logo-website
Selasa, 14 Okt 2025,  WIT
BERITA Politik & Pemerintahan Homepage
Komnas HAM Apresiasi Kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 Papunewsonline.com, Mimika - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan pertemuan dengan Satgas Operasi Damai Cartenz-2024, pada Kamis 2 Mei 2024 bertempat di Posko Ops Damai Cartenz-2024, Mako Yon B Pelopor Mimika Jalan. Agimuga-Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.Dalam pertemuan itu, Komisioner Komnas HAM RI, Dr. Uli Parulian Sihombing, S.H., M.H. mengucapkan terima kasihnya kepada Ops Damai Cartenz-2024 atas waktu dan atensinya untuk menerima tim dari Komnas HAM untuk berkoordinasi tentang kejadian di Papua Khususnya di Kabupaten Intan Jaya, “Kami sangat mengapresiasi Kegiatan Operasi damai Cartenz dalam penegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” Jelas UliKomnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) mengapresiasi kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz 2024. Satgas ini telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang luar biasa dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Papua.Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dan menghadapi situasi yang kompleks dengan profesionalisme yang tinggi. Mereka telah bekerja keras untuk memastikan bahwa hak asasi manusia seluruh warga negara terjaga dengan baik.Komnas HAM sangat menghargai upaya Satgas dalam melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan. Satgas ini telah berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di wilayah Cartenz, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan tenteram.Apresiasi Komnas HAM juga ditujukan kepada seluruh anggota Satgas Operasi Damai Cartenz 2024, yang telah bekerja keras dan berdedikasi untuk melindungi hak asasi manusia. Semangat mereka dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab patut diacungi jempol.Komnas HAM berharap agar kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 terus ditingkatkan dan menjadi contoh bagi satuan tugas lainnya dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Semoga kerja keras dan dedikasi mereka dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Cartenz dan Indonesia secara keseluruhan.Sementara itu, Kaops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos, S.I.K., M.H. juga menambahkan bahwasannya Satgas Damai Cartenz telah membangun komunikasi dan hubungan yang baik masyarakat, baik hubungan sosial maupun musyawarah dengan para tokoh-tokoh masyarakat Papua salah satunya di Intan Jaya dan harapan mereka adalah adanya penambahan pos-pos keamanan demi menjaga masyarakat dari gangguan-gangguan KKB, “Kami terus melakukan pendekatan dengan Masyarakat dan tokoh–tokoh masyarkat dengan melakukan musyawarah guna menambah pos–pos keamanan di wilayah tersebut,” jelas Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno saat dikonfirmasi juga mengatakan, dalam pertemuan itu, Komnas HAM memberikan ucapan terima kasih Kepada Satgas Ops Damai Cartenz-2024 atas penanganganan kasus-kasus yang terkait dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. “Komnas HAM dalam kunjungannya memberikan dukungan dan masukan positif bagi Satgas Operasi Damai Cartenz 2024, hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam mewujudkan rasa aman bagi masyarakat di seluruh Tanah Papua,” Pungkas Bayu. (PNO-12) 03 Mei 2024, 17:27 WIT
Wakapolda Beri Pembekalan Kepada Bintara Remaja Lulusan Diktukba Polri Gel. II T.A. 2023 Polda Papua Papuanewsonline.com, Jayapura - Wakapolda Papua Brigjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si memberikan pembekalan dan arahan kepada personel Bintara Remaja lulusan Diktukba Polri Gel. II T.A. 2023 Polda Papua. Acara tersebut berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama pada Senin (29/04).Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K, Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol. Wawan Setiawan, S.I.K, Dansat Brimob Polda Papua Kombes Pol Budi Satrijo, S.I.K., M.Hum, serta para personel Bintara Remaja lulusan Diktukba Polri sebanyak 311 orang.Dalam arahannya, Wakapolda Papua menyampaikan apresiasi atas semangat yang telah ditunjukkan oleh para personel Bintara Remaja. Ia juga memberikan motivasi agar mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Papua."Saya bangga dengan semangat kalian yang masih membara ini, dan saya yakin kalian akan mampu mengemban tugas ini dengan baik. Jadikan ini sebagai kebanggaan," ujar Wakapolda.Ia menegaskan bahwa pembekalan ini penting untuk menyiapkan para personel dalam melaksanakan tugas di Papua. Meskipun sudah menjalani pendidikan, proses belajar dan latihan belum berakhir. Wakapolda menekankan bahwa tugas sesungguhnya baru dimulai setelah mereka dilantik."Kalian akan bertugas di wilayah pegunungan, yang memberikan kesempatan untuk lebih berprestasi. Namun, untuk mencapai prestasi tersebut, perlu belajar dan berlatih. Saya harap kalian mendengarkan, memahami, dan bertanya dengan baik," tambahnya.Dengan pembekalan ini, diharapkan para personel Bintara Remaja dapat menjadi bagian yang berpengaruh dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Semangat dan kesungguhan mereka diharapkan akan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat. PNO-11 01 Mei 2024, 17:20 WIT
Tegaskan Tanggung Jawab, Kapolres Mimika Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas Papuanewsonline.com, Timika - Dalam suasana yang penuh keseriusan, Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, SH, SIK, MH, memberikan arahan tegas kepada calon anggota Polri saat acara penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Anggota Polri di Gedung Aula Polres Mimika Mile-32, Jayapura, Senin (29/4/2024). Hadir dalam acara tersebut berbagai pihak terkait, termasuk Kabag Sumda Kompol Saidah Hobrouw, SH, panitia, pengawas eksternal, serta perwakilan dari orang tua calon anggota Polri, dan 100 calon anggota Polri.Kapolres Mimika menegaskan bahwa menjadi anggota Polri adalah amanah yang harus diemban dengan sepenuh tanggung jawab, karena konsekuensinya adalah kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. “Pakta Integritas ini bukanlah hal yang bisa diabaikan. Ini tentang kejujuran, tentang perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya dengan tegas.Dalam konteks penerimaan anggota Polri, Kapolres menjelaskan bahwa kegiatan ini diadakan untuk memastikan bahwa penerimaan anggota Polri dilakukan secara bersih, akuntabel, dan jujur. "Kita harus memastikan bahwa anggota Polri yang direkrut adalah yang memiliki kualitas, integritas, dan karakter yang baik," tambahnya dengan serius.Penandatanganan Pakta Integritas ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Dengan adanya kesadaran dan komitmen ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam institusi kepolisian.Sebagai bagian dari proses seleksi, penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi langkah awal bagi calon anggota Polri untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat. PNO-11 01 Mei 2024, 01:57 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Silaturahmi Pj Gubernur Maluku Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, menerima kunjungan silaturahmi dari Penjabat Gubernur Provinsi Maluku, Sadali Ie.Pertemuan silaturahmi ini dilaksanakan di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (30/4/2024).Kedatangan Pj Gubernur disambut hangat oleh Kapolda yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Karo Ops dan Direktur Intelkam Polda Maluku."Kami menyampaikan selamat dan sukses atas jabatan yang baru diemban, semoga amanah," kata Kapolda saat menerima kedatangan Pj Gubernur yang didampingi Kadis DPMPTSP, Kadis Kominfo, Kadis Pertanian, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Karo Pemerintahan dan Otda Setda Maluku.Kapolda berharap pertemuan ini merupakan awal yang baik untuk terus merawat kerjasama dan kebersamaan yang selama ini telah berjalan baik, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat."Polda Maluku siap mendukung penuh dan bekerjasama dengan semua pihak dalam menjaga stabilitas keamanan di Negeri Para Raja-raja ini," tutup Kapolda.Di tempat yang sama Pj Gubernur mengungkapkan kedatangannya bersama rombongan bukan hanya sekadar ajang silaturahmi tetapi juga untuk meningkatakan kerjasama antara Kepolisian daerah dengan Pemerintah Daerah."Ini merupakan kali pertama saya datang sebagai Pj Gubernur Maluku, sebelumnya pernah datang tetapi dengan jabatan Sekertaris Daerah Provinsi Maluku. Kerja sama dan hubungan baik yang sudah ada selama ini harus terus kita jaga dan dapat semakin dipererat lagi," harap Sadali. (PNO-12) 30 Apr 2024, 19:34 WIT
Kapolda Papua Hadiri Halal Bi Halal Paguyuban Pasundan Papua Tahun 2024 Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., menghadiri Halal Bi Halal Panguyuban Pasundan Papua Tahun 1445 H/2024 M bertempat di Padepokan Pasundan Simpay Wargi, Jl. Cempedak I Koya Tirmur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Minggu (28/04/2024).Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Panguyuban Pasundan Papua, Bapak M. Iriyanto Pawika, Amki., S.E., PJU Polda Papua, Anggota DPR Papua, Benyamin Arisoy, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait, Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Pj. Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, M.Si.Dalam kesempatannya, Ketua Umum Panguyuban Pasundan Papua menyampaikan bahwa sebagai warga Sunda agar selalu rendah hati dimanapun berada, supaya masyarakat Papua bisa menerima masyarakat Sunda.“Saya juga ingin meneruskan pesan dari Gubernur Jawa Barat bahwa kita orang Sunda yang ada di Papua ini sudah menjadi orang Papua, jadi kita harus cintai Papua seperti tempat lahir kita,” ucap Iriyanto.Sementara itu, Kapolda Papua mengatakan momentum Idul Fitri merupakan waktu yang tepat untuk membangun kebersamaan, membangun akhlak, iman menjadi lebih baik, alhamdulilah di Paguyuban Pasundan telah terbangun kebiasaan meskipun berbeda-beda tetap satu, membangun solidaritas agar bisa berkontribusi di negara ini.“Saya tentunya patut berbangga, warga sunda yang tersebar di seluruh Indonesia seperti halnya yang ada di papua ini dapat hidup rukun berdampingan dengan masyarakat pribumi serta suku lainnya,” ungkapnya.Lebih lanjut, Kapolda mengatakan Paguyuban Pasundan sendiri merupakan sebuah organisasi yang sangat luar biasa, para sesepuh, cendekiawan yang dari tatar sunda berkumpul dan bersatu, tentunya sangat hormat, sangat mengapresiasi kegiatan ini.“Melalui halal bi halal ini, saya berharap dapat terus memperkuat tali silaturahmi, karena momentum pasca hari raya idul fitri merupakan upaya untuk kembali fitrah untuk saling memaafkan sehingga terbina rasa persaudaraan dan ikatan persaudaraan yang lebih baik,” tutur Irjen Fakhiri.Dalam kegiatan tersebut Kapolda Papua dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Pasundan Papua juga selaku Pembina Panguyuban Pasundan Papua. (PNO-12) 29 Apr 2024, 19:00 WIT
Gelar Diskusi, HMI Mimika Berikan 9 Rekomendasi Penyelesaian Konflik di Papua Papuanewsonline.com, Mimika – Dilatarbelakangi oleh Konflik di Tanah Papua yang berkepanjangan serta akar permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga HMI Cabang Persiapan Mimika menggelar Diskusi secara online (Zoom Meeting) pada Sabtu 27/04/2024 kemarin dengan menghadirkan beberapa Nara Sumber yaitu Latifah Anum Siregar (Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua), Theo Hesegem (Dir Eksekutif Yayasan Keadilan & Keutuhan Manusia Papua), dan Rifyandi Ridwan Saleh (Ketua PB HMI bidang Hukum, Pertahanan & Keamanan). Sedangkan Dandim 1710 Mimika yang direncanakan juga sebagai Narasumber namun berhalangan hadir. Adanya proses internasionalisasi konflik di Tanah Papua membuat atensi global menjadi lebih besar dan mengakibatkan proses pengentasan konflik di Tanah Papua semakin rumit bagai benang kusut . Tidak dipungkiri akhirnya konflik di Tanah Papua menjadi wacana global dalam pelbagai perspektif; HAM, Lingkungan, Ekonomi, Politik, SDM, SDA.  Kesemua aspek masalah ini bermuara pada satu tujuan yaitu pelepasan Papua dari Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat (dalam perspektif Organisasi Papua Merdeka). Hal ini juga terungkap pada pemaparan dari Direktur AlDP, Latifah Anum Siregar, bahwa Konflik di Tanah Papua adalah konflik bersenjata terpanjang di Indonesia dengan isu Sipil Politik dan Ekonomi Sosial Budaya dengan Aktor yang berlapis-lapis menyangkut Perebutan sumber daya dan identitas dengan level vertical dan horizontal, Papar Anum memulai materinya. “Ada 4 akar masalah di Papua dalam Papua Rooad Map-LIPI tahun 2008 yaitu : perbedaan penafsiran mengenai sejarah integrasi Papua (Dialog), Pelanggaran HAM/Pengadilan HAM, Kegagalan Pembangunan/Perbaikan Pelayanan Publik dan Marginalisasi dan Diskriminasi (Rekognisi dan Afirmasi). Namun sebaliknya jika dipresentasikan dalam angka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia di Papua serta Laju pertumbuhan penduduknya justru sangat rendah,” kata Anum. Di lain pihak, Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi permasalahan di Tanah Papua, antara lain Otonomi Khusus, Pemekaran, Pendekatan Keamanan, kenaikan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur juga Penegakan Hukum di Papua. Semua ini bermuara pada mengembalikan kepercayaan orang Papua terhadap Indonesia. Implementasi OTSUS perlu direposisi jika mereview implikasi kebijakan otonomi khusus ini. Dampak terhadap orang Papua dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih terbilang minim. Papua masih tercatat sebagai daerah yang memiliki penduduk miskin, akses kesehatan sulit dan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, OTSUS hingga saat ini tidak menjadi jalan tengah konflik di Tanah Papua. Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Eksekutif YKKMP, The Hesegem kepada peserta zoom meeting yang begitu antusias. “Bahwa OTSUS seharusnya menjadi solusi yang baik bagi masyarakat Papua tapi ternyata dalam perjalanannya, realisasi OTSUS semakin tidak jelas dan mengambang. Banyak kekecewaan yang dialami oleh masyarakat karena penyalahgunaan Dana OTSUS tersebut,” jelasnya. Metode ini dijadikan jembatan untuk mendengar keinginan ”orang Papua” akan konflik yang terjadi selama ini dan menyetujui upaya penyelesaian secara bersama-sama. Kebutuhan mediator internasional menjadi opsional karena isu Papua haruslah dipandang sebagai masalah internal sebuah Negara; pemerintah dan rakyat selama prosesnya dilakukan secara terbuka dan jujur. Dengan melihat peluang baik itu, maka proses penyelesaian permasalahan isu konflik di Tanah Papua perlu dilakukan secara konsisten dan serius. Jika tidak, maka generasi berikutnya akan merasakan hal yang sama atau bahkan lebih terrible dari yang dibayangkan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai sebuah organisasi ideologis yang berpihak pada nilai kebenaran atau hanif ingin menjadi inisiator gagasan yang dimaksud bukan untuk memperkeruh dan mengompori konflik yang memanas akhir-akhir ini. Tapi langkah yang coba diambil HMI adalah cara paling moderat lewat diskusi bersama mencari jalan tengah paling baik dari dialog yang telah dilaksanakan. Tentunya Ke-Papua-an bagi HMI adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia dan sebaliknya. Masalah Papua adalah masalah Indonesia dan Masalah Indonesia adalah masalah HMI. Seperti halnya penyempaian Rifyandi Ridwan Saleh dari PB HMI bahwa kedepannya HMI pun akan berupaya keras untuk mendukung dan membantu Pemerintah melalui program kerja yang akan dijalankan nantinya sehingga membutuhkan partisipasi dan dukungan semua stakeholder yang ada termasuk para Narasumber yang notabene paham dengan situasi yang saat ini dibahas. Bagi HMI terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi (Tuhan) Allah SWT adalah tujuan utama. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Maka HMI Cabang Persiapan Mimika setelah mendengarkan, mengikuti dan menyikapi konflik di Tanah Papua dengan ini memberikan 9 rekomendasi sebagai berikut: 1. Mendorong adanya dialog komprehensif terhadap penyelesaian konflik di Tanah Papua dilakukan secara akuntabel, jujur, dan serius.   2. Mendorong penyelesaian konflik di Tanah Papua secara kolaboratif dan bersinergi melalui konsolidasi masyarakat sipil; pemerintah lokal dan tokoh masyarakat 3. Pemerintah harus melakukan pendekatan humanisme dalam penyelesaian konflik secara serius 4. Mendorong pembentukan Tim Independen Investigasi Khusus Penanganan Konflik Papua 5. Mendorong penegakan hukum yang profesional kepada seluruh pelaku kekerasan HAM di Tanah Papua 6. Review Kebijakan tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari segi infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial 7. Review Kebijakan Kemananan di Tanah Papua; Penghentian peningkatan Militeristik di Tanah Papua, dan Penghentian transaksi penjualan senjata serta Penangkapan Pemilik senjata ilegal di Tanah Papua 8. Review Kebijakan Otonomi Khusus oleh DPR RI dan juga Presiden sebelum dilanjutkan kembali 9. Memperbanyak dialog wawasan Ke-Papua-an secara komprehensif dari identitas, budaya, dan kearifan lokal sebagai ruang edukatif kepada public agar tidak terjadi marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. (MA) 29 Apr 2024, 00:06 WIT
Polda Papua Gelar Dialog Interaktif 60 Menit Bahas Penanganan Narkoba di Wilayah Papua Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Stasiun LPP TVRI Papua telah dilaksanakan Dialog Interaktif Papua 60 Menit dengan tema “Intens Dalam Penanganan Narkoba di Wilayah Papua”, Jumat (26/04/2024) malam.Acara ini bertujuan untuk menggali solusi dan informasi terkait penanganan Narkoba di wilayah Papua secara intens.Dialog Interaktif tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki wewenang dan pengalaman dalam penanganan Narkoba di Papua, yakni Kabid Pemberantasan dan Intelejen BNNP Papua, AKBP Eddy Mulsupriyanto, S.E., M.A.P., Kanit 1 Subdit 3 Dit Narkoba Polda Papua, AKP Agus Kuswanto, S.H., dan Toko Pemuda Papua, Doni Gobay.Dalam kesempatannya, AKP Agus mengatakan pihaknya dari Direktorat Resserse Narkoba Polda Papua pada tahun 2023 menangani sebanyak 220 kasus penyalahgunaan narkoba, dengan total sebanyak 180 pelaku yang dipros secara hukum. Pada Tahun 2024 periode mulai bulan Januari hingga Maret ada 79 kasus dengan 93 pelaku yang diproses secara hukum.“Untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, kami melakukan sosialisasi secara intens ke masyarakat hingga ke sekolah-sekolah,” ucap AKP Agus.AKP Agus mengungkapkan bahwa pencegahan penyalahgunaan Narkoba intens dilakukan agar masyarakat tidak terjerumus dan bergantung kepada narkoba sehingga dalam kehidupan sehari-hari serta bisa melakukan banyak hal yang positif.Sementara itu, AKBP Edi mengatakan perlu disepakati bersama, Narkoba adalah musuh semua sehingga bukan hanya tanggung jawab aparat namun merupakan tanggung jawab bersama sehingga bisa memutus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.“Ada 4 pendekatan yang dilakukan oleh BNN dalam menamgani penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yaitu Soft Power Approach, Hard Power Approach, Smart Power Approach dan Coopration Aprroach,” ungkapnya.Dikesempatan yang sama, Doni Gobay mengatakan ia melihat bahwa Narkoba menjadi musuh bersama yang menjadi ancaman terbesar bagi generasi muda, penyebarannya masih masif terjadi.“Oleh karena itu, semua pihak harus bersinergi untuk memerangi Narkoba. Hal ini harus dimulai dari lingkungan keluarga, sosialisasi bisa diberikan sejak dini pada semua lini agar generasi muda kita terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan Narkoba,” pungkas Doni Gobay. PNO-11 28 Apr 2024, 13:55 WIT
Polda Maluku dan Polresta Ambon Gelar Baksos di Negeri Hulaliu Papuanewsonline.com, Malteng - Personel gabungan dari Polda Maluku dan Polresta Ambon kembali menggelar Bakti Sosial (Baksos) di Negeri Hulaliu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (24/4/2024).Kegiatan baksos yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa itu, diantaranya pembersihan lingkungan perkampungan, dan pesisir pantainya.Aksi peduli lingkungan yang dipimpin Kabag Log Polresta Ambon Kompol Jandry Alfons dan Kapolsek Pulau Haruku ini juga turut melibatkan para Babinsa Koramil Kecamatan Haruku dan personel Batalyon 733 Raider Masariku Kodam XVI Pattimura.Kapolresta Ambon Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim mengaku, kegiatan yang dilaksanakan tersebut atas perintah Kapolda Maluku."Kegiatan ini sudah direncanakan dan dijadwalkan cukup lama hanya baru bisa dilaksanakan pada hari ini," ungkapnya.Menurutnya, kegiatan baksos yang dilaksanakan bertujuan untuk menjalin sinergitas dan kekompakan antara aparat kepolisian, TNI, pemerintah dan masyarakat."Kami berharap dengan kebersaman ini maka situasi kamtibmas di setiap wilayah tetap aman dan kondusif," harapnya.Kapolresta juga menyampaikan rasa syukurnya karena Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan lancar dan aman. Ia juga berharap pelaksanaan Pilkada nanti pun bisa berlangsung aman dan damai."Semoga kita juga mampu mengamankan seluruh rangkaian Pilkada dan mampu untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman terkendali," harapnya.Kombes Driyano juga menyampaikan harapan Kapolda Maluku melalui program Basudara Manise yang sudah berjalan selama ini. Ia berharap masyarakat Maluku selalu aman, damai dan sejahtera. (PNO-12) 26 Apr 2024, 18:24 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT