Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kapolda Maluku Konsolidasikan “Baileo Emarina”, Perkuat Rumah Damai guna Redam Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin Zoom Meeting bersama perangkat Baileo Emarina se-Provinsi Maluku, Rabu (22/4/2026), sebagai langkah konsolidasi awal dalam memperkuat peran “Rumah Damai” guna meredam potensi konflik sosial di daerah.Pertemuan yang berlangsung di Command Center Polda Maluku ini menjadi forum perdana sejak program Baileo Emarina diluncurkan. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Polda, seluruh Kapolres, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda dari berbagai wilayah di Maluku.Berdasarkan data, saat ini terdapat sebanyak 53 Baileo Emarina yang telah dibentuk oleh Polda Maluku bersama jajaran sebagai wadah penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal di tengah masyarakat.Kapolda Maluku menegaskan, forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang komunikasi aktif antara aparat dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara dialogis dan konstruktif.“Ini bukan forum satu arah, tetapi ruang interaksi dan silaturahmi. Kita ingin setiap persoalan diselesaikan bersama melalui pendekatan yang bijak dan damai,” ujar Kapolda.Ia menekankan, Baileo Emarina merupakan representasi nilai kearifan lokal Maluku yang mengedepankan musyawarah, persaudaraan, dan semangat orang basudara sebagai fondasi utama dalam penyelesaian konflik.Dalam sesi dialog, sejumlah perangkat Baileo Emarina menyampaikan kondisi kamtibmas di wilayah masing-masing, termasuk potensi konflik antar kelompok, peredaran minuman keras, hingga penyalahgunaan narkoba.Kapolda menilai, persoalan tersebut menjadi faktor dominan pemicu konflik yang harus ditangani secara kolaboratif oleh seluruh elemen masyarakat.“Baileo Emarina adalah jembatan. Jika ada persoalan, jangan langsung menjadi konflik terbuka. Duduk bersama, cari solusi. Di situlah kekuatan orang basudara,” tegasnya.Ia juga mengajak seluruh pihak untuk aktif menekan sumber konflik, khususnya peredaran miras, narkoba, serta sikap egoisme kelompok yang dapat memicu gesekan sosial.“Kalau kita bisa kendalikan miras, narkoba, dan provokasi, maka kita sudah menjaga masa depan Maluku,” katanya.Kapolda memastikan, forum komunikasi seperti ini akan dilakukan secara berkala sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.Kegiatan berlangsung interaktif dan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengoptimalkan Baileo Emarina sebagai ruang mediasi berbasis masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 14:37 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Hadiri Dies Natalis ke-63 dan Wisuda Unpatti
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menghadiri Rapat Terbuka Senat Luar Biasa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Kamis (23/4/2026), dalam rangka Dies Natalis ke-63 serta wisuda sarjana dan pascasarjana.Kehadiran Polda Maluku dalam kegiatan akademik tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung penguatan sumber daya manusia sekaligus mengajak lulusan menjadi mitra Polri untuk menjaga stabilitas kamtibmas.Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Dr. Edi Soeparno, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku, unsur Forkopimda, Wakil Wali Kota Ambon, para rektor perguruan tinggi, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya.Rapat senat terbuka dipimpin Ketua Senat Unpatti, Prof. Dr. Tonny D. Pariela. Dalam kesempatan tersebut, Unpatti mewisuda sebanyak 1.298 lulusan dari program sarjana dan pascasarjana, baik dari kampus induk maupun kampus cabang di sejumlah kabupaten di Maluku.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa Polri siap mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman dan kondusif sebagai bagian dari pembangunan generasi muda.“Polri, khususnya Polda Maluku, berkomitmen untuk terus mendukung dunia pendidikan dengan menjaga stabilitas keamanan, termasuk di lingkungan kampus. Lingkungan yang aman akan melahirkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing,” ujar Rositah.Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam menciptakan ekosistem akademik yang sehat.“Kami mengajak seluruh elemen, baik civitas akademika maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif, sehingga proses pendidikan dapat berjalan optimal,” tambahnya.Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi dalam memajukan pendidikan tinggi di daerah.“Kemajuan universitas akan melahirkan generasi penerus Maluku yang berkualitas. Karena itu, semua pihak harus mendorong perguruan tinggi menjadi lebih modern dan kompetitif,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan kampus merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.“Kampus yang aman dan nyaman akan menarik minat masyarakat. Konflik di lingkungan kampus harus dihentikan karena tidak mencerminkan dunia akademik yang sehat,” tegasnya.Di akhir kegiatan, seluruh pihak diajak untuk terus menjaga harmonisasi, toleransi, dan komunikasi yang baik demi terciptanya Maluku yang aman dan damai.Kehadiran Polda Maluku dalam momentum akademik ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:28 WIT
"Polri Mengajar" di Pelosok Tanimbar, Polisi Tanamkan Kesadaran Hukum dan Cegah Kenakalan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Sektor Tanimbar Utara, Polres Kepulauan Tanimbar, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga masa depan generasi muda melalui program Polri Mengajar, yang merupakan implementasi dari program Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, dalam memperkuat peran Polri di dunia pendidikan.Program ini diwujudkan melalui pemberian edukasi langsung kepada para pelajar terkait bahaya kenakalan remaja serta pemahaman hukum sejak dini.Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) pukul 08.05 WIT di ruang kelas SMA Negeri 7 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Keliobar, dipimpin oleh Waka Polsek Tanimbar Utara IPDA Rahmin B.B., S.M., M.Si dan diikuti sekitar 40 siswa-siswi, dewan guru, Kepala Sekolah Pius Fenanlambir, serta Bhabinkamtibmas Desa Keliobar Briptu Jonas Narahawarin.Dalam materi yang disampaikan, para siswa diberikan pemahaman tentang berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, balapan liar, konsumsi minuman keras, perjudian hingga tindak kriminal yang berpotensi merusak masa depan generasi muda.Selain itu, siswa juga diberikan edukasi mengenai ancaman hukum berdasarkan KUHP Baru dan Undang-Undang Lalu Lintas, agar para pelajar memahami bahwa setiap tindakan menyimpang memiliki konsekuensi pidana.Kapolsek Tanimbar Utara Iptu Everardus Fasse, menegaskan bahwa program Polri Mengajar merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan sosial.“Melalui program Polri Mengajar, kami ingin membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar sejak dini. Pencegahan kenakalan remaja tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari edukasi yang berkelanjutan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter,” ujar Kapolsek Tanimbar Utara.Ia menambahkan bahwa sekolah menjadi ruang strategis bagi Polri untuk hadir sebagai sahabat sekaligus pembina masyarakat, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum kepada para pelajar.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, menilai bahwa langkah Polsek Tanimbar Utara merupakan implementasi nyata transformasi Polri yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia“Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pendidikan masyarakat. Program Polri Mengajar menjadi bagian penting dari upaya membentuk generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan siap menjadi kekuatan bangsa di masa depan. Ini adalah investasi sosial untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari akar yang paling dasar, yaitu generasi pelajar,” tegas Kapolres Kepulauan Tanimbar.Program ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Polri menjangkau hingga wilayah terluar, dengan membawa misi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, langkah preventif seperti Polri Mengajar menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta mencegah lahirnya potensi gangguan keamanan sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.15 WIT, dengan harapan materi yang diberikan dapat membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, sadar hukum, dan menjauhi perilaku menyimpang.Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan perannya sebagai pelindung, pengayom, sekaligus pendidik masyarakat, dalam rangka menciptakan generasi muda yang unggul demi masa depan bangsa yang aman dan berdaya saing. PNO-12
25 Apr 2026, 14:15 WIT
Polri Humanis: Polsek Bula Dukung Transformasi Aula Menjadi Ruang Ujian Digital
Papuanewsonline.com, Bula - Peran aktif Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia kembali ditunjukkan melalui langkah konkret Polsek Bula, Polres Seram Bagian Timur (SBT), Polda Maluku. Aula Polsek Bula disulap menjadi ruang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Ujian Sekolah tingkat Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2025–2026, guna menjamin kelancaran ujian berbasis digital di wilayah tersebut.Sebanyak 46 siswa dari dua sekolah, yakni SD Negeri 2 Bula (43 siswa) dan SD Tafilidan (3 siswa), mengikuti ujian yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, dengan dukungan penuh fasilitas ruangan representatif dan jaringan internet stabil dari kepolisian.Kapolsek Bula, Iptu Izaac Tahapary, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan yang kini semakin bergantung pada teknologi.“Kami menginisiasi penggunaan aula Polsek sebagai ruang ujian untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, terutama jaringan internet yang stabil. Dengan begitu, kemampuan akademik siswa dapat terukur secara optimal tanpa kendala teknis,” ujar Iptu Tahapary.Ia menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor krusial dalam menyukseskan sistem evaluasi pendidikan berbasis digital, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik. Kepala SD Negeri 2 Bula, Jena Alhamid, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Polri terhadap keberlangsungan pendidikan di daerahnya.“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Polsek Bula. Fasilitas yang diberikan membuat anak-anak dapat mengikuti ujian dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa hambatan teknis,” ungkapnya.Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP Alhajat, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari strategi besar institusi dalam mendukung kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas generasi muda.“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan manusia. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, dan kami berkomitmen untuk terus bersinergi membantu menciptakan akses yang merata dan berkualitas, termasuk di wilayah terpencil,” tegas Kapolres.Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan, terutama di era digitalisasi yang menuntut kesiapan infrastruktur dan adaptasi cepat.Inisiatif Polsek Bula ini menjadi contoh nyata transformasi peran Polri yang semakin humanis dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.Dengan dukungan tersebut, diharapkan para siswa dapat meraih hasil terbaik dan menjadi bagian dari generasi unggul yang akan membawa kemajuan bagi Seram Bagian Timur dan Indonesia secara keseluruhan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:01 WIT
Polda Maluku dan BRI Kolaborasi Wujudkan Pos Pam STAIN Air Besar
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin peletakan batu pertama pembangunan Pos Pengamanan (Pos Pam) di kawasan STAIN Air Besar, sekaligus menandatangani kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (22/4/2026).Kegiatan yang berlangsung di kawasan pertigaan STAIN–Air Besar, Desa Batu Merah, Kota Ambon ini menjadi langkah konkret memperkuat keamanan di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan institusi semata.“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kehadiran Pos Pam diharapkan mampu meningkatkan rasa aman di kawasan ini,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, keamanan merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.“Keamanan sering kali tidak terasa saat situasi kondusif. Namun ketika terganggu, dampaknya sangat besar. Karena itu, penguatan sistem keamanan harus terus dilakukan,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan pedoman kerja sama antara Polda Maluku dan BRI sebagai langkah memperkuat sinergi kelembagaan.Area Head BRI Wilayah Maluku, Wawan Indarno, menyatakan bahwa dukungan terhadap pembangunan Pos Pam merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.“Keamanan adalah modal utama dalam mendorong aktivitas ekonomi. Karena itu, kami mendukung penuh pembangunan fasilitas pengamanan ini,” katanya.Kapolda juga mengapresiasi peran masyarakat, termasuk kontribusi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Pos Pam.Menurutnya, partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat.Kehadiran Pos Pam STAIN Air Besar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengamanan sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku. PNO-12
25 Apr 2026, 13:46 WIT
Terima Audiensi IAKN, Kapolda Maluku Tekankan Peran Kampus Cegah Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menerima audiensi jajaran Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon di Mapolda Maluku, Rabu (22/4/2026), sebagai upaya memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku.Pertemuan yang berlangsung pukul 15.20 WIT ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk potensi konflik dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat.Kapolda Maluku menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan.“Sinergi antara dunia pendidikan dan kepolisian sangat penting untuk membangun masyarakat yang aman, tertib, dan berdaya saing,” ujar Kapolda.Ia menegaskan, penanganan persoalan sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk civitas akademika.Dalam audiensi tersebut, Kapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku. Sementara rombongan IAKN Ambon dipimpin Rektor Prof. Dr. Yance Z. Rumahuru bersama jajaran pimpinan kampus.Rektor IAKN Ambon menyampaikan komitmen institusinya untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan nilai-nilai toleransi dan kedamaian.“IAKN Ambon terus berkontribusi melahirkan sumber daya manusia, termasuk di bidang seni dan musik, yang berperan dalam pembangunan Maluku,” kata Rektor.Ia juga mengundang Kapolda Maluku untuk menghadiri kegiatan wisuda sebagai bagian dari penguatan hubungan kelembagaan.Selain itu, IAKN Ambon membuka peluang bagi lulusan untuk berkontribusi di institusi kepolisian sesuai kompetensi yang dimiliki.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi.“Polda Maluku terbuka untuk kolaborasi dalam edukasi kesadaran hukum, pembinaan generasi muda, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan,” tegasnya.Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan pembahasan berbagai peluang kerja sama strategis ke depan guna mendukung terciptanya Maluku yang aman dan harmonis. PNO-12
25 Apr 2026, 13:32 WIT
Dukcapil Mimika Perkuat Akses Data dan Layanan Publik Lewat Forum Terbuka
Papuanewsonline.com, Mimika — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika. Salah satunya melalui forum publik yang digelar sebagai ruang terbuka untuk menyerap aspirasi sekaligus memperluas akses pemanfaatan data kependudukan bagi masyarakat.Forum ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik Tahun 2009, dengan tujuan menghadirkan layanan yang merata bagi seluruh masyarakat Mimika, baik yang tinggal di wilayah perkotaan, pegunungan, maupun pesisir.Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menjelaskan bahwa forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian PAN-RB, Ombudsman, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan layanan publik terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.“Saat ini Mimika menjadi satu-satunya daerah di Papua Tengah yang sudah memiliki tiga instansi dengan akses langsung terhadap data kependudukan,” ungkap Slamet saat diwawancarai pada (23/4/2026).Ia menegaskan, Dukcapil tidak hanya berfokus pada capaian administratif semata, tetapi juga memastikan manfaat layanan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor terus diperkuat, termasuk bersama Badan Musyawarah Daerah dan kalangan akademisi.Tak hanya itu, Dukcapil Mimika juga aktif mengikuti perkembangan kebijakan nasional, termasuk pembahasan Undang-Undang Satu Data Indonesia serta rencana revisi regulasi terkait sentralisasi data kependudukan.“Kami berharap masukan dari daerah dapat membuat kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tambahnya.Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi dan keamanan data menjadi perhatian utama. Integrasi data lintas sektor dinilai sebagai kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.Forum publik sendiri merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan secara berkala. Selain sebagai bentuk evaluasi, forum ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.“Aspirasi yang masuk akan kami analisis sebagai dasar perumusan kebijakan dan inovasi pelayanan ke depan,” jelas Slamet.Saat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda dan instansi teknis lainnya telah mulai memanfaatkan akses data kependudukan. Dukcapil Mimika bahkan menargetkan seluruh OPD dapat terhubung dan mengakses data selama 24 jam penuh pada tahun 2026.Kerja sama lintas sektor juga telah diterapkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ke depan, akses ini diharapkan dapat diperluas ke sektor perbankan, BPJS, hingga lembaga lainnya untuk mempermudah berbagai urusan administrasi masyarakat.“Dengan sistem yang terintegrasi, jika ada kendala data bisa langsung dilacak dan dikonfirmasi. Proses pelayanan pun menjadi jauh lebih cepat, bahkan beberapa urusan bisa selesai dalam satu hari,” pungkasnya.Melalui forum ini, Dukcapil Mimika menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan publik yang lebih baik, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Penulis: Bim
Editor: GF
24 Apr 2026, 20:00 WIT
Evaluasi Kinerja Layanan Publik 2026, MPP Mimika Dapat Apresiasi dan Siap Ekspansi ke Distrik
Papuanewsonline.com, Mimika — Evaluasi kinerja layanan
publik di Kabupaten Mimika tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, khususnya
pada pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Slamet Sutejo saat diwawancarai
pada Rabu, (22/04/2026).
Dalam keterangannya, Slamet menegaskan bahwa prinsip utama
dalam pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek pelaporan.
Namun, hal tersebut dipastikan akan segera dilengkapi.
“Perlu dipahami bahwa urusan pelaporan bukan berada di MPP,
melainkan leading sector-nya ada di bagian organisasi dan tata laksana (Orta),”
jelasnya.
Terkait MPP, Slamet menyampaikan bahwa layanan tersebut
mendapat apresiasi sejak diresmikan hingga saat ini. MPP Mimika dinilai mampu
berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Bahkan, MPP fisik dan digital di Mimika telah berjalan secara bersamaan,
menjadikannya salah satu daerah di Papua yang mampu mengintegrasikan kedua
sistem tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas
diri. Ke depan, layanan publik yang sudah terpusat di MPP diharapkan dapat
diperluas hingga ke tingkat distrik. Saat ini, langkah awal sudah mulai
terlihat, seperti hadirnya layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) di
beberapa distrik.
“Nantinya, OPD teknis lainnya juga dapat bergabung di bawah
koordinasi Dinas PTSP, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perizinan dan
administrasi langsung di distrik,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, masyarakat di wilayah seperti
Mapurujaya, Wania, hingga Kuala Kencana tidak perlu lagi datang ke pusat kota
untuk mendapatkan layanan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki aktivitas
ekonomi yang cukup tinggi. Pemanfaatan kantor distrik yang sudah memadai juga
menjadi bagian dari strategi, dengan lantai bawah difungsikan sebagai pusat
layanan publik.
Selain penguatan layanan, Slamet menekankan pentingnya
inovasi berkelanjutan dalam MPP. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kualitas
layanan harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem pelaporan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas.
Untuk mengukur kualitas layanan, pemerintah menggunakan
sejumlah indikator, salah satunya indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini
mencakup kemudahan prosedur, kecepatan layanan, hingga penanganan pengaduan.
Respons masyarakat, baik melalui survei, forum publik, media sosial, maupun
ulasan daring, menjadi tolok ukur utama.
“Tidak ada layanan yang sempurna, tetapi setiap kekurangan
harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kualitas
pelayanan di lapangan dan kelengkapan administrasi pelaporan. Menurutnya,
pelayanan yang sudah baik harus didukung dengan pelaporan yang lengkap agar
penilaian kinerja tetap optimal.
Secara keseluruhan, Slamet menegaskan bahwa kualitas
pelayanan publik harus tercermin baik secara faktual maupun administratif.
Keduanya harus berjalan selaras guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penulis: Bim
Editor: GF
23 Apr 2026, 00:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
