logo-website
Selasa, 14 Okt 2025,  WIT
BERITA Hukum & Kriminal Homepage
Eks Dirut Pertamina Luhur Budi Djatmiko Ditetapkan Tersangka, Berikut Penjelasannya Papuanewsonline.com, Jakarta – Mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup.Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menjelaskan bahwa penetapan Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa, 5 November 2024. "Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah sepakat untuk menetapkan saudara LBD (Luhur Budi Djatmiko) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Kuningan," kata Arief dalam keterangan persnya, Rabu (6/11).Kasus Bermula dari Pembelian Tanah untuk Proyek Gedung PertaminaKasus ini berawal dari proses pembelian empat lot tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2014. Tanah seluas 48.279 meter persegi itu dibeli oleh PT Pertamina dengan harga Rp 35 juta per meter persegi, dengan total transaksi mencapai Rp 1,6 triliun, belum termasuk pajak dan jasa Notaris-PPAT. Tanah ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) yang akan menjadi perkantoran bagi PT Pertamina dan anak perusahaannya.Namun, dalam proses pembelian tanah tersebut, diduga telah terjadi penyimpangan hukum dan peraturan yang berlaku. Arief menjelaskan bahwa penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tersebut. "Dalam proses pembelian tanah, diduga ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," jelas Arief.Hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa transaksi tanah ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 348,7 miliar. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, termasuk notaris dan PPAT yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta lima ahli di bidang hukum dan administrasi negara. Selain itu, penyidik juga telah menyita 612 dokumen terkait transaksi ini untuk memperkuat pembuktian kasus."Dari hasil pengukuran dan survei lapangan, serta pemeriksaan terhadap aset terkait, kami menemukan bukti adanya dugaan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 348,7 miliar," lanjut Arief.Luhur Budi Djatmiko dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman penjara yang berat.Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di BUMN yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam transaksi pembelian aset negara. Penyidik terus mendalami kasus ini, dan penetapan tersangka Luhur Budi Djatmiko menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor BUMN.Dengan penetapan tersangka ini, masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di lingkungan BUMN. PNO-12 09 Nov 2024, 07:05 WIT
Ini Jawaban JR Terkait Dugaan TPPU dan Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Papuanewsonline.com, Timika- Terkait pemberitaan Media Papuanewsonline.com yang dipublikasikan pada tanggal 4 Septemberr 2024 dengan judul " Perjalanan Dinas Johanes Rettob Cs Menjadi Pintu Masuk Jaksa Bongkar TPPU" dan Pemberitaan Media Papuanewsonline.com pada tanggal 13 September 2024 dengan judul " Kasus Hukum TPPU Menanti Johanes Rettob Selesai Pilkada"  Johanes Rettob menerangkan bahwa kasus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga informasi tersebut tidak benar. Ia mengatakan bahwa dalam perkara Tindak Pidana yang dijalaninya, di Pengadilan Negeri Jayapura telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2023 PN Jap tertanggal 17 oktober 2023 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa dirinya selaku Terdakwa JOHANNES RETTOB, S.Sos., M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum " Saya dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum," ujar Johanes Rettob melalui keterangan tertulis, Senin (4/11/2024). Lanjut Dia, didalam amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura juga Memulihkan hak-hak dirinya dan Silvi Herawaty dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Ditambahkan JR , selanjutnya  Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2023 PN Jap tertanggal 17 Oktober 2023, dan kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor: 2456 K/Pid.Sus/2024 pada tanggal 20 Mei 2024 dengan amar putusan, menolak permohonan Kasasi dari pemohon Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, dan membebankan biaya perkara pada seluru tingkatan peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara. Johanes Rettob menguraikan, bahwa melalui media siber liputan6.com yang dipublikasikan pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan judul " Divonis Bebas MA, Kejagung: Dugaan TPPU Johanes Rettob Tak Bisa Ditindaklanjuti" yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut bahwa, Jaksa fungsional pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung) Ulie Sondang mengulas bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus pengadaan pesawat dan helikopter milik pemkab Mimika,  tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum. Pasalnya Mahkamah Agung (MA) lewat putusan kasasi telah mengetuk vonis bebas untuk dua terdakwa yakni Johanes Rettob dan Silvy Herawati. "Perkara ini dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Karena perkara ini bebas, sehingga sesuai UU nomor 20 kalau ada TPPU itu harus ada tindak pidana asal, namun perkara ini sudah dibebaskan berarti beliau tidak terbukti korupsi. Kalau kita tindak lanjuti juga percuma karena tidak ada bukti," ungkap JR mengutip pernyataan Ulie Sondang seperti diberitakan Media Liputan6.com. Katanya, saat itu Ulie Sondang menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi, bahwa TPPU baru bisa kembali ditindaklanjuti jika pidana asalanya telah terbukti secara hukum. Johanes Rettob menambahkan selanjutnya Media Siber tribunnes.com pada tanggal 17 Agustus 2024 juga telah mempublikasikan keterangan dari Kejaksaan Agung dengan judul: MA Vonis Bebas Johanes Rettob, Kejaksaan Agung: Dugaan TPPU Tidak Bisa Dirindaklanjuti, dimana dalam pemberitaan itu menjelaskan: Kejaksaan Agung buka suara soal putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang tetap membebaskan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob dan Direktur PT Asian Air One Silvy Herawati, dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan pesawat dan helikopter milik Pemerintah Kabupaten Mimika. Sehingga lanjut JR, atas putusan tersebut pihak Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa tak ada tindaklanjut yang bisa dilakukan, mengingat Jaksa tak lagi memiliki kewenangan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara tersebut. "Perkara ini dibebaskan oleh Mahkamah Agung," kata Jaksa fungsional pada Puspenkum Kejaksaan Agung Ulie Sondang dalam keterangan Jumat (16/8/2024). Dengan putusan bebas pada tingkat kasasi, maka artinya Majelis hakim menilai bahwa perkara TPPU yang menjerat Johanes Rettob tidak terbukti. "Karena perkara ini bebas,sesuai Undang-Undang Nomor 20 kalau ada TPPU itu harus ada tindak pidana asal, namun perkara ini sudah dibebaskan berarti beliau tidak terbukti korupsi," katanya. Lanjut Johanes Rettob bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri Jayapura nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2023 PN Jap tertanggal 17 Oktober 2023 dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2456 K/ Pid.Sus/2024 tertanggal 20 Mei 2024, serta penyampaian langsung dari Puspenkum Kejaksaan Agung Ulie Sondang dalam keteranganya Jumat 16 Agustus 2024 yang termuat dalam media siber liputan6.com dan media siber tibunnews.com, dengan ini saya menyampaikan bahwa pemberitaan dari Media Siber Papuanewsonline.com yang sebelumnya sudah disebutkan diatas, tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum yang sebenarnya, serta mengungkit-ungkit kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. "Selanjutnya dengan adanya pemberitaan tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Media Siber Papuanewsonline.com ini, sangat mengganggu pikiran serta menyerang kehormatan dan nama baik saya, sebagai calon Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Oleh karena itu saya meminta pihak media Siber Papuanewsonline.com memberikan klarifikasi serta permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Mimika," tegas Johanes Rettob.(Redaksi) Berita awal yang diadukan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. 06 Nov 2024, 00:37 WIT
KKB Serang Pos Satgas ODC-2024 di Intan Jaya, Kontak Senjata Pecah Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya sempat memanas setelah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melancarkan serangan ke arah pos keamanan di Dusun Tigamajigi, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Insiden penembakan ini terjadi pada Sabtu (2/11/2024) dan melibatkan Pos Tower Satgas Tindak Belukar ODC-2024.Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengonfirmasi kejadian tersebut. "Peristiwa ini dimulai sekitar pukul 11.45 WIT. Personel mendengar dua kali tembakan dari senjata laras panjang yang berasal dari arah tower Telkomsel di Dusun Tigamajigi. Personel Satgas Tindak ODC-2024 segera merespons, sehingga terjadi baku tembak antara KKB dan pasukan kami," ujar Brigjen Faizal dalam keterangannya.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, turut memberikan pernyataan terkait insiden ini. "Saat ini, personel kami masih melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut. Kami berharap dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang bisa membantu proses pengejaran ini," kata Kombes Bayu.Sementara itu, penduduk di Distrik Sugapa diminta untuk tetap waspada dan melaporkan segala aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dirinya menambahkan bahwa upaya penegakan hukum akan terus digencarkan. “Kami ingin memastikan bahwa tindakan KKB tidak mengganggu keamanan masyarakat Papua, dan semua langkah hukum akan diambil untuk meredam aktivitas kelompok ini,” tutupnya. PNO-12 05 Nov 2024, 20:39 WIT
Jenazah Stevan Wakari, Korban Penembakan KKB di Intan Jaya Dievakuasi Ke Mimika Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Jenazah Stevan Wakari yang merupakan korban pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Kelompok Kodap VIII Kemabu pimpinan Adu Wanimbo alias Adu Magai di Wilayah Intan Jaya berhasil di evakuasi, Senin(04/11/2024).Proses evakuasi Jenazah korban tersebut disampaikan secara langsung Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. Dirinya menjelaskan bahwa Alm. Stevan Wakari diberangkatkan pada pukul 13.00 WIT dari Puskesmas Bilogai Kab. Intan Jaya menuju Bandar udara Bilorai Sugapa Kab. Intan Jaya.“Pengantaran Jenazah Stevan Wakari dikawal ketat oleh Personel gabungan TNI-Polri guna mencegah terjadinya gangguan-gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” terang Faizal.Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 menyatakan bahwa personel gabungan dari Brimob Satgas Blukar dan pasukan Kopassus dari Satgas Nanggala Ops Damai Cartenz-2024 masih terus melakukan upaya pengejaran terhadap KKB pelaku tindak pidana pembunuhan di Area di Kali Wabu, Kab. Intan Jaya."Kita akan kejar dan tindak tegas KKB pelaku tindak pidana pembunuhan dari Kelompok Adu Magai," ujarnya.Disisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H menerangkan bahwa Pesawat Smart PK-SNR adalah pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi Jenazah Alm. Stevan Wakara menuju ke Timika.“Keberangkatan Jenazah akan terus kami monitoring dari Kab. Intan Jaya sampai dengan proses evakuasinya ke kampung halaman,” ucapnya.Bayu menegaskan, Pelaku pembunuhan yang dilakukan dari Kelompok Kodap VIII pimpinan Adu Wanimbo alias Adu Magai akan terus diupayakan Satgas Damai Cartenz untuk ditemukan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. PNO-12 05 Nov 2024, 20:27 WIT
Kasus Judol di Kementerian Komdigi Jadi Atensi Kapolri Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menelusuri semua pihak yang terlibat dalam kasus buka blokir situs judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pasalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah bekerja keras untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yakni memberantas perjudian, yang menyebabkan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat."Yang jelas bahwa bapak Kapolri sangat serius untuk menindaklanjuti apa yang menjadi program bapak Presiden sehingga semua dapat kita tuntaskan bersama," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (4/11/2024).Menurutnya, siapa pun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Saat ini kata Sandi, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih mendalami pemeriksaan para tersangka yang ditangkap. Lebih lanjut, bahwa Polri akan mengusut tuntas kasus yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi. Tak hanya itu saja, aliran dana judi yang disetor para bandar itu juga akan ditelusuri."Sementara ini masih didalami oleh penyidik, bahannya masih dikumpulkan, yang terlibat masih diperiksa, nanti setelah ada hasil yang signifikan akan kami sampaikan ke rekan-rekan (media), jadi kita lagi kumpulkan siapa yang terlibat, siapa yang bisa menjadi saksi, bagaimana penelusuran asetnya, dan semua hal yang terkait," pungkas Irjen Sandi Nugroho.Seperti diketahui, Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah menetapkan 16 tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 oknum berasal dari Kementerian Komdigi, serta empat orang warga sipil. Mereka yang ditangkap memiliki wewenang memeriksa situs judol hingga memblokirnya. Namun, para tersangka ini justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan tidak memblokir situs milik pihak yang dikenal.Dari para bandar ini, para pegawai memperoleh keuntung sebesar Rp8,5 juta per situs. Diduga jumlah situs judi online yang dibinda mencapai 1.000 situs. Berbagai upaya juga dilakukan oleh Polri selain melakukan penegakan hukum. Melalui Satgas Penanggulangan Judi Daring ini, polisi juga melakukan pendekatan preemtif dengan melakukan sosialisasi di sekolah, kampus, kementerian dan lembaga mengenai bahayanya dampak judi. Selain itu, upaya preventif yakni dengan mengajukan pemblokiran situs dan aplikasi judol ke Kementerian Komdigi. PNO-12 05 Nov 2024, 19:53 WIT
KPAI Apresiasi Polri Ungkap Keterlibatan Oknum Pegawai Kemkomdigi dalam Kasus Judi Online Papuanewsonline.com, Jakarta – Keberhasilan Polri dalam mengungkap keterlibatan sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online di Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).“KPAI mengapresiasi keberhasilan Polri tersebut dan berharap agar oknum-oknum lain yang melakukan hal serupa dapat dibongkar juga,” ujar Anggota KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan, di Jakarta, Jumat, 1 November 2024.Menurut Kawiyan, tindakan oknum pegawai Komdigi ini telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online. KPAI meminta agar Polri terus mengejar para pelaku lainnya guna melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari dampak buruk perjudian online.“Saya yakin masih banyak oknum lain yang memiliki keahlian di bidang teknologi digital dan terlibat atau membekingi kegiatan judi online, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Saya berharap kepolisian tidak berhenti di sini dan terus mencari serta menangkap pelaku-pelaku lainnya untuk melindungi masyarakat dan anak-anak,” tuturnya.Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran situs web judi online. Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang ini demi keuntungan pribadi. PNO-12 03 Nov 2024, 12:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT