Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12
29 Apr 2026, 10:07 WIT
Polres Malra Redam Potensi Konflik Kasus Kematian di Bandara Langgur
Papuanewsonline.com, Malra - Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara memfasilitasi pertemuan antara perwakilan Marga Holath dan Marga Tuatrean guna meredam potensi konflik pasca peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia di Bandara Karel Satsuitubun, Langgur. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa insiden yang terjadi pada 19 April 2026 merupakan persoalan pribadi, bukan konflik antar kelompok atau marga.Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (25/4/2026) pukul 10.30 WIT di Ruang SPKT Polres Maluku Tenggara itu dihadiri sekitar 30 perwakilan keluarga dari kedua belah pihak, serta disaksikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara, IPTU Zaenal, S.H.Sejumlah tokoh keluarga yang hadir antara lain Antonius Rumatora (kakak almarhum), Elegiud Rahayaan, Filipus Ulukyanan, Efraim Rumatora, Atus Ulukyanan, Roni Ulukyanan, H.J.S. Dumatubun, Noho Silubun, serta perwakilan keluarga besar dari Marga Holath dan Marga Tuatrean.Dalam forum tersebut, para pihak menyepakati beberapa poin penting. Selain menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan masalah individu, kedua belah pihak juga sepakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Mereka juga berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, serta menahan diri dari tindakan yang berpotensi memicu konflik lanjutan.Kesepakatan itu juga memuat komitmen bersama untuk menyosialisasikan hasil pertemuan kepada seluruh anggota keluarga di wilayah Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Para pihak menegaskan bahwa apabila di kemudian hari terdapat pihak yang mengatasnamakan kelompok tertentu dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan, maka hal tersebut berada di luar tanggung jawab pihak yang telah menandatangani kesepakatan.Kabidhumas Polda MalukuKombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., dalam keterangannya mengapresiasi langkah pertemuan yang dilakukan serta sikap kooperatif kedua belah pihak.“Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku Tenggara. Kesepakatan yang dicapai menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi persoalan hukum secara bijak dan tidak melebar menjadi konflik komunal. Kami mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 14.19 WIT tersebut berjalan dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Aparat kepolisian menegaskan akan terus mengawal proses hukum secara profesional sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap stabil di wilayah Maluku.Langkah mediasi ini dinilai sebagai bagian penting dari pendekatan preventif Polri dalam mencegah eskalasi konflik sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. PNO-12
29 Apr 2026, 09:53 WIT
Kampung Iwaka Terisolasi: Talut PUPR Sudah Jadi, Tapi Banjir Masih Mengancam Warga
Papuanewsonline.com, Mimika — Jembatan di Kampung Iwaka yang
dibangun Dinas PUPR Kabupaten Mimika tahun lalu kini sudah selesai. Namun warga
masih terjebak dua persoalan besar: akses air bersih yang belum berfungsi dan
banjir tahunan setiap Juni-Juli yang membuat kampung terisolasi.Jembatan PUPR Sudah Jadi, Warga Harap Akses Lancar Jembatan dan Talut yang dibangun Dinas PUPR sejak tahun lalu
kini telah berdiri di Kampung Iwaka. “Tahun kemarin dong buat,” kata warga saat
diwawancarai (28/04/2026). Meski jembatan sudah jadi, warga berharap aksesnya
bisa segera dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghubungkan kampung dengan wilayah
lain, terutama saat musim banjir.Air Bersih Mangkrak, Warga Masih Andalkan Air Hujan Di sisi lain, proyek air bersih di samping sekolah yang
dikerjakan pihak pusat belum bisa digunakan. Warga terpaksa tetap mengandalkan
air hujan untuk kebutuhan minum sehari-hari, terutama saat musim kemarau. “Tapi
air bersih belum jalan. Tidak berfungsi,” ujar warga.Banjir Juni-Juli Bikin Warga Tidur di Jalan Keluhan paling berat datang dari banjir tahunan yang rutin
terjadi setiap Juni-Juli. Air kali meluap hingga masuk ke rumah dan merendam
hutan, membuat warga tidak bisa mencari sagu. Banjir berlangsung sekitar satu
sampai dua minggu dan memaksa warga membuat tenda di jalan. “Pada saat banjir kami mengungsi di jalan, bikin tenda di
jalan, tidur juga di jalan,” kata warga kepada media papuanewsonline.com.Usulan Musrembang Belum Ditindaklanjuti Warga mengaku sudah menyampaikan keluhan lewat Musrembang
dari tingkat kampung ke distrik hingga kabupaten. Namun hingga kini belum ada
tindak lanjut nyata dari pemerintah. “Barang yang pernah kita kasih masuk itu
tidak pernah terjawab,” keluh warga. Kepala kampung juga sudah menyampaikan laporan, tetapi belum
ada peninjauan langsung dari Pemkab Mimika. Dinas Sosial hanya pernah
memberikan bantuan plastik saat banjir. Anggota DPRD juga disebut belum pernah
turun ke Iwaka. “Anggota DPRD tidak pernah datang muncul di Iwaka ini,” kata
warga.Tanggul Banjir Tidak Efektif Tanggul yang dibangun di pinggir labuan untuk menahan banjir
dinilai belum efektif. Warga masih menunggu apakah banjir Juni 2026 akan masuk
ke pemukiman atau tidak. “Ini kita sekarang masih nunggu Juni-Juli ini, bulan
besok ini. Kalau Juni-Juli entah dia tidak masuk atau masuk, nanti baru kita
lihat,” ujarnya.Harapan Warga Dengan jembatan PUPR yang sudah jadi, warga berharap Pemkab
Mimika bisa segera menuntaskan masalah air bersih dan menyiapkan langkah
penanggulangan banjir sebelum puncak Juni tiba. Mereka juga meminta Dinas
terkait dan DPRD turun langsung ke Iwaka untuk melihat kondisi di lapangan.Hingga berita inirilis, belum ada keterangan resmi dari
Pemkab Mimika, Dinas PUPR, Dinas Sosial, maupun Inspektorat Kabupaten Mimika
terkait kondisi di Kampung Iwaka. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:53 WIT
Otsus Papua Dinilai Kehilangan Ruh, Vinsent Oniyoma Soroti Arah Kebijakan dan Ruang Sipil
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah
Mimika, Vinsent Oniyoma, menyampaikan pandangannya terkait kondisi Otonomi
Khusus (Otsus) Papua yang dinilai telah kehilangan arah dan substansi. Ia
menilai situasi saat ini menunjukkan perubahan besar dalam tata kelola Papua,
yang tidak lagi sepenuhnya berpihak pada masyarakat asli.Dalam keterangannya pada 26 April 2026, Vinsent menyoroti
tingginya angka investasi di Papua yang tidak sejalan dengan kondisi sosial
masyarakat. Ia menyebut bahwa meskipun nilai investasi mencapai puluhan triliun
rupiah, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat.“Otsus Papua Telah Mati: Kembali ke Era Kontrol Sentral dan
Jalan Bersenjata,” ujarnya.Menurutnya, sejak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus pada
2021, arah kebijakan Papua mengalami perubahan signifikan. Ia menilai bahwa
kebijakan pembangunan kini lebih bergantung pada kepentingan investasi
dibandingkan aspirasi masyarakat Papua.“Ketika Otonomi Khusus Kehilangan Ruh, Nasib Papua
Bergantung pada Investasi, Bukan Keinginan Orang Papua,” tegasnya.Ia menjelaskan bahwa Otsus yang awalnya dirancang sebagai
instrumen untuk memberikan kewenangan luas kepada daerah dan masyarakat adat,
kini dinilai telah melemah. Perubahan regulasi disebut telah mengurangi peran
penting lembaga lokal dalam pengambilan keputusan.Vinsent juga menyoroti perubahan kewenangan Majelis Rakyat
Papua (MRP) yang kini hanya bersifat memberikan pertimbangan, tanpa kekuatan
untuk menentukan keputusan. Kondisi ini dinilai mengurangi fungsi kontrol
terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat.Selain itu, ia mengkritisi meningkatnya peran pemerintah
pusat dalam pengambilan kebijakan di Papua. Menurutnya, sejumlah lembaga baru
yang dibentuk justru mengambil alih kewenangan yang sebelumnya berada di tangan
pemerintah daerah.Vinsent juga menyoroti situasi keamanan di Papua yang dinilai
semakin kompleks. Ia menyebut bahwa ruang sipil semakin terbatas, sementara
pendekatan keamanan dinilai lebih dominan dalam menyikapi berbagai persoalan di
wilayah tersebut.Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada
meningkatnya ketegangan sosial serta memperbesar risiko terhadap masyarakat
sipil. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendekatan yang lebih inklusif dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.“ini dimana situasi tanah Papua tidak baik baik saja, kita
semua perlu jaga tanah Papua sebagai tanah Damai dan tanah perjanjian.kami
berharap seluruh oimpinan2 daerah mencari solusi dalam menyelamatkan tanah
Papua dari bebranagai ancaman ke depan.” tutupnya.
Vinsent berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di
tingkat daerah maupun pusat, dapat bersama-sama mencari solusi untuk menjaga
stabilitas dan masa depan Papua. Ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya
tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial,
budaya, dan kemanusiaan. (GF)
28 Apr 2026, 19:38 WIT
Insiden Kereta di Bekasi Timur, Kemenhub Pastikan Evakuasi Cepat dan Investigasi Berjalan
Papuanewsonline,com, Bekasi — Kementerian Perhubungan
menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang melibatkan dua layanan
kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026). Peristiwa
tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat dampaknya
terhadap keselamatan penumpang dan operasional transportasi publik.Dalam pernyataan resminya tertanggal 28 April 2026, Kemenhub
menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden
ini. Upaya evakuasi dilakukan secara cepat dengan melibatkan berbagai unsur
terkait di lapangan.Kementerian memastikan bahwa seluruh korban terdampak
menjadi fokus utama dalam proses penanganan. Tim gabungan terus bekerja untuk
mengevakuasi penumpang serta memberikan pertolongan medis kepada korban yang
membutuhkan.Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, diketahui langsung
turun ke lokasi kejadian untuk memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik.
Kehadiran Menhub di lapangan menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung
terhadap penanganan situasi darurat tersebut.Selain proses evakuasi, pendataan jumlah korban hingga saat
ini masih terus dilakukan. Kemenhub menegaskan bahwa informasi terkait korban
akan disampaikan secara bertahap sesuai perkembangan di lapangan.Koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat guna
memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kemenhub bekerja sama dengan
berbagai pihak terkait untuk mempercepat penanganan serta meminimalisir dampak
lanjutan dari insiden tersebut.Di sisi lain, Kementerian Perhubungan juga mendukung penuh
langkah investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) dan pihak terkait lainnya. Penyelidikan ini bertujuan untuk
mengungkap penyebab pasti insiden serta mencegah kejadian serupa di masa
mendatang.Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau
perkembangan situasi hingga seluruh proses evakuasi dan penanganan selesai.
Transparansi informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan
publik terhadap sistem transportasi nasional.Insiden ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan standar
keselamatan dan pengawasan operasional di sektor perkeretaapian. Evaluasi
menyeluruh dipastikan akan dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan. (GF)
28 Apr 2026, 19:35 WIT
Aliansi OAP Desak Pemda Serius Terapkan Perpres 108/2025 dalam Pengadaan
Papuanewsonline.com, Timika — Aliansi Peduli Pengusaha Orang
Asli Papua memberikan respons terhadap kegiatan sosialisasi penguatan peran
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) yang dilaksanakan oleh BPBJ Setda Mimika. Kegiatan tersebut
dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang
dan jasa pemerintah di daerah.Aliansi menilai, sosialisasi tersebut memiliki peran penting
dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran, meningkatkan tertib
administrasi, serta memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan,
akuntabel, dan tepat waktu. Upaya penguatan peran internal pemerintah ini
dianggap sebagai bagian dari pembenahan sistem yang selama ini masih menghadapi
berbagai tantangan.“Sosialisasi pengadaan tidak boleh hanya berfokus pada
penguatan peran aparatur pemerintah semata. Mereka menilai, pemerintah daerah
perlu melihat secara menyeluruh regulasi yang lebih luas, khususnya Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
rangka percepatan pembangunan di Papua,” Tegas Aliansi dalam keterangannya kepada awak media papuanewsonline.com.Menurut Aliansi, Perpres tersebut merupakan kebijakan
strategis yang secara khusus dirancang untuk memberikan ruang lebih besar
kepada pelaku usaha Orang Asli Papua, termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi
lokal. Regulasi ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah pusat
terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Papua.Aliansi juga menyoroti bahwa Perpres 108 Tahun 2025 telah
resmi berlaku sejak diundangkan pada 9 Oktober 2025 dan menjadi dasar hukum
penting dalam pelaksanaan pengadaan di wilayah Papua. Oleh karena itu, mereka
mempertanyakan mengapa dalam sosialisasi yang dilakukan Pemkab Mimika, regulasi
tersebut belum ditempatkan sebagai materi utama.Mereka menilai, pengabaian terhadap Perpres tersebut
berpotensi membuat tujuan afirmasi bagi pengusaha Orang Asli Papua tidak
tercapai secara maksimal. Padahal, dalam ketentuan regulasi tersebut telah
diatur berbagai mekanisme penting, termasuk verifikasi pelaku usaha OAP,
pencegahan praktik pinjam bendera, hingga metode tender terbatas.Keterlibatan unsur masyarakat adat dinilai sangat penting
untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan afirmatif benar-benar menyentuh
kepentingan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar
formalitas administratif.Aliansi juga menyampaikan sejumlah sikap dan rekomendasi
kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah mendorong dilakukannya
sosialisasi khusus terkait Perpres 108 Tahun 2025 kepada seluruh perangkat
daerah dan pelaku usaha.“Organisasi pengusaha Orang Asli Papua dilibatkan secara
resmi dalam setiap forum pengadaan, serta mendorong peran Dewan Adat dalam
proses verifikasi pelaku usaha agar kebijakan afirmasi tidak disalahgunakan,”
Tegas Aliansi OAP.Aliansi juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog
antara pemerintah daerah dan pengusaha OAP guna merumuskan langkah teknis
implementasi kebijakan tersebut secara konkret di lapangan.Mereka berharap, paket-paket pekerjaan yang tersedia
benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekonomi pelaku usaha Orang Asli Papua,
bukan sekadar memenuhi aspek administratif tanpa dampak nyata.
Dengan adanya Perpres 108 Tahun 2025, Aliansi menilai
pemerintah daerah memiliki landasan kuat untuk menjalankan kebijakan yang lebih
berpihak. Mereka pun berharap implementasi regulasi tersebut dilakukan secara
jujur, terbuka, dan benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua di
Kabupaten Mimika. (GF)
28 Apr 2026, 19:26 WIT
Insiden Kereta di Bekasi Timur, KAI Minta Maaf dan Prioritaskan Evakuasi Penumpang
Papuanewsonline.com, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia
(Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan menyusul
insiden operasional yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah
Operasi 1 Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Kejadian tersebut berdampak langsung
terhadap perjalanan kereta api dan menimbulkan kekhawatiran di tengah
masyarakat.Dalam keterangan resminya, KAI menegaskan bahwa saat ini
fokus utama perusahaan adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak
sarana yang terdampak. Upaya evakuasi menjadi prioritas utama, disertai
penanganan korban secara cepat di lokasi kejadian.Proses penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan
berbagai pihak terkait, termasuk tim penyelamat dan aparat setempat. Koordinasi
intensif terus dilakukan guna memastikan seluruh prosedur berjalan optimal
serta risiko lanjutan dapat diminimalkan.Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba,
menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat atas insiden
tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi perhatian utama
dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan.“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus
kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan
penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Kami juga terus berkoordinasi
dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” ujarnya.Anne juga menambahkan bahwa KAI berkomitmen untuk terus
memberikan informasi terbaru kepada publik secara berkala seiring perkembangan
situasi di lapangan. Transparansi informasi dinilai penting untuk menjaga
kepercayaan masyarakat.Selain itu, KAI membuka layanan komunikasi bagi pelanggan
yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait insiden tersebut. Layanan ini
diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perkembangan
terbaru secara resmi.Pelanggan dapat menghubungi layanan WhatsApp resmi KAI di
nomor 0811-2223-3121 atau Call Center 121 untuk mendapatkan informasi terkini
mengenai kondisi perjalanan dan penanganan yang sedang berlangsung.Insiden ini menjadi perhatian serius bagi KAI dalam
meningkatkan sistem keselamatan dan pelayanan ke depan. Evaluasi menyeluruh
dipastikan akan dilakukan setelah proses evakuasi dan penanganan selesai.
KAI juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan
mengikuti informasi resmi dari perusahaan, sembari memastikan bahwa seluruh
upaya terbaik terus dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. (GF)
28 Apr 2026, 19:23 WIT
Bupati Mimika Ingatkan Pentingnya Kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menggelar sosialisasi penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada
28–29 April 2026.Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan
bahwa penguatan peran PA, KPA, dan PPK merupakan kunci utama dalam mempercepat
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh
pihak dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan benar,”
ujarnya.Ia menjelaskan, PA memiliki tanggung jawab penuh atas
penggunaan anggaran, sementara KPA menjalankan kewenangan yang dilimpahkan
untuk mengelola anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun
PPK memegang peran teknis penting dalam proses pengadaan, mulai dari
perencanaan, penetapan spesifikasi hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.Johannes menekankan bahwa PPK yang ditunjuk harus memiliki
kompetensi dan sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal
ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tepat
waktu, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih adanya OPD
yang belum menetapkan PA, KPA, dan PPK. Menurutnya, kondisi tersebut harus
segera dibenahi karena berpotensi menghambat proses pengadaan dan berdampak
pada lambatnya penyerapan anggaran.“Saya minta pimpinan OPD segera menindaklanjuti hal ini
secara serius,” tegasnya.Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga
menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi lagi laporan pekerjaan
yang telah mencapai 100 persen, namun kenyataannya tidak sesuai spesifikasi di
lapangan.Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, termasuk
e-katalog dan kontrak elektronik, juga didorong untuk dimaksimalkan guna
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.Tak hanya itu, Johannes juga mengingatkan agar pelaksanaan
pengadaan tetap memberi ruang bagi pelaku usaha lokal, sehingga pembangunan
yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan
manfaat langsung bagi masyarakat Mimika.Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat
meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga
proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan
optimal. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:16 WIT
Menuju Mimika Berkelanjutan, HMI Mimika Angkat Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Papuanewsonline.com, Mimika — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Cabang Persiapan Mimika menggelar seminar bertema “Mimika Pasca Tambang:
Diversifikasi Ekonomi Berbasis Kemandirian Pangan, Ekonomi Lokal, Pariwisata,
Ekonomi Kreatif, dan Keberlanjutan Lingkungan” pada 27 April 2026.Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Mimika, Prayoga Romin
Saputra, dalam sambutannya menyoroti dampak panjang aktivitas pertambangan
terhadap masyarakat dan lingkungan di Mimika.“Faktanya, tambang itu tidak hanya berkaitan dengan
lingkungan, tetapi juga mengubah ekosistem budaya. Bahkan, masyarakat harus
bergeser dari tempat tinggalnya karena pembangunan, dan ini memicu konflik,
baik horizontal maupun vertikal,” ujarnya.Ia menilai bahwa kehadiran tambang belum sepenuhnya
memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya di lapisan bawah.
“Pendapatan daerah memang banyak berasal dari tambang, tetapi hanya sebagian
kecil masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.Menurut Prayoga, kondisi tersebut menjadi dasar bagi HMI
untuk mendorong lahirnya gagasan “Mimika wajah baru” yang tidak lagi bergantung
pada sektor pertambangan semata. Ia menyebut, potensi lain seperti pariwisata,
ekonomi lokal, dan ekonomi kreatif perlu dikembangkan secara serius.“Kami melihat banyak potensi yang bisa digali. Anak-anak
muda Papua bisa menghasilkan karya kreatif, termasuk di bidang seni dan musik,
yang berangkat dari budaya lokal,” ujarnya.Ia juga mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam
menyiapkan Mimika menghadapi masa depan tanpa ketergantungan pada tambang.
“Sudah seberapa berani pemerintah mengatakan bahwa kita siap menghadapi Mimika
tanpa tambang?” katanya.Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis
komunitas dalam mendorong diversifikasi ekonomi. Menurutnya, pembangunan
ekonomi harus tumbuh dari bawah melalui penguatan ekonomi lokal dan kearifan
masyarakat.“Memang pertumbuhannya tidak akan sebesar tambang, tetapi
ekonomi berbasis komunitas ini lebih berkelanjutan karena tumbuh dari
masyarakat itu sendiri,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa gerakan ini bukan bentuk penolakan
terhadap tambang, melainkan penolakan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.
“Kita bukan menolak tambang, tetapi kita menolak kerusakan lingkungan, konflik,
dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua,” tegasnya.Prayoga berharap seminar ini dapat menjadi ruang diskusi
terbuka untuk merumuskan langkah konkret dalam mengembangkan potensi
non-tambang di Mimika.“Forum ini diharapkan melahirkan narasi dan gagasan baru
tentang Mimika yang tidak hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi juga
sebagai wilayah dengan kekuatan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan,”
pungkasnya. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:10 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
