Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kemarau Lumpuhkan Akses Air Bersih di Ayuka, Warga Mengaku “Setengah Mati” Bertahan Hidup
Papuanewsonline.com, Mimika — Warga Kampung
Ayuka, Distrik Mimika Tengah, kembali mengeluhkan krisis air bersih saat musim
kemarau. Ketua Bumuskam Ayuka, Robertus Mitapo, menyebut kondisi itu membuat
warga “setengah mati” mencari air untuk kebutuhan sehari-hari.“Di sini kalau pas musim kemarau, woi, paling setengah mati
sekali. Susah air betul,” kata Robertus saat berbincang santai dengan media
Papuanewsonline.com_, Jumat 30 April 2026.Menurutnya, warga hanya bisa mengandalkan depot air isi
ulang atau tadah hujan. Namun kedua opsi itu tidak selalu tersedia. “Tunggu
depot juga kadang masuk, kadang tidak. Kalau ditunggu hujan baru depot bisa
masuk. Kalau tidak hujan, dia mau ambil dari mana?” ujarnya.Konsumsi Air Tak Layak
Robertus mengaku warga terpaksa menggunakan alternatif yang
berisiko bagi kesehatan. “Kadang cuma pakai kapur untuk kasih segar rasanya.
Kalau memang tidak ada sama sekali, pakai air pompa saja. Itu direbus untuk
masak, tapi kita tidak tahu dampaknya ke tubuh seperti apa,” kata dia.Harap Perhatian Pemerintah Ia berharap pemerintah daerah memberi perhatian serius
kepada warga pesisir. “Jadi kami minta ke pemerintah, tolong kami di pesisir
ini diperhatikan betul. Kami sangat membutuhkan air. Air itu untuk kehidupan,
untuk kita manusia,” tegas Robertus.Hingga berita ini terbit, Papuanewsonline.com masih berupaya
meminta konfirmasi dari Dinas PUPR Mimika dan Distrik Mimika Tengah terkait
solusi jangka pendek dan jangka panjang krisis air bersih di Kampung Ayuka. Penulis: Hendrik
Editor: GF
03 Mei 2026, 14:33 WIT
Hardiknas 2026 di Banyuwangi, Mendikdasmen Tegaskan Pendidikan Harus Cerdaskan Bangsa
Papuanewsonline.com, Banyuwangi — Peringatan Hari Pendidikan
Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam
menegaskan arah pembangunan pendidikan nasional yang tidak hanya berfokus pada
kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Komitmen
tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul
Mu’ti saat memimpin upacara Hardiknas di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu
(2/5/2026).Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan
Pendidikan Bermutu untuk Semua”, upacara berlangsung khidmat dengan diikuti
ribuan insan pendidikan dari berbagai daerah. Mendikdasmen Abdul Mu’ti tampil
mengenakan pakaian adat khas Banyuwangi sebagai simbol penghormatan terhadap
keberagaman budaya Indonesia.Dalam amanatnya, Abdul Mu’ti menyampaikan ucapan selamat
Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh insan pendidikan di Indonesia. Ia
menekankan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan
bangsa di tengah suasana Indonesia yang aman dan damai.“Pendidikan adalah proses mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan juga berperan membentuk watak dan peradaban yang bermartabat,”
ujarnya di hadapan peserta upacara.Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan
manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu melahirkan generasi
yang beriman, berakhlak mulia, sehat, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab
dalam kehidupan bermasyarakat.Kemendikdasmen, lanjut Abdul Mu’ti, saat ini terus mendorong
penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam atau Deep Learning sebagai
salah satu prioritas nasional. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada
pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berpusat pada murid.Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat
ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki. Karena itu, upaya perbaikan
pendidikan harus dimulai dari ruang-ruang kelas sebagai tempat utama proses
pembelajaran berlangsung.Selain penguatan metode belajar, pemerintah juga terus
mempercepat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi
Pembelajaran sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden
Prabowo Subianto. Hingga 2025, revitalisasi disebut telah menjangkau 16.167
satuan pendidikan di seluruh Indonesia.Sementara itu, program digitalisasi pembelajaran melalui
pemanfaatan Interactive Flat Panel telah diterapkan di lebih dari 288
ribu satuan pendidikan. Pemerintah berharap langkah tersebut mampu meningkatkan
kualitas proses belajar mengajar secara lebih modern dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi.Kemendikdasmen juga memberikan perhatian besar terhadap
peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Guru dinilai tetap menjadi kunci
utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan mampu membangun
karakter peserta didik secara menyeluruh.Selain itu, penguatan budaya sekolah yang aman dan nyaman
terus didorong melalui konsep ASRI, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
Lingkungan belajar yang baik diyakini akan mendukung tumbuhnya semangat belajar
dan kreativitas siswa.Peringatan Hardiknas 2026 di Banyuwangi turut dimeriahkan
dengan pagelaran budaya “Kuntulan Ewon” yang melibatkan sekitar 1.100 pelajar.
Penampilan tersebut menjadi simbol kolaborasi, keberagaman, dan semangat
persatuan dalam dunia pendidikan Indonesia.Melalui momentum Hardiknas tahun ini, pemerintah menegaskan
bahwa pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan arah besar
pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas, maju, dan
bermartabat melalui pembelajaran yang bermakna bagi seluruh anak bangsa. (GF)
03 Mei 2026, 14:24 WIT
Perusahaan Korea Selatan Lirik UMKM Indonesia untuk Proyek Energi Berbasis Tanaman
Papuanewsonline.com, Jakarta — Peluang kerja sama
internasional kembali terbuka bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di Indonesia. Kali ini, perusahaan asal Korea Selatan, Pisphere Company,
menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin kolaborasi bersama Sinergi UMKM
Indonesia dalam pengembangan proyek energi berbasis tanaman di sejumlah daerah
di Indonesia.Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Canton 108,
kawasan Astha District 8 SCBD, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). Dalam pertemuan itu,
kedua pihak membahas rencana kerja sama di sektor agro energi yang berfokus
pada pemanfaatan tanaman sebagai sumber energi terbarukan sekaligus
pemberdayaan masyarakat lokal.Kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk mendukung
pengembangan energi ramah lingkungan, tetapi juga membuka ruang keterlibatan
langsung bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sektor pertanian serta perkebunan.
Wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Ambon, dan Papua disebut menjadi salah
satu fokus utama implementasi proyek tersebut.CEO Pisphere Company, Kang Byeong Ju, menyampaikan optimisme
tinggi terhadap potensi kolaborasi bersama Sinergi UMKM Indonesia. Pihaknya
menilai pengalaman organisasi tersebut dalam mendampingi masyarakat akar rumput
menjadi nilai penting untuk memastikan proyek berjalan efektif di lapangan.Menurut Pisphere, pendekatan berbasis komunitas menjadi
faktor utama keberhasilan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dengan
keterlibatan langsung masyarakat, proyek dinilai tidak hanya menghasilkan
manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dalam pengelolaan
sumber daya berkelanjutan.Direktur Pengembangan Bisnis Sinergi UMKM Indonesia, M. Robi
Bratawijaya, menyebut kerja sama tersebut sebagai peluang strategis bagi
pengembangan UMKM nasional. “Ini adalah kesempatan strategis untuk mendorong
pemberdayaan UMKM melalui keterlibatan langsung dalam proyek energi berbasis
tanaman yang berkelanjutan,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam proyek ini
diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi baru, terutama bagi masyarakat di
wilayah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap
pengembangan industri energi modern.Selain membahas rencana teknis proyek, pertemuan itu juga
menjadi momentum penguatan hubungan antar kedua pihak untuk membangun kerja
sama jangka panjang di bidang pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas.Dalam agenda tersebut turut hadir CEO Sinergi UMKM Indonesia
Widhiyani Mokhamad, Direktur Program Haryono, SE., serta Direktur Kerjasama dan
Komunikasi Andi Wardana. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan
keseriusan Sinergi UMKM Indonesia dalam mempersiapkan program kolaborasi
internasional tersebut.Rencananya, proyek energi berbasis tanaman ini akan mulai
berjalan pada Juli 2026 mendatang. Sebelum implementasi dilakukan, Sinergi UMKM
Indonesia akan melakukan pendataan masyarakat, pemetaan potensi wilayah, serta
persiapan infrastruktur pendukung di lokasi sasaran.Program ini diharapkan menjadi langkah awal dalam
pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain
mendukung transisi energi ramah lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan
aktif UMKM dalam rantai produksi energi masa depan. (GF)
03 Mei 2026, 14:22 WIT
Peringati Hari Buruh, Kapolda Maluku: Stabilitas Keamanan Kunci Kesejahteraan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan pentingnya sinergi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong kesejahteraan pekerja saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Ambon, Jumat (1/5/2026).Kegiatan yang digelar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Korwil Maluku di Aula Hotel Pacific tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pengurus serikat buruh, dan perwakilan pekerja dari berbagai wilayah di Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda menyebut May Day bukan hanya momentum memperingati perjuangan buruh, tetapi juga ajang memperkuat hubungan industrial yang harmonis melalui dialog dan komunikasi konstruktif.“Hari Buruh mengingatkan kita pada perjuangan panjang kaum pekerja. Namun saat ini, penyampaian aspirasi sudah berkembang lebih baik melalui dialog dan kebersamaan,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.“Ketiga unsur ini harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Sinergi menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan bersama,” katanya.Kapolda juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi ke daerah.Menurutnya, iklim keamanan yang kondusif akan berdampak langsung terhadap terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Jika daerah tidak aman, investor akan ragu masuk. Karena itu menjaga kamtibmas adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.Selain itu, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pekerja, untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat mengganggu stabilitas sosial.Ia menilai Maluku memiliki potensi besar di sektor pariwisata, budaya, dan sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak pembangounan apabila didukung situasi yang aman dan kondusif.Kegiatan May Day 2026 di Ambon berlangsung tertib, aman, dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi ruang silaturahmi antara pekerja, pemerintah, dan aparat keamanan dalam memperkuat komitmen menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Maluku menunjukkan adanya perubahan pola pendekatan dalam penyampaian aspirasi buruh yang kini lebih mengedepankan dialog, kolaborasi, dan stabilitas sosial. Kehadiran Kapolda Maluku bersama unsur pemerintah dan organisasi pekerja menjadi sinyal kuat bahwa isu ketenagakerjaan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan hubungan industrial, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.Pernyataan Kapolda Maluku mengenai pentingnya keamanan sebagai fondasi investasi mencerminkan realitas bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja tidak dapat dipisahkan dari situasi kamtibmas yang kondusif. Di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan investasi antar daerah, Maluku membutuhkan iklim yang aman, stabil, dan terbuka terhadap dialog agar mampu menarik investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.Di sisi lain, pendekatan dialogis yang disampaikan Kapolda menjadi pesan penting bahwa penyelesaian persoalan buruh idealnya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan konfrontasi. Model hubungan industrial seperti ini dinilai lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang mengutamakan keberlanjutan dan kepentingan bersama.May Day di Maluku tahun ini juga memperlihatkan wajah baru hubungan antara aparat keamanan dan kelompok pekerja, yakni sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Jika pola sinergi ini terus dijaga, maka hubungan industrial di Maluku berpotensi berkembang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan.Pada akhirnya, kesejahteraan buruh, pertumbuhan investasi, dan stabilitas keamanan merupakan tiga elemen yang saling berkaitan. Ketika ketiganya mampu berjalan beriringan, maka pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. PNO-12
03 Mei 2026, 13:54 WIT
Kapolda Maluku Gandeng Pesantren Bentuk Generasi Muda Cinta Perdamaian
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan pentingnya peran pesantren dalam membangun generasi muda yang berkarakter, cinta persatuan, dan mampu menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Anshor Ambon di Mapolda Maluku, Jumat (1/5/2026).Menurut Dadang, lembaga pendidikan keagamaan memiliki posisi strategis dalam memperkuat nilai kebangsaan, toleransi, dan semangat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural seperti Maluku.“Pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga benteng pembinaan karakter dan moral generasi muda agar tidak mudah terpengaruh paham radikal, konflik sosial, maupun pengaruh negatif lainnya,” kata Dadang.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Kabid Humas, serta Ps Wakil Direktur Binmas Polda Maluku. Sementara rombongan pesantren dipimpin Ustaz Abdul Rahim Rumbara bersama jajaran pengurus dan tenaga pengajar.Kapolda menilai, kolaborasi antara kepolisian dan lembaga pendidikan menjadi langkah penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, terutama di tengah tantangan sosial dan perkembangan informasi digital yang semakin kompleks.Ia juga berharap pesantren terus menjadi ruang pembinaan generasi muda yang mampu menghadirkan kesejukan, memperkuat toleransi, dan menjaga keutuhan persatuan bangsa.“Maluku memiliki sejarah panjang tentang pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Karena itu, generasi muda harus dibekali nilai moral, kedisiplinan, dan rasa cinta terhadap bangsa agar mampu menjaga daerah ini tetap aman dan harmonis,” ujarnya.Sementara itu, pimpinan pesantren Abdul Rahim Rumbara menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolda Maluku dan berharap sinergi antara pesantren dan Polda Maluku dapat terus diperkuat, termasuk melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan kamtibmas bagi para santri.Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi simbol penguatan kolaborasi antara aparat keamanan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial di Maluku. PNO-12
03 Mei 2026, 13:47 WIT
Deklarasi Barisan Merah Putih di Puncak Jaya Tegaskan Komitmen Jaga NKRI dan Persatuan Papua
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya resmi
mendeklarasikan keberadaan organisasinya dalam sebuah kegiatan yang digelar
usai acara adat bakar batu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis (1/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 600 masyarakat dari berbagai wilayah
setempat.Deklarasi berlangsung dalam suasana penuh semangat
kebersamaan dan nuansa adat Papua. Acara ini menjadi simbol penghormatan
terhadap budaya lokal sekaligus momentum untuk mempertegas komitmen menjaga
persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kegiatan diawali dengan prosesi adat bakar batu yang menjadi
tradisi masyarakat Papua dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan.
Setelah itu, deklarasi organisasi dilakukan di hadapan masyarakat dan
tokoh-tokoh adat yang hadir.Dalam keterangannya, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menyebut deklarasi tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa
delapan Pahlawan Nasional yang telah berjuang menjaga keutuhan NKRI, khususnya
di tanah Papua.“Deklarasi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap
perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua,” demikian disampaikan dalam
pernyataan organisasi.Melalui deklarasi tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
menegaskan bahwa organisasinya merupakan bagian dari elemen masyarakat yang
terus melanjutkan semangat perjuangan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan
tetap setia menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.“DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dari
elemen masyarakat yang melanjutkan semangat perjuangan Pepera guna tetap setia
dan teguh dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi deklarasi tersebut.Tidak hanya menekankan semangat nasionalisme, organisasi ini
juga menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Papua sebagai fondasi
persatuan masyarakat. Menurut mereka, nilai-nilai budaya lokal harus terus
dijaga agar menjadi perekat sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua.Selain itu, DPC BMP RI secara tegas menyatakan penolakan
terhadap segala bentuk tindakan yang dapat memicu konflik maupun perpecahan di
tengah masyarakat. Organisasi tersebut menilai persatuan menjadi modal utama
dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.“DPC BMP RI menolak segala bentuk perpecahan, provokasi,
maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keutuhan bangsa,”
tegas pernyataan itu.Dalam kesempatan yang sama, organisasi tersebut juga
menyampaikan komitmennya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat. DPC BMP RI
menyebut organisasinya lahir dari masyarakat dan akan terus berupaya menjadi
jembatan penyampaian kepentingan publik secara konstruktif dan damai.Kegiatan deklarasi kemudian ditutup dengan penegasan
semangat persatuan melalui semboyan yang disampaikan bersama-sama oleh peserta
yang hadir. “Adat menyatukan kita, budaya menguatkan kita, dan NKRI
membangkitkan kita. Satu hati, satu tanah air, satu Indonesia,” seru peserta
deklarasi.Melalui kegiatan tersebut, DPC BMP RI Kabupaten Puncak Jaya
berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat
persatuan, serta aktif mendukung keutuhan NKRI di tanah Papua. (GF)
02 Mei 2026, 18:04 WIT
Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik
Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan
helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga
mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum
berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus
Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut,
yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika."Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti
totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang
berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu
(2/5/2026).Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan
Helikopter tersebut melibatkan Johanes
Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan
Pemerintah Daerah."Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk
operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena
anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian
diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari
ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum
seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga
benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang BeredarMenurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi
tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika,
mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah
pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan. "Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah
dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik,"
Sorot Bung Edward.Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian,
melainkan unsur kesengajaan."Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One
Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun
hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait
klaim pesawat dalam kondisi siap operasi. “Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di
wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum
jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari
publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama
menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah. Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang
transparansi birokrasi. “Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam
setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini,
" jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau
langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air,
terkait persoalan ini. Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 18:00 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Diduga KPK Ditipu Pemkab Mimika; Pesawat dan Helikopter Jadi Besi Tua di Hanggar
Papuanewsonline.com, Timika — Janji manis
Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika Johanes Rettob kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan
C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli dengan menguras APBD
Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, tak
kunjung direalisasi.
Informasi yang diterima
Media Papuanewsonline.com pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa dua
aset tersebut kini tidak layak terbang dan hanya parkir di Hanggar bandara
Mozes Kilangin Mimika, ibarat Besi Tua yang dipaksakan untuk terbang.
Hingga kini belum ada juga vendor yang berani untuk
mengelola aset miliaran tersebut. Karena bertahun-tahun aset mewah ini tidak
difungsikan.
Beberapa persyaratan mutlak untuk pengoprasian juga
diabaikan pemerintah daerah.
Pertanyaanya siapa yang bakal bertanggungjawab? Sudah tentu
bahwa para pihak yang mulai dari pengadaan aset mewah ini, yaitu Bupati Mimika
saat ini Johanes Rettob dan adik Iparnya Silvi Herawaty selaku direktur PT
Asian One Air sebagai pengelola.
Salah satu sumber Media ini menyebutkan Pesawat dan
Helikopter bertahun-tahun tinggal di Hanggar tanpa perawatan. Maka untuk
kelayakan terbang memerlukan banyak hal, dan tidak mungkin kembali menguras
APBD Mimika, mengingat tidak ada manfaat yang dinikmati maupun dirasakan
Masyarakat Mimika.
Pada beberapa waktu lalu KPK memanggil beberapa pihak
termasuk Bupati Johanes Rettob dalam rapat koordinasi untuk pemanfaatan dua
aset milik pemda ini, namun KPK diduga kena tipu karena sudah lewat tenggang
waktu sesuai kesepakatan, pesawat dan helikopter masi tinggal jadi besi tua di
hanggar.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah.
Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat
dan Helikopter aset milik pemda Mimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi
tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika.
KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan
aset mewah tersebut, karena berptensi merugikan keuangan daerah.
Hasil identifikasi Media ini juga menyebutkan bahwa asas
manfaat dari dua aset Mewah ini nihil terhadap masyarakat, mulai dari
pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak
beroperasi karena sudah tidak layak terbang.
Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan
Miliar, namun hal ini justru terbalik 100% karena tidak memberikan
manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi
kerugian negara.
Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin
(2 /2/2026), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand
Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD
2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”.
Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat
pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah
selangit.
Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air
(AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.
Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset
daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022
sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga
Oktober 2025.
Artinya, sebagian besar uang rakyat masih menggantung tanpa
kepastian, dan meninggalkan misteri.
Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan
aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang
pemborosan dan penyimpangan.
“Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini
bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam.
Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter
tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen,
angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah.
Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak
beroperasi lebih dari tiga tahun.
"Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan
manfaat, " Ujarnya.
KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat
rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai.
Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak
untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika
segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir.
Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan
perdata menjadi opsi yang tak terelakkan.
Namun ada tanda tanya perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT
Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika?
Jangan sampai " Saya Gugat Saya".
Semmentara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul
Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset,
status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan
daerah.
Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang
belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan.
Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai
memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk
beroperasi harus kembali menguras APBD Mimika? Apakah KPK sudah
menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? Apakah KPK sudah
menelusuri utang bea cukai puluhan miliar tentang Helikopter ini?
Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 10:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
