Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
"Janji Habis, Bukti Nol": Warga Kecewa Kinerja Bupati Yoas Beon, Soroti Janji Kampanye
Papuanewsonline.com, Nduga – Seorang warga Kabupaten Nduga bernama Itan Kwijangge menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Bupati Yoas Beon. Kritik tersebut disampaikan melalui rekaman pesan suara yang beredar melalui aplikasi WhatsApp dan berisi sejumlah sorotan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.Dalam keterangannya, Itan menilai berbagai janji yang disampaikan saat masa kampanye belum terlihat realisasinya setelah kepala daerah menjabat. Ia mengaku telah memberikan kepercayaan pada saat Pilkada, namun hingga kini belum melihat perubahan yang dirasakan masyarakat."Janji-janji sampai dia pemasas sudah habis. Jadi percuma juga bupati sekarang ini," kata Itan, Minggu (28/6/2026). Ia menilai harapan masyarakat terhadap kepemimpinan saat ini belum terjawab melalui program maupun pembangunan yang nyata.Selain menyinggung realisasi janji kampanye, Itan juga menyoroti kondisi keamanan di wilayah Nduga. Menurutnya, situasi yang berkembang membuat sebagian masyarakat merasa khawatir saat beraktivitas sehingga pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah yang lebih nyata."TNI Polri ini mereka berkeliaran di hutan-hutan. Jadi masyarakat takut segala macam," ujarnya. Ia berpendapat kepala daerah seharusnya turut berperan dalam mengendalikan situasi agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan rasa aman.Keluhan lainnya berkaitan dengan fasilitas penerangan jalan yang disebut belum mendapat perhatian. Itan mengatakan lampu jalan yang tidak berfungsi telah menjadi keluhan masyarakat dan bahkan memunculkan rencana aksi penyampaian aspirasi di kawasan Pelan."Bapak ini lampu tidak bisa. Jadi bapak harus tanggung jawab lampu ini," kata Itan. Ia juga mengkritik arah kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya justru mengembalikan tanggung jawab penyelesaian persoalan kepada masyarakat."Bupati bilang kita perintah untuk bupati amankan ini. Bupati kembali suruh masyarakat. Masyarakat yang jalan," ujarnya. Di akhir rekaman, Itan berharap suaranya dapat diketahui publik secara luas. "Tolong berita sampaikan ke dunia supaya dia harus sadar dan dia harus tahu diri," katanya.Redaksi mencatat seluruh pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik yang disampaikan oleh warga. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Yoas Beon maupun Pemerintah Kabupaten Nduga terkait persoalan yang disampaikan. Asas praduga tidak bersalah, keberimbangan, dan hak jawab tetap dijunjung dalam pemberitaan ini. Redaksi juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada pemerintah daerah dan akan memperbarui berita apabila telah menerima keterangan resmi.Penulis: Hendrik Editor: GF
29 Jun 2026, 16:21 WIT
Rekomendasi Destinasi Wisata di Timika, Cocok untuk Liburan Panjang
Papuanewsonline.com, Mimika –
Menjelang masa liburan panjang, warga Timika dan sekitarnya kini memiliki
beragam pilihan tempat rekreasi yang keindahannya tak kalah menarik
dibandingkan daerah lain. Sebagai ibu kota Kabupaten Mimika, Timika memang
dikenal sebagai kawasan industri dan jasa dengan kehadiran PT Freeport
Indonesia, namun di balik itu tersimpan sejumlah daya tarik wisata alam,
sejarah, budaya, hingga edukasi yang sayang untuk dilewatkan. Bagi pencinta sejarah, Pantai
Keakwa menjadi destinasi wajib. Situs ini menyimpan jejak Perang Dunia II
dengan peninggalan seperti tank, pesawat tempur, meriam, dan mortar bekas
tentara Amerika dan Jepang yang masih terawat baik. Selain nilai sejarahnya,
pantai ini juga dikenal memiliki hasil laut yang melimpah. Sementara itu, Pantai Ipaya yang
merupakan gabungan kawasan Ipiri, Paripi, dan Yaraya menawarkan hamparan pasir
putih luas, serta kesempatan berkeliling laut atau memancing menggunakan perahu
sewaan. Untuk rekreasi keluarga, tersedia
sejumlah tempat seperti Waterboom SP 3 Park, Hokky Swimming Pool, dan Pemandian
Pelangi Kilo 8 yang dilengkapi wahana air, fasilitas istirahat, serta tempat
makan. Pilihan lain adalah Kali Kyura,
yang dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari kota, cocok untuk
bersantai di tengah suasana alami. Tak kalah istimewa, Taman
Nasional Lorentz yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia menjadi taman
nasional terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan flora, fauna, dan budaya
yang masih alami. Bagi yang ingin menikmati
pemandangan, Pantai Kampus Biru menawarkan air laut berwarna kebiruan dan ombak
tenang, sangat pas untuk menyaksikan matahari terbenam. Sementara itu, kawasan
Tambang Grasberg dan Kuala Kencana juga menjadi daya tarik tersendiri. Perlu diketahui, kedua lokasi ini
dikelola secara ketat oleh PT Freeport Indonesia, sehingga kunjungan hanya
dapat dilakukan dengan izin resmi dan pemeriksaan keamanan yang berlaku. Dengan beragam pilihan ini,
liburan panjang di Timika tidak perlu pergi jauh. Setiap tempat memiliki
keunikan tersendiri, mulai dari pesona alam, nilai sejarah, hingga pemandangan
yang menenangkan. Pastikan untuk mematuhi aturan
dan persyaratan kunjungan di setiap lokasi agar perjalanan tetap aman, nyaman,
dan menyenangkan bagi seluruh keluarga. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:27 WIT
BPS Mimika Catat Tingkat Pengangguran Terbuka Naik Menjadi 6,75 Persen
Papuanewsonline.com, Mimika –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika merilis data Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) per Agustus 2025 sebesar 6,75 persen. Angka ini mengalami
kenaikan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan periode yang sama pada tahun
2024. Data tersebut bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional yang
dilaksanakan pada Agustus hingga awal September 2025. Kepala BPS Mimika, Dian
Sudarmanto, menjelaskan persentase tersebut dihitung terhadap jumlah angkatan
kerja, bukan total penduduk. Periode itu tercatat ada sekitar
155 ribu orang masuk kategori angkatan kerja, dengan jumlah pengangguran
mencapai 10.470 jiwa. Angkatan kerja mencakup warga
usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, tidak
termasuk yang masih sekolah atau tidak aktif mencari kerja. Selain itu, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja turun 0,43 persen poin. TPAK laki-laki tercatat 84,56 persen,
jauh lebih tinggi dibanding perempuan di angka 47,77 persen. Sektor usaha didominasi jasa
sebesar 48 persen, diikuti industri 26,6 persen dan pertanian 25,3 persen,
dengan lebih dari separuh pekerja bergerak di sektor informal. Dian juga menjelaskan perbedaan
data dengan catatan komunitas pencari kerja yang mencapai 14 ribu orang. Menurutnya, konsep penghitungan
berbeda: BPS menggolongkan usaha sendiri, bertani, atau berdagang sebagai
pekerjaan, sedangkan data komunitas lebih berfokus pada pencari kerja formal
saja. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:23 WIT
Ketua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan Evaluasi Kinerja Mantan Kapolres dan Sampaikan Harapan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, menyampaikan penilaian kinerja dan
harapan untuk kepemimpinan Polres Mimika. Pernyataan itu dirilis pada Sabtu, 27
Juni 2026. Penilaian Awal terhadap Penegakan
Hukum Menurut Edoardus, Kapolres Mimika
periode sebelumnya "tidak memberikan dampak positif yang nyata bagi
penegakan hukum di Kabupaten Mimika". Ia menilai situasi hukum di daerah
belum berjalan optimal. Dugaan Intervensi dalam Proses
Hukum Edoardus menduga "terdapat
intervensi atau perlindungan dari pihak yang berkuasa yang membuat proses hukum
tidak berjalan adil". Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi
dari Pemuda Kei Mimika. Sorotan Kasus Jembatan Waa
Banti Ia mencontohkan kasus pembangunan
Jembatan Waa Banti. "Jembatan Waa Banti, yang diduga memiliki dukungan
pihak tertentu namun penyelesaiannya tidak jelas dan seolah hilang di tangan
kepemimpinan beliau," ujar Edoardus. Sorotan Perjudian Jenis
Togel Edoardus juga menyoroti persoalan
sosial. "Permasalahan seperti perjudian jenis togel terlihat menjamur dan
tidak tertangani secara tegas selama masa jabatannya," katanya. Ia menilai
hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan. Dinilai Hanya Pelengkap
Struktur Lebih lanjut, Edoardus menilai
keberadaan mantan Kapolres "lebih bersifat administratif semata".
"Beliau ibarat hanya melengkapi struktur organisasi kepolisian, tanpa
menampakkan ketegasan, inisiatif, maupun hasil kerja yang dirasakan warga
Mimika," jelasnya. Harapan untuk Kapolres Baru Untuk pimpinan baru, Edoardus
berharap Kapolres Mimika dapat bekerja sungguh-sungguh, melayani masyarakat,
serta memprioritaskan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan umum. Poin Desakan Pemuda Kei Edoardus mendesak dua hal.
Pertama, "mengaktifkan kembali fungsi Reskrim, Satuan Tipikor, dan Satuan
PPA secara optimal". Kedua, "membuktikan semangat Polri Presisi bukan
slogan kosong, melainkan terwujud dalam tindakan nyata, penindakan tegas, dan
transparansi". Redaksi dan Hak Jawab Edoardus Rahawadan, Ketua Pemuda Kei Mimika.
Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi dan hak jawab kepada Kapolres Mimika
periode sebelumnya dan Kapolres Mimika yang baru. Hingga berita diturunkan
belum ada keterangan resmi. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:19 WIT
TPNPB Klaim Serangan Drone, Bom dan RPG Terjadi di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Mimika –
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengeluarkan Siaran Pers pada Sabtu, 27
Juni 2026. Melalui Juru Bicara Sebby Sambom, TPNPB mengklaim terjadi operasi
militer dan serangan di Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah,
pada Jumat 26 Juni 2026. Klaim Serangan Drone dan Bom Menurut rilis, aparat militer
Indonesia melakukan operasi udara menggunakan drone di Distrik Agisiga sejak
pukul 09.00 WIT hingga malam. TPNPB mengklaim serangan bom terjadi di Kampung
Unggau, Uyamuligo, dan Dibuga sekitar pukul 16.00-18.00. "Akibatnya warga
sipil mengungsi sejak sore hingga malam hari," tulis rilis. TPNPB menyebut
ledakan menghancurkan pemukiman warga. Klaim Serangan Susulan dan
RPG TPNPB juga mengklaim ada
"serangan susulan di Kampung Tausiga sekitar jam 21.42" yang merusak
pemukiman. Di Kampung Soali dan Danggoa, TPNPB mengklaim aparat melakukan
serangan RPG sejak pukul 17.00 hingga 18.25. Rilis menyebut ledakan terdengar
hingga pusat Kota Sugapa. Klaim Operasi di Hitadipa dan
Desakan TPNPB TPNPB mengklaim "di Distrik
Hitadipa sekitar pukul 15.00 aparat melakukan operasi udara dan darat hingga
warga ketakutan". Dalam rilis, TPNPB mendesak aparat menghentikan operasi
militer dan serangan bom drone di Intan Jaya, serta mendesak Pemerintah
menghentikan penangkapan warga sipil. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 16:14 WIT
TPNPB Klaim Gereja Santo Paulus Nabuni di Intan Jaya Diduduki Militer Sejak 26 Juni
Papuanewsonline.com, Intan Jaya –
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM mengeluarkan Siaran Pers Ke II pada
Sabtu, 27 Juni 2026 yang ditandatangani Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom. Dalam
rilis tersebut, TPNPB membuat sejumlah klaim terkait operasi militer di Distrik
Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Klaim Pendudukan Gereja Sejak 26
Juni Pukul 23.00 WIT Menurut rilis TPNPB, pihaknya
menerima laporan dari PIS TPNPB Kota Sugapa. "Aparat militer Indonesia
telah mengambil alih Gereja Santo Paulus Nabuni Mbamogo sejak hari Jumat, 26
Juni 2026 sekitar jam 23.00 hingga siang ini," tulis rilis tersebut.
Redaksi mencatat ini merupakan klaim sepihak TPNPB. Klaim Operasi Militer Picu
Pengungsian Warga TPNPB mengklaim operasi militer
Indonesia di kampung-kampung Distrik Agisiga sejak malam 26 Juni mengakibatkan
warga sipil mengungsi. "Warga sipil mengungsi ke hutan-hutan dan pusat
Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mencari perlindungan," demikian
isi rilis. Klaim Penggunaan Drone,
Helikopter dan Tembakan Terus Menerus Dalam laporan lebih lanjut, TPNPB
mengklaim sejak malam 26/6 aparat melakukan "serangan bom menggunakan
drone dan helikopter militer terus melakukan operasi dari pusat Kota Sugapa ke
seluruh wilayah Intan Jaya sementara operasi darat juga terjadi dan bunyi
tembakan sejak kemarin hingga siang ini masih terus terjadi." Klaim Korban Sipil Sejak 17 Mei
2026 TPNPB mengklaim sejak 17 Mei 2026
banyak warga sipil mengungsi dari Kampung Mbamogo, Soali, Danggoa dan sekitar
Distrik Agisiga. Sebabnya, kata rilis, "serangan drone militer Indonesia
terhadap Gereja Katolik Santo Paulus Nabuni Mbamogo yang mengakibatkan empat
warga sipil korban setelah keluar dari ibadah pada hari Minggu." TPNPB
menyebut jumlah korban lain belum diketahui karena wilayah "masih di
kuasai oleh aparat militer Indonesia." Klaim Rumah Warga Dibakar &
Fasilitas Sipil Dijadikan Pos Rilis TPNPB mendesak Presiden
Prabowo Subianto "agar segera mengeluarkan seluruh aparat militer
Indonesia yang sedang menduduki pemukiman warga sipil lalu jadikan rumah-rumah
warga, sekolah dan gereja-gereja sebagai pos militer agar segera dihentikan dan
kembalikan fasilitas sipil ke rana sipil." Desakan ke Menhan, Panglima TNI
dan PBB TPNPB juga "menegaskan
kepada Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subyanto
dan jajarannya agar hentikan penggunaan drone, helikopter dan senjata
berat". Serta mendesak PBB "agar segera mengirimkan tim ke Papua dalam
menyelidiki kejahatan perang... dan segera memberikan mandat kepada Dewan
Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB untuk turun ke Papua." Upaya Konfirmasi: TNI, Polri dan
Pemda Intan Jaya Belum Berkomentar Sesuai Pasal 3 Kode Etik
Jurnalistik, redaksi telah berupaya meminta keterangan resmi kepada TNI, Polri,
dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait klaim pendudukan gereja, pembakaran
rumah, jumlah pengungsi, dan penggunaan drone. Hingga berita ini diturunkan,
belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak
jawab 1x24 jam. Catatan Redaksi: Asas
Keberimbangan dan Praduga Tak Bersalah Redaksi menegaskan seluruh isi
poin 1-6 adalah klaim, pengakuan, dan desakan dari Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB-OPM melalui Jubir Sebby Sambom, tertanggal 27 Juni 2026. Kebenaran
peristiwa tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak yang disebut dalam rilis. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 15:06 WIT
Hukum Masuk Tembok: Law Firma Golda Ajak Warga Binaan Lapas Timika Kenal Hak & Kewajiban
Papuanewsonline.com, Mimika – Untuk sehari, ruang di Lapas Kelas IIB
Timika berubah jadi ruang kelas. Law Firma Golda datang membawa materi hukum
dasar untuk puluhan warga binaan. Tujuannya satu, agar bekal itu dipakai saat
mereka kembali ke masyarakat. Isi & Peserta Penyuluhan fokus pada hak dan
kewajiban hukum. Kegiatan diikuti puluhan warga binaan dan didampingi petugas
pembina Lapas. Law Firma Golda menyebut ini bagian dari komitmen mendukung
akses keadilan di Mimika. Suara Pendiri Pendiri Law Firma Golda, Edoardus
Rahawadan, mengapresiasi Lapas Timika. "Kami sangat mengapresiasi langkah
Lapas Kelas IIB Timika yang membuka ruang bagi kami untuk berbagi pengetahuan
hukum," kata Edoardus dalam sambutannya. Makna Kegiatan Edoardus menyebut kerja sama ini
positif karena pembinaan tidak berhenti di pengawasan. "Ini luar biasa,
karena pembinaan juga memberikan bekal pemahaman hukum agar warga binaan
menyadari haknya dan memahami batasan kewajibannya," ujarnya. Harapan ke Warga Binaan Ia berharap materi ini jadi bekal
setelah bebas. "Semoga penyuluhan ini dapat menjadi bekal berharga,
mencegah terulangnya perbuatan yang melanggar hukum, serta membangun pola pikir
yang lebih bertanggung jawab," kata Edoardus. Harapan ke Lapas Untuk Lapas, Edoardus mendorong
program ini jadi kegiatan rutin. "Semoga kerja sama ini dapat terus
berlanjut dan ditingkatkan, sehingga program pembinaan hukum mendukung
keberhasilan tujuan pemasyarakatan," jelasnya. Pesan ke Publik Edoardus juga menyorot akses
hukum yang setara. "Kegiatan ini contoh bahwa layanan hukum tidak hanya
untuk pihak tertentu, tetapi juga menjangkau semua lapisan, sebagai wujud
keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum," katanya. Kegiatan berlangsung lancar.
Redaksi telah menerima dokumentasi dari penyelenggara. Hingga berita ini
diturunkan, pihak Lapas Kelas IIB Timika menyatakan kegiatan berjalan sesuai
rencana. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 14:58 WIT
TPNPB Klaim Kantongi Senjata SS2 Milik Aparat di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya
– TPNPB Kodap XXV Yambi mengklaim telah menguasai satu pucuk senjata jenis SS2
di wilayah Puncak Jaya. Klaim itu disampaikan Juru Bicara KOMNAS TPNPB, Sebby
Sambom, dalam siaran pers ke-III, Sabtu 27 Juni 2026. Menurut siaran pers, senjata
tersebut disebut milik aparat keamanan Indonesia dari Pos Tigineri yang hilang
di sungai pada 2023. TPNPB menyebut senjata ditemukan pada 27 Juni 2026 dan
saat ini berada di Markas Kodap XXV Yambi. Dalam rilis, TPNPB menyebut nama
Brigjen Tengamati Enumbi, Mayor Mayu Telenggen, dan Mayor Lerimayu Enumbi
sebagai pimpinan di Kodap XXV Yambi. Redaksi mencatat nama tersebut sebagaimana
termuat dalam dokumen rilis. Hingga berita ini diturunkan,
redaksi belum dapat memverifikasi secara independen kebenaran klaim, kondisi,
maupun keberadaan senjata yang dimaksud. Tidak ada bukti visual, nomor seri,
atau keterangan pihak ketiga independen yang diterima. Redaksi telah berupaya meminta
konfirmasi kepada Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, dan Kogabwilhan III
terkait kebenaran klaim kehilangan senjata tahun 2023 dan temuan yang diklaim
pada 27 Juni 2026. Hingga berita naik belum ada keterangan resmi. Kepemilikan, penguasaan, dan
penggunaan senjata api di Indonesia diatur oleh undang-undang yang berlaku.
Redaksi tidak memuat detail teknis, lokasi pasti, atau informasi taktis terkait
senjata demi keamanan publik. Sesuai Kode Etik Jurnalistik,
berita ini tidak memuat ajakan, seruan, narasi pembenaran kekerasan, atau
propaganda. Tujuannya hanya mencatat adanya siaran pers sebagai perkembangan
informasi. Berita ini hanya memuat klaim
sepihak dari pihak TPNPB. Redaksi akan melakukan pemutakhiran jika telah ada
keterangan resmi dari TNI-Polri atau pihak berwenang lainnya. Penulis: Hendrik
Editor: GF
28 Jun 2026, 14:39 WIT
Yayasan Amungsa Cares Papua Jalani Visitasi Akreditasi Lembaga Sosial
Papuanewsonline.com, Mimika –
Yayasan Amungsa Cares Papua yang beralamat di Jalan Pasar Damai, Timika,
menjalani proses visitasi akreditasi sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
pada Sabtu (27/6/2026). Penilaian dilakukan oleh tim asesor dari Balai Besar
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura bersama
perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Proses ini meliputi pengecekan
kelengkapan dokumen, pengamatan langsung terhadap sarana dan prasarana, serta
wawancara dengan pengurus dan pelaksana program. Tim menilai berbagai aspek mulai
dari tata kelola, administrasi, mutu layanan, kemampuan sumber daya manusia,
hingga manfaat yang dirasakan masyarakat, sesuai standar yang ditetapkan
Kementerian Sosial. Direktur Yayasan Amungsa Cares
Papua, Enny Kenangalem, menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan akreditasi bukan
sekadar syarat administratif, melainkan kesempatan untuk memperbaiki kinerja
dan memastikan layanan berjalan secara profesional, transparan, dan bertanggung
jawab. “Setiap masukan menjadi bekal
kami agar lebih baik lagi,” ujarnya. Selama ini yayasan secara
konsisten melaksanakan program di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan,
dan pendampingan sosial guna meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan proses ini, lembaga
berkomitmen menjaga standar tinggi agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata
dan berkelanjutan. Penulis: Jid
Editor: GF
28 Jun 2026, 10:53 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
