Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tersangka DPO 3 Tahun Masuk Tahap Penuntutan
Papuanewsonline.com, Ambon - Penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku memasuki babak baru. Setelah sempat buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tiga tahun, tersangka berinisial RMM akhirnya berhasil diamankan dan kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., membenarkan perkembangan penanganan perkara tersebut dan memastikan proses hukum terhadap tersangka terus berjalan hingga tahap penuntutan.“Polda Maluku memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan penyidik akan segera melaksanakan tahap II,” ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi di Ambon.Berdasarkan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana Nomor: B-777/Q.1.16/Etl.1/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Royke Marthen Madobaafu telah lengkap.Tersangka dijerat Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Kasus ini bermula dari laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Setelah menerima laporan, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti.Dalam proses penyidikan, tersangka RMM diketahui melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi target pencarian aparat kepolisian selama kurang lebih tiga tahun.Selama masa pelarian tersebut, penyidik terus melakukan pengembangan informasi dan koordinasi lintas wilayah guna melacak keberadaan tersangka. Setelah dilakukan pencarian intensif, aparat akhirnya berhasil mengamankan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.“Meski tersangka sempat melarikan diri dalam waktu cukup lama, penyidik tetap konsisten melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil diamankan. Ini menjadi bentuk keseriusan Polda Maluku dalam menuntaskan setiap perkara, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak,” kata Rositah.Ia menegaskan, keberhasilan penangkapan DPO tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi Polri dalam memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.“Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk menghindari proses hukum. Polda Maluku akan terus mengedepankan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban,” tegasnya.Sesuai surat P-21 tersebut, penyidik diminta menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum guna kepentingan penuntutan. Proses tahap II dijadwalkan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Baratm untuk waktu pelaksanaan direncanakan akan dilakukan dalam minggu ini.Kabid Humas juga mengimbau masyarakat agar tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi yang dapat berdampak terhadap perlindungan korban karena perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak. PNO-12
14 Mei 2026, 18:02 WIT
Polri Dorong Kolaborasi Nasional Lindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital
Papuanewsonline.com, Jakarta – Fenomena pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi industri perfilman nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan distribusi konten digital. Berdasarkan data Coalition Against Piracy (CAP) tahun 2025, kawasan Asia-Pasifik mengalami lebih dari 215 miliar kunjungan ke situs ilegal streaming dan unduhan film, dengan Indonesia masuk dalam lima besar negara dengan tingkat akses tertinggi.Kondisi tersebut mendorong pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan terhadap karya anak bangsa sekaligus meningkatkan keamanan ruang digital. Melalui kegiatan Divhumas Polri melaksanakan Pertemuan Production House (PH) bertema “Melindungi Karya Anak Bangsa di Era Digital: Sinergi Nasional Melawan Pembajakan dan Kejahatan Siber serta Penguatan Edukasi Etika Kepolisian dalam Industri Perfilman”, para pemangku kepentingan berupaya membangun kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan industri perfilman Indonesia.Sambutan Kadivhumas Polri yang disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga keamanan ruang digital sebagai ekosistem baru industri perfilman. Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang.“Penanganan permasalahan industri perfilman tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menekankan bahwa Polri membuka ruang kolaborasi dengan insan perfilman untuk menghadirkan gambaran Polri yang profesional, humanis, dan edukatif. Melalui pertemuan bersama Production House, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen bersama, serta langkah nyata yang berkelanjutan dalam melindungi karya anak bangsa.“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan, solusi, dan kerja sama strategis untuk kemajuan industri perfilman Indonesia,” tambahnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menyampaikan bahwa kepercayaan atau trust menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan penguatan ekonomi digital nasional. Untuk memperkuat ekosistem digital, pemerintah memperkenalkan kerangka strategi 6C yang mencakup Connectivity, Competency, Capital, Catalysis, Commerce, dan Compliance sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.Menurutnya, penguatan infrastruktur digital nasional harus diiringi dengan peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, dukungan investasi, pembiayaan, serta percepatan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi digital nasional.Sonny menilai pembajakan konten digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku industri, tetapi juga melemahkan semangat berkarya dan menghambat pertumbuhan ekosistem kreatif nasional secara berkelanjutan. Karena itu, platform digital diharapkan memiliki mekanisme pemblokiran yang efektif guna mencegah penyebaran konten ilegal sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai platform distribusi konten yang sehat dan berkualitas.Sementara itu, perwakilan Dittipidsiber Bareskrim Polri Kompol Jeffrey Bram menekankan pentingnya penguatan keamanan siber pada production house maupun platform distribusi film untuk mencegah kebocoran konten dan penyebaran film secara ilegal sebelum maupun sesudah distribusi resmi.Ia menjelaskan bahwa pengamanan sistem digital pada industri perfilman perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan sistem penyimpanan data, kontrol akses distribusi, hingga perlindungan terhadap server dan platform digital. Menurutnya, penanganan digital piracy tidak dapat hanya mengandalkan pemblokiran situs ilegal semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat.“Edukasi kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan konten digital secara legal serta dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif nasional,” jelasnya.Jeffrey juga menyampaikan bahwa regulasi terkait moderasi konten digital mengacu pada Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, PP Nomor 43 Tahun 2023, serta Kepmen Nomor 522 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban penanganan konten ilegal oleh platform digital.Melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku industri perfilman, platform digital, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perfilman nasional yang aman, sehat, dan berdaya saing di era digital. PNO-12
14 Mei 2026, 17:50 WIT
Patroli Humanis Satgas Damai Cartenz di Sugapa, Ciptakan Rasa Aman bagi Masyarakat
Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah terus dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melalui patroli humanis yang dilaksanakan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa (12/5/2026).Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh AKP Syahri Aditya, S.Trk., S.I.K. Patroli dilakukan sebagai bentuk kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Sugapa.Personel yang melakukan pemantauan di pasar, kemudian melanjutkan kegiatan menuju Bank Papua Sugapa guna memastikan keamanan objek vital dan aktivitas pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar.Selama pelaksanaan kegiatan, personel juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz-2026.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani,S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli humanis menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat di wilayah operasi.“Kehadiran personel di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kami terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga situasi kamtibmas di Papua,” ujarnya.Ia juga menambahkan bahwa pengamanan terhadap pusat aktivitas masyarakat dan objek vital menjadi prioritas guna mencegah potensi gangguan keamanan.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengatakan bahwa patroli rutin di wilayah rawan akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat.“Patroli ini tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dengan kehadiran personel di lapangan, kami berharap masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga keamanan serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. PNO-12
14 Mei 2026, 17:35 WIT
Prabowo Saksikan Penyerahan Denda Rp10,27 Triliun, Negara Selamatkan 2,37 Juta Hektare Hutan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif
sebesar Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare kepada
negara dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Jakarta, Rabu (13/5/2026).Penyerahan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah
dalam memperkuat penertiban kawasan hutan serta menyelamatkan aset dan kekayaan
negara yang selama ini dikuasai secara tidak semestinya. Pemerintah menilai
upaya ini penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional
secara menyeluruh.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan
masyarakat kini menuntut bukti nyata dari kerja pemerintah dalam memberantas
praktik penyalahgunaan kekayaan negara dan penegakan hukum di sektor sumber
daya alam.“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa
rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Bapak Presiden.Presiden mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan
tahap keempat dari proses penyelamatan aset negara yang telah berjalan. Hingga
saat ini, total nilai aset dan kekayaan negara yang berhasil diamankan disebut
mencapai sekitar Rp40 triliun.Menurut Presiden Prabowo, hasil dari penyelamatan aset
tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas
pelayanan publik di seluruh Indonesia, termasuk renovasi sekolah serta
perbaikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.Pemerintah berharap pengembalian aset negara dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan
kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di daerah-daerah yang
masih membutuhkan perhatian pembangunan.Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi
kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bersama Kejaksaan Agung,
Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK yang dinilai berhasil bekerja sama mengamankan
aset negara dalam jumlah besar.Ia menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam
merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.Secara tegas, Presiden juga menyatakan pemerintah akan terus
berjuang menghentikan praktik korupsi dan berbagai bentuk perampasan kekayaan
negara yang merugikan masyarakat dan masa depan bangsa.Langkah penertiban kawasan hutan dan pengembalian aset ini
dinilai menjadi momentum penting dalam menunjukkan komitmen pemerintah terhadap
penegakan hukum, transparansi pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan tata
kelola negara yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat. (GF)
13 Mei 2026, 23:41 WIT
Buka Rakernis Slog Polri, Kapolri Perkuat Peralatan Personel untuk Maksimalkan Keamanan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat seluruh peralatan personel Kepolisian. Hal itu dilakukan guna semakin memaksimalkan memberi rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) Staf Logistik (Slog) Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026). "Dimana salah satunya tadi, bagaimana anggota-anggota kita saya minta untuk ke depan dibekali dengan peralatan yang betul-betul bisa memberikan keamanan bagi masyarakat," kata Kapolri. Kapolri menyebut, dalam kegiatan ini juga diresmikan Slog Lab. Dalam hal ini, kata Kapolri, laboratorium tersebut digunakan untuk mengecek dan memastikan kualitas dari seragam yang diberikan kepada personel betul-betul memenuhi spesifikasi yang menjadi persyaratan Polri."Kita tadi juga melihat dan diperagakan langsung bagaimana kita juga menyiapkan pakaian khususnya untuk personel-personel yang memiliki tugas dalam menghadapi potensi kerusuhan," ujar Kapolri. Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan, seragam personel ke depannya juga disiapkan untuk menghadapi potensi serangan yang terjadi di wilayah rentan konflik. Pakaian tersebut nantinya dirancang bisa untuk menangkal serangan anak panah. "Tadi salah satunya, bagaimana agar pada saat ada serangan, salah satunya di wilayah-wilayah yang sering terjadi konflik, yang sering menggunakan alat panah, tadi diperagakan. Dan Alhamdulillah dengan peralatan yang baru anggota kita bisa terhindar dari potensi apabila ada serangan panah," ucap Kapolri. Kemudian, Kapolri juga mengungkapkan, ke depannya personel juga bakal dibekali dengan berbagai macam alat pengamanan diri untuk menghadapi segala macam potensi tantangan di lapangan. "Apakah itu mulai dari lemparan molotov, kemudian juga tembakan, dan juga tentunya segala macam yang membahayakan anggota," tutur Kapolri. Terkait semua ini, Sigit menegaskan bahwa, hal itu dimaksudkan agar seluruh personel kepolisian bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan optimal. Khususnya dalam rangka memberikan rasa aman masyarakat hingga menghadapi segala macam risiko yang dihadapi. Di sisi lain, dalam kesempatan ini, Kapolri juga membagikan beberapa alat operasional yang sangat dibutuhkan bagi anggota. Di antaranya adalah, 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, hingga ambulans. "Dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai. Dan juga ambulans yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir," kata Kapolri.Kapolri berharap, ini semua menjadi bagian untuk mengoptimalkan serta memberikan dukungan terhadap seluruh anggota yang melaksanakan tugas di fungsi operasional serta memberikan pelayanan dan pengamanan masyarakat. "Sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, dalam melaksanakan tugas kita mulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas sampai dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum. Khususnya bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial, betul-betul bisa maksimal," papar Kapolri. Sementara itu, Kapolri menyebut, Korps Bhayangkara juga menyusun MEPE (Minimal Essential Police Equipment) atau peralatan standar minimal yang wajib dimiliki Polri. "Dan tentunya ini semua bagian dari upaya kita agar kita selalu siap dengan seluruh dukungan peralatan yang ada, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Dan harapan kita, semua yang dipersiapkan ini tentunya bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh institusi Polri," tutup Kapolri. PNO-12
12 Mei 2026, 17:49 WIT
Polda Maluku Pastikan Usut Tuntas Dugaan Kasus Perselingkuhan Oknum Polwan Secara Profesional
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan seorang oknum anggota Polwan di lingkungan Polda Maluku. Perkara tersebut saat ini telah dilaporkan secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku dan sedang ditindaklanjuti oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan rumah tangga yang melibatkan seorang anggota Polwan Polda Maluku berinisial IT, yang merupakan personel di salah satu satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.“Benar, telah ada laporan yang masuk di SPKT Polda Maluku terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Polri. Saat ini laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku untuk dilakukan klarifikasi awal terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Kombes Rositah dalam keterangan resminya, Minggu (10/5/2026).Berdasarkan informasi awal yang diterima, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu dini hari (9/5/2026) di kawasan Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Kejadian bermula saat suami dari oknum anggota Polwan tersebut, berinisial RL, meminta pendampingan anggota Provos dan Paminal Satbrimob Polda Maluku setelah menduga istrinya berada di salah satu rumah milik seorang pria berinisial BM.Setelah menerima laporan, anggota Provos, Paminal Satbrimob bersama personel Polsek Nusaniwe kemudian menuju lokasi dimaksud. Di lokasi, petugas selanjutnya melakukan pengecekan dan menemukan IT bersama BM berada di dalam sebuah kamar rumah tersebut. Kedua pihak kemudian diarahkan ke Polsek Nusaniwe untuk dimintai keterangan awal sebelum selanjutnya dibawa ke Polda Maluku guna proses pelaporan dan pemeriksaan lebih lanjut.Kombes Rositah menegaskan bahwa proses penanganan pada Subbid Paminal Bidpropam Polda Maluku masih dalam tahap klarifikasi awal dan pendalaman sedangkan untuk Laporan Polisinya sementara menunggu disposisi pimpinan untuk ditindak lanjuti oleh Ditreskrimum Polda Maluku.“Bidpropam Polda Maluku telah melakukan klarifikasi awal terhadap terduga pelanggar, suaminya, serta saksi-saksi terkait guna mendalami peristiwa yang dilaporkan. Semua tahapan dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku di internal Polri dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” jelasnya.Ia juga menegaskan bahwa Kapolda Maluku memberikan perhatian serius terhadap setiap dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri.“Kapolda Maluku menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik maupun pidana, akan ditindak tegas sesuai aturan hukum dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap perilaku anggota yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri,” tegas Kabid Humas.Lebih lanjut disampaikan, Polda Maluku berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas personel serta memastikan setiap laporan masyarakat maupun pengaduan internal ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel.“Polda Maluku memastikan setiap laporan yang masuk akan diproses secara profesional sesuai prosedur yang berlaku sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” pungkasnya. PNO-12
11 Mei 2026, 22:24 WIT
Wakapolda Maluku Komitmen Seleksi Akpol Berjalan Bersih dan Transparan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., meninjau langsung pelaksanaan hari kedua Uji Akademik seleksi Penerimaan Terpadu Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (9/5/2026).Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan transparan, objektif, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih dan berintegritas.Turut mendampingi Wakapolda Maluku dalam kegiatan tersebut antara lain Karo SDM Polda Maluku, Kabid TIK Polda Maluku selaku Ketua Bidang CAT Uji Akademik, Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku, serta panitia dan pengawas internal seleksi.Dalam kesempatan itu, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh proses seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol dilaksanakan secara profesional dengan pengawasan ketat dari unsur internal maupun eksternal guna menjamin setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing.“Kami memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan maupun intervensi dalam proses rekrutmen anggota Polri,” tegas Brigjen Pol. Imam Thobroni.Menurutnya, pengawasan berlapis yang dilakukan merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjaga integritas proses rekrutmen sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.“Rekrutmen Polri harus mampu melahirkan calon-calon perwira yang berkualitas, berintegritas, dan siap menjadi bagian dari SDM Polri Presisi di masa depan,” ujarnya.Wakapolda juga menekankan bahwa prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) terus menjadi pedoman utama dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Maluku.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku selaku Ketua Panitia Daerah menyampaikan bahwa seluruh mekanisme seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia pusat dengan pengawasan yang ketat dan terbuka.“Kami berkomitmen menjaga proses seleksi tetap objektif dan profesional sehingga peserta yang lolos nantinya benar-benar merupakan calon terbaik hasil seleksi yang murni dan berkualitas,” ungkapnya.Dari total 33 peserta yang terdaftar mengikuti Uji Akademik Akpol Tahun Anggaran 2026, sebanyak 31 calon siswa hadir mengikuti ujian, sementara dua peserta lainnya dinyatakan tidak hadir.Seluruh rangkaian kegiatan turut diawasi oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku serta melibatkan pengawas eksternal guna memastikan proses seleksi berlangsung sesuai prinsip transparansi dan profesionalisme.Rangkaian seleksi Taruna-Taruni Akpol Tahun Anggaran 2026 di Polda Maluku masih akan berlanjut dengan tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia pusat.Di akhir peninjauan, Wakapolda Maluku mengimbau seluruh peserta agar menjaga kesehatan, disiplin, dan mempersiapkan diri secara maksimal dalam menghadapi tahapan seleksi selanjutnya. PNO-12
11 Mei 2026, 22:02 WIT
Pimpin Apel Pagi, Kombes Indera Tegaskan Etika Bermedia Sosial Bagi Anggota Polri dan Keluarga
Papuanewsonline.com, Ambon – Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Indera Gunawan, S.I.K., menegaskan pentingnya etika bermedia sosial bagi anggota Polri dan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga marwah institusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku yang dihadiri pejabat utama, personel Polri, dan ASN Polda Maluku di Lapangan Letkol (Pol) Chr Tahapari Polda Maluku, Senin (11/5/2026).Dalam arahannya, Kabid Propam mengungkapkan bahwa hasil patroli siber masih menemukan adanya unggahan maupun komentar di media sosial yang dilakukan anggota Polri maupun keluarga yang dinilai tidak selaras dengan situasi sosial dan dinamika kamtibmas.Menurutnya, perilaku tersebut berpotensi memicu polemik di tengah masyarakat dan menjadi kontra produktif terhadap upaya Polri dalam membangun citra positif serta memperkuat kepercayaan publik.“Media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai unggahan ataupun komentar anggota Polri justru menimbulkan polemik dan merugikan institusi,” tegas Kombes Pol. Indera Gunawan.Ia menegaskan, penggunaan media sosial oleh anggota Polri telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 serta Surat Telegram Kapolda Maluku Nomor: ST/169/V/WAS.2./2026 tentang langkah pencegahan perilaku negatif anggota Polri dan keluarga dalam penggunaan media sosial.Karena itu, seluruh personel beserta keluarga diminta menjaga data pribadi, menjaga soliditas internal, serta menjadikan media sosial sebagai sarana edukasi, pelayanan publik, dan penyampaian informasi yang positif kepada masyarakat.Kabid Propam juga mengingatkan agar anggota Polri maupun keluarga tidak mengunggah komentar, pertanyaan, ataupun visualisasi yang bersifat merendahkan institusi lain maupun sesama anggota Polri. Selain itu, personel diingatkan untuk tidak terlibat dalam polemik, provokasi, ataupun perdebatan publik di media sosial.Tak hanya itu, anggota Polri dan keluarga juga dilarang melakukan live streaming di platform media sosial dengan tujuan menyampaikan pendapat atau komentar yang bersifat parodi maupun satire terhadap suatu peristiwa yang dapat memicu polemik di ruang publik.“Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, edukatif, dan membangun. Hindari konten maupun aktivitas digital yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi Polri,” ujarnya.Menurutnya, pengawasan internal terhadap perilaku anggota, termasuk di ruang digital, akan terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menjaga disiplin dan profesionalisme personel.“Saat ini pengawasan publik terhadap anggota Polri sangat tinggi. Pelanggaran sekecil apa pun dapat dengan cepat diketahui masyarakat dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Kabid Propam turut menyampaikan pesan Ibu Kapolda Maluku kepada para polwan agar terus menjaga integritas, disiplin, dan lebih mengedepankan prestasi daripada melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.Ia juga menyinggung keberadaan quick response Propam Polri yang membuat laporan masyarakat terkait perilaku anggota semakin meningkat, termasuk terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang sebelumnya kerap diabaikan.“Pagi ini sebelum apel berlangsung, sudah ada dua laporan masyarakat yang masuk dan langsung kami tindak lanjuti. Ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap anggota semakin ketat dan responsif,” katanya.Selain etika bermedia sosial, Kabid Propam turut mengingatkan seluruh personel agar tertib berlalu lintas dan tidak mengemudi dalam kondisi mabuk karena dapat membahayakan diri sendiri maupun masyarakat.Ia menekankan bahwa setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menghindari tindakan-tindakan yang tidak perlu maupun pelanggaran sekecil apa pun.“Jaga perilaku, jaga disiplin, dan jaga nama baik institusi. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga bersama melalui sikap dan tindakan setiap anggota,” pungkasnya. PNO-12
11 Mei 2026, 21:53 WIT
Lapas Timika Gelar Ikrar Bersih Dari Hp Ilegal, Narkoba, Dan Penipuan
Papuanewsonline.com, Timika — Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Timika menggelar Apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal,
Narkoba, dan Penipuan di halaman Lapas Timika, Jumat (8/05/2026). Kegiatan ini
dilaksanakan serentak di seluruh lapas/rutan se-Indonesia sesuai Instruksi
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-UM.01.01-150. Apel dihadiri
perwakilan TNI, Polri, BNN Mimika, akademisi, LSM, organisasi kepemudaan,
pejabat struktural, dan seluruh staf Lapas Timika. Acara diawali menyanyikan
lagu Indonesia Raya.
Kepala Lapas Kelas IIB Timika Hernowo menegaskan integritas
adalah fondasi utama lembaga pemasyarakatan. “Dalam setiap institusi yang
mengemban amanah publik, integritas adalah fondasi yang tak tergoyahkan,
terlebih lagi di lembaga pemasyarakatan, di mana kepercayaan dan ketertiban
menjadi pilar utama dalam proses pembinaan,” kata Hernowo dalam sambutannya.
Hernowo menjelaskan ikrar ini menindaklanjuti Keputusan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor M.IP-OT.01.02 tahun 2025 tentang
Program Aksi Kementerian, khususnya angka 6 tentang pemberantasan narkoba dan
pelaku penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas/rutan. “Sesuai Keputusan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-OT.01.02
tahun 2025, tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
khususnya angka 6 tentang pemberantasan narkoba, pelaku penipuan, dengan
berbagai modus di dalam lapas/rutan,” ungkapnya.
Ia juga merujuk arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
pada rapat analisis dan evaluasi 5 Mei 2026 mengenai penanggulangan gangguan
keamanan dan ketertiban yang dikendalikan dari dalam lapas/rutan. Ikrar ini,
kata Hernowo, bukan sekadar seremonial melainkan deklarasi moral dan komitmen
kolektif.
Menurut Hernowo, ada tiga ancaman utama yang merongrong
tujuan rehabilitasi: handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. “Keberadaan
perangkat komunikasi terlarang ini bukan hanya melanggar peraturan, tetapi juga
membuka celah bagi praktik-praktik kriminal, mulai dari koordinasi kejahatan
hingga penipuan dari dalam lapas,” tegasnya.
Ia menyebut pemberantasan HP ilegal sebagai langkah
fundamental memutus mata rantai kejahatan. “Pemberantasan handphone ilegal
adalah langkah fundamental untuk memutus mata rantai kejahatan yang seringkali
berakar dari komunikasi tanpa pengawasan. Ini adalah upaya untuk mengembalikan
fungsi lapas sebagai tempat pembinaan, bukan sarana untuk melanjutkan aktivitas
terlarang,” ujar Hernowo.
Soal narkoba, Hernowo menilai masalah ini kompleks dan
merusak proses rehabilitasi. “Ancaman narkoba di dalam lapas adalah masalah
yang kompleks dan multidimensional. Narkoba tidak hanya merusak individu,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi rehabilitasi dan
perang terhadap narkoba di dalam lapas adalah prioritas utama serta bukan hanya
tentang penindakan, tetapi juga tentang pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi
bagi mereka yang terjerat,” katanya.
Hernowo juga mengingatkan praktik penipuan mencoreng nama
baik institusi. “Praktik penipuan, baik yang dilakukan oleh narapidana maupun
oknum yang tidak bertanggung jawab, mencoreng nama baik institusi
pemasyarakatan dan merugikan masyarakat, bahwa tindakan penipuan adalah
pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merusak citra keadilan,” ucapnya.
Ia meminta jajaran menjadi garda terdepan menjaga lapas dari infiltrasi barang
haram dan memperkuat pengawasan internal.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
09 Mei 2026, 19:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
