Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kapolda Lampung Pimpin Monitoring Operasi Tuhuk Krakatau 2025 di Ajang WSL Krui Pro 2025
Papuanewsonline.com, Pesisir Barat – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika laksanakan monitoring pelaksanaan Operasi Tuhuk Krakatau 2025 dalam rangka pengamanan event internasional World Surfing League (WSL) Krui Pro 2025 di Pantai Nyimbor, Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat. Kamis(12/6/25)Turut hadir dalam rombongan Brigjen Tni Rikas Hidayatullah Danrem 043/Gatam Lampung, Dansat Brimob Polda Lampung, dan Kasi Ops Korem 043/Gatam.Rombongan melakukan pemantauan di pusat kendali operasi Command Center untuk melihat kesiapan pengamanan, koordinasi antar satuan, serta kelancaran komunikasi dilapangan.Selanjutnya turun langsung ke lokasi pertandingan Kapolda Lampung beserta rombongan meninjau langsung pelaksanaan lomba kategori QS 6000 Mens, QS 6000 Womens dan Wild Card sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan atlet, official, maupun penonton.Dalam keterangannya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan, "Operasi Tuhuk Krakatau 2025 ini kami kolaborasi dengan Brigjen TNI Rikas selaku Danrem Lampung untuk memastikan keamanan dan kelancaran WSL Krui Pro 2025 sebagai event bertaraf internasional, hari ini kami turun langsung melihat pelaksanaan operasi ini mulai dari posko hingga pengamanan di lapangan”."Event ini tidak hanya menjadi kebanggaan Lampung, tetapi juga momentum untuk memajukan pariwisata, kami apresiasi antusiasme masyarakat dan atlet mancanegara serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama kegiatan berlangsung," tambah Kapolda.Monitoring ini menunjukkan keseriusan Polda Lampung dalam menjamin suksesnya WSL Krui Pro 2025, sekaligus memperkuat sinergi TNI-Polri untuk mendukung pembangunan pariwisata Lampung. PNO-12
13 Jun 2025, 17:27 WIT
Polda Maluku Tangkap Empat Pelaku Narkoba
Papuanewsonline.com, Ambon - Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku kembali berhasil menangkap empat terduga pelaku narkoba di Kota Ambon. Mereka berinisial J.L.L (21), warga Gudang Arang, L.A.P (20), warga Benteng, S.A.T (45), warga Uritetu, dan S.L (26), warga Wainitu.Keempat pelaku narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini diamankan di lokasi dan waktu berbeda di kota Ambon sejak tanggal 9 - 11 Juni 2025.Tersangka J.L.L dan A.P diringkus di depan kantor Perhubungan Darat Air Salobar, Jalan Dr.Malaiholo pada tanggal 9 Juni sekira pukul 21.00 WIT. Mereka ditangkap dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 10,67 gram. Keduanya telah disangkakan menggunakan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Untuk Tersangka S.A.T, diamankan bersama barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,16 gram. Ia diciduk di sekitar Kampus UKIM Ambon, Talake, pada 10 Juni sekitar pukul 00.10 WIT. Tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Di tempat lainnya pada 11 Juni sekitar pukul 14.00 WIT, tim pemberantasan narkoba dari Polda Maluku kembali meringkus S.L. Ia diamankan bersama baran bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,93 gram. Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla S.I.K., M.H mengungkapkan, keempat tersangka kini telah diamankan di rumah tahanan Polda Maluku."Mereka saat ini sudah diamankan di rutan Polda Maluku. Sementara berkas perkara mereka sementara dirampungkan untuk dilimpahkan ke JPU," jelasnya.Penangkapan terhadap keempat tersangka dilakukan setelah tim opsnal Ditresnarkoba merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku. Selain itu, tim juga mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar kampus UKIM Ambon."Sampai saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap adanya tersangka lainnya," pungkasnya. PNO-12
13 Jun 2025, 15:55 WIT
Buka Rakernis Korlantas 2025, Kapolri Dorong Transformasi Digital dan Penegakan Lalu Lintas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., secara langsung membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri yang digelar pada Kamis (12/6). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas, digitalisasi sistem, serta komitmen kuat dalam menjaga keselamatan di jalan raya."Berbagai perbaikan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi operasional pelaksanaan operasi seperti Operasi Ketupat kemarin, maupun pelayanan rutin berbasis digital. Hal ini untuk memastikan kehadiran Polantas benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Kapolri.Dalam Rakernis kali ini, Kapolri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian yang dinilai berkontribusi signifikan dalam mendukung program-program lalu lintas nasional."Digitalisasi akan diperkuat sehingga pelayanan menjadi semakin mudah. Evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki akan terus dilakukan demi pelayanan publik yang lebih baik," lanjutnya.Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa fokus utama Rakernis tahun ini adalah transformasi digital dan pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.“Pencanangan ini adalah momentum penting agar masyarakat lebih sadar akan keselamatan berkendara. Berdasarkan data tahun 2024, sebanyak 26.839 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Ini adalah keprihatinan kita bersama,” ungkap Irjen Agus.Ia menambahkan, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama dan mencerminkan budaya serta ketertiban bangsa. Oleh karena itu, Polantas terus berinovasi melalui penerapan berbagai sistem digital seperti ETLE, EBPKP, ESDC, dan lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan efektivitas rekayasa lalu lintas.Terkait masalah overdimensi dan overload (ODOL), Irjen Agus menjelaskan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif tetap menjadi prioritas, sebelum penindakan hukum dilakukan.“Fenomena ODOL ini sudah berlangsung lama. Tahun ini, penegakan aturan akan lebih serius, namun tetap mendahulukan edukasi. Dari 32.000 kendaraan yang terdata, 7.000 di antaranya terindikasi overdimensi dan sekitar 17.000 kendaraan mengalami overload,” ujarnya.Ia juga menyebutkan beberapa wilayah yang menjadi perhatian terkait pelanggaran ODOL, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan."Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari kementerian, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sangat kami harapkan demi menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya. PNO-12
13 Jun 2025, 15:40 WIT
Kompolnas Umumkan Nominator Kompolnas Award 2025, Penilaian Libatkan Publik Secara Aktif
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi mengumumkan daftar nominator Kompolnas Award 2025 dalam sesi doorstop yang digelar di Gedung Kompolnas, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025). Penghargaan tahunan ini kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja Polri yang dinilai unggul dalam pelayanan, penegakan hukum, serta pengelolaan organisasi secara transparan dan akuntabel.Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, SSA., menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga refleksi terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Kompolnas Award bukan hanya soal kompetisi, tetapi refleksi kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.Arief juga memperkenalkan susunan tim penyelenggara dan dewan juri, yang terdiri dari unsur Kompolnas, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari lembaga profesional dan pengawasan internal-eksternal Polri.Ketua Penyelenggara Kompolnas Award 2025, Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H., menjelaskan bahwa ajang ini telah berlangsung sejak 2022 dan tahun ini memasuki edisi keempat. Penilaian difokuskan pada satuan kerja (Satker), bukan individu personel Polri.Tahapan penilaian terbagi menjadi tiga:1. *Penilaian Kuantitatif*, yang mengacu pada data indeks dari Kompolnas dan Mabes Polri.2. *Penilaian Langsung*, yang dilakukan terhadap nominator melalui observasi dan pengumpulan masukan masyarakat.3. *Keputusan Dewan Juri*, berdasarkan hasil kuantitatif, pengamatan langsung, dan angket 360 derajat.“Kami menilai Satker, bukan orang per orang. Tujuannya adalah keadilan dan kesetaraan dalam penilaian,” jelas Yusuf.Ketua Dewan Juri, Ida Oetari Powrnamasari, S.AP., M.A., menyampaikan bahwa nominator ditetapkan setelah melalui rapat evaluasi bersama seluruh dewan juri. Penilaian didasarkan pada performa pelayanan publik, penanganan pengaduan masyarakat, kualitas penyidikan, serta kepemimpinan dan hubungan dengan masyarakat.“Kami mengajak masyarakat ikut menentukan siapa yang layak menerima penghargaan ini,” kata Ida, seraya menyebut tautan penilaian publik akan segera dibuka.Berikut daftar lengkap nominator Kompolnas Award 2025:*1. Kategori Polda***Polda Tipe A** Polda Jawa Barat* Polda Jawa Timur* Polda Sulawesi Selatan* Polda Metro Jaya* Polda Sumatera Utara*Polda Tipe B** Polda Kalimantan Selatan* Polda Nusa Tenggara Barat* Polda Bangka Belitung* Polda Jambi* Polda Sulawesi Barat*2.Kategori Polres**Polres Tipe A** Polres Pekalongan Kota* Polres Malang* Polrestabes Surabaya* Polresta Sidoarjo* Polres Aceh Utara*Polres Tipe B** Polresta Mataram (NTB)* Polres Kerinci (Jambi)* Polres Sikka (NTT)* Polres Tanah Laut (Kalsel)* Polres Dompu (NTB)*3. Kategori Polsek**Polsek Tipe A – Harkamtibmas** Polsek Tegal Timur* Polsek Seririt* Polsek Bobotsari* Polsek Malalayang* Polsek Singkil*Polsek Tipe A – Gakkum (Penegakan Hukum)** Polsek Pesanggrahan (Jakarta)* Polsek Makassar* Polsek Sewon (Jawa Tengah)* Polsek Pasar Kemis (Tangerang)* Polsek Medan Kota*Polsek Tipe B – Harkamtibmas** Polsek Laonti* Polsek Air Hitam* Polsek Kaliusu* Polsek Merang* Polsek Sungai Loban*Polsek Tipe B – Gakkum** Polsek Ranometo* Polsek Padang Jaya* Polsek Batu Ampar* Polsek Bintan Timur* Polsek Lubuk Buaya*4. Kategori Satker Mabes Polri**Kategori Operasional** Korpolairud Baharkam Polri* Ditipidsus Bareskrim Polri* Korlantas Polri* Korbinmas Baharkam Polri* Rumkit Bhayangkara*Kategori Pembinaan** SSDM Polri* Puskeu* Pusdokkes* Divkum* Divhumas PolriSeluruh nominator akan menjalani penilaian lanjutan melalui pengumpulan data lapangan serta partisipasi masyarakat secara daring. Kompolnas menyediakan platform khusus agar publik bisa turut menilai pelayanan dan kepemimpinan dari masing-masing Satker yang masuk dalam daftar. PNO-12
13 Jun 2025, 15:07 WIT
Polres Bursel Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penyediaan Obat
Papuanewsonline.com, Bursel - Penyidik Satuan Reskrim Polres Buru Selatan (Bursel) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan obat untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Bursel Tahun 2022.Penyediaan obat tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 sebesar Rp 4.578.582.137. Berdasarkan perhitungan BPK RI, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.594.422.460,15.Ketiga tersangka dalam kasus itu yakni berinisial HP (42), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); I (35), sebagai Pelaksana Pekerjaan; RKP (42), selaku Direktur PT. Maju Makmur Putra sebagai penyedia barang.Kapolres Bursel AKBP. Andi Paringotan Lorena, S.I.K., M.H, mengungkapkan, motif yang dilakukan ketiga tersangka yaitu menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri/orang lain, dan merugikan keuangan negara. Modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu menetapkan metode pemilihan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), menetapkan HPS dengan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (mark-up), melakukan pemilihan penyedia sendiri tanpa melibatkan pejabat pengadaan sesuai kewenangan, melakukan permintaan pembayaran barang sebelum barang diterima, melakukan pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima, dan tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik (kekurangan volme pekerjaan).Perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berawal pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Bursel mengalokasikan dana sebesar Rp 4.578.582.137. Dana ini bersumber dari DAK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.02.2.14.0.03.000, tanggal 2 Februari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor DPPA/B.1/1.02.2.14.0.00.03. 0000 /001/2022, tanggal 8 November 2022 untuk pekerjaan Penyediaan Obat untuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan. Sejak awal Mei 2022 Kepala Dinas Kesehatan, Wa Jeni, selaku Pengguna Anggaran menunjuk tersangka HP selaku PPK untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. HP kemudian merencanakan proses pengadaan dengan mekanisme PL. Proses ini tidak sesuai ketentuan. Ia kemudian menyusun HPS dengan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (mark-up). Selanjutnya, HP melakukan perikatan dengan RKP selaku penyedia barang berdasarkan kontrak Surat Perjanjian Nomor:01/KONTRAK/PL.OBAT/PPK/DINKES.PP&KB-BS/VI/2022, tanggal 03 Juni 2022 dengan nilai kontrak Rp 4.576.380.300.Setelah itu, tersangka berinisial I selaku pelaksana pekerjaan yang sejak awal bekerja sama dengan HP dalam proses pengadaan tersebut kemudian melaksanakan pekerjaan selama 90 hari kaleder sejak 3 Juni - 3 September 2022. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, I baru mengirimkan barang pada Agustus 2022, September 2022, Desember 2022 serta Januari dan Maret 2023. Sedangkan pada 25 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang dan serah terima pekerjaan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang dinyatakan lengkap. Kapolres mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap invoice pembelian barang, terdapat beberapa item obat dan volume barang tidak dibelanjakan oleh saudara I. Bahkan, harga barang yang dibelanjakan tidak sesuai HET, namun dibuatkan invoice (palsu) dari PT. Maju Makmur Putra yang disesuaikan dengan harga barang pada nilai kontrak."BPK-RI dalam melakukan audit (atas permintaan penyidik) menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.594.422.460,15 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah, lima belas sen)," ungkapnya.Ketiga tersangka dikenakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang TPK dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun pernjara dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000; Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang TPK dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun pernjara dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000."Ketiga tersangka telah ditangkap dan ditahan di rumah tahanan Polres Buru Selatan. Saat ini tim penyidik tengah merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan, dan melakukan pengembangan penyidikan terhadap pihak-pihak terkait lainnya," pungkasnya. PNO-12
13 Jun 2025, 14:48 WIT
Kapolda Maluku Terima Audiensi Kepala PSDKP Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menerima audiensi dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Johanis J. Medea, bersama jajaran.Audiensi yang dilaksanakan di ruang tamu Kapolda Maluku, Kamis (12/6/2025), ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus forum pertukaran informasi strategis untuk memperkuat sinergitas antara PSDKP dan Polda Maluku dalam upaya pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Maluku dan sekitarnya.Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Irwasda, dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku. Sementara yang hadir mendampingi Kepala Stasiun PSDKP Ambon yaitu Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Kerja Pengawasan Kelautan, dan Ketua Tim Kerja Operasi Armada.Kepala PSDKP Ambon mengungkapkan, pengawasan kelautan dan perikanan dibagi ke dalam dua sektor utama, yakni pengawasan perikanan dan pengawasan kelautan. Pengawasan mencakup wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Ia juga menjelaskan bahwa Ditjen PSDKP terus membangun koordinasi erat dengan TNI AL, Bakamla, serta Direktorat Polairud dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.“Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda dan jajaran atas waktu dan kesempatannya. Dalam pelaksanaan tugas, kami mengedepankan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor," ungkapnya. PSDKP sendiri, lanjut dia, memiliki dua UPT di wilayah Maluku, yakni di Kota Ambon dan Kota Tual. "Saat ini kami tengah mengidentifikasi indikasi pelanggaran yang merusak ekosistem laut di beberapa wilayah,” tambahnya.Kapolda Maluku menyambut baik kunjungan dari jajaran PSDKP Ambon. Ia menegaskan, Polda Maluku selalu terbuka untuk kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut.“Wilayah laut Indonesia, khususnya Maluku, memiliki kekayaan yang luar biasa, namun juga rentan terhadap ancaman seperti illegal fishing, pelanggaran batas wilayah, dan eksploitasi sumber daya laut secara tidak bertanggung jawab," katanya. Polda Maluku, lanjut Kapolda, berkomitmen untuk penuh mendukung pelaksanaan tugas PSDKP. "Kami mendukung tugas PSDKP melalui patroli bersama, pertukaran data dan informasi intelijen, serta penindakan hukum secara tegas dan terukur,” tegasnya.Dalam pertemuan tersebut, juga turut dibahas berbagai isu aktual yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan di wilayah Maluku. Termasuk tantangan penegakan hukum, serta potensi besar sumber daya laut yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan.Diharapkan, melalui kunjungan ini, koordinasi antara PSDKP dan Polda Maluku semakin solid, guna mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal, berbasis perlindungan ekosistem, serta berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir. PNO-12
13 Jun 2025, 14:30 WIT
Bapenda Mimika Gelar Road Show Sambangi Kampung: Permudah Akses Layanan Pajak
Papuanewsonline. Com, Mimika
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menggelar "Road Show
Bapenda Sambangi Kampung/Kelurahan" sebagai bagian dari sosialisasi pajak
dan layanan pembayaran pajak daerah. Kepala Bidang PBB DAN BPHTB Bapenda kabupaten Mimika, Henrikus Setit mengatakan bahwa Kegiatan ini melibatkan Duta
Pajak Daerah Tahun 2025 dan berlangsung selama sepekan. " Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan layanan perpajakan
kepada masyarakat, memberikan kemudahan
akses pembayaran pajak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
kewajiban perpajakan," ujar Henrikus Setit, Jumat (13/6/2024). Kata Dia, Road show ini akan menyambangi
empat kelurahan di Kabupaten Mimika dengan jadwal sebagai berikut: - Jumat, 13 Juni 2025: Kelurahan Sempan - Senin, 16 Juni 2025: Kelurahan
Kamoro Jaya - Selasa, 17 Juni 2025: Kelurahan
Wonsari Jaya - Rabu, 18 Juni 2025: Kelurahan
Karang Senang " Jadi selama road show dilakukan, Bapenda Mimika
menyediakan berbagai layanan perpajakan, termasuk pembayaran PBB-P2, mutasi
SPPT PBB-P2, pendaftaran objek PBB-P2, pemutakhiran data PBB-P2, dan konsultasi
pajak daerah," Ucapnya.
Ia menyebutkan, dengan adanya sistem pembayaran pajak
langsung di lokasi, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mempermudah
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. ( Jidan )
13 Jun 2025, 13:26 WIT
Tahun 2025, Kabupaten Mimika Sumbang Kasus HIV/AIDS Terbanyak Kedua di Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika – Kasus HIV/AIDS di di Provinsi Papua Tengah melonjak di tahun 2025, Kabupaten Mimika teridentifikasi sebagai penyumbang kedua dalam kurun waktu triwulan pertama tahun 2025. Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Kabupaten berjuluk Kota Dolar ini, tercatat menyumbang sebanyak 122 kasus baru HIV/AIDS sejak Januari hingga Maret 2025.Jumlah ini, menempatkan Kabupaten Mimika di peringkat kedua tertinggi di wilayah Provinsi Papua Tengah.“ Tahun 2025 triwulan pertama di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika berada pada urutan kedua,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2) Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Obet Tekege dalam wawancara eksklusif dengan wartawan Papuanewsonline.com, Jumat (13/6/2025), Pagi.Obet menerangkan sebagian besar kasus HIV/AIDS berasal dari kelompok usia produktif, termasuk pelajar SMP, SMA, mahasiswa, serta masyarakat usia subur.“Kalau dilihat dari umur, itu usia-usia produktif. Ada di SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bahkan juga usia-usia subur,” jelasnya.Obet meyatakan bahwa Penyebaran HIV/AIDS juga banyak terjadi di lokasi berisiko tinggi, seperti bar, lokalisasi, dan kawasan padat aktivitas sosial." Tempat prostitusi juga menjadi penyumbang yang signifikan, karena aktivitas seksual tanpa pengaman dan berganti-ganti pasangan menjadi salah satu faktor utama penyebaran HIV/AIDS di daerah ini," Ungkapnya.Menanggapi peningkatan kasus HIV/AIDS ini, kata Obet, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan, termasuk peningkatan edukasi kepada kelompok rentan, dan penguatan layanan kesehatan, serta perluasan kerja sama lintas sektor.“Strateginya pertama yang kita lakukan adalah, meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada populasi dalam hal ini masyarakat, dan Kita sudah mulai dari sekolah, kemudian masuk ke bar-bar dan lokalisasi,” tegas Obet.Sementara untuk para penderita HIV/AIDS di Kabupaten Mimika, Obet menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membuka 13 layanan kesehatan khusus di puskesmas yang menyediakan pemeriksaan HIV, terapi antiretroviral (ARV), serta konseling berkala bagi pasien." Hal ini dilakukan Untuk mendukung penanganan dan pengobatan bagi para pasien secara berkala," Terangnya.Ditambahkan Obet bahwa pada 13 layanan yang disiapkan Pemerintah Daerah, ada Dokter tenaga kesehatan, dan tenaga konseling yang siap memberikan pelayanan maksimal bagi para penderita." Jadi para pasien akan diberikan obat, diberikan edukasi, dan akan dipantau,” ujarnya.Lebih lanjut Obet menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga bekerja sama dengan Yayasan Sorong Sehati guna memperkuat pemantauan pasien dan memastikan kepatuhan dalam menjalani pengobatan.“Kami sudah kerja sama dengan Yayasan Sorong Sehati, jadi mereka yang pantau pasien, sedangkan kami beri dukungan transport, hal ini dilakukan agar pasien bisa berobat.Kata Dia, Berdasarkan pemetaan wilayah, Distrik Mimika Baru disebut sebagai salah satu zona merah HIV/AIDS.Obet menjelaskan Untuk mencegah meluasnya penyebaran HIV/AIDS, pemerintah melakukan berbagai intervensi, di antaranya:• Distribusi kondom secara luas kepada kelompok risiko tinggi,• Program pertukaran jarum suntik untuk pengguna narkotika suntik,• Edukasi lintas sektor melalui keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat.“Tokoh-tokoh agama ini kami libatkan supaya informasi HIV bisa disampaikan di tempat-tempat ibadah,” tandas Obet.Diakhir wawancara ekslusife ini, Kabid P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Obet Tekege berharap agar masyarakat, terutama generasi muda agar tetap menjaga perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab.“Jangan ganti-ganti pasangan, khususnya kepada anak-anak muda, Karena hidup mereka dan masa depan masih panjang. Papua ini siapa yang mau bangun kalau bukan anak mudah sebagai generasi penerus," Harapnya.Ia juga menegaskan bahwa layanan kesehatan di Mimika saat ini telah tersedia secara terbuka dan gratis bagi semua lapisan masyarakat.“ Kami dibayar pemerintah untuk melayani masyarakat, Jadi kalau sakit, datang saja, jangan dengar informasi yang tidak benar dari media sosial, Jika ragu, tanyakan langsung kepada dokter atau petugas Dinas Kesehatan,” Pungkasnya.(Fadli)
13 Jun 2025, 11:00 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
