Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wapres Gibran Ajak Santri Kuasai Teknologi untuk Pertanian Modern
Papuanewsonline.com, Banyuasin —
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa
santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan
pertanian modern berbasis teknologi. Hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi
bersama kiai, tokoh agama, guru ngaji, dan para santri di Pondok Pesantren
Bahrul Ulum Muliasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan, Kamis (25/9/2025). Dalam suasana penuh kehangatan,
Wapres Gibran menyampaikan bahwa pesantren kini tidak hanya berfungsi sebagai
pusat pendidikan agama, tetapi juga harus tampil sebagai motor penggerak
perubahan di sektor-sektor vital bangsa, salah satunya pertanian. “Santri harus menjadi generasi
yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga teknologi. Pertanian kita ke
depan tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama. Mekanisasi, digitalisasi,
bahkan kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari dunia pertanian kita,” tegas
Gibran. Wapres menekankan bahwa
penguasaan teknologi oleh generasi muda, termasuk santri, merupakan kunci
penting dalam mendukung program kedaulatan pangan nasional yang menjadi
prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan pemanfaatan drone untuk
pemetaan lahan, kecerdasan buatan untuk analisis produksi, hingga sistem
digital untuk distribusi pangan. Menurutnya, jika santri mampu
menguasai teknologi, maka pesantren akan menjadi lumbung inovasi sekaligus
pusat pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres
juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pesantren, dan organisasi
keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan NU terhadap program pangan
nasional dianggap sebagai bukti nyata bahwa negara dan masyarakat dapat
berjalan beriringan demi kemandirian pangan. “Kolaborasi pemerintah dengan
pesantren dan NU adalah kekuatan besar. Bersama, kita bisa wujudkan pertanian
yang mandiri, modern, dan berdaya saing global,” kata Wapres. Acara silaturahmi ini tidak hanya
menjadi forum dialog, tetapi juga momentum untuk memperkuat peran pesantren
dalam pembangunan bangsa. Para kiai, guru ngaji, dan tokoh agama yang hadir
memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pesantren,
terutama dalam konteks pengembangan ekonomi kerakyatan. Wapres Gibran menutup sambutannya
dengan harapan agar santri terus meningkatkan kapasitas diri, baik dalam ilmu
agama maupun penguasaan teknologi, sehingga dapat menjadi agen perubahan bagi
masyarakat sekitar.(GF)
26 Sep 2025, 17:39 WIT
140 Personel Satgas FPU 7 MINUSCA Siap Menjalankan Misi Perdamaian PBB
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengirimkan 140 personel Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA untuk bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Kontingen ini terdiri dari 115 polisi laki-laki dan 25 polisi wanita, yang akan bertugas menjaga keamanan serta mendukung stabilitas di wilayah konflik yang masih rentan terhadap eskalasi kekerasan.Dalam keterangan resminya, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divhumas Polri, menegaskan bahwa pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global.“Berangkat atas dasar amanat konstitusi, misi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, dan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.Misi Satgas FPU 7 MINUSCA akan berlangsung selama satu tahun, dan dalam waktu dekat, para personel dijadwalkan untuk terlibat langsung dalam pengamanan pemilihan umum di Republik Afrika Tengah, yang rencananya digelar pada Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut.Komandan Satgas, AKBP Norhayat, menjelaskan fokus utama dari penugasan ini adalah perlindungan terhadap warga sipil dan personel PBB.“Tentunya sebagai pasukan perdamaian PBB, misi kita adalah melaksanakan kegiatan protection atau perlindungan terhadap warga sipil, serta perlindungan personel PBB dan juga peralatannya,” imbuh AKBP Norhayat.Sementara itu, Brigjen Pol Trunoyudo kembali menegaskan komitmen kemanusiaan Polri dalam misi ini.“Dalam menjalankan misi ini, kami mengemban tanggung jawab kemanusiaan yang luhur. Satgas FPU 7 hadir untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayah konflik, memastikan perlindungan bagi warga sipil, serta menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Ini adalah wujud nyata kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” tegasnya. PNO-12
26 Sep 2025, 16:06 WIT
Kapolri Lepas Satgas FPU 7 MINUSCA dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menggelar upacara pelepasan Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 7 MINUSCA Bhayangkara, yang akan bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Misi ini menjadi bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam mendukung stabilitas dan keamanan global.Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di markas besar Polri, sebagai wujud penghargaan atas dedikasi dan kesiapan para personel yang akan membawa nama baik bangsa dalam kancah internasional. Para personel FPU 7 telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di wilayah misi.Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari diplomasi aktif Indonesia. “Polri aktif berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB. Atas kontribusi tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan kontribusi terbesar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Capaian ini akan terus kita tingkatkan, sejalan dengan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.Misi FPU 7 MINUSCA ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan Polri di tingkat internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia. Dengan semangat Bhayangkara dan integritas tinggi, para personel diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik, menjaga nama baik bangsa, dan memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas global. PNO-12
26 Sep 2025, 16:00 WIT
Polairud Polda Maluku Bersama Masyarakat Pesisir Bersihkan Pantai di Kepulauan Aru
Papuanewsonline.com, Ambon - Kegiatan bakti sosial bersih-bersih pantai kembali dilaksanakan personel Direktorat Polairud Polda Maluku bersama masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis (29/9/2025).Kolaborasi antara crew Kapal Polisi (KP).XVI-2004 dengan masyarakat terkait kepedulian terhadap lingkungan maritim, berlangsung di pesisir pantai Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi Polri dengan masyarakat dan merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan.Komandan Kapal KP.XVI-2004, Aiptu B. N. Umarella, memimpin langsung jalannya aksi bersih-bersih pantai. Bersama lima personel Polairud dengan seluruh elemen masyarakat dusun Marbali, tim mengangkat sampah dari area pantai."Fokus utama kegiatan ini adalah pengangkatan sampah anorganik. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 28 kg, terdiri dari botol plastik, kantong kemasan, dan limbah anorganik lainnya," ungkap Aiptu B.N. Umarella.Pembersihan pesisir pantai, lanjut Umarella, bertujuan untuk menjaga kerusakan lingkungan atau melestarikan ekosistem laut. Sebagaimana diketahui, sampah anorganik seperti plastik, dapat merusak terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat penting bagi spesies laut."Kegiatan ini adalah bagian dari tugas kami, tidak hanya menjaga keamanan perairan, tetapi juga memelihara ekosistemnya," tegasnya.Umarella menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kolaborasi sosial ini."Partisipasi aktif masyarakat Dusun Marbali ini menunjukkan sinergi bersama, kerja sama yang solid Polri dengan masyarakat. Sinergi ini bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan aman, termasuk menjaga kamtibmas," jelasnya.Umarella juga mengimbau masyarakat, selain dapat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan pesisir pantai, juga dapat memelihara situasi kamtibmas yang kondusif."Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam setiap kegiatan positif," pungkasnya. PNO-12
26 Sep 2025, 08:34 WIT
Perkuat Sinergi, Kapolda Maluku Lakukan Audiensi Perdana dengan Gubernur
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang !Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan audiensi perdananya dengan Gubernur Maluku di ruang kerja Gubernur, Kantor Gubernur Maluku, Kamis (25/9/2025).Kunjungan ini menjadi momentum penting sebagai wujud komitmen Polda Maluku untuk mempererat sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung percepatan pembangunan daerah.Kebersamaan untuk Maluku Aman dan Sejahtera Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku didampingi sejumlah pejabat utama, di antaranya Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Dir Reskrimum, Dir Reskrimsus, Dir Lantas, dan Kabid Humas Polda Maluku.Sementara itu, Gubernur Maluku yang menerima langsung rombongan Kapolda turut didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemeliharaan kamtibmas, sinergi program pembangunan, Program Astacita Presiden terkait pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan SPPG hingga upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Audiensi ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kolaborasi antara Polda Maluku dan Pemerintah Provinsi. Kami berkomitmen menjaga Maluku tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolda Maluku.Gubernur Maluku menyambut baik kunjungan Kapolda Maluku yang baru menjabat, sekaligus menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas daerah.“Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian sangat dibutuhkan, apalagi Maluku adalah daerah kepulauan yang menuntut perhatian khusus dalam hal keamanan, pembangunan, dan pelayanan publik,” ungkap Gubernur.Audiensi perdana ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi terjalinnya sinergi yang lebih solid antara Polda Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan kerja sama yang baik, kedua pihak optimistis dapat mewujudkan Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. PNO-12
26 Sep 2025, 08:29 WIT
Distrik Mimika Baru Cari Solusi Sampah: Dari Bank Sampah Hingga Pemanfaatan Bekas Galian
Papuanewsonline.com, Mimika —
Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Distrik Mimika Baru.
Untuk itu, pemerintah distrik tidak tinggal diam. Berbagai upaya terus
dilakukan, mulai dari mengoptimalkan bank sampah, menyiapkan tempat sampah besi
di titik-titik strategis, hingga memanfaatkan lahan bekas galian sebagai solusi
alternatif pembuangan limbah. Kepala Distrik Mimika Baru, Joel
Luhukay, menuturkan bahwa saat ini sudah ada tiga titik bank sampah yang aktif
beroperasi, yakni di Lapangan Jayanti, Jalan Busiri, dan tembusan Petrosea.
“Sebanyak 24 petugas juga sudah bekerja hampir satu bulan. Mereka bertugas
menjemput sampah dari rumah ke rumah sekaligus memilahnya,” jelas Joel. Sampah organik hasil pemilahan
ditampung sementara di belakang kantor Distrik Mimika Baru, sementara limbah
anorganik dimanfaatkan untuk menutup bekas galian material di kawasan SP 2. Menurut Joel, langkah ini diambil
karena kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Iwaka semakin kritis. “TPA tinggal
empat hektar, dan kondisinya sudah penuh. Jadi, bagaimana kita siasati? Kita
butuh alternatif lain,” tegasnya. Pihaknya bahkan sudah meminta
izin kepada pemilik tanah bekas galian agar lahan tersebut bisa dipakai untuk
menampung sampah dalam jangka pendek. Tak hanya mengandalkan program
pemerintah, Joel juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap
kebersihan lingkungan. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan warga untuk tidak
membuang sampah sembarangan. “Cukup taruh sampah di depan
rumah, nanti ada petugas yang jemput. Jangan buang di kali, jangan buang
sembarangan, karena dampaknya kita sendiri yang rasakan,” ujarnya. Selain itu, Distrik Mimika Baru
juga menyiapkan inovasi baru berupa tempat sampah dari besi yang akan dipasang
di pusat perbelanjaan, sekolah, hotel, hingga rumah ibadah. Dengan begitu,
masyarakat akan lebih mudah menyalurkan sampah ke tempat yang seharusnya. Saat ini, Pemkab Mimika melalui
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sedang merancang program pembangunan bank
sampah. Joel memastikan Distrik Mimika Baru siap berkoordinasi agar program
tersebut tidak berjalan tumpang tindih. “Kalau ada koordinasi yang baik,
pengelolaan sampah bisa lebih maksimal. Kami di distrik siap mendukung penuh,”
pungkasnya. Dengan berbagai langkah ini,
Distrik Mimika Baru berharap bisa mengurangi beban TPA Iwaka sekaligus
menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat Timika. Penulis: Jid Editor: GF
26 Sep 2025, 05:24 WIT
Pemprov Papua Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa di Sarmi
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat
Kabupaten Sarmi yang terdampak gempa bumi dengan menyalurkan bantuan
kemanusiaan. Bantuan secara resmi dilepas oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Provinsi Papua, Suzana Wanggai, di halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis
(25/09/2025). Bantuan yang disiapkan berupa satu
ton beras, 30 karton makanan siap saji, serta 25 karton air minum kemasan.
Paket bantuan ini langsung didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Papua untuk segera diteruskan ke warga terdampak. Dalam kesempatan tersebut, Suzana
Wanggai menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi
bencana yang menimpa warga Sarmi. “Bantuan ini memang tidak akan
sepenuhnya menutupi kerugian akibat gempa, tetapi kami berharap dapat
meringankan beban masyarakat serta menjadi tanda bahwa pemerintah hadir dan
peduli,” ujar Suzana. Ia juga mengapresiasi seluruh
pihak yang turut membantu, mulai dari instansi pemerintah hingga relawan yang
bergerak cepat sejak gempa melanda. Kepala BPBD Papua, Barkah Wisnu
Raditya, menjelaskan bahwa gempa bumi di Sarmi disebabkan oleh aktivitas jalur
Anjak Mamberamo. Guncangan tersebut berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk
Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, dan
Distrik Pantai Barat. “Kerusakan terjadi pada rumah
warga, tempat ibadah seperti gereja dan masjid, puskesmas, hingga kendaraan
warga,” jelas Barkah. Pemerintah Provinsi Papua juga
terus melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk menggerakkan dukungan CSR
dari berbagai badan usaha yang beroperasi di Papua. Dukungan ini diharapkan
dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat diimbau
tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Pemerintah menekankan
pentingnya semangat gotong royong dalam memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi
warga terdampak. “Yang paling utama, mari kita
jaga kekompakan dan saling membantu, karena dengan kebersamaan kita bisa pulih
lebih cepat,” tutup Suzana. Penulis: Jid Editor: GF
26 Sep 2025, 05:21 WIT
Prisma Resmi Dikenalkan di Mimika, Penilaian Pelaku Usaha Kini Berbasis Penghormatan HAM
Papuanewsonline.com, Mimika —
Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar pertemuan penting dengan Direktorat
Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI, Kamis
(25/09/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai III, Kantor
Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, ini menghadirkan Asisten I Setda Mimika,
Kabag Hukum Setda Mimika, sejumlah Kepala OPD, serta perwakilan pelaku usaha di
Kabupaten Mimika. Agenda utama pertemuan ini adalah
sosialisasi sistem Prisma, sebuah instrumen baru yang digunakan sebagai tolak
ukur penilaian penghormatan HAM oleh pelaku usaha. Sistem ini dirancang untuk
memastikan bahwa aktivitas usaha tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi,
tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan penghormatan
terhadap hak-hak masyarakat lokal. Dalam kesempatan tersebut,
perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika menekankan bahwa penerapan Prisma sangat
relevan dengan kondisi Mimika sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat
investasi besar di Papua. “Sebagai perwakilan pemerintah,
kami berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di
sektor dunia usaha. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan
masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan
bagi semua pihak,” ujar pejabat Pemkab Mimika dalam arahannya. Sistem Prisma diharapkan mampu
menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap
kebijakan dan aktivitas bisnisnya. Hal ini meliputi aspek ketenagakerjaan,
pengelolaan sumber daya alam, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat. “Prisma bukan sekadar instrumen
evaluasi, tetapi juga alat untuk mendorong perusahaan agar memiliki tanggung
jawab sosial yang nyata. Dengan begitu, keberadaan usaha dapat memberikan
manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” jelas perwakilan dari Ditjen
Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Pertemuan ini juga menjadi ajang
diskusi terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan
lainnya mengenai tantangan sekaligus peluang penerapan prinsip HAM dalam dunia
usaha. Harapannya, penerapan Prisma dapat menekan potensi pelanggaran HAM,
menciptakan rasa keadilan, sekaligus membangun iklim investasi yang lebih sehat
dan berkelanjutan di Mimika. Bagi Pemkab Mimika, kehadiran
Prisma dianggap sebagai langkah maju dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi
daerah tetap berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penulis: Jid Editor: GF
26 Sep 2025, 05:11 WIT
Bapenda Mimika Hadirkan Layanan Pajak Keliling di Kamoro Jaya, Masyarakat Antusias Bayar PBB
Papuanewsonline.com, Mimika —
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika terus menggencarkan inovasi
pelayanan publik di bidang perpajakan. Kamis (25/09/2025), Bapenda melalui
bidang PBB-P2 & BPHTB menghadirkan mobil pelayanan pajak keliling di
Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania. Kehadiran layanan jemput bola ini
langsung disambut antusias oleh masyarakat setempat, khususnya warga SP 1. Dalam program ini, warga dapat
melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
pendaftaran data PBB-P2, hingga konsultasi terkait berbagai kewajiban pajak
daerah. Langkah ini dinilai efektif karena menghadirkan pelayanan langsung ke
tengah masyarakat tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor Bapenda. “Kegiatan ini sangat mempermudah
bagi kami warga. Tidak perlu lagi ke kantor Bapenda, cukup di kelurahan kami
bisa langsung bayar pajak,” ungkap Rahman, warga Kamoro Jaya yang memanfaatkan
layanan tersebut. Bapenda Mimika mengapresiasi
tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam membayar pajak.
Pembayaran PBB-P2 tepat waktu bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga bentuk
nyata dukungan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Mimika. “Pajak yang dibayarkan warga akan
kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami berterima kasih kepada
seluruh wajib pajak yang telah taat,” kata salah satu pejabat Bapenda yang
mendampingi kegiatan tersebut. Selain mempermudah layanan,
program pajak keliling ini juga sekaligus menjadi ajang sosialisasi mengenai penghapusan
denda PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2025. Program
keringanan ini berlaku mulai 27 Agustus hingga 30 November 2025, dan menjadi
kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak tanpa terbebani biaya
tambahan. “Dengan adanya kebijakan ini,
kami mendorong warga agar memanfaatkan waktu yang ada untuk segera melunasi
kewajibannya. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat,”
tambahnya. Antusiasme masyarakat Kamoro Jaya
yang berbondong-bondong datang ke kantor kelurahan menunjukkan bahwa pendekatan
layanan jemput bola ini berhasil membangun motivasi. Tidak hanya mempermudah,
program ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa “pajak dibayar, pembangunan
lancar” bukan sekadar slogan, melainkan kunci keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan keberhasilan pelaksanaan
program di Kamoro Jaya, Bapenda Mimika berkomitmen untuk memperluas layanan
pajak keliling ke wilayah-wilayah lain di Kabupaten Mimika. Penulis: Jid Editor: GF
26 Sep 2025, 05:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
