Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
TPNPB Kecam Penangkapan Warga di Tambrauw, Desak Pemerintah Hentikan Operasi Militer
Papuanewsonline.com, Tambrauw - Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB menyampaikan kecaman terhadap tindakan aparat militer Indonesia
yang melakukan penangkapan terhadap lebih dari 10 warga sipil di Kabupaten
Tambrauw, Papua Barat, pada 17 hingga 18 Maret 2026. Pernyataan tersebut disampaikan
melalui siaran pers yang dirilis pada 19 Maret 2026.Penangkapan ini disebut terjadi setelah TPNPB Kodap XXXIII
Ru Mana Tambrauw melakukan tindakan terhadap dua orang yang mereka sebut
sebagai agen intelijen militer. Kedua individu tersebut diklaim memiliki
amunisi dan alat komunikasi berupa handy talky (HT) di wilayah yang disebut
sebagai zona konflik."TPNPB telah mengeksekusi mati dua agen intelijen
militer yang terbukti memiliki amunisi dan HT di wilayah konflik. Namun, aparat
militer Indonesia malah menangkap warga sipil yang tidak bersalah," kata
Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, dalam siaran persnya.TPNPB kemudian mendesak Presiden Prabowo Subianto beserta
jajarannya untuk segera membebaskan warga sipil yang ditangkap. Mereka juga
meminta agar operasi militer di kampung-kampung dihentikan guna menghindari
dampak lebih luas terhadap masyarakat.Selain itu, TPNPB menyatakan akan memberikan jaminan
keamanan bagi warga sipil yang melarikan diri ke hutan akibat operasi militer
yang berlangsung. Mereka menilai kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya rasa
takut di tengah masyarakat.Dalam pernyataannya, TPNPB juga menuduh adanya tindakan
kekerasan terhadap warga yang ditangkap. Disebutkan bahwa aparat melakukan
penyiksaan, termasuk mengikat tangan dan menutup mata warga sipil yang
diamankan.TPNPB menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran
serius yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh
karena itu, mereka meminta agar praktik-praktik tersebut segera dihentikan.Lebih lanjut, TPNPB juga meminta aparat militer untuk tidak
melakukan penembakan di wilayah kampung. Mereka menilai tindakan tersebut
berpotensi menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil yang tidak
terlibat dalam konflik.TPNPB turut meminta agar warga sipil yang saat ini mengungsi
di hutan dapat kembali ke rumah mereka dengan aman. Mereka menekankan
pentingnya menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat untuk melanjutkan
kehidupan sehari-hari.Dalam penutup pernyataannya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS
TPNPB menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Mereka
juga menyerukan perhatian dari masyarakat internasional terhadap kondisi di
Papua Barat serta mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi
militer di wilayah tersebut.
Penulis: HendEditor: GF
19 Mar 2026, 20:44 WIT
TPNPB Bebaskan Tiga Warga Indonesia di Yahukimo, Peringatan Keras Disampaikan kepada Pemerintah
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPNPB) menyatakan telah membebaskan tiga warga Indonesia yang
sebelumnya ditangkap di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, pada 18 Maret
2026. Informasi tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dirilis pada 19
Maret 2026.Pembebasan ini disebut sebagai bentuk peringatan terakhir
kepada pemerintah Indonesia. Dalam pernyataannya, TPNPB meminta agar
pihak-pihak tertentu segera ditarik dari wilayah yang mereka klaim sebagai zona
konflik."Tidak ada lagi jaminan keamanan bagi warga imigran
Indonesia yang memasuki wilayah perang," kata Sebby Sambom, Jubir TPNPB
OPM, dalam siaran persnya. TPNPB juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah
membunuh masyarakat sipil tanpa mengetahui identitas, tetapi hanya mengeksekusi
agen intelijen militer yang terlibat dalam kegiatan ilegal di Papua.Dalam keterangan lebih lanjut, disebutkan bahwa pembebasan
tiga warga Indonesia tersebut dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh
almarhum Mayor Bocor Semut Sobolim. Selain itu, TPNPB juga mengimbau agar
seluruh pihak yang disebut sebagai agen intelijen militer segera meninggalkan
wilayah konflik.TPNPB turut meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan
berbagai aktivitas di Papua, termasuk aktivitas pemerintahan dan pembahasan
terkait sektor pertambangan. Mereka menegaskan akan terus memantau perkembangan
situasi di lapangan.Pernyataan sikap juga disampaikan terkait tanggung jawab
keselamatan. TPNPB menyebut tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan warga
Indonesia yang memasuki wilayah yang mereka nyatakan sebagai zona konflik.Selain itu, masyarakat Papua juga diimbau untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap keberadaan pihak-pihak yang dicurigai masih berada di
wilayah tersebut. Hal ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga situasi di
lapangan.Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom
bersama sejumlah pihak yang disebut sebagai pejabat TPNPB. Mereka berharap agar
pemerintah Indonesia dapat memahami peringatan yang disampaikan dan mengambil
langkah yang dianggap perlu.Peristiwa ini kembali menunjukkan dinamika keamanan di
wilayah Yahukimo yang masih menjadi perhatian, serta mencerminkan meningkatnya
ketegangan di kawasan yang selama ini kerap dikaitkan dengan konflik
bersenjata. Penulis: Hend
Editor: GF
19 Mar 2026, 20:43 WIT
SETARA Institute Soroti Dugaan Sabotase Penegakan Hukum dalam Kasus Penyiraman Air Keras
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA
Institute, Hendardi, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika penanganan
kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Dalam
komentar pers yang disampaikan pada 19 Maret 2026, ia menilai terdapat indikasi
kuat adanya gangguan serius dalam proses penegakan hukum.Sorotan ini muncul setelah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI
dalam konferensi pers pada 18 Maret menyatakan telah mengamankan empat orang
dari Denma BAIS TNI yang diduga terlibat dalam tindak pidana penganiayaan
berencana. Keempat terduga pelaku tersebut berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.Di sisi lain, pada hari yang sama, Polda Metro Jaya justru
mengungkap dua nama berbeda sebagai terduga pelaku, yakni BAC dan MAK. Bahkan,
pihak kepolisian menduga keterlibatan lebih dari empat orang, mengingat pola
kejahatan yang dinilai terorganisir, mulai dari pengintaian hingga eksekusi.Perbedaan informasi tersebut dinilai membingungkan publik
dan menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi penanganan kasus.
Hendardi menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang patut dicermati secara
serius dalam konteks penegakan hukum yang kredibel.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif, terbuka, dan
cepat. Instruksi tersebut disampaikan usai rapat di Kantor Kementerian
Pertahanan pada 17 Maret 2026.Namun, Hendardi menilai perkembangan yang terjadi justru
menunjukkan arah yang berbeda. Ia menyoroti bahwa penyelidikan awal oleh
kepolisian sebenarnya telah menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk
pengumpulan bukti CCTV dan identifikasi awal pelaku.Dalam kritiknya, ia menyatakan, “Namun pada perkembangannya
TNI hadir dengan pelintiran alur (plot twist). Tampak jelas bahwa TNI justru
menyabotase dan menginterupsi proses penegakan hukum oleh Polri melalui
narasi-narasi yang disampaikan kepada publik melalui konferensi pers yang
secara substantif menunjukkan perbedaan yang berpotensi mengaburkan
pengungkapan kasus.”Hendardi juga menilai bahwa situasi ini berpotensi merugikan
korban dan masyarakat sipil secara luas. Menurutnya, inkonsistensi informasi
justru dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.Dalam konteks tersebut, ia mendesak pembentukan Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) oleh Presiden guna memastikan pengungkapan kasus berjalan
objektif dan menyeluruh. Tim ini diharapkan melibatkan berbagai pihak, mulai
dari Polri, DPR melalui Komisi III, Komnas HAM, hingga unsur masyarakat sipil.Selain itu, Hendardi mengingatkan agar kasus ini tidak
dialihkan ke peradilan militer. Ia menegaskan bahwa tindak pidana umum harus
diproses melalui peradilan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Di bagian akhir, ia juga menyoroti dugaan keterlibatan
prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Jika terbukti, hal tersebut
dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap fungsi intelijen negara yang
seharusnya berfokus pada deteksi dini ancaman, bukan memantau warga sipil.Hendardi pun menekankan pentingnya pengungkapan aktor
intelektual di balik kasus ini serta evaluasi menyeluruh terhadap BAIS TNI. Ia
juga menyebut bahwa Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BAIS perlu
dimintai pertanggungjawaban guna memastikan keadilan bagi korban dan kepastian
hukum bagi publik. (GF)
19 Mar 2026, 12:26 WIT
PHBI Mimika Tetapkan 87 Masjid, 4 Lapangan, Dan 1 Sekolah Sebagai Lokasi Salat Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Timika – Panitia Hari-Hari Besar Islam
(PHBI) Kabupaten Mimika telah menetapkan lokasi-lokasi resmi untuk pelaksanaan
salat Idul Fitri 1447 Hijriyah tahun 2026 dengan tema "Harmoni Fitrah: Kembali Suci, Menenun Damai dalam Keberagaman. Sebanyak 87 masjid, 4 lapangan
terbuka, serta 1 sekolah akan menjadi titik kumpul bagi umat Islam di
seluruh wilayah Mimika untuk melaksanakan ibadah raya bersama. Pengumuman ini
disampaikan untuk memastikan pelaksanaan salat berjalan dengan lancar, tertib,
dan aman bagi seluruh jamaah."Kita telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
setiap lokasi untuk memastikan memenuhi standar keamanan dan kapasitas yang
dibutuhkan," ujar Ketua PHBI Kabupaten Mimika, H. Joko
Prianto, S.E, dalam keterangannya.Lokasi masjid yang ditetapkan tersebar di berbagai distrik
dan kelurahan di Kabupaten Mimika, termasuk Masjid Agung Mimika, Masjid
Al-Muttaqin Mimika Baru, dan Masjid Nurul Huda Kwamki Baru. Selain itu, empat lapangan terbuka yang digunakan antara
lain Halaman Gedung Eme Neme Yauware, Lapangan Pasar Sentral, Lapangan Kodim Timika, dan Lapangan Tembagapura. Satu sekolah yang menjadi lokasi tambahan adalah Sekolah
Muhammadiyah, yang dipilih karena memiliki area yang
luas dan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat sekitar.Pelaksanaan salat Idul Fitri di setiap lokasi akan didukung
oleh panitia khusus yang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh agama, dan
aparatur terkait. Pihak PHBI juga telah melakukan koordinasi dengan Polres
Mimika, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait untuk menangani segala aspek
keamanan, kesehatan, serta tata kelola lalu lintas sekitar lokasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PHBI juga menyampaikan
pesan khusus bagi seluruh umat Islam di Mimika."Semoga pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini dapat
menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antarumat beragama dan membawa
berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika," ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:24 WIT
PMI Pertimbangkan Bantuan Medis untuk Iran, Skema Penyaluran Disiapkan Lewat Jalur Internasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Palang Merah Indonesia (PMI)
tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk mengirimkan bantuan kesehatan
ke Iran melalui jalur internasional. Wacana ini mencuat setelah adanya
permintaan resmi dari pemerintah Iran yang disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya
di Indonesia.Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar
Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, dalam pertemuan bersama Ketua Umum
PMI Jusuf Kalla di Markas PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/3). Pertemuan itu
menjadi awal pembahasan serius terkait dukungan kemanusiaan yang dapat
diberikan Indonesia.Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kondisi sektor kesehatan di
Iran saat ini membutuhkan perhatian, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas
rumah sakit dan pasokan obat-obatan. Oleh karena itu, PMI mulai mengkaji
kemungkinan bantuan yang dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.“Seperti biasa, bantuan akan disalurkan melalui PMI ke
Palang Merah Internasional (Red Crescent) negara tetangga, seperti Turki,
kemudian diteruskan ke Iran untuk masyarakat,” ujar Kalla.Ia menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tidak
dilakukan secara langsung oleh pemerintah Indonesia, melainkan melalui jaringan
organisasi kemanusiaan internasional. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus
memastikan bantuan dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat yang
membutuhkan.Dalam proses distribusinya, PMI juga mempertimbangkan
penggunaan jalur logistik melalui negara-negara terdekat seperti Pakistan atau
Turki. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengiriman sekaligus
meminimalkan hambatan distribusi di tengah situasi yang kompleks.Namun demikian, aspek efisiensi biaya juga menjadi perhatian
utama. Jusuf Kalla menyebutkan bahwa pengiriman obat langsung dari Indonesia
berpotensi menimbulkan biaya tinggi yang tidak sebanding dengan nilai bantuan
itu sendiri.“Lebih baik membeli obat di negara terdekat. Pengalaman
kami, harga obat di Pakistan bisa setengah lebih murah dibanding di Indonesia,”
katanya.Saat ini, PMI masih melakukan perhitungan terkait total
kebutuhan bantuan, termasuk jenis obat-obatan dan perlengkapan medis yang
diperlukan oleh Iran. Koordinasi lebih lanjut juga akan dilakukan bersama
Kementerian Kesehatan untuk memastikan kelancaran teknis penyaluran bantuan.
Langkah PMI ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam
menjalankan misi kemanusiaan global, khususnya dalam membantu negara yang
tengah menghadapi tantangan di sektor kesehatan melalui kerja sama organisasi
kemanusiaan internasional. (GF)
19 Mar 2026, 12:08 WIT
Perayaan Nyepi Tahun Saka 1948 Di Mimika Berlangsung Khidmat
Papuanewsonline.com, Timika – Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun
Baru Saka 1948 di Kabupaten Mimika berlangsung dengan penuh khidmat, makna
mendalam, dan keceriaan bersama. Kegiatan yang berpusat di kawasan Pasar Lama
Kota Timika pada Rabu (18/3) dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes
Rettob beserta Wakil Bupati Emanuel Kemong, bersama unsur Forkopimda, tokoh
agama, dan masyarakat lintas etnis serta agama dari seluruh daerah."Kehadiran kita semua di sini menjadi bukti nyata bahwa
Mimika adalah rumah bagi seluruh elemen masyarakat yang berbeda latar belakang,
namun tetap bersatu dalam semangat persaudaraan yang kokoh," ujar Bupati
Johannes dalam sambutannya.Ketua Forum Hindu Dharma Indonesia (FHDI) Kabupaten Mimika,
I Nyoman Dwitana, menyampaikan salam penghormatan lintas agama sebagai bentuk
apresiasi terhadap keberagaman yang menjadi kekayaan daerah Mimika. Ia mengucapkan syukur atas kelancaran pelaksanaan perayaan
dan memberikan penghargaan kepada seluruh undangan yang menyempatkan diri
hadir. Perayaan tahun ini mengusung tema nasional "Wasudewa
Kutumbakam", yang memiliki makna bahwa seluruh umat manusia adalah satu
keluarga besar. "Tema ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat
Mimika yang majemuk. Ini juga selaras dengan visi bersama untuk mewujudkan
Kabupaten Mimika yang harmonis dan sejahtera," jelasnya. Dwitana juga menambahkan bahwa pencapaian Harmony Award pada
tahun sebelumnya menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai toleransi telah tumbuh
kuat di daerah ini.Dwitana menjelaskan bahwa esensi Hari Raya Nyepi bukan hanya
sebatas ritual keagamaan semata, melainkan juga momentum penting untuk refleksi
diri dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan sosial. Ajaran Hindu
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tiga hubungan utama: hubungan
manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama, serta
hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitar. Selama Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan Catur
Brata Penyepian yang meliputi pantangan menyalakan sumber api, melakukan
aktivitas kerja, bepergian keluar rumah, dan menikmati hiburan apapun."Melalui serangkaian pantangan ini, kita melakukan
introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, bijaksana, dan selalu
peduli terhadap sesama manusia," tambahnya. Sebelum memasuki hari Nyepi, FHDI Mimika juga telah
melaksanakan sejumlah kegiatan sosial seperti donor darah dan kerja bakti
pembersihan lingkungan bersama masyarakat.Setelah pelaksanaan hari Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan
kegiatan Dharma Shanti sebagai ajang silaturahmi dan saling memaafkan antar
sesama. Dalam penutup sambutannya, Dwitana mengajak seluruh
masyarakat Mimika untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan yang telah
terbangun dengan baik. "Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat hidup
dalam suasana harmoni dan saling menghormati satu sama lain. Selamat Hari Raya
Nyepi bagi seluruh umat Hindu di Mimika, serta selamat menyongsong Hari Raya
Idul Fitri bagi saudara-saudara umat Muslim," pungkasnya.Usai sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh
yang meriah, menampilkan berbagai karya seni yang sarat akan filosofi tentang
pentingnya pengendalian diri dan pembersihan sifat negatif dalam kehidupan
sehari-hari. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 12:06 WIT
Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Mendesak Penghentian Proyek Jalan Ketahanan Pangan Merauke
Papuanewsonline.com, Merauke - Koalisi Penegak Hukum dan Hak
Asasi Manusia Papua secara tegas mendesak penghentian pembangunan jalan akses
sepanjang 135 kilometer yang merupakan bagian dari proyek sarana prasarana
ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Desakan ini ditujukan
langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik
Indonesia hingga adanya putusan terkait kelayakan lingkungan hidup dari
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.Dalam pernyataannya, koalisi juga menyoroti keterlibatan
aparat di lapangan. Mereka menegaskan, “Pangdam XXIV / Mandala Trikora Segera
Hentikan Oknum Anggota TNI Yang Beck-Up Perusahaan Rayu Masyarakat Adat Papua
Lepaskan Tanah dan Hutan Adat Untuk Pembangunan Jalan Selama Belum Ada Putusan
Kelayakan Lingkungan Hidup Dari Hakim PTUN Jayapura Sebab Rentan Lahirkan
Konflik Agraria”.Pembangunan jalan tersebut diketahui telah dimulai sejak
September 2024, sementara Surat Keputusan Bupati Merauke terkait kelayakan
lingkungan hidup baru diterbitkan pada 11 September 2025. Fakta ini menunjukkan
bahwa proyek telah berjalan selama kurang lebih satu tahun tanpa dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang secara hukum merupakan syarat
wajib bagi kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan.Koalisi menilai kondisi tersebut bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan setiap kegiatan berdampak penting
memiliki AMDAL. Selain itu, dokumen AMDAL seharusnya menjadi dasar dalam
menentukan kelayakan lingkungan hidup sebelum suatu proyek dijalankan, bukan
setelah kegiatan berlangsung.Lebih lanjut, mereka juga menyoroti bahwa proyek tersebut
diduga belum memiliki perizinan berusaha hingga gugatan diajukan ke PTUN
Jayapura pada 5 Maret 2026. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap
ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana
lingkungan hidup.Koalisi menyatakan bahwa pelaksanaan proyek tanpa izin dan
tanpa kelayakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak
hanya menyasar lingkungan, tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan,
keselamatan, dan kehidupan masyarakat sekitar.Gugatan yang diajukan oleh lima perwakilan marga dari
Masyarakat Adat Malind menjadi bukti adanya penolakan dari masyarakat setempat.
Mereka menilai penerbitan Surat Keputusan Bupati Merauke tentang kelayakan
lingkungan hidup telah melanggar asas pemerintahan yang baik serta prinsip
perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat yang dijamin
dalam konstitusi.Koalisi juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum
aparat yang mendatangi masyarakat adat untuk membujuk pelepasan tanah dan hutan
adat. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan tugas pokok aparat negara yang
seharusnya melindungi masyarakat, termasuk menjaga hak-hak tradisional dan
identitas budaya.Atas dasar berbagai temuan tersebut, Koalisi Penegak Hukum
dan HAM Papua mengeluarkan sejumlah tuntutan. Mereka meminta penghentian total
proyek hingga adanya putusan pengadilan, penarikan aparat yang terlibat,
penghentian upaya pendekatan kepada masyarakat adat, serta perlindungan penuh
terhadap tanah dan hutan adat Papua.
Koalisi juga mendesak pemerintah daerah dan lembaga terkait
untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mencabut keputusan yang dinilai
bermasalah serta memastikan perlindungan hak masyarakat adat. Koalisi berharap agar seluruh pihak dapat menghormati hukum yang berlaku
serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. (GF)
19 Mar 2026, 11:58 WIT
Bulog Timika Salurkan 2.400 Ton Beras SPHP 2025, Target Tercapai 100 Persen
Papuanewsonline.com, Timika – Perum Bulog Kantor Cabang
Timika berhasil menyalurkan seluruh target beras Program Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 sebanyak 2.400 ton. Kepala Kantor Bulog
Timika Dedy Wahyudi menyampaikan hal tersebut di Timika, Kabupaten Mimika. Ia
menjelaskan bahwa penyaluran program tahun 2025 diperpanjang hingga 28 Februari
2026 karena belum adanya penugasan baru untuk tahun 2026 di awal tahun."Dari target 2.400 ton yang diberikan, kami berhasil
menyalurkan 100 persen," ujar Dedy. Untuk tahun 2026, Bulog Mimika telah
menerima perintah dari pusat untuk memulai penyaluran SPHP mulai 1 Maret 2026."Kami sudah menyalurkan 300 ton ke 50 mitra Rumah
Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh wilayah Timika, baik di dalam maupun
luar pasar, yang tercatat dalam Sistem Pemantau Pasar dan Kebutuhan Pokok
(SP2KP)," tambahnya.Dedy menjelaskan bahwa sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Badan
Pangan Nasional (Bapanas), beras SPHP hanya tersedia dalam kemasan 5 kilogram
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp65.000 per karung atau Rp13.500 per
kilogram."Saat ini, beberapa kios atau RPK masih menjual di
bawah HET, yaitu Rp65.000 per karung. Sedangkan dalam kegiatan pasar murah,
kami menjual dengan harga Rp63.000," jelasnya. Rata-rata penyaluran beras SPHP di Bulog Mimika mencapai 200
hingga 300 ton per bulan.Selain menyalurkan, Bulog Mimika juga melakukan pengawasan
terhadap penjualan beras SPHP baik di RPK maupun pasar-pasar di Mimika. "Kami melakukan pengawasan harga setiap saat guna
mencegah penjualan yang tidak sesuai dengan HET. Sejauh ini belum ada keluhan
dari masyarakat terkait kenaikan harga beras SPHP," pungkas Dedy. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Mar 2026, 11:55 WIT
Bandara Mozes Kilangin Alami Lonjakan Penumpang Mudik Jelang Idul Fitri 1447 H
Papuanewsonline.com, Timika – Arus mudik jelang Idul Fitri
1447 H di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengalami
peningkatan signifikan sejak H-4 hari raya. Jumlah penumpang yang melakukan
perjalanan udara diperkirakan naik sekitar 4 persen dibandingkan periode tahun
sebelumnya.Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Mozes
Kilangin Muchammad Nafiek menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas perjalanan pada
musim libur besar merupakan siklus tahunan yang telah dipersiapkan dengan
matang. "Kita telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana untuk
mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang ini dengan baik," ujarnya.Peningkatan permintaan tiket keluar dari Timika dipengaruhi
oleh perkembangan dinamika ekonomi di wilayah tersebut. Harga tiket penerbangan
menuju Jakarta dan beberapa kota besar lainnya terpantau lebih tinggi
dibandingkan arah ke Timika. "Hal ini menunjukkan bahwa Timika telah tumbuh menjadi
pusat kegiatan ekonomi yang strategis. Banyak pekerja dan profesional yang
memanfaatkan libur panjang untuk kembali ke kampung halaman, sehingga
permintaan tiket arah keluar sangat tinggi," jelas Nafiek menjelaskan
fenomena yang terjadi.Mengenai keluhan masyarakat terkait harga tiket yang
mencapai puluhan juta rupiah pada platform pemesanan daring, Nafiek menjelaskan
bahwa hal tersebut disebabkan oleh sistem yang menggabungkan beberapa rute
penerbangan karena jadwal penerbangan langsung telah penuh. Kondisi ini membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan
berdampak pada kenaikan harga yang signifikan. "Kami mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam
memeriksa detail rute, durasi transit, serta kelas penerbangan sebelum
melakukan pembelian tiket agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait harga dan
jadwal," pungkasnya.Untuk menangani lonjakan penumpang, sekitar 400 unit pesawat
komersial di seluruh Indonesia beroperasi dengan kapasitas maksimal didukung
oleh ribuan kru penerbangan. Pemerintah juga telah memberikan sejumlah insentif sejak 10
Februari 2026 melalui kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan
Kementerian Keuangan, Pertamina, dan AirNav untuk membantu menekan harga tiket.
"Semoga seluruh masyarakat dapat menjalani perjalanan
mudik dengan lancar, aman, dan nyaman. Selamat menyambut Idul Fitri yang penuh
berkah dan kebahagiaan bagi kita semua," ucap Nafiek. Penulis: JidEditor: GF
19 Mar 2026, 11:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
