Papuanewsonline.com
Menko Polkam Tinjau Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Pastikan Program Pendidikan untuk Masyarakat
Amnesty International Soroti Kekerasan Aparat, Tegaskan Polisi dan Tentara Tidak Boleh Kebal Hukum
KORAMIL KOKONAO DAN TIMIKA BAGIKAN TAKJIL, KEPEDULIAN TNI SELAMA RAMADAN
THR 2026 untuk Karyawan Swasta: Syarat, Besaran, dan Jadwal Pembayaran Lengkap!
KARANTINA PAPUA TENGAH PERKUAT PENGAWASAN KOMODITAS DI PELABUHAN POMAKO
SATGAS CARTENZ AMANKAN PELAKU TERKAIT KASUS KEKERASAN MILE 50, TERKAIT KELOMPOK JEKI MURIB
PH Helena Beanal Pertanyakan Prosedur Ganti Rugi Lahan Bundaran Petrosea
KM JAYA BARU TENGGELAM DI PERAIRAN MUARA POMAKO, KEEMPAT PENUMPANG SELAMAT
BULOG TIMIKA SIAPKAN 1.513 TON BERAS, STOK MAMPU MENUNJANG KEBUTUHAN 3 BULAN KEDEPAN
BAZNAS Mimika Kejar Target Zakat Rp11,5 Miliar, Puluhan UPZ dan Posko Dikerahkan
BERITA TAG Hukum
Homepage
Polda Maluku Gencar Mengusut Kasus Korupsi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), terus mengusut kasus korupsi yang terjadi di wilayah provinsi Maluku.Demikian disampaikan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Riyan Suhendi S.IK, dalam dialog interaktif yang dilakukan Bidang Humas Polda Maluku di Kantor RRI Ambon, Selasa, 17 Desember 2024.Dialog yang mengusung tema "kinerja Polda Maluku dalam mengungkap kasus korupsi di tahun 2024" ini, juga menghadirkan sejumlah narasumber. Diataranya Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat SH., MH, Perwakilan BPK Maluku, Ivan L Hariandja SE,. Ak,. MM, dan Dekan Fakultas Hukum UKIM, Dr. Jhon Pasalbessy SH,.MH.Kompol Riyan mengungkapkan, perkara korupsi yang terjadi di wilayah Maluku tidak hanya pada satu bidang atau tempat namun sudah merebak. Perkara yang merugikan negara ini melibatkan banyak orang. "Kasus ini sangat membahayakan negara sehingga kami terus gencar melakukan pengawasan dan penanganan korupsi yang terjadi," kata Kompol Riyan.Penanganan kasus korupsi yang kini dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan cukup banyak, termasuk yang ada di jajaran kabupaten kota. "Hingga saat ini sudah dua kasus yang kami limpahkan ke pengadilan," ungkapnya.Secara statistik, Kompol Riyan mengaku penanganan perkara korupsi di tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. "Hal ini karena kita juga fokus dengan kegiatan Pemilu dan Pilkada, namun untuk kasus-kasus yang belum dituntaskan akan segera kami tuntaskan," tambahnya.Selain melakukan penegakan hukum, Polda Maluku juga mengadakan pendampingan terhadap penggunaan Dana Desa. Pendampingan dilakukan karena maraknya kasus korupsi Dana Desa yang terjadi."Saat ini kami juga telah melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana desa dan kami juga siap kalau ada laporan terkait penyalahgunaan dana desa, untuk dilakukan langkah-langkah hukum," katanya.Dalam menangani perkara korupsi, Polda Maluku juga berharap adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak. "Dalam penuntasan kasus korupsi di Maluku kami selalu terhambat oleh kondisi dan keterangan saksi dan juga barang bukti sehingga kami berharap semua pihak dapat bekerjasama untuk menuntaskan perkara ini," ajaknya.Senada dengan Kompol Riyan, Dekan Fakultas Hukum UKIM Jhon Pasalbessy, mengaku penanganan kasus korupsi tidak bisa ditangani dengan cara emosional atau biasa-biasa saja.Penanganan kasus korupsi, kata Pasalbessy, harus ditangani dengan cara khusus, karena pelakunya adalah orang-orang cerdas dan intelek. "Penanganan kasus korupsi dibutuhkan koordinasi dengan semua pihak sehingga fakta-fakta dalam penanganan kasus dapat terungkap," katanya.Untuk mengungkap perkara korupsi secara terang benderang, Pasalbessy mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab, aparat penegak hukum juga harus bekerja dengan sangat teliti dan hati-hati untuk mengungkap suatu perkara."Kadang masyarakat menganggap bahwa penangan kasus lama namun sebenarnya hal itu harus seperti itu sebagai bagian dari proses yang memang harus berhati-hati dalam mencari fakta dan bukti adanya tindakan korupsi tersebut," jelasnya.Menyikapi permasalahan korupsi di wilayah Maluku, Pasalbessy mengaku penanganannya juga bisa berpengaruh dengan jumlah aparat penegak hukum. Apalagi perkara yang ditangani banyak, sehingga proses penanganannya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit."Jumlah aparat juga berpengaruh dalam menangani kasus korupsi, sehingga memang dalam penanganan juga pasti agak lama sehingga masyarakat juga harus dapat melihat kinerja aparat itu dengan sudut pandang positif karena aparat kita saat ini telah bekerja dengan maksimal," jelasnya.Mewakili masyarakat Maluku, Jhon Pasalbessy meminta kepada para pelaku korupsi untuk menghentikan perbuatan mereka. "Saat ini kami meminta kepada para pelaku korupsi agar hentikan tindakan kalian itu sebab korupsi akan membuat anak cucu kita dikemudian hari menderita dan sengsara," tegasnya.Sebagai lembaga pengawas, Hasan Slamat, Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku, berharap adanya ketegasan dan keseriusan dari aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi."Kami melihat di masa lalu banyak kasus-kasus yang menguap begitu saja dan kami harapkan agar saat ini aparat lebih serius lagi, sehingga kasus korupsi yang sudah ditangani agar jangan sampai berlarut-larut, olehnya itu lakukan koordinasi dengan pihak terkait agar kasus-kasus yang ditangani dapat segera dituntaskan dan tidak ada lagi tarik ulur antara aparat terkait," pintanya.Hasan Slamat juga meminta aparat penegak hukum agar kasus korupsi yang ditangani saat ini untuk segera diberikan kepastian hukum. "Kami tegaskan bahwa korupsi adalah haram dan pelakunya dihukum kafir karena akibat perbuatan satu orang mengorbankan nasib banyak orang," tegasnya.Di sisi lain, Hasan juga berharap aparat penegak hukum termasuk BPK untuk dapat bekerja secara maksimal dan transparan agar masyarakat juga puas dengan pelayanannya. Penegak hukum diharapkan tidak menggantungkan perkara selama bertahun-tahun baru mendapatkan kepastian hukum. "Kami juga meminta terkait penanganan kasus dana desa ini harus benar-benar ada kerja sama dari semua pihak sebab tanpa ada rekomendasi dari pihak inspektorat maka Kepolisian dan Kejaksaan juga akan kesulitan dalam mengungkap kasus tersebut," jelasnya.Sementara itu, Ivan Hariandja, perwakilan BPK Maluku pertama-tama menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan dialog yang dilaksanakan Humas Polda Maluku.Kewenangan BPK Maluku dalam penanganan kasus korupsi hanya melakukan pemeriksaan sebatas wilayah Maluku. "Kami juga sangat berharap koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang cukup banyak oleh apara penegak hukum di Maluku ini," katanya.Penanganan kasus korupsi, tambah Ivan, memang membutuhkan waktu yang agak lama. Ini karena terdapat langkah-langkah khusus yang dilakukan sehingga membutuhkan waktu, sehingga penanganan kasus tersebut benar-benar berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.Untuk menekan tingginya kasus korupsi di wilayah Maluku, BPK juga akan maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan."Kami juga akan terus memonitor setiap pengguna anggaran negara sehingga kami sangat berharap kehadiran kami di Maluku sesuai amanat undang-undang dalam rangka tata kelola keuangan dapat memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat Maluku," pungkasnya. PNO-12
17 Des 2024, 14:36 WIT
Tim Supervisi dan Asistensi Dittipidkor Bareskrim Polri Temui Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim supervisi dan asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri, menemui Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si.Pertemuan silaturahmi tersebut berlangsung di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Senin, 16 Desember 2024.Tim asistensi Dittipidkor Bareskrim Polri yang berkunjung di Polda Maluku dipimpin oleh Penyidik Tindak Pidana Madya Tk II Bid Pidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Dr. Gatot Subroto, S.T., M.M., M.Ak.Kunjungan kerja yang dilaksanakan tim asistensi bertujuan untuk mengetahui penyerapan anggaran penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana korupsi pada Polda Maluku dan Polres jajaran.Kedatangan tim asistensi disambut hangat oleh Kapolda Maluku yang didampingi oleh Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku."Kami menyampaikan selamat datang di Polda Maluku," kata Kapolda Irjen Eddy Tambunan. Kapolda berharap pertemuan yang dilaksanakan ini merupakan awal yang baik dalam menjalankan program kerja terkait penanganan tipidkor di Maluku."Kami tentu akan mendukung kerja-kerja tim asistensi dari Tipidkor Bareskrim Polri di Maluku," ungkapnya. PNO-12
17 Des 2024, 14:30 WIT
Kunjungi Mako Ditpolairud, Ini Arahan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, mengunjungi Markas Komando Direktorat Polairud Polda Maluku di bilangan Lateri, Kota Ambon, Senin, 16 Desember 2024.Kedatangan orang nomor 1 Polda Maluku ini yang didampingi Karo SDM, Kabid Propam, dan Direktur Polairud Polda Maluku, disambut dengan semangat kebersamaan dan penuh kekeluargaan.Dalam arahannya, Kapolda Maluku mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat berkumpul langsung dengan para prajurit Polairud usai serangkaian tugas pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Kapolda memberikan apresiasi dan dedikasi kepada seluruh personel Polda Maluku yang telah menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama pesta demokrasi berlangsung. “Pemilu-Pilkada adalah momen demokrasi yang seringkali menimbulkan perbedaan di tengah masyarakat. Namun, setelah selesai, seluruh elemen masyarakat kembali bersatu. Ini tidak terlepas dari peran penting Kepolisian. Terima kasih atas kerja keras rekan-rekan dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Kapolda. Kepada seluruh personel Polairud Polda Maluku, Kapolda menyampaikan beberapa pesan penting untuk dilaksanakan.Para personel diminta untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan nelayan."Terus tingkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pesisir secara konsisten dan berkelanjutan, utamakan keselamatan dalam bertugas, baik bagi personel di kapal, penyelam, maupun fungsi lainnya," pinta Kapolda.Para personel juga diharapkan untuk selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga dan memelihara kamtibmas."Lakukan kegiatan sambang dan bimbingan untuk masyarakat pesisir. Berikan imbauan secara persuasif guna mengurangi risiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrem, khususnya menjelang akhir tahun," harapnya.Dalam menjalankan tugas, para personel diingatkan untuk selalu bijak saat bertindak. Termasuk mengoptimalkan manajemen media untuk mendukung tugas kepolisian, terutama di bidang maritim. “Sedikit saja kesalahan, masyarakat akan tahu. Gunakan kecanggihan media untuk membangun citra Polri yang positif," katanya.Prajurit Polairud juga diminta untuk melakukan penegakan hukum yang berbasis legitimasi. "Dalam penegakan hukum, tidak hanya melihat kesalahan, tetapi juga memperhatikan legalitas dan legitimasi. Hal ini penting mengingat masyarakat kini semakin cerdas dan kritis," kata Kapolda mengingatkan. Kapolda juga mengingatkan terkait integritas dan pengabdian. Penting untuk menjalankan tugas dengan jujur, tulus, dan ikhlas. “Syukuri apa yang telah kalian dapat dari bangsa dan negara. Tanamkan rasa bangga terhadap institusi ini. Lakukan yang terbaik bagi masyarakat tanpa neko-neko,” pinta Kapolda. Seluruh personel juga diingatkan untuk selalu mempedomani prosedur dalam penggunaan senjata api dan melaksanakan tugas dengan hati yang tulus demi pengabdian kepada nusa dan bangsa. “Berbuat baiklah bagi semua orang. Pada akhirnya, tugas kita sebagai abdi utama bangsa adalah melayani masyarakat dengan penuh dedikasi,” tutup Kapolda. PNO-12
17 Des 2024, 10:07 WIT
Polres Seram Bagian Barat Amankan Aksi Unjuk Rasa Di depan Kantor Bawaslu
Papuanewsonline.com, SBB - Polres Seram Bagian Barat mengerahkan puluhan personelnya untuk mengamankan aksi unjuk rasa oleh Koalisi Peduli Demokrasi dan Anti Money Politik Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlangsung di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (16/12/2024).Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Dennie Andreas Dharmawan, S.I.K menekankan pentingnya profesionalisme dan tetap Humanis dalam menjalankan tugas, “Kami memastikan keamanan dan kelancaran aksi dengan pendekatan persuasif agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa gangguan,” ucap AKBP Dennie.Unjuk rasa yang dipimpin Koordinator Aksi Saman Amirudin Patty menyoroti dugaan kecurangan dalam Pemilu dan praktik politik uang. Massa membawa pduk bertuliskan “Politik Uang Merusak Demokrasi”, “Politik Uang pasti Tumbang Bawaslu jangan cuma slogan” dan “Kita butuh Keadilan Pilkada SBB yang berkeadilan demi Anak Bangsa,” serta menggunakan mobil pengeras suara untuk menyuarakan tuntutan.Massa mulai berkumpul di lokasi sekitar pukul 12.25 WIT dan menyampaikan aspirasi mereka dengan orasi. Selama aksi polisi terus berkoordinasi dengan penyelenggara untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mengantisipasi potensi kericuhan.Kapolres Seram Bagian Barat melalui Kabag Ren AKP Abbas Tawainela mengimbau peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan menghormati aturan. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal aksi ini dengan pendekatan humanis agar berjalan damai dan tertib.Berkat pengamanan yang optimal dan kerja sama dengan penyelenggara, aksi unjuk rasa berlangsung lancar tanpa insiden. Pihak kepolisian tetap siaga memantau perkembangan situasi hingga massa membubarkan diri dengan tertib. PNO-12
17 Des 2024, 09:57 WIT
110 Juta Orang di Prediksi Mudik Akhir Tahun, Kapolri: Amankan Sebaik-baiknya
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat lintas sektoral persiapan pengamanan libur Natal dan tahun baru (Nataru). Dalam rapat tersebut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan dan instansi terkait lainnya.Jenderal Sigit menerangkan, puncak arus mudik libur Nataru diprediksi akan terjadi pada 21 Desember dan 28 Desember 2024."Prediksi arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 Desember karena itu kegiatan mudik yang kemungkinan mencapai puncaknya karena anak sekolah saat itu juga sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember puncak arus mudik kedua," jelas di PTIK, Jakarta Selatan, Senin, (16/12/24).Menurut Kapolri, akan ada peningkatan arus mudik. Berdasar survei, kata dia, bakal ada peningkatan 2,83 persen. “Artinya kurang lebih 110,6 juta orang, di mana angka ini tentunya di lapangan bisa meningkat realisasinya," ujar Kapolri.Ditegaskan Jenderal Sigit, rapat koordinasi ini diharapkan bisa memberikan pengamanan dengan baik bukan cuma terkait mudik, tapi juga ibadah Natal dan juga kegiatan pada tahun baru. Ia pun memastikan Polri dan stakeholder terkait siap melakukan pengamanan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. PNO-12
16 Des 2024, 20:48 WIT
Kapolri: Personel Polri-TNI Amankan 61 Ribu Lokasi Ibadah dan Rekreasi Saat Natal-Tahun Baru
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan personel TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan 61 ribu lebih objek, seperti gereja dan tempat rekreasi, di momen perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit usai Rakor Bidang Operasional 2024 dalam rangka Kesiapan Pengamanan Natal 2024 & Tahun Baru 2025 di Auditorium STIK/PTIK sebagai tindaklanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan PAM Natal dan Tahun Baru dengan baik."Objek pengamanan di antaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan tahun baru," tegas Kapolri, Senin (16/12/24).Kapolri menyebutkan, sebanyak 2.794 posko akan didirikan. Rinciannya adalah 1.852 pospam, 735 pos pelayanan dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61 ribu lebih objek tersebut."Kami harapkan perayaan dan pengamanan Nataru betul-betul bisa berjalan baik dan masyarakat bisa terlayani," ujar Kapolri.Sebelumnya, Kapolri menyampaikan adanya peningkatan arus mudik pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ia menyebut arus mudik akan mencapai puncaknya pada 21 Desember dan 28 Desember.Untuk itu, Kapolri meminta jajarannya untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan baik. "Prediksi arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 Desember, karena itu kegiatan mudik yang kemungkinan mencapai puncaknya karena anak sekolah saat itu juga sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember puncak arus mudik kedua," tutup Kapolri. PNO-12
16 Des 2024, 20:40 WIT
812 Senjata Tajam Diamankan Personil Gabungan Polda Papua Dalam Razia Di Tolikara
Papuanewsonline.com, Tolikara – Menjaga situasi kamtibmas pada hari terkahir tahapan pleno tingkat Kabupaten pada Pilkada tahun 2024, personil gabungan Polda Papua dan Polres Tolikara menggelar razia diseputaran Kota Karubaga Kabupaten Tolikara.Razia tersebut di fokuskan pada benda tajam seperti panah, parang dan juga katapel yang dibawa oleh massa Pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh LO Papua Pegunungan Kombes Pol. Andi Yoseph Enoch, S.I.K di dampingi Kapolres Tolikara Kompol Irianto John,.S.Sos,.M.H. Sabtu, (14/12/2024). Kegiatan razia tersebut personil melakukan penyisiran dengan cara berjalan kaki dimulai dari arah atas Aula Gidi Karubaga (lokasi pleno) menuju bandara kemudian menyisir ke areal Landasan Bandara Karubaga dan di areal lapangan merah putih yang terdapat massa pendukung paslon.LO Papua Pegunungan Kombes Pol. Andi Yoseph Enoch, S.I.K turut saat bertemu dengan masa pendukung mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menyerahkan permasalahan yang terjadi kepada pihak penyelenggara yaitu KPU Provinsi Papua Pegunungan.”Kami datang bersama KPU Provinsi Papua Pegunungan guna menyelesaikan pleno hari ini, dan akan kami cari PPD yang kabur itu ada dimana dan kita akan jemput sekaligus dibawa langsung ke tempat pleno,” ujarnya.Kombes Enoch juga meminta agar menahan diri dan tidak membuat aksi-aksi yang melanggar hukum karena yang akan rugi adalah masyarakat sendiri. ”karena kasihan yang jadi bupati Tolikara cuma 1 orang, jika seandainya masyarakat ada yang korban siapa yang rugi ? pastinya diri sendiri, keluarga ataupun anak istri yang rugi, kami juga akan berusaha menyelesaikan pleno hari terakhir ini,” ucapnya.Sementara itu, Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Jeremias Rontini, S.I.K.,M.A.P menyampaikan kepada anggota Polda Papua dan Polres Tolikara untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas guna mendukung pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten Tolikara karena hanya 1 kabupaten yang belum melaksanakan pleno yaitu Kabupaten Tolikara. ”Untuk Lanny Jaya kemarin kita sudah selesaikan, hari ini sudah ditetapkan tinggal 1 Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan yang belum melaksanakan Pleno dari 46 distrik sudah terlaksana 33 tinggal 13 Distrik yang belum melaksanakan,” katanya.Dirinya berharap pelaksanaan razia yang sudah dilakukan anggota gabungan, dapat menekan masyarakat melakukan hal-hal yang dapat menggangu situasi kamtibmas di Kabupten Tolikara.”Harapan kami sebagai aparat kepolisian dengan kegiatan razia ini kita menghimbau masyarakat untuk tidak lagi menghadang ataupun menghentikan proses pleno yang sedang berjalan karena ini harus selesai dengan tambahan waktu yang diberikan oleh KPU pusat hari ini terakhir sehingga kita harus selesaikan,” tegasnya.Selanjutnya barang bukti yang berhasil diamankan langsung dimusnahkan di Mapolres Tolikara disaksikan Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Jeremias Rontini, S.I.K., M.A.P., dan LO Papua Pegunungan Kombes Pol. Andi Yoseph Enoch, S.I.K. PNO-12
15 Des 2024, 18:15 WIT
Polres Yalimo Selidiki Kasus Kebakaran Di Distrik Eliem
Papuanewsonline.com, Yalimo – Personel Polres Yalimo saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait kasus Kebakaran yang melahap habis rumah beserta kios milik warga di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo.Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (14/12/2024), dan dari peristiwa kebakaran tersebut telah menyebabkan 21 Kios dan rumah milik warga habis di lahap Si jago merah. Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra, S.H., M.H., menyampaikan kronologi awal mula kejadian tersebut, tepat pada Pukul 00.25, Anggota yang sedang melakukan patroli pada saat itu melihat adanya asap tebal dari dalam salah satu toko yang berada tepat di depan pangkalan ojek, sehingga Anggota tersebut langsung melaporkan kepada Pos penjagaan Polres Yalimo, bahwa telah terjadi kebakaran yang berada di jalan Ohoam, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. “Setelah menerima laporan dari Anggota Patroli, Pos Penjagaan pun melakukan respon TKP, dan setelah di cek bahwa betul terjadinya kebakaran, Anggota Polres Yalimo pun mencari bantuan Alkon untuk membantu memadamkan api yang sudah mulai membesar dan mulai merambat ke toko lainnya,” ucapnya.Lebih lanjut Kapolres mengatakan bahwa Kebakaran yang terjadi tersebut berawal dari salah satu tokoh bangunan, sehingga api sangat cepat membesar dikarenakan banyaknya cairan serta alat alat bangunan yang juga mudah terbakar.“Saat memadamkan api tersebut, Anggota Polres Yalimo bersama masyarakat sudah berusaha namun kondisi tempat yang jauh dari sumber air sehingga Anggota sangat sulit untuk memadamkan api tersebut,” jelasnya.Dan saat ini Polres Yalimo masih menyelidiki asal-usul kebakaran tersebut dan meminta warga untuk tetap waspada dengan keadaan sekitar. PNO-12
15 Des 2024, 18:08 WIT
Pemerhati Kepolisian Apresiasi Polda NTB Atas Penanganan Kasus Pencabulan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Poengki Indarti, salah satu tokoh masyarakat yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak korban kekerasan, memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) atas keberhasilannya dalam menangani kasus pencabulan yang melibatkan pria disabilitas "IWAS". Dalam pernyataannya, Poengki mengungkapkan rasa terima kasihnya atas proses penyelidikan yang dilakukan dengan teliti dan profesional."Kami sangat mengapresiasi kinerja Polda NTB yang telah berhasil melakukan proses penyelidikan terkait kasus pencabulan ini. Kami berharap proses hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin, Polda NTB telah melakukan langkah-langkah penyelidikan berdasarkan metode saintific crime investigation yang menjamin hasilnya valid dan tak terbantahkan," ujar Poengki saat ditemui dalam acara diskusi publik di auditorium gedung Bareskrim Polri.Lebih lanjut, Poengki juga menyatakan harapannya agar kasus ini dapat segera diproses ke pengadilan, guna memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi para korban. Ia menegaskan bahwa masyarakat, termasuk dirinya, sangat menantikan agar kasus ini ditangani dengan serius dan segera memperoleh titik terang hukum."Masyarakat berharap, dan kami juga bagian dari masyarakat, agar kasus ini dapat segera diproses di pengadilan. Kami percaya bahwa dengan kerja keras Polda NTB, proses hukum yang transparan dan adil akan memberikan rasa keadilan kepada korban," tuturnya.Poengki berharap agar ke depan, penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa dapat semakin tegas dan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual untuk lolos dari proses hukum yang adil. PNO-12
15 Des 2024, 08:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
