Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Perluas Akses Kesehatan Di Papua, Pemerintah Gelar Layanan Gratis dan Pengobatan Massal
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi
masyarakat Papua melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, pengobatan
massal, dan kegiatan donor darah di Jayapura. Langkah ini merupakan bagian dari
strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan layanan
kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan warga. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad
Wiyagus menegaskan bahwa peningkatan kualitas kesehatan menjadi prioritas utama
sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan kondisi kesehatan
yang baik adalah fondasi utama agar masyarakat dapat tumbuh menjadi pribadi
yang produktif dan berdaya saing tinggi. “Kegiatan seperti pengobatan
massal tidak hanya memudahkan warga mendapatkan pengobatan, tetapi juga
berfungsi sebagai sarana deteksi dini penyakit. Dengan demikian, penanganan
dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah risiko yang lebih parah,” jelasnya. Program ini juga bertujuan
memperkecil kesenjangan akses kesehatan serta meningkatkan kesadaran warga akan
pentingnya menjaga kondisi tubuh. Sementara itu, Asisten III
Sekretariat Daerah Papua Suzana Wanggai mengapresiasi antusiasme warga yang
ikut serta dalam donor darah. Ia mengingatkan bahwa setiap
tetes darah yang disumbangkan memiliki nilai besar untuk menyelamatkan nyawa
orang lain. Keberhasilan layanan ini, katanya, sangat bergantung pada kerja
sama antara pemerintah pusat, daerah, dan dukungan aktif masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Jun 2026, 21:32 WIT
71 Personel Kepolisian di Mimika Terima Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli 2026
Papuanewsonline.com, Mimika –
Sebanyak 71 personel dari Polres Mimika, Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda
Papua Tengah, dan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Mimika resmi mendapatkan
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi mulai 1 Juli 2026. Upacara laporan
kenaikan pangkat dilaksanakan di halaman Mapolres Mimika, Jalan Agimuga, Mile
32, Kuala Kencana, pada Selasa (30/6/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh
Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, serta dihadiri Komandan
Batalyon B Pelopor, pejabat utama, seluruh personel, dan keluarga anggota yang
menerima penghargaan kenaikan pangkat tersebut. Dari jumlah keseluruhan, terdiri
dari tiga perwira, 19 Ajun Inspektur Polisi, 13 Brigadir Kepala, dua Brigadir,
33 Brigadir Polisi, dan satu Bhayangkara yang naik ke jenjang jabatan lebih
tinggi. Dalam amanatnya, Kapolres
menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar tanda kehormatan, melainkan
bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, integritas, dan kinerja yang telah
ditunjukkan selama bertugas. Penetapan ini melalui proses
penilaian yang selektif, transparan, dan berkesinambungan sebagai bagian dari
pembinaan karier di lingkungan Polri. Ia berharap momentum ini menjadi
pendorong semangat untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Mengingat tantangan tugas yang
semakin beragam, seluruh personel diminta terus memperdalam pengetahuan,
mengedepankan pendekatan yang manusiawi, serta mengutamakan penyelesaian
masalah demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Jun 2026, 21:27 WIT
Sosialisasi Serah Terima PSU di Mimika, Pastikan Fasilitas Umum Terkelola Baik
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi Standar, Prosedur dan
Kriteria (SPK) serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan
di Hotel Horison Ultima Timika pada Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini dibuka
secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Herry
Onawame, mewakili Bupati. Herry menyatakan pertumbuhan
kawasan perumahan di Mimika berkembang pesat guna memenuhi kebutuhan hunian
warga. Namun pembangunan tidak hanya
cukup menyediakan bangunan tempat tinggal, melainkan wajib dilengkapi fasilitas
pendukung seperti jalan lingkungan, saluran air, penerangan, jaringan air
bersih, tempat sampah, hingga ruang terbuka hijau yang layak. Ia menyoroti masalah yang sering
muncul: fasilitas umum yang rusak tidak dapat diperbaiki pemerintah karena
asetnya belum diserahkan secara resmi oleh pengembang. “Pemerintah tidak bisa
mengalokasikan anggaran pemeliharaan jika status hukum aset belum jelas,
sehingga yang dirugikan adalah masyarakat penghuni,” tegasnya. Dalam sosialisasi ini disampaikan
tiga poin utama: kesesuaian standar teknis, kelengkapan prosedur administrasi,
serta kejelasan kriteria dan batas waktu penyerahan. Dinas terkait diminta proaktif
mendampingi pengembang agar proses berjalan lancar tanpa melanggar aturan yang
berlaku. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Jun 2026, 21:18 WIT
Dukungan Ekspor Ikan, John NR Gobai Tekankan Pengelolaan Harus Melibatkan Masyarakat Asli
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan dukungan penuh
terhadap peluncuran ekspor perdana ikan yang digelar di Pelabuhan Perikanan
Pomako, Kabupaten Mimika, pada Selasa (30/6/2026). Meskipun tidak dapat hadir
langsung karena sedang melaksanakan tugas kedewanan di Enarotali, Kabupaten
Paniai, ia menilai kegiatan ini sebagai langkah kemajuan bagi sektor perikanan
daerah. John menegaskan bahwa kekayaan
laut yang disebutnya sebagai “emas biru” harus dikelola secara langsung oleh
masyarakat asli Mimika. Menurutnya, sumber daya alam
tersebut bukan untuk dimanfaatkan pihak luar semata, melainkan harus menjadi
aset yang memberikan kesejahteraan nyata bagi warga setempat. Pandangan ini
juga menjadi kesimpulan hasil pertemuan DPR bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Mimika beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi kerja sama
pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah membuka akses pasar internasional
bagi hasil laut daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa
keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari volume ekspor, melainkan seberapa
besar manfaatnya dirasakan oleh nelayan dan warga pesisir di sekitar Pomako
serta wilayah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut,
John menyarankan agar disusun skema kerja sama yang jelas antara pelaku usaha
yang memenuhi syarat dengan kelompok nelayan asli Mimika. Pengaturan yang transparan akan
memastikan keterlibatan masyarakat berjalan konkret, berkelanjutan, dan tidak
hanya menjadi pengamat dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya
sendiri. Penulis: Jid
Editor: GF
30 Jun 2026, 21:11 WIT
SE Bupati Dilawan, Togel di Puncak Jaya Tambah Subur
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Aktivitas perjudian jenis togel di Kabupaten Puncak Jaya disebut masih terus berlangsung meskipun Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 300.1.4/1053/SET/2026 yang melarang seluruh bentuk perjudian di wilayah tersebut.Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, praktik perjudian tersebut masih dilakukan secara terbuka hingga Selasa (30/6/2026). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.Warga juga menyebut pengelola perjudian tersebut merupakan seorang bandar keturunan warga negara asing (WNA) yang telah lama menjalankan aktivitasnya di Puncak Jaya. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari aparat penegak hukum terkait status maupun penindakan terhadap pihak yang dimaksud.Belum adanya tindakan hukum membuat sebagian warga beranggapan bahwa pelaku seolah kebal terhadap proses penegakan hukum. Redaksi menegaskan bahwa anggapan tersebut merupakan persepsi masyarakat dan belum dapat dipastikan kebenarannya.Selain itu, berkembang pula dugaan di tengah masyarakat bahwa aktivitas togel masih dapat berjalan karena adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apabila terdapat bukti yang cukup.Sejumlah warga juga mengungkapkan bahwa aparat keamanan bersama unsur intelijen sebelumnya sempat melakukan upaya penertiban terhadap aktivitas perjudian tersebut. Namun, menurut keterangan warga, langkah tersebut tidak berlanjut sebagaimana yang diharapkan.Warga menduga penghentian penertiban dilakukan atas campur tangan oknum tertentu yang disebut memberikan dukungan terhadap aktivitas perjudian. Redaksi menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan masyarakat dan belum memperoleh konfirmasi maupun pembuktian dari pihak terkait.Maraknya aktivitas togel dinilai sebagian warga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga. Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya bersama aparat penegak hukum dapat menjalankan Surat Edaran Nomor: 300.1.4/1053/SET/2026 secara konsisten, profesional, dan transparan sehingga penegakan hukum berlaku sama bagi seluruh pihak.Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam informasi warga, termasuk aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Penulis: Hendrik Editor: GF
30 Jun 2026, 14:24 WIT
TPNPB Klaim Tanggung Jawab Penembakan 8 Aparat di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan terhadap delapan aparat militer Indonesia di Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, pada Sabtu (27/6/2026). Klaim tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Ke-II yang diterbitkan organisasi tersebut.Dalam siaran pers itu, Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyebut Mayor Aibon Kogoya bersama pasukannya terlibat dalam insiden tersebut. "Praka Batu Oktara tewas di Kampung Taosiga akibat luka tembak di bahu kanan. Tiga lainnya luka di Kampung Danggoa," tulis siaran pers.TPNPB juga merinci identitas tiga aparat yang disebut mengalami luka. Dalam keterangannya disebutkan Pratu Stefanus Milikor Mali mengalami luka di paha kiri, Pratu Bayu mengalami luka di bagian dada, dan Praka Burhan mengalami luka di paha kanan. Seluruh korban disebut berasal dari Satgas Rajawali IV/Yonif 744/SYB dan telah dievakuasi ke Timika.Selain mengklaim adanya korban dari pihak aparat, TPNPB juga menyebut terjadi operasi balasan setelah insiden penembakan. Dalam siaran pers tersebut, kelompok itu mengklaim aparat menggunakan helikopter, drone, bom, dan RPG dalam operasi di Distrik Agisiga."Rumah-rumah, pemukiman warga dan gereja-gereja terbakar," tulis siaran pers. TPNPB juga mengklaim warga di wilayah tersebut mengungsi ke Distrik Sugapa akibat situasi yang berkembang pascainsiden.Melalui siaran pers yang sama, Komando Nasional TPNPB mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan mandat investigasi terhadap situasi di Papua. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah menghentikan pemasangan ranjau di wilayah yang disebut sebagai daerah konflik.Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi dalam pemberitaan ini merupakan klaim yang disampaikan TPNPB melalui siaran pers dan belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun instansi terkait mengenai klaim tersebut. Apabila telah diperoleh tanggapan resmi, berita ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab.Penulis: Hendrik Editor: GF
29 Jun 2026, 21:47 WIT
TPNPB Klaim Dua Anak Ditembak Aparat Saat Bangun Gereja di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim dua orang pemuda berusia di bawah 18 tahun menjadi korban penembakan oleh aparat militer Indonesia di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada Senin (29/6/2026).Klaim tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Ke-III yang diterbitkan Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom. Dalam keterangannya, TPNPB menyebut kedua korban bernama Daud Hagismijau dan Kiko Hagismijau yang disebut mengalami luka tembak ketika berada di lokasi pembangunan gereja."Keduanya mengalami luka tembak di kaki dan paha belakang saat bersama warga sipil membangun Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Titigi," tulis siaran pers.Selain menyampaikan informasi mengenai korban, TPNPB juga mengklaim aparat keamanan menguasai jalur utama yang menghubungkan Kota Sugapa menuju Kampung Titigi hingga wilayah Puncak. Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa penghadangan dilakukan terhadap warga yang mengungsi dari Distrik Agisiga, Hitadipa, dan Sugapa selama periode 26 hingga 29 Juni 2026.TPNPB turut mengklaim operasi darat dan penggunaan drone dalam operasi keamanan berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas. Dalam keterangannya disebutkan gereja, rumah warga, serta fasilitas umum mengalami kerusakan dan kebakaran akibat operasi tersebut."Pengungsian besar-besaran terjadi di tiga distrik tersebut," tulis siaran pers.Melalui pernyataannya, TPNPB mengutuk insiden yang mereka klaim terjadi dan menyebut peristiwa tersebut sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan". Organisasi itu juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan investigasi terhadap situasi di Papua.Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi dalam pemberitaan ini berasal dari klaim yang disampaikan TPNPB melalui siaran pers dan belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait klaim tersebut. Apabila telah diperoleh tanggapan resmi dari pihak terkait, berita ini akan diperbarui sesuai dengan prinsip keberimbangan dan hak jawab.Penulis: Hendrik Editor: GF
29 Jun 2026, 21:36 WIT
Bekal Pulang Kampung: Warga Binaan Lapas Timika Dibekali Ilmu Hukum
Papuanewsonline.com, Mimika – Law Firm Golda bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika menggelar penyuluhan hukum bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan mereka kembali ke lingkungan masyarakat. Kegiatan tahap pertama tersebut berlangsung pada Jumat, 27 Juni 2026, di lantai II Lapas Kelas IIB Timika.Kegiatan dibuka oleh Kepala Lapas Timika, Hernowo. Penyuluhan menghadirkan Direktur Law Firm Golda, Hendra Jamlaay, S.H., sebagai pemateri bersama Kepala Bidang Advokasi Law Firm Golda, Lukman Chakim, S.H. Pendiri Law Firm Golda, Edoardus Rahawadan, turut mendampingi jalannya kegiatan, sementara doa pembuka dipimpin Kepala Urusan Umum Lapas, Frans Tangboboan.Sebanyak 76 tahanan dan narapidana mengikuti penyuluhan hukum tahap pertama tersebut. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai hak-hak warga binaan sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga selama menjalani pembinaan di dalam lapas. Sebagai bahan pembelajaran, setiap peserta juga menerima buku saku hukum.Kepala Lapas Timika, Hernowo, berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi warga binaan saat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. "Kegiatan ini bisa memberikan pemahaman hukum sekaligus merubah cara hidup kelak jika telah bebas dan kembali ke masyarakat," ujarnya.Hal senada disampaikan Pendiri Law Firm Golda, Edoardus Rahawadan. Menurutnya, program penyuluhan hukum bertujuan agar warga binaan memahami hak dan kewajiban mereka selama menjalani proses hukum maupun saat menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.Direktur Law Firm Golda, Hendra Jamlaay, mengatakan program tersebut tidak berhenti pada tahap pertama. "Tahap II direncanakan Juli 2026. Keterbatasan ruangan membuat kami bagi bertahap, tapi komitmennya semua warga binaan dapat akses," katanya.Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, sejumlah warga binaan menyampaikan keluhan mengenai dokumen eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Mereka mengaku belum menerima dokumen tersebut meski telah menunggu selama sekitar lima bulan.Menanggapi hal itu, pihak Lapas Timika menjelaskan telah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Timika untuk meminta tindak lanjut, namun hingga kini belum menerima konfirmasi. Menyikapi persoalan tersebut, Hendra Jamlaay meminta agar dilakukan evaluasi terhadap proses administrasi yang berkaitan dengan hak para terpidana. "Jangan tahan dokumen eksekusi lama-lama. Itu merampas hak terpidana," tegasnya.Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Kejaksaan Negeri Timika terkait keterlambatan penyerahan dokumen eksekusi putusan. Apabila telah diperoleh tanggapan resmi, berita ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.Penulis: Hendrik Editor: GF
29 Jun 2026, 21:21 WIT
"Kabupaten Lumpuh Total": Warga Nduga Ungkap Lampu Mati dan Birokrasi Macet
Papuanewsonline.com, Nduga – Seorang warga Kabupaten Nduga bernama Itan Kwijangge menyampaikan berbagai keluhan mengenai kondisi daerahnya melalui rekaman pesan suara yang dikirim kepada media Papuanewsonline.com. Dalam rekaman tersebut, ia menggambarkan situasi Kabupaten Nduga sebagai daerah yang mengalami berbagai persoalan, mulai dari layanan listrik hingga birokrasi pemerintahan.Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah kondisi penerangan dan pasokan listrik yang disebut belum stabil. Menurut Itan, lampu jalan di sejumlah wilayah sudah lama tidak berfungsi sehingga masyarakat harus menghadapi keterbatasan penerangan dalam waktu yang cukup lama."Kadang sampai 1 bulan, 2 bulan lampu tidak menyala sama sekali," ujar Itan dalam rekaman suara via WhatsApp ke media Papuanewsonline.com. Ia juga menyebut pasokan listrik hanya menyala secara bergilir pada pukul 18.00 hingga 24.00 WIT.Selain persoalan listrik, Itan menilai aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nduga belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengaku melihat sejumlah kantor pemerintahan dalam kondisi kurang terawat dan belum menunjukkan aktivitas pelayanan yang maksimal."Kantor sana... rumput naik. Macam kayak tidak ada orang, orang kasih tinggal rumah kosong," ungkap Itan. Ia juga mengaku sejak tahun 2017 belum melihat adanya perubahan yang signifikan di daerah tersebut.Dalam rekamannya, Itan turut menyoroti belum adanya kejelasan mengenai peserta tes PGWI dan K2 tahun 2024. Menurutnya, hingga kini belum ada informasi lanjutan, sementara di sejumlah kabupaten lain proses penempatan kerja sudah mulai berjalan. Ia juga menyebut pelantikan kepala desa di Kabupaten Nduga belum terlaksana.Dengan nada penuh kekecewaan, Itan menggambarkan kondisi daerahnya menggunakan perumpamaan. "Macam kayak orang kencing di pasir. Macam kayak angin masuk tapi asap keluarnya tidak ada," ujarnya. Ia menilai dana daerah tetap mengalir, namun hasil pembangunan belum dirasakan masyarakat.Itan juga meminta para pejabat daerah lebih sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. "Orang sekolah gelarnya luar biasa, sungguh mati. Tapi mana turun di lapangnya tidak ada perkembangan ini," kata Itan. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari jaringan komunikasi, listrik, hingga kondisi rumah yang belum memadai.Di akhir rekaman, Itan berharap keluhan yang disampaikannya dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. "Macam kayak saya rasa itu tidak ada orang tua tinggal kayak anak-anak saja di rumah begitu," katanya. Ia kemudian menutup pesannya dengan harapan agar pemerintah "sadar diri". "Kami yang tinggal di kabupaten juga itu macam kayak tidak ada orang sekolah begitu," tutupnya.Penulis: Hendrik Editor: GF
29 Jun 2026, 18:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
