Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kunker Ke Ambon, Wamen ESDM Disambut Kapolda Maluku dan Forkopimda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menyambut kedatangan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot Tanjung, dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku.Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura Ambon, Senin (27/4/2026) pagi, dengan pengamanan dan protokol yang berjalan tertib.Kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam mendorong penguatan sektor energi dan sumber daya mineral di daerah, termasuk optimalisasi potensi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.Kapolda Maluku menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama kunjungan berlangsung.“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara optimal guna memastikan seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Menteri ESDM beserta rombongan berjalan aman dan lancar,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas, khususnya dalam mendukung program strategis nasional.“Stabilitas kamtibmas harus terus dijaga agar setiap agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.Kapolda juga menilai, situasi keamanan yang kondusif akan menjadi faktor pendukung masuknya investasi, terutama di sektor energi dan sumber daya alam di Maluku.Seluruh rangkaian penyambutan berlangsung lancar dan berakhir dalam situasi aman dan terkendali. PNO-12
29 Apr 2026, 10:07 WIT
Otsus Papua Dinilai Kehilangan Ruh, Vinsent Oniyoma Soroti Arah Kebijakan dan Ruang Sipil
Papuanewsonline.com, Mimika — Ketua Dewan Adat Daerah
Mimika, Vinsent Oniyoma, menyampaikan pandangannya terkait kondisi Otonomi
Khusus (Otsus) Papua yang dinilai telah kehilangan arah dan substansi. Ia
menilai situasi saat ini menunjukkan perubahan besar dalam tata kelola Papua,
yang tidak lagi sepenuhnya berpihak pada masyarakat asli.Dalam keterangannya pada 26 April 2026, Vinsent menyoroti
tingginya angka investasi di Papua yang tidak sejalan dengan kondisi sosial
masyarakat. Ia menyebut bahwa meskipun nilai investasi mencapai puluhan triliun
rupiah, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat adat.“Otsus Papua Telah Mati: Kembali ke Era Kontrol Sentral dan
Jalan Bersenjata,” ujarnya.Menurutnya, sejak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus pada
2021, arah kebijakan Papua mengalami perubahan signifikan. Ia menilai bahwa
kebijakan pembangunan kini lebih bergantung pada kepentingan investasi
dibandingkan aspirasi masyarakat Papua.“Ketika Otonomi Khusus Kehilangan Ruh, Nasib Papua
Bergantung pada Investasi, Bukan Keinginan Orang Papua,” tegasnya.Ia menjelaskan bahwa Otsus yang awalnya dirancang sebagai
instrumen untuk memberikan kewenangan luas kepada daerah dan masyarakat adat,
kini dinilai telah melemah. Perubahan regulasi disebut telah mengurangi peran
penting lembaga lokal dalam pengambilan keputusan.Vinsent juga menyoroti perubahan kewenangan Majelis Rakyat
Papua (MRP) yang kini hanya bersifat memberikan pertimbangan, tanpa kekuatan
untuk menentukan keputusan. Kondisi ini dinilai mengurangi fungsi kontrol
terhadap kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat.Selain itu, ia mengkritisi meningkatnya peran pemerintah
pusat dalam pengambilan kebijakan di Papua. Menurutnya, sejumlah lembaga baru
yang dibentuk justru mengambil alih kewenangan yang sebelumnya berada di tangan
pemerintah daerah.Vinsent juga menyoroti situasi keamanan di Papua yang dinilai
semakin kompleks. Ia menyebut bahwa ruang sipil semakin terbatas, sementara
pendekatan keamanan dinilai lebih dominan dalam menyikapi berbagai persoalan di
wilayah tersebut.Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada
meningkatnya ketegangan sosial serta memperbesar risiko terhadap masyarakat
sipil. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pendekatan yang lebih inklusif dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.“ini dimana situasi tanah Papua tidak baik baik saja, kita
semua perlu jaga tanah Papua sebagai tanah Damai dan tanah perjanjian.kami
berharap seluruh oimpinan2 daerah mencari solusi dalam menyelamatkan tanah
Papua dari bebranagai ancaman ke depan.” tutupnya.
Vinsent berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di
tingkat daerah maupun pusat, dapat bersama-sama mencari solusi untuk menjaga
stabilitas dan masa depan Papua. Ia menegaskan bahwa pembangunan seharusnya
tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan aspek sosial,
budaya, dan kemanusiaan. (GF)
28 Apr 2026, 19:38 WIT
Bupati Mimika Ingatkan Pentingnya Kompetensi PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
menggelar sosialisasi penguatan peran Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada
28–29 April 2026.Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan
bahwa penguatan peran PA, KPA, dan PPK merupakan kunci utama dalam mempercepat
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap seluruh
pihak dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan benar,”
ujarnya.Ia menjelaskan, PA memiliki tanggung jawab penuh atas
penggunaan anggaran, sementara KPA menjalankan kewenangan yang dilimpahkan
untuk mengelola anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun
PPK memegang peran teknis penting dalam proses pengadaan, mulai dari
perencanaan, penetapan spesifikasi hingga pengendalian pelaksanaan kontrak.Johannes menekankan bahwa PPK yang ditunjuk harus memiliki
kompetensi dan sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal
ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tepat
waktu, serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti masih adanya OPD
yang belum menetapkan PA, KPA, dan PPK. Menurutnya, kondisi tersebut harus
segera dibenahi karena berpotensi menghambat proses pengadaan dan berdampak
pada lambatnya penyerapan anggaran.“Saya minta pimpinan OPD segera menindaklanjuti hal ini
secara serius,” tegasnya.Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan juga
menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi lagi laporan pekerjaan
yang telah mencapai 100 persen, namun kenyataannya tidak sesuai spesifikasi di
lapangan.Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, termasuk
e-katalog dan kontrak elektronik, juga didorong untuk dimaksimalkan guna
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.Tak hanya itu, Johannes juga mengingatkan agar pelaksanaan
pengadaan tetap memberi ruang bagi pelaku usaha lokal, sehingga pembangunan
yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan
manfaat langsung bagi masyarakat Mimika.Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat
meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga
proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan
optimal. Penulis: Bim
Editor: GF
28 Apr 2026, 19:16 WIT
Penyerapan Anggaran Mimika Baru 2,5 Persen, BPKAD Optimistis Capai Target
Papuanewsonline.com, Mimika — Realisasi penyerapan anggaran
Pemerintah Kabupaten Mimika hingga saat ini tercatat masih rendah, yakni baru
sekitar 2,5 persen atau kurang lebih Rp140 miliar. Hal tersebut disampaikan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T.
Mallisa, dalam wawancara pada Senin (27/4/2026).Menurutnya, rendahnya angka penyerapan yang tercatat dalam
sistem disebabkan oleh proses pencatatan yang sebelumnya masih banyak dilakukan
secara manual, sehingga belum seluruh pengeluaran ter-update secara maksimal.“Kalau kita lihat, sebelumnya pencatatan pengeluaran masih
banyak dilakukan secara manual, sehingga belum seluruhnya ter-update di dalam
sistem. Itu yang menyebabkan penyerapan anggaran yang tercatat masih terlihat
kecil,” ujarnya.Meski demikian, Marthen menjelaskan bahwa secara riil,
penyerapan anggaran diperkirakan sudah jauh lebih tinggi. Jika memperhitungkan
kegiatan yang telah berjalan di lapangan, penyerapan diprediksi berada di
kisaran 30 hingga 35 persen.Ia menambahkan, sejumlah pekerjaan fisik saat ini sudah
mulai berjalan, meskipun sebagian masih dalam tahap kontrak dan penyelesaian
administrasi.“Untuk saat ini, yang ter-update di sistem baru sekitar 2,5
persen. Namun ada juga pengeluaran yang masih dalam proses perekaman, sehingga
belum tercermin dalam data,” jelasnya.Untuk mempercepat realisasi anggaran, BPKAD mendorong
percepatan proses lelang kegiatan. Saat ini, beberapa persyaratan lelang sudah
mulai ditayangkan sehingga diharapkan pekerjaan dapat segera dilaksanakan.“Kami mendorong agar proses lelang bisa segera dilakukan.
Dengan percepatan itu, diharapkan pekerjaan bisa berjalan dan penyerapan
anggaran meningkat,” katanya.Terkait target akhir tahun, Marthen mengakui masih terlalu
dini untuk memastikan capaian secara pasti. Namun, pihaknya optimistis
realisasi penyerapan anggaran tahun ini dapat lebih baik dibandingkan tahun
sebelumnya.Pada tahun 2025 lalu, penyerapan anggaran sempat menghadapi
berbagai kendala, meskipun pada akhirnya mampu mencapai sekitar 70 hingga 80
persen. Tahun ini, Pemkab Mimika menargetkan capaian minimal berada pada
kisaran tersebut atau bahkan lebih tinggi.“Kami optimistis tahun ini bisa minimal sama atau bahkan
lebih baik dari tahun lalu,” tutupnya Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 20:39 WIT
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Pemda Mimika Tekankan Sinkronisasi dan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika
memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang mengusung tema “Dengan
Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Senin (27/4/2026).Pada kesempatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob
membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa
peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat
komitmen dan peran pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat.“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam
mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ujar Rettob.Tema tahun ini, lanjutnya, mengandung makna kemandirian dan
tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, guna mewujudkan cita-cita
besar bangsa Indonesia melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia
menekankan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak
akan tercapai secara optimal.Dalam sambutan tersebut, disampaikan sejumlah langkah
strategis untuk memperkuat sinkronisasi pusat dan daerah. Di antaranya
integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah guna menghindari
tumpang tindih program dan duplikasi anggaran.Selain itu, pemerintah juga mendorong reformasi birokrasi
berbasis hasil dengan memperkuat digitalisasi dan inovasi daerah. Birokrasi
diharapkan tidak lagi berorientasi pada administrasi semata, tetapi pada hasil
nyata yang dirasakan masyarakat.Penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian
utama, mengingat masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer pusat.
Di sisi lain, kolaborasi antar daerah dinilai penting dalam menangani isu
lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.Pemerintah juga diminta fokus pada pemenuhan layanan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial,
guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, penguatan stabilitas dan
ketahanan daerah terhadap krisis ekonomi, pangan, dan bencana akibat perubahan
iklim juga menjadi prioritas.Dalam arahannya, Rettob mengajak seluruh kepala daerah untuk
terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam
menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan
perkembangan teknologi.Beberapa fokus strategis yang turut disoroti antara lain
penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi, pengelolaan sumber daya air,
pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan
kesehatan.Menutup sambutannya, ia mengingatkan agar pelaksanaan
kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, dilakukan
secara efisien dan tidak berlebihan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.“Dilaksanakan secara sederhana, mengoptimalkan sumber daya
yang ada, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menghindari
pemborosan anggaran,” tegasnya.Bupati juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten
Mimika untuk terus meningkatkan kolaborasi dan memastikan setiap program serta
anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.“Marilah kita membangun dari kampung ke kota, dengan
mengidentifikasi potensi dan permasalahan di setiap distrik dan kampung, agar
pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.Peringatan 30 tahun otonomi daerah ini diharapkan menjadi
pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Penulis: Bim
Editor: GF
27 Apr 2026, 13:10 WIT
33 Casis Akpol Polda Maluku Lolos Tes Psikologi Tahap I
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 33 calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) dinyatakan lulus uji psikologi tahap I dalam seleksi penerimaan terpadu Polri Tahun Anggaran 2026 di Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku. Pengumuman hasil disampaikan di SMA Negeri 2 Ambon, Sabtu (25/4/2026).Dari total 43 peserta yang mengikuti tes, 33 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 10 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag Dalpers Biro SDM AKBP Tommy Bambang Souissa, didampingi jajaran pejabat Biro SDM.AKBP Tommy menjelaskan, hasil seleksi diumumkan secara terbuka sebagai bentuk komitmen transparansi kepada peserta dan publik.“Dari 43 peserta, sebanyak 33 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan 10 lainnya belum memenuhi syarat. Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.Adapun rincian hasil seleksi, yakni 33 peserta lulus terdiri dari 29 pria dan 4 wanita, sementara 10 peserta yang tidak lulus terdiri dari 9 pria dan 1 wanita.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi, selaku Ketua Panitia Daerah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).“Kami memastikan seluruh proses seleksi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada ruang bagi praktik kecurangan maupun intervensi. Hasil yang diperoleh peserta sepenuhnya berdasarkan kemampuan masing-masing,” tegasnya.Ia juga menambahkan bahwa aspek humanis tetap dikedepankan dengan memberikan kesempatan kepada peserta yang belum lulus untuk mengetahui kekurangan mereka.“Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan ruang untuk melihat hasil penilaiannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengikuti seleksi di masa mendatang,” tambahnya.Untuk menjamin integritas pelaksanaan, proses seleksi diawasi secara ketat oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, serta pengawas eksternal dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Maluku dan Politeknik Negeri Ambon.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. PNO-12
26 Apr 2026, 14:11 WIT
Wakapolda Maluku Ikuti Launching Quick Wins Presisi Triwulan II 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, mengikuti launching Program Quick Wins Presisi Triwulan II Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Jumat (24/4/2026).Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat implementasi program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan ini Dir Pamobvit Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, para pejabat utama, serta perwakilan satuan kerja (satker) dan Kapolres/ta jajaran.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menegaskan, seluruh jajaran Polda Maluku harus mampu menerjemahkan program Quick Wins Presisi ke dalam langkah nyata di lapangan.“Program Quick Wins Presisi ini bukan hanya seremonial, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh personel dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.“Kami mendorong seluruh satuan kerja dan jajaran kewilayahan untuk bekerja lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel.Launching ini juga menjadi momentum penyamaan persepsi terkait arah kebijakan Polri pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga seluruh jajaran dapat bergerak secara terarah dan terukur.Program Quick Wins Presisi sendiri menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya publik. PNO-12
26 Apr 2026, 13:54 WIT
Jumat Berjamaah, Kapolda Maluku Ajak Warga Hitu Perkuat Persatuan di Tengah Dinamika Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengajak masyarakat Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di tengah dinamika sosial yang berkembang di wilayah Maluku.Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan Sholat Jumat berjamaah sekaligus silaturahmi kamtibmas di Masjid Raya Hitumesing, Jumat (24/4/2026).Maluku sebagai daerah yang memiliki keberagaman sosial, budaya, dan sejarah konflik komunal di masa lalu, dinilai membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi gesekan sosial.“Kita harus terus menjaga silaturahmi agar hubungan sosial tetap kuat. Dengan kebersamaan, berbagai potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” kata Dadang.Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Polairud, Dir Reskrimsus, Dir Samapta, serta Kabid Propam Polda Maluku. Hadir pula Raja Negeri Hitumesing, Raja Negeri Hitu Lama, para tokoh agama, tokoh adat, serta jamaah Masjid Raya Negeri Hitu.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan menghindari sikap egoisme yang dapat memicu konflik di tengah kehidupan bermasyarakat.“Jangan merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Sikap egois justru menjadi awal dari permasalahan,” ujarnya.Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melindungi pelaku kejahatan dan menyerahkan setiap persoalan hukum kepada aparat.Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.Kegiatan berlangsung aman dan kondusif serta menjadi bagian dari pendekatan humanis Polri dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Maluku. PNO-12
26 Apr 2026, 13:45 WIT
Hadiri Wisuda IAKN Ambon, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perubahan dan Penjaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seiring meningkatnya dinamika sosial di tengah masyarakat.Hal itu disampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka wisuda sarjana dan pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon periode I tahun 2026, Jumat (24/4/2026).Menurut Dadang, lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam menjaga persatuan dan kerukunan.“Para wisudawan adalah generasi penerus yang akan menjadi motor penggerak pembangunan. Karena itu, selain kompetensi akademik, penting memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab menjaga persatuan serta keamanan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.Kegiatan yang berlangsung di auditorium kampus tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Kodam XV/Pattimura, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, pimpinan dan civitas akademika IAKN Ambon, serta para wisudawan dan undangan lainnya.Kapolda juga mengingatkan generasi muda untuk bersikap bijak dalam menghadapi arus informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.“Generasi muda harus mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu konflik sosial,” katanya.Ia menambahkan, sinergi antara dunia pendidikan dan aparat keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.Kegiatan wisuda berlangsung khidmat dan menjadi momentum bagi para lulusan untuk memasuki dunia pengabdian di tengah masyarakat. PNO-12
26 Apr 2026, 13:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
