya digunakan
untuk membangun, bukan disimpan begitu saja di kas daerah,” tegas Yohanes
dengan nada serius. Yohanes menyoroti bahwa sejak Januari
hingga Oktober 2025, belum ada tanda-tanda pelaksanaan program pembangunan baru
di Kabupaten Mimika. Padahal, visi dan misi Bupati Mimika yang menjanjikan
pembangunan dari kampung ke kota belum terlihat terwujud. “Sudah hampir satu tahun
berjalan, tapi masyarakat di kampung belum merasakan satu pun hasil pembangunan
baru. Semua proyek yang ada hanyalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya,”
ujar Yohanes. Ia juga menyinggung program
prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia yang seharusnya didukung
pemerintah daerah, namun belum terealisasi.
“Bagaimana mungkin pembangunan nasional bisa berjalan kalau dana sebesar itu
hanya diam di rekening kas daerah?” imbuhnya dengan nada kecewa. Politisi asal Mimika itu
mempertanyakan peruntukan dana yang sudah hampir setahun mengendap tanpa
digunakan secara optimal.
Menurutnya, kondisi ini sangat janggal mengingat perubahan APBD telah selesai
dan masa tutup anggaran tinggal beberapa bulan lagi. “Pertanyaannya, dana sebesar ini
disimpan untuk siapa? Diperuntukkan untuk apa? Dan bunga dari uang yang
tersimpan selama hampir satu tahun itu—masuk ke rekening siapa?” ucapnya tajam. Yohanes menilai bahwa pemerintah
daerah telah melakukan kelalaian besar dalam pengelolaan anggaran publik. Ia
menegaskan, seharusnya uang sebesar itu sudah dapat dimanfaatkan untuk
memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, serta layanan kesehatan di
kampung-kampung. “Jangan sampai rakyat yang
menjadi korban dari lemahnya manajemen keuangan pemerintah daerah,” tambahnya. Yohanes Kemong bahkan
membandingkan kondisi ini dengan masa kepemimpinan bupati sebelumnya seperti Clementina
dan Eltinus Omaleng, yang menurutnya tidak pernah membiarkan dana miliaran,
apalagi triliunan rupiah, mengendap begitu lama tanpa realisasi. “Zaman dulu, uang daerah cepat
digunakan untuk pembangunan. Sekarang, uangnya besar tapi hasilnya tidak ada.
Ini sangat disayangkan,” ujarnya. Ia menilai fenomena ini
menandakan buruknya manajemen fiskal dan lemahnya visi pembangunan daerah.
Dengan jumlah anggaran yang begitu besar, seharusnya Kabupaten Mimika dapat
menjadi contoh kemajuan bagi daerah lain di Papua Tengah. Melihat ketimpangan antara
besarnya dana dan minimnya hasil pembangunan, Yohanes Kemong mendesak BPK untuk
memblokir sementara dana kas daerah tersebut agar tidak disalahgunakan.
Selain itu, ia juga meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyelidikan
mendalam terkait sumber, penggunaan, dan penempatan dana APBD Mimika tahun
anggaran 2025. “Kami ingin tahu dengan jelas:
dana sebesar ini untuk apa, dikelola oleh siapa, dan mengapa tidak ada
realisasi pembangunan di lapangan. Jangan sampai uang rakyat ini diputar untuk
kepentingan segelintir pihak,” tegasnya. Menurutnya, keterlibatan lembaga
hukum sangat penting agar publik mendapatkan kepastian dan keadilan, sekaligus
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yohanes juga menyoroti lemahnya transparansi
dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menilai bahwa laporan
penggunaan APBD tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat
maupun DPRD, padahal hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional. “Ini sangat fatal dan mencoreng
tata kelola pemerintahan yang baik. Uang rakyat harus dikelola secara terbuka,
karena rakyat berhak tahu ke mana uang mereka dibelanjakan,” ujarnya dengan
nada tegas. Ia mengingatkan bahwa pemerintah
daerah seharusnya menjadi teladan dalam akuntabilitas, bukan justru menimbulkan
kecurigaan. “Kalau pemerintah menutup-nutupi,
rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang,
pemerintahan tidak lagi punya legitimasi moral,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:35 WIT
Lestarikan Budaya Lewat Musik! Pj Sekda Papua Apresiasi Lomba Akustik Pemuda
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2025, Pemerintah Provinsi
Papua menggelar Lomba Musik Akustik tingkat SMA/SMK yang berlangsung meriah di GOR
Cenderawasih, Jayapura, pada Jumat (24/10/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kota
Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom ini tidak hanya menjadi ajang unjuk
bakat musik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya dan rasa
cinta Tanah Air di kalangan generasi muda. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, yang hadir langsung dalam kegiatan
tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kreativitas para pelajar yang
menampilkan karya musik dengan semangat kebersamaan dan nasionalisme. “Kita sangat mengapresiasi
kegiatan ini karena memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk mengekspresikan
diri, menumbuhkan kreativitas, serta menanamkan nilai kerja sama dan
kebersamaan. Dari sini mereka belajar menjadi pemimpin, sekaligus motivator bagi
teman-temannya,” ujar Suzana. Dalam kesempatan tersebut, Suzana
menekankan bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyatukan perbedaan dan
membangun karakter anak muda Papua.
Menurutnya, kegiatan semacam ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bentuk
pembelajaran sosial yang membangun nilai gotong royong, komunikasi, dan
tanggung jawab bersama dalam satu tim. “Musik akustik mengajarkan
anak-anak kita bagaimana membangun satu tim yang solid. Dalam bermusik, mereka
belajar mendengarkan satu sama lain agar tercipta harmoni. Itu adalah pelajaran
berharga bagi kehidupan mereka ke depan,” jelasnya. Suzana menilai lomba ini juga
menjadi simbol dari semangat Sumpah Pemuda 1928, di mana generasi muda
berkomitmen bersatu dalam keberagaman demi Indonesia yang lebih baik. Ia
berharap kegiatan semacam ini terus dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan
lebih banyak sekolah dan komunitas pemuda di berbagai daerah Papua. Sementara itu, Plt Kepala Dinas
Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Sonya Monim, menyebutkan bahwa lomba musik
akustik ini diikuti oleh 15 tim pelajar SMA/SMK.
Setiap tim diwajibkan membawakan lagu nasional “Bangun Pemuda/Pemudi” serta
satu lagu daerah pilihan. Sonya menjelaskan bahwa konsep
akustik dipilih karena genre ini digemari kalangan muda Papua dan relatif mudah
dipadukan dengan unsur musik daerah. “Kami memilih musik akustik
karena anak-anak Papua sangat kreatif dan banyak yang punya bakat di bidang
musik. Dari lomba ini, kami ingin menggali dan mengembangkan potensi mereka
agar bisa terus berkarya,” ungkapnya. Ia menambahkan, lomba musik
akustik ini juga memiliki misi penting, yaitu melestarikan bahasa ibu dan
budaya lokal di tengah arus modernisasi yang begitu cepat. “Sekarang banyak anak muda yang
lebih mengenal istilah asing daripada bahasa daerahnya sendiri. Kami ingin
lewat lomba ini mereka kembali mengenal dan bangga akan bahasa serta budaya
Papua,” tegas Sonya. Kegiatan ini bukan sekadar lomba
hiburan, melainkan gerakan kebudayaan untuk menjaga eksistensi bahasa dan musik
daerah di tengah perkembangan zaman.
Sonya menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin menanamkan kesadaran kepada
generasi muda bahwa budaya adalah jati diri bangsa. “Musik daerah dan bahasa ibu
adalah warisan yang harus dijaga. Anak-anak boleh modern, boleh berinovasi,
tapi jangan sampai lupa akar budaya mereka,” katanya. Ia berharap kegiatan semacam ini
dapat menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkuat rasa bangga
terhadap identitas ke-Papua-an di kalangan remaja. Pemerintah Provinsi Papua
juga berencana untuk menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan dalam
memperingati Hari Sumpah Pemuda. Menutup sambutannya, Pj Sekda Suzana
D. Wanggai berpesan agar generasi muda Papua tidak hanya menjadi penonton dalam
kemajuan bangsa, tetapi juga menjadi pelaku perubahan yang kreatif, berbudaya,
dan berkarakter. “Kita ingin pemuda Papua menjadi
generasi yang bangga akan budayanya, cinta tanah air, dan punya semangat untuk
berkontribusi bagi kemajuan daerah,” ucapnya dengan penuh semangat. Ia juga menyampaikan bahwa
semangat Sumpah Pemuda harus terus dijaga dalam setiap karya dan tindakan nyata
anak-anak Papua.
“Lewat musik, kita bisa menyatukan hati dan mengobarkan semangat kebangsaan,”
tambahnya. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:33 WIT
Trans-Papua Dikebut! Gubernur Papua Tegaskan Konektivitas Jadi Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua kembali menjadi sorotan utama dalam
pertemuan strategis antara Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/10/2025), Gubernur
Fakhiri menegaskan bahwa konektivitas antarwilayah adalah fondasi utama bagi
percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di Papua. Menurut Fakhiri, pemerintah
daerah dan pusat harus bekerja sinergis untuk memastikan proyek-proyek
strategis, seperti Jalan Trans-Papua dan pengembangan jaringan transportasi
multimoda, dapat diselesaikan sesuai target. “Pembangunan Papua tidak bisa
dilepaskan dari upaya memperkuat konektivitas. Jalan Trans Jayapura–Wamena,
misalnya, harus benar-benar tembus dan memiliki kualitas yang baik,” ujar
Fakhiri usai pertemuan. Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan
Trans-Papua bukan sekadar proyek jalan, melainkan simbol integrasi dan
pemerataan ekonomi di Tanah Papua.
Dengan jalur darat yang tembus dari pesisir hingga pegunungan, Papua akan
memiliki fondasi kuat untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang selama
ini sulit diakses karena keterbatasan transportasi. “Ketika transportasi darat, laut,
dan udara terhubung dengan baik, maka distribusi logistik akan lebih cepat,
biaya turun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan
konektivitas akan memangkas biaya pengiriman barang, memperlancar akses
pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang investasi di berbagai sektor
seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah nyata dalam mengurangi kesenjangan
antarwilayah di Papua. Dalam arah kebijakannya, Gubernur
Fakhiri menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak hanya berfokus
pada kota besar atau wilayah pesisir. “Kita ingin Papua tumbuh merata.
Jangan hanya pesisir dan kota yang maju, tapi daerah pegunungan juga harus bisa
menikmati akses dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” tegasnya. Ia mengungkapkan bahwa banyak
daerah pegunungan di Papua masih menghadapi kesulitan akses transportasi, yang
berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok. Dengan rampungnya proyek-proyek
konektivitas seperti Trans Jayapura–Wamena dan jalur lintas selatan Papua,
pemerintah berharap harga barang di wilayah pegunungan dapat menurun secara
signifikan dan roda ekonomi lokal bisa berputar lebih cepat. Selain pembangunan jalan, Fakhiri
juga menyampaikan bahwa Pemprov Papua bersama pemerintah pusat sedang
menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat transportasi laut dan udara
antarwilayah.
Khususnya, peningkatan armada laut di wilayah pesisir utara seperti Sarmi,
Yapen, dan Waropen, yang berperan penting dalam menghubungkan distribusi barang
ke daerah-daerah terpencil. “Kami juga fokus pada penguatan
logistik laut. Karena tidak semua wilayah bisa dijangkau jalan darat, maka
kapal dan pelabuhan harus siap mendukung pergerakan ekonomi antarwilayah,”
jelasnya. Menurutnya, langkah ini akan
memperkuat rantai pasok dan menumbuhkan potensi perdagangan lokal antarwilayah
di Papua, yang selama ini masih bergantung pada distribusi dari luar daerah. Fakhiri menyambut positif
komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua melalui program
strategis nasional. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus dilakukan
dengan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan, tidak hanya berfokus pada
infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia. “Papua punya potensi besar, baik
sumber daya alam maupun manusia. Tugas kita adalah memastikan pembangunan
berjalan adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” katanya.
“Kalau masyarakat sejahtera, Papua akan damai,” sambungnya dengan optimis. Gubernur Fakhiri menilai bahwa
keberhasilan pembangunan di Papua akan sangat bergantung pada kolaborasi antara
pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia
mendorong agar setiap proyek pembangunan disertai dengan pelibatan masyarakat,
agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Dengan berjalannya proyek-proyek
strategis seperti Trans-Papua, peningkatan bandara perintis, dan modernisasi
pelabuhan, Fakhiri yakin Papua akan segera memasuki era baru konektivitas dan
kemajuan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa setiap kilometer jalan yang dibangun bukan hanya membuka
akses fisik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat di pelosok Papua. “Kita ingin Papua yang maju,
terkoneksi, dan sejahtera. Semua ini akan terwujud jika kita terus bekerja
bersama dengan komitmen dan integritas,” tutupnya. Penulis: Jidan Editor: GF
25 Okt 2025, 04:28 WIT
TPP ASN Papua Tetap Aman! Pemprov Pastikan Pegawai Tak Terdampak Pemangkasan Transfer Pusat
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan bahwa pemangkasan dana transfer
dari pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepastian ini disampaikan langsung oleh
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Papua, Jimmy Alberto Thesia, dalam keterangannya di
Jayapura, Jumat (24/10/2025). Langkah ini menjadi sinyal
positif bagi ribuan ASN di lingkungan Pemprov Papua yang sempat khawatir dengan
adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional. Pemerintah Provinsi menegaskan
bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas utama, meskipun sejumlah sumber
dana mengalami penyesuaian. Dalam penjelasannya, Jimmy
Alberto Thesia mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Papua justru
mengalami kenaikan signifikan di tengah isu pengurangan transfer ke daerah. “DAU kita justru mengalami
kenaikan sebesar Rp99 miliar. Jadi, sebenarnya tidak semua dana transfer
berkurang,” terang Jimmy. Ia menjelaskan, peningkatan DAU
tersebut mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Pemprov
Papua dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. Namun, di
sisi lain, beberapa sumber pendapatan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Dana Otsus tambahan memang mengalami penurunan yang cukup terasa. Saat ini, Pemprov Papua memiliki
sekitar 8.000 ASN aktif yang tersebar di berbagai instansi. Meski jumlah
pegawai tetap besar, Jimmy memastikan bahwa pemberian TPP tidak akan terganggu,
karena sudah diantisipasi dalam perencanaan fiskal daerah. “Beban pegawai kita memang tetap
sama, namun Pemprov Papua tetap berkomitmen menjaga TPP sebagai bentuk
kesejahteraan dan motivasi kerja bagi ASN,” ujar Jimmy dengan tegas. Ia menambahkan bahwa pemerintah
terus berupaya melakukan efisiensi dalam pos belanja non-prioritas agar
anggaran belanja pegawai tetap aman. Menurutnya, strategi ini dilakukan tanpa
mengorbankan kualitas layanan publik dan tetap mengedepankan kepentingan
masyarakat. Jimmy mengakui bahwa penurunan
sebagian dana transfer berdampak pada penyelenggaraan program pembangunan dan
pelayanan pemerintahan, terutama pada kegiatan yang bersifat non-urgent. Namun,
kondisi ini dijadikan momentum bagi Pemprov Papua untuk lebih fokus pada program
strategis dan visi-misi gubernur menjelang tahun 2026. “Dampak pengurangan dana transfer
lebih terasa pada penyelenggaraan pemerintahan, bukan pada kesejahteraan ASN.
Karena itu, kami akan menyesuaikan program sesuai prioritas gubernur dan
kebutuhan paling mendesak di lapangan,” jelasnya. Jimmy juga memastikan bahwa
pihaknya telah menyiapkan skema penyesuaian anggaran yang realistis, agar
seluruh program prioritas tetap berjalan, termasuk peningkatan layanan publik
di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di tengah dinamika fiskal yang
dihadapi seluruh daerah di Indonesia, Jimmy menegaskan bahwa Pemprov Papua tidak
akan panik menghadapi perubahan kebijakan transfer ke daerah.
Sebaliknya, ia menilai bahwa situasi ini menjadi ujian bagi daerah untuk
menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran. “Saya yakin dengan kepemimpinan
gubernur yang sekarang, ada skema yang sudah disiapkan. Dampak terhadap
kekurangan dana transfer bisa kita tutupi dengan efisiensi dan pengelolaan
anggaran yang lebih tepat sasaran,” tutur Jimmy optimis. Ia juga mengajak seluruh ASN
untuk tetap fokus bekerja, meningkatkan produktivitas, dan menjaga semangat
pengabdian di tengah tantangan fiskal yang ada. “Tugas kita adalah melayani
masyarakat sebaik mungkin, bukan mengeluh karena situasi anggaran,” tambahnya. Pemprov Papua menegaskan bahwa
TPP tidak hanya sekadar tunjangan tambahan, melainkan bentuk apresiasi
pemerintah terhadap dedikasi ASN dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda
pemerintahan.
Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan terarah, pemerintah optimis mampu
menjaga keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja publik. “TPP adalah komitmen kami
terhadap kesejahteraan ASN. Selama manajemen fiskal kita kuat dan tertib, hak
pegawai akan tetap terjamin,” tutup Jimmy. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
