Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kecewa Sulit Ditemui, Warga Nduga Palang Bupati Yoas Beon Di Bandara Timika
Papuanewsonline.com, Timika — Sejumlah warga Kabupaten Nduga
melakukan aksi pemalangan terhadap Bupati Nduga Yoas Beon di Bandara Moses
Kilangin, Timika. Aksi protes ini dipicu kekecewaan masyarakat yang mengaku
sulit bertemu langsung dengan kepala daerah mereka.Menurut keterangan warga, Bupati Yoas Beon dinilai jarang
berada di wilayah Nduga dan lebih sering di luar daerah. Kondisi itu membuat
masyarakat kesulitan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ketegangan akhirnya
berujung pada aksi pemalangan sebagai bentuk protes. Dalam video yang beredar
di aplikasi tik-tok warga menyampaikan kelu kesa mereka terhadap Bupati Yoas Beon.Selain soal kehadiran, warga juga menyoroti sejumlah janji
Bupati Yoas Beon yang dinilai belum terealisasi. Mereka menyebut bupati kerap
menghindar saat diminta penjelasan.Ironisnya, Bupati Yoas Beon sebelumnya menegaskan agar
seluruh pegawai pemerintah harus berada dan bekerja di Kabupaten Nduga.
Pernyataan itu justru menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan
kondisi bupati sendiri yang dinilai tidak menetap di wilayah tersebut.Aksi pemalangan di bandara berlangsung dengan pengawasan
aparat keamanan dan sempat menarik perhatian publik di Timika.Hingga berita ini di terbitkan Kabag Humas Setda Nduga terkait
aksi tersebut belum memberikan keterangan resmi, papapuanewsonline,com masih
berupaya meminta tanggapan Bupati Yoas Beon maupun perwakilan Pemkab Nduga.Masyarakat berharap ada perubahan sikap dari pemerintah
daerah, khususnya keterbukaan dan kehadiran pemimpin di tengah warga. Penulis: Hendrik
Editor: GF
01 Mei 2026, 13:28 WIT
Krisis Tata Kelola Mimika: Kepala Kampung Purna Tugas, Proyek Air Bersih Di Iwaka Disebut Gagal
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintahan tingkat kampung
di Kabupaten Mimika tengah menghadapi kekosongan kepemimpinan serius. Seluruh
kepala kampung dilaporkan berstatus purna tugas sejak Januari hingga Mei 2026
karena tidak ada perpanjangan Surat Keputusan dari pemerintah daerah.Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus Rahawadan, menegaskan
kondisi itu berdampak langsung pada terhentinya roda pemerintahan kampung.
"Seluruh desa atau kampung di Mimika kini mengalami kekosongan
kepemimpinan," kata Edoardus, usai meninjau Kampung Iwaka.Menurut Edoardus, kekosongan ini memicu kekhawatiran warga
terkait pelayanan publik, pengelolaan dana desa, hingga stabilitas sosial di
tingkat akar rumput. Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah kabupaten
segera mengambil langkah darurat untuk mengisi kekosongan tersebut.Proyek Air Bersih DisorotSelain krisis kepemimpinan, proyek penyediaan air bersih di
Desa Iwaka juga menjadi sorotan. Edoardus menyebut proyek yang
digembar-gemborkan Pemkab Mimika itu gagal. "Saya lihat beberapa titik air
bersih di Desa Iwaka, ternyata itu proyek gagal. Pipa airnya sudah karat dan
sampai hari ini masyarakat masih menanti hujan," ujarnya.Ia menilai proyek air bersih di wilayah pesisir Mimika tidak
memberi manfaat nyata. "Masyarakat masih bersandar pada air hujan. Ini
proyek gagal dan hanya memperkaya pemerintah serta kontraktor," kata
Edoardus.Warga di beberapa kampung pesisir seperti Ipaya, Paripi, dan
Yaraya disebut masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air minum
sehari-hari. “Kami masih minum air hujan. Tidak ada perubahan meskipun proyek
air bersih sudah lama dijanjikan,” kata salah satu warga pesisir yang enggan
disebut namanya.Polemik Sekretaris Desa IwakaDalam uji petik di Kampung Iwaka, muncul keluhan warga
terkait penunjukan aparatur kampung. Warga mempertanyakan adanya pendatang yang
dinilai memaksakan diri menjabat sebagai Sekretaris Desa Iwaka. “Mengapa orang
dari luar harus dipaksakan menjadi Sekretaris Desa, sementara masih banyak anak
asli kampung yang mampu?” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.Edoardus menilai persoalan ini menambah daftar panjang
tantangan tata kelola pemerintahan di Mimika, mulai dari krisis kepemimpinan,
kegagalan program infrastruktur dasar, hingga konflik sosial terkait
representasi masyarakat lokal.Hingga berita ini diturunkan, papuanewsonline,com. masih
berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pemkab Mimika terkait kekosongan kepala
kampung, evaluasi proyek air bersih, dan polemik penunjukan Sekdes Iwaka.Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberi
klarifikasi dan solusi konkret untuk memastikan stabilitas pemerintahan serta
terpenuhinya hak dasar warga. Penulis: Hendrik
Editor: GF
01 Mei 2026, 11:47 WIT
Polda Papua Tengah Bekuk WNA PNG Dan Satu Warga Nabire Bawa 61 Paket Ganja
Papuanewsonline.com, Nabire — Direktorat Reserse Narkoba
Polda Papua Tengah menangkap dua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis
ganja di Kabupaten Nabire, 29–30 April 2026. Satu pelaku merupakan warga negara
Papua New Guinea.Penangkapan pertama dilakukan Rabu 29 April 2026 sekitar
pukul 21.00 WIT di Pelabuhan Samabusa, Nabire. Tim Opsnal Ditresnarkoba yang
dipimpin PS Panit 1 Subdit 1 Ipda Suryanto mengamankan ES, 25, warga Vanimo,
PNG.ES ditangkap saat turun dari KM Gunung Dempo yang berlayar
dari Jayapura. Polisi sebelumnya menerima informasi adanya WNA PNG yang membawa
ganja ke Nabire lewat jalur laut. Setelah melakukan pengintaian, tim mengikuti
ES yang ciri-cirinya sudah diketahui saat keluar pelabuhan, lalu mengamankannya
untuk diinterogasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ES, polisi melakukan
pengembangan kasus. Pada Rabu 30 April 2026 sekitar pukul 12.00 WIT, tim
kembali menangkap satu terduga pelaku lain berinisial AR, 27, di Jalan Sinak,
Kelurahan Girimulyo, Nabire.AR diamankan saat berjalan membawa tas noken warna-warni.
Saat digeledah, ditemukan dua bungkus besar diduga ganja yang dikemas dalam
plastik hitam berbalut lakban coklat. Dari interogasi di lokasi, AR mengakui
barang tersebut miliknya bersama ES.Operasi penangkapan ini melibatkan 12 personel Ditresnarkoba
Polda Papua Tengah berdasarkan Sprintgas Nomor: SP.Gas/07/IV/RES
4.2/2026/Ditresnarkoba.Barang bukti yang diamankan dari kedua terduga pelaku:1. 61 paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dikemas
dalam dua bungkus plastik hitam berlakban coklat2. 1 Unit handphone merek Oppo A58 warna hitam3. 1 buah KTP4. 1 buah tas noken warna-warni5. 1 buah plastik hitamKabid Humas Polda Papua Tengah membenarkan penangkapan itu.
“Benar, Ditresnarkoba mengamankan dua orang. Satu WNA PNG dan satu warga
Nabire. Keduanya diduga terlibat jaringan pengiriman ganja dari Jayapura ke
Nabire. Kasus masih dikembangkan,” katanya dalam rilis yang diterima media
papuanewsonline,com. Rabu 30 April 2026.Kedua terduga pelaku saat ini ditahan di Kantor
Ditresnarkoba Polda Papua Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih
mendalami asal barang dan jaringan di atasnya.Para terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal
111 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 610 ayat 2
KUHP baru dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Penulis: Hendrik
Editor: GF
01 Mei 2026, 11:39 WIT
Dorong Proses Hukum Transparan, Lapas Timika Gandeng Kantor Hukum Law Firm Gold
Papuanewsonline.com, Mimika — Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Timika menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Hukum Law Firm
Gold guna menjamin hak tahanan dan narapidana, Kamis 30 April 2026.Penandatanganan kerja sama dilakukan di ruang Kepala Lapas
Timika lantai dua, SP5, Timika. Langkah ini disebut sebagai upaya progresif
Lapas Timika untuk memastikan setiap individu di bawah pengawasannya mendapat
perlakuan adil sesuai hukum serta akses bantuan hukum yang kompeten dan
profesional.Kepala Lapas Kelas IIB Timika Hernowo mengatakan, kerja sama
ini merupakan bentuk komitmen dalam melihat hak para tahanan dan narapidana
untuk mendapatkan sosialisasi serta kesadaran hukum."Kemitraan ini adalah bentuk komitmen serius Lapas
Timika untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak untuk
mendapatkan bantuan hukum bagi narapidana dan tahanan, sehingga proses hukum
yang mereka jalani dapat berjalan transparan dan akuntabel," ujar Hernowo.Ia menambahkan, kemitraan tersebut diharapkan berdampak
langsung kepada tahanan dan narapidana dalam mendapatkan kepastian hukum.
"Inisiatif ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum
dan memastikan setiap individu, terlepas dari statusnya, memiliki akses yang
sama terhadap keadilan," kata Hernowo.Penandatanganan PKS dilakukan oleh kedua belah pihak dan
menjadi dasar bagi Law Firm Gold untuk memberikan pendampingan hukum bagi warga
binaan Lapas Timika. Penulis: Hendrik
Editor: GF
01 Mei 2026, 11:34 WIT
Yansen H. Boyau Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Karteker Bendahara DPC KNPI Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Yansen H. Boyau secara resmi
menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Karteker Bendahara DPC
KNPI Mimika berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-006/DPD KNPI/PT/IV/2026.Pengunduran diri tersebut disampaikan sejak surat ini
dikeluarkan dan dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi serta satu dan lain
hal. Yansen menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar, sukarela,
dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
DPD I KNPI Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan kepercayaan dan amanah
kepada saya untuk menjalankan tugas sebagai Karteker Bendahara DPC KNPI
Mimika,” ujar Yansen H. Boyau.Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama
menjalankan tugas terdapat kesalahan, kekhilafan, baik dalam tindakan maupun
tutur kata kepada seluruh pihak yang pernah bekerja sama dengannya.Yansen berharap KNPI Provinsi Papua Tengah tetap menjadi
wadah pemuda yang mampu melahirkan karya, gagasan, serta semangat kepemudaan
bagi kemajuan daerah.“Yang paling utama, KNPI Provinsi Papua Tengah harus tetap
menjadi wadah pemuda di tanah ini untuk berkarya dalam semangat kepemudaan di
Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.Dengan demikian, surat pengunduran diri tersebut disampaikan
sebagai bentuk tanggung jawab pribadi sekaligus penghormatan terhadap
organisasi. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:42 WIT
AI Ignition Road to Timika, Dorong Kompetensi Generasi Muda
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah daerah Kabupaten
Mimika mendukung kegiatan Artificial Intelligence Training: AI Ignition Road to
Timika yang diselenggarakan pada Kamis, 30 April 2026. Pemerintah daerah
mendukung kegiatan ini dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu
menghadapi era digital dengan tuntutan ketepatan dan kompetensi tinggi.Sambutan Bupati Mimika yang diwakili Asisten I Setda Mimika,
Ananias Faot, menegaskan bahwa pelatihan ini tidak boleh sekadar menjadi
kegiatan seremonial. Pemerintah daerah menginginkan adanya hasil nyata dari
setiap peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.“Pelatihan ini harus menghasilkan output yang jelas. Setiap
peserta diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kompetensi, baik melalui
karya, gagasan, maupun pemahaman yang dapat langsung diterapkan dalam tugas dan
fungsi masing-masing,” ujarnya.Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi pasca
pelatihan menjadi kunci utama keberhasilan kegiatan ini. Ilmu yang diperoleh
peserta diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diwujudkan dalam
tindakan nyata, seperti inovasi pelayanan publik, peningkatan kinerja
organisasi, serta pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam
mendukung pembangunan daerah.Selain itu, penggunaan teknologi juga harus dibarengi dengan
etika dan tanggung jawab. Kemajuan teknologi, menurutnya, harus sejalan dengan
integritas agar tidak disalahgunakan.“Gunakan AI untuk hal-hal yang produktif, bermanfaat, serta
tidak melanggar norma dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.Pemerintah daerah juga menaruh harapan besar kepada para
peserta sebagai generasi yang akan menentukan arah kemajuan Mimika ke depan.
Para peserta diminta memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal dan
membuktikan bahwa pelatihan tersebut mampu memberikan dampak nyata.Dalam kesempatan itu, pemerintah turut menyampaikan
apresiasi kepada para narasumber, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak
yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini dinilai
menjadi momentum penting, terlebih karena untuk pertama kalinya dilaksanakan di
Papua.Kegiatan ini juga diharapkan menjadi peluang berharga,
khususnya bagi generasi muda dan pelajar, untuk mengembangkan kemampuan di
bidang teknologi informasi.Di akhir sambutannya, pemerintah berharap seluruh peserta
dapat mengikuti pelatihan dengan baik, memahami setiap materi yang diberikan,
serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
dunia kerja. Penulis: Bim
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:39 WIT
Pelatihan AI di Mimika Jadi Langkah Awal Transformasi Digital Papua
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menyatakan komitmennya dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi digital melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pelatihan
Artificial Intelligence (AI) Ignition Road to Timika. Hal ini disampaikan dalam
konferensi pers usai pembukaan kegiatan pada Kamis (30/4/2026).Perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika, Asisten I Setda
Ananias Faot, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan yang
menyasar generasi muda dan pelaku usaha di daerah tersebut. Menurutnya,
kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkenalkan teknologi
AI kepada masyarakat.“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah berkolaborasi. Pelatihan ini sangat bermanfaat sebagai pintu masuk bagi
masyarakat untuk memahami teknologi digital. Pemerintah daerah akan terus
mendukung kegiatan serupa ke depan,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan
Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan
hasil kolaborasi multipihak, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT
Freeport Indonesia, serta mitra internasional.Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong
transformasi pembangunan di Papua, mengingat keterbatasan yang dimiliki
pemerintah.“Kegiatan ini bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan
Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kita tidak bisa lagi mengandalkan
cara-cara konvensional, tetapi harus menggunakan pendekatan dan metode baru,”
jelasnya.Velix juga menjelaskan bahwa keberadaan Komite Eksekutif
Papua merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021, yang
berfungsi mengoordinasikan dan menyinergikan program pembangunan di Papua,
sekaligus menghindari ego sektoral antar lembaga.“Kami menggerakkan dua sayap, yakni percepatan pembangunan
nasional dan penguatan otonomi khusus di Papua, agar program dan pendanaan
dapat berjalan selaras,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa
peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat internasional dari Google sebagai
nilai tambah dalam meningkatkan kompetensi mereka di bidang teknologi.Perwakilan PT Freeport Indonesia, Yoshua Gombo, Ph.D, turut
menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan SDM di Papua
melalui berbagai program, termasuk pelatihan AI ini.“Kami percaya pembangunan Papua harus dilakukan secara
kolaboratif. Pengembangan SDM menjadi sangat penting, terutama mengingat
industri pertambangan memiliki masa operasi yang terbatas,” ujarnya.Ia menambahkan, pelatihan seperti ini diharapkan dapat
mempersiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan alternatif dalam mengembangkan
potensi daerah di masa depan.“Ketika aktivitas tambang berakhir, masyarakat harus sudah
siap dengan keterampilan lain. Karena itu, pelatihan AI menjadi sangat relevan
untuk masa depan,” tutupnya.Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam
mempercepat transformasi digital di Papua, sekaligus membuka peluang baru bagi
generasi muda untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi global. Penulis: Bim
Editor: GF
30 Apr 2026, 19:34 WIT
Layanan KA Jarak Jauh Mulai Normal Bertahap, KAI Pastikan Hak Penumpang Tetap Terpenuhi
Papuanewsonline.com, Bekasi - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) memastikan layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) mulai dipersiapkan
kembali normal secara bertahap mulai 30 April 2026. Langkah tersebut dilakukan
setelah proses pemulihan operasional akibat insiden di wilayah Bekasi Timur
terus berjalan dalam beberapa hari terakhir.Meski layanan mulai dipulihkan, KAI mengakui sejumlah
perjalanan masih mengalami keterlambatan. Penyesuaian pola operasi dilakukan
secara hati-hati guna memastikan aspek keselamatan dan kesiapan teknis tetap
menjadi prioritas utama.Dalam keterangannya, Vice President Corporate Communication
KAI Anne Purba mengatakan proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar
operasional kereta kembali berjalan aman dan terkendali.“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% di luar
bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh proses dapat diakses dengan
mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Anne Purba dalam siaran pers, Rabu
(29/4/2026).KAI mencatat hingga pukul 17.00 WIB pada 29 April 2026,
sebanyak 13.027 tiket KA Jarak Jauh yang terdampak insiden di Bekasi Timur
telah berhasil dilakukan pengembalian atau refund kepada pelanggan.Kebijakan refund penuh tersebut diberikan bagi pelanggan
yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu
jam, perubahan rute perjalanan, maupun pelanggan yang memilih tidak menggunakan
kereta pengganti atau moda lanjutan yang disiapkan perusahaan.Selain itu, pengembalian tiket juga berlaku untuk tiket
pulang-pergi, tiket lanjutan atau connecting, termasuk layanan KAI Group yang
berada dalam satu kode booking dan terdampak insiden operasional tersebut.Anne menjelaskan, pelanggan yang tetap melanjutkan
perjalanan menggunakan kereta pengganti dengan kelas yang sama ataupun lebih
tinggi tidak akan dikenakan biaya tambahan. Jika perjalanan tidak dapat
dilanjutkan hingga stasiun tujuan, KAI juga menyiapkan moda transportasi
lanjutan.“Apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan hingga stasiun
tujuan, KAI mengupayakan moda lanjutan, dan pengembalian tiket tetap diberikan
secara penuh,” katanya.Untuk mempermudah proses pengembalian dana, KAI membuka
sejumlah kanal layanan refund. Pelanggan dapat melakukan pembatalan langsung di
loket stasiun dengan menunjukkan boarding pass atau e-boarding, maupun melalui
Contact Center 121 dan aplikasi Access by KAI.Perusahaan juga memastikan proses pencairan dana dilakukan
maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan diverifikasi. Batas waktu pengajuan
refund diberikan hingga tujuh hari sejak jadwal keberangkatan.Di tengah proses normalisasi layanan, KAI turut menyampaikan
permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi
akibat gangguan perjalanan pascainsiden di Bekasi Timur.“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan
pelanggan. Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian apabila
perjalanan masih mengalami kelambatan, dan kami terus berupaya memastikan
layanan kembali berjalan dengan baik serta hak pelanggan tetap terpenuhi,”
tutup Anne.KAI memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi
terkait perkembangan operasional melalui kanal resmi perusahaan, termasuk
Contact Center KAI 121 dan media informasi lainnya. (GF)
30 Apr 2026, 15:33 WIT
ASN Komcad Digembleng di Brigif 1 Marinir, Menhan Tekankan Semangat Bela Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Republik
Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Brigif 1 Marinir,
Cilandak, Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau pelaksanaan Latihan Dasar
Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
kementerian dan lembaga.Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah
memperkuat semangat bela negara di kalangan ASN. Sebanyak 280 peserta dari 16
kementerian dan lembaga saat ini tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Komcad yang dipusatkan di Brigif 1 Marinir.Peserta berasal dari berbagai instansi strategis, di
antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, hingga
Kementerian Kehutanan.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menhan menyaksikan secara
langsung demonstrasi keterampilan yang ditampilkan para peserta. Demonstrasi
meliputi peragaan baris-berbaris (PBB) hingga simulasi penanganan huru hara
yang memperlihatkan peningkatan disiplin dan kekompakan para peserta selama
mengikuti pelatihan.Dalam arahannya, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa
pendidikan Komcad bagi ASN bukan untuk menjadikan aparatur negara bersifat
militeristik. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan membentuk karakter
kebangsaan yang kuat dan meningkatkan kualitas pengabdian ASN kepada negara.“ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan
mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional
Indonesia (TNI),” tegas Menhan di hadapan peserta pelatihan.Ia juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga merupakan
pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, ASN dinilai perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi
nilai nasionalisme, patriotisme, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas
pelayanan publik.“Pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi
militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat,
disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian,” ujar Sjafrie.Menurut Menhan, nilai-nilai tersebut tidak dapat terbentuk
secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang, komitmen, dan kesungguhan
dari setiap peserta selama mengikuti pendidikan dan latihan.Sjafrie juga mengapresiasi perkembangan peserta selama
menjalani pelatihan. Ia menilai terdapat perubahan positif terutama pada aspek
kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan yang semakin terlihat di
lingkungan pendidikan Komcad.Selain itu, Menhan menilai keberagaman latar belakang
peserta dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi simbol nyata semangat
Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut justru dinilai memperkuat persatuan
dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.Dalam kesempatan itu, Menhan kembali mengingatkan pentingnya
integritas dan tanggung jawab ASN kepada masyarakat. Ia menegaskan seluruh
fasilitas negara, termasuk pelatihan yang dijalani peserta, bersumber dari
rakyat sehingga harus dibalas dengan pengabdian terbaik.“Seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani,
bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan
pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,”
katanya.Menhan berharap seluruh peserta mampu menjadi teladan di
lingkungan kerja masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan. ASN Komcad
diharapkan memiliki disiplin tinggi, integritas kuat, serta mampu mendukung
penguatan bela negara di setiap instansi pemerintah.
Di akhir kegiatan, Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada
jajaran Korps Marinir yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia
menilai profesionalisme para pelatih dan penyelenggara menjadi faktor penting
keberhasilan Latsarmil Komcad ASN tahun ini. (GF)
30 Apr 2026, 15:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru