Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik
Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan
helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga
mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum
berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus
Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut,
yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika."Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti
totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang
berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu
(2/5/2026).Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan
Helikopter tersebut melibatkan Johanes
Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan
Pemerintah Daerah."Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk
operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena
anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian
diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari
ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum
seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga
benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang BeredarMenurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi
tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika,
mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah
pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan. "Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah
dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik,"
Sorot Bung Edward.Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian,
melainkan unsur kesengajaan."Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One
Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun
hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait
klaim pesawat dalam kondisi siap operasi. “Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di
wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum
jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari
publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama
menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah. Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang
transparansi birokrasi. “Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam
setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini,
" jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau
langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air,
terkait persoalan ini. Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 18:00 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Rakor Nasional, Kapolri Minta Jajaran Respons Cepat Isu Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas nasional yang digelar Mabes Polri, Selasa (28/4/2026).Rakor yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo tersebut diikuti para menteri dan pejabat terkait di tingkat pusat, serta seluruh jajaran Polda melalui sambungan video conference.Dari ruang Vicon Polda Maluku, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni dan Irwasda Kombes Pol. I Made Sunarta, serta diikuti para pejabat utama Polda Maluku.Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.“Seluruh jajaran harus terus memonitor perkembangan situasi dan segera mengambil langkah cepat apabila terdapat potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolri.Ia juga meminta seluruh jajaran Polri untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Rakor lintas sektoral ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
01 Mei 2026, 18:46 WIT
Biaya Logistik Nasional Masih Tinggi, Kemenhub Pacu Integrasi Multimoda dan Digitalisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan
melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen
Intram) terus mendorong percepatan integrasi transportasi multimoda dan
digitalisasi logistik nasional sebagai langkah strategis menekan biaya logistik
Indonesia yang masih mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB).Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Integrasi
Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, saat menghadiri kegiatan Launching
Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026 di Westin Jakarta,
Kamis (30/4/2026). Menurutnya, tingginya biaya logistik masih menjadi tantangan
besar dalam meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.“Biaya logistik kita masih relatif tinggi, dan ini menjadi
tantangan utama bagi daya saing nasional. Karena itu, integrasi transportasi
multimoda harus menjadi strategi utama dalam sistem distribusi barang,” ujar
Risal.Ia menjelaskan, sektor transportasi dan pergudangan saat ini
memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data
terbaru, sektor tersebut berkontribusi sekitar 6,16 persen terhadap PDB dengan
pertumbuhan mencapai 8,98 persen pada triwulan IV tahun 2025, tertinggi
dibandingkan sektor lainnya.Meski menunjukkan pertumbuhan positif, Risal mengakui masih
terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Mulai dari rendahnya
integrasi antarwilayah, tingginya ketergantungan pada moda transportasi darat,
hingga ketimpangan distribusi barang dan kepadatan lalu lintas di kawasan
perkotaan.Menurutnya, penguatan sistem angkutan multimoda menjadi
salah satu solusi utama untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Sistem ini
dinilai mampu menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu layanan
terpadu yang lebih efisien dan fleksibel.“Angkutan multimoda mampu mengintegrasikan berbagai moda
transportasi dalam satu sistem layanan. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi,
tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pengiriman barang,” jelasnya.Risal menegaskan, penerapan sistem multimoda dapat
memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya dan waktu distribusi
barang. Bahkan, pendekatan tersebut diproyeksikan mampu memangkas biaya
logistik hingga 25 persen dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman sampai 30
persen.“Dengan pendekatan multimoda, kita bisa menurunkan biaya
logistik hingga sekitar 25% dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman hingga
30%. Ini angka yang sangat signifikan untuk mendorong daya saing,” tegas Risal.Selain integrasi moda transportasi, pemerintah juga terus
mempercepat transformasi digital di sektor logistik melalui implementasi National
Logistic Ecosystem (NLE). Program ini disebut mampu meningkatkan efisiensi
proses logistik antara 24,6 hingga 49,5 persen melalui penyederhanaan layanan
dan integrasi data nasional.Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat konektivitas
logistik nasional melalui berbagai program strategis seperti Tol Laut dengan 41
trayek aktif, pengembangan angkutan kargo udara perintis, hingga integrasi
jaringan logistik berbasis kereta api dan pelabuhan.Dalam kesempatan tersebut, Risal juga menyoroti pengembangan
konsep layanan on call logistics yang dinilai relevan untuk menjawab
tantangan distribusi di wilayah terpencil, kepulauan, dan kawasan 3TP seperti
Papua dan Maluku.“Kita mulai mengarah pada sistem logistik yang lebih
fleksibel melalui konsep on call, di mana layanan transportasi disediakan
sesuai kebutuhan lokasi dan waktu. Ini penting untuk menjawab tantangan
distribusi di wilayah seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP,” ujarnya.Ia menilai, transformasi logistik nasional tidak dapat
dilakukan melalui langkah-langkah kecil semata, melainkan membutuhkan perubahan
besar yang terintegrasi dari sisi transportasi, digitalisasi, hingga tata
kelola data nasional.“Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan perbaikan
incremental. Kita membutuhkan lompatan strategis melalui integrasi multimoda,
digitalisasi menyeluruh, dan tata kelola data nasional untuk menurunkan biaya
logistik menuju kisaran yang lebih kompetitif,” tegasnya.Risal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor
dalam membangun sistem logistik nasional yang kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan transformasi logistik tidak hanya bergantung pada
pemerintah, tetapi juga keterlibatan dunia usaha dan asosiasi.“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kolaborasi dan
inovasi agar sistem logistik nasional menjadi lebih efisien, andal, dan berdaya
saing global,” tutup Risal.
Kegiatan Supply Chain Indonesia Exhibition &
Conference 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat
integrasi transportasi multimoda sekaligus mempercepat transformasi logistik
nasional di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi barang dan dinamika
perdagangan global yang semakin kompetitif. (GF)
01 Mei 2026, 13:38 WIT
Kecewa Sulit Ditemui, Warga Nduga Palang Bupati Yoas Beon Di Bandara Timika
Papuanewsonline.com, Timika — Sejumlah warga Kabupaten Nduga
melakukan aksi pemalangan terhadap Bupati Nduga Yoas Beon di Bandara Moses
Kilangin, Timika. Aksi protes ini dipicu kekecewaan masyarakat yang mengaku
sulit bertemu langsung dengan kepala daerah mereka.Menurut keterangan warga, Bupati Yoas Beon dinilai jarang
berada di wilayah Nduga dan lebih sering di luar daerah. Kondisi itu membuat
masyarakat kesulitan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ketegangan akhirnya
berujung pada aksi pemalangan sebagai bentuk protes. Dalam video yang beredar
di aplikasi tik-tok warga menyampaikan kelu kesa mereka terhadap Bupati Yoas Beon.Selain soal kehadiran, warga juga menyoroti sejumlah janji
Bupati Yoas Beon yang dinilai belum terealisasi. Mereka menyebut bupati kerap
menghindar saat diminta penjelasan.Ironisnya, Bupati Yoas Beon sebelumnya menegaskan agar
seluruh pegawai pemerintah harus berada dan bekerja di Kabupaten Nduga.
Pernyataan itu justru menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan
kondisi bupati sendiri yang dinilai tidak menetap di wilayah tersebut.Aksi pemalangan di bandara berlangsung dengan pengawasan
aparat keamanan dan sempat menarik perhatian publik di Timika.Hingga berita ini di terbitkan Kabag Humas Setda Nduga terkait
aksi tersebut belum memberikan keterangan resmi, papapuanewsonline,com masih
berupaya meminta tanggapan Bupati Yoas Beon maupun perwakilan Pemkab Nduga.Masyarakat berharap ada perubahan sikap dari pemerintah
daerah, khususnya keterbukaan dan kehadiran pemimpin di tengah warga. Penulis: Hendrik
Editor: GF
01 Mei 2026, 13:28 WIT
Krisis Tata Kelola Mimika: Kepala Kampung Purna Tugas, Proyek Air Bersih Di Iwaka Disebut Gagal
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintahan tingkat kampung
di Kabupaten Mimika tengah menghadapi kekosongan kepemimpinan serius. Seluruh
kepala kampung dilaporkan berstatus purna tugas sejak Januari hingga Mei 2026
karena tidak ada perpanjangan Surat Keputusan dari pemerintah daerah.Ketua Komunitas Pemuda Kei, Edoardus Rahawadan, menegaskan
kondisi itu berdampak langsung pada terhentinya roda pemerintahan kampung.
"Seluruh desa atau kampung di Mimika kini mengalami kekosongan
kepemimpinan," kata Edoardus, usai meninjau Kampung Iwaka.Menurut Edoardus, kekosongan ini memicu kekhawatiran warga
terkait pelayanan publik, pengelolaan dana desa, hingga stabilitas sosial di
tingkat akar rumput. Sejumlah tokoh masyarakat mendesak pemerintah kabupaten
segera mengambil langkah darurat untuk mengisi kekosongan tersebut.Proyek Air Bersih DisorotSelain krisis kepemimpinan, proyek penyediaan air bersih di
Desa Iwaka juga menjadi sorotan. Edoardus menyebut proyek yang
digembar-gemborkan Pemkab Mimika itu gagal. "Saya lihat beberapa titik air
bersih di Desa Iwaka, ternyata itu proyek gagal. Pipa airnya sudah karat dan
sampai hari ini masyarakat masih menanti hujan," ujarnya.Ia menilai proyek air bersih di wilayah pesisir Mimika tidak
memberi manfaat nyata. "Masyarakat masih bersandar pada air hujan. Ini
proyek gagal dan hanya memperkaya pemerintah serta kontraktor," kata
Edoardus.Warga di beberapa kampung pesisir seperti Ipaya, Paripi, dan
Yaraya disebut masih mengandalkan air hujan sebagai sumber air minum
sehari-hari. “Kami masih minum air hujan. Tidak ada perubahan meskipun proyek
air bersih sudah lama dijanjikan,” kata salah satu warga pesisir yang enggan
disebut namanya.Polemik Sekretaris Desa IwakaDalam uji petik di Kampung Iwaka, muncul keluhan warga
terkait penunjukan aparatur kampung. Warga mempertanyakan adanya pendatang yang
dinilai memaksakan diri menjabat sebagai Sekretaris Desa Iwaka. “Mengapa orang
dari luar harus dipaksakan menjadi Sekretaris Desa, sementara masih banyak anak
asli kampung yang mampu?” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.Edoardus menilai persoalan ini menambah daftar panjang
tantangan tata kelola pemerintahan di Mimika, mulai dari krisis kepemimpinan,
kegagalan program infrastruktur dasar, hingga konflik sosial terkait
representasi masyarakat lokal.Hingga berita ini diturunkan, papuanewsonline,com. masih
berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pemkab Mimika terkait kekosongan kepala
kampung, evaluasi proyek air bersih, dan polemik penunjukan Sekdes Iwaka.Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberi
klarifikasi dan solusi konkret untuk memastikan stabilitas pemerintahan serta
terpenuhinya hak dasar warga. Penulis: Hendrik
Editor: GF
01 Mei 2026, 11:47 WIT
ASN Komcad Digembleng di Brigif 1 Marinir, Menhan Tekankan Semangat Bela Negara
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Republik
Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Brigif 1 Marinir,
Cilandak, Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau pelaksanaan Latihan Dasar
Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
kementerian dan lembaga.Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah
memperkuat semangat bela negara di kalangan ASN. Sebanyak 280 peserta dari 16
kementerian dan lembaga saat ini tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan
Komcad yang dipusatkan di Brigif 1 Marinir.Peserta berasal dari berbagai instansi strategis, di
antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, hingga
Kementerian Kehutanan.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menhan menyaksikan secara
langsung demonstrasi keterampilan yang ditampilkan para peserta. Demonstrasi
meliputi peragaan baris-berbaris (PBB) hingga simulasi penanganan huru hara
yang memperlihatkan peningkatan disiplin dan kekompakan para peserta selama
mengikuti pelatihan.Dalam arahannya, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa
pendidikan Komcad bagi ASN bukan untuk menjadikan aparatur negara bersifat
militeristik. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan membentuk karakter
kebangsaan yang kuat dan meningkatkan kualitas pengabdian ASN kepada negara.“ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan
mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional
Indonesia (TNI),” tegas Menhan di hadapan peserta pelatihan.Ia juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga merupakan
pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, ASN dinilai perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi
nilai nasionalisme, patriotisme, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas
pelayanan publik.“Pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi
militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat,
disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian,” ujar Sjafrie.Menurut Menhan, nilai-nilai tersebut tidak dapat terbentuk
secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang, komitmen, dan kesungguhan
dari setiap peserta selama mengikuti pendidikan dan latihan.Sjafrie juga mengapresiasi perkembangan peserta selama
menjalani pelatihan. Ia menilai terdapat perubahan positif terutama pada aspek
kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan yang semakin terlihat di
lingkungan pendidikan Komcad.Selain itu, Menhan menilai keberagaman latar belakang
peserta dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi simbol nyata semangat
Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut justru dinilai memperkuat persatuan
dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.Dalam kesempatan itu, Menhan kembali mengingatkan pentingnya
integritas dan tanggung jawab ASN kepada masyarakat. Ia menegaskan seluruh
fasilitas negara, termasuk pelatihan yang dijalani peserta, bersumber dari
rakyat sehingga harus dibalas dengan pengabdian terbaik.“Seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani,
bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan
pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,”
katanya.Menhan berharap seluruh peserta mampu menjadi teladan di
lingkungan kerja masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan. ASN Komcad
diharapkan memiliki disiplin tinggi, integritas kuat, serta mampu mendukung
penguatan bela negara di setiap instansi pemerintah.
Di akhir kegiatan, Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada
jajaran Korps Marinir yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia
menilai profesionalisme para pelatih dan penyelenggara menjadi faktor penting
keberhasilan Latsarmil Komcad ASN tahun ini. (GF)
30 Apr 2026, 15:24 WIT
Pemerintah Pastikan Negara Hadir untuk Korban Insiden KA Bekasi Timur
Papuanewsonline.com, Bekasi — Pemerintah memastikan
komitmennya untuk memberikan penanganan maksimal terhadap korban insiden
kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Dukungan
tidak hanya difokuskan pada proses evakuasi dan perawatan korban, tetapi juga
pendampingan bagi keluarga yang terdampak.Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi saat melakukan peninjauan kesiapan operasional Stasiun Bekasi
Timur, Rabu (29/4/2026). Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan bahwa
keselamatan dan penanganan korban menjadi prioritas utama pemerintah bersama
seluruh pihak terkait.“Kami turut berduka cita kepada seluruh keluarga korban.
Pemerintah memastikan tidak akan lepas tangan dalam penanganan ini, baik dari
sisi perawatan di rumah sakit maupun dukungan melalui mekanisme asuransi,” ujar
Menhub Dudy.Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai
pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat
dan tepat. Pendataan korban hingga penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku.Menhub menjelaskan, PT Jasa Raharja sejak hari pertama telah
dilibatkan dalam proses identifikasi dan pendataan korban kecelakaan. Seluruh
mekanisme santunan akan diproses sesuai aturan yang berlaku agar keluarga
korban dapat segera menerima haknya.“Sejak hari pertama, Jasa Raharja telah terlibat dalam
proses identifikasi dan pendataan korban. Untuk mekanisme santunan, akan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.Usai melakukan peninjauan di Bekasi Timur, Menhub Dudy turut
melakukan uji coba jalur menggunakan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun
Cikarang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengecekan kesiapan
operasional jalur yang sebelumnya terdampak insiden kecelakaan.Setibanya di Cikarang, Menhub melanjutkan agenda dengan
mendatangi rumah salah satu korban meninggal dunia bernama Nurlaela. Dalam
suasana penuh duka, Menhub menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada
keluarga dan memastikan pemerintah hadir dalam proses pemulihan keluarga
korban.Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin yang turut mendampingi
dalam kunjungan tersebut juga menyampaikan rasa duka cita mendalam. PT KAI,
kata Bobby, memberikan santunan serta dukungan pendidikan bagi anak korban
sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap keluarga yang ditinggalkan.“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Sebagai bentuk
kepedulian, kami juga memberikan santunan serta beasiswa kepada putra dari
salah satu korban,” ujar Bobby.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal
Perkeretaapian Allan Tandiono bersama jajaran terkait lainnya. Pemerintah
berharap seluruh proses penanganan korban dan pemulihan operasional
transportasi dapat berjalan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali
normal. (GF)
30 Apr 2026, 15:13 WIT
Kontingen Taekwondo Garbha Presisi Raih Juara Umum WATA Championship 2026
Papuanewsonline.com, Tangerang – Prestasi membanggakan ditorehkan oleh personel Polri di kancah internasional. Kontingen Taekwondo Garbha Presisi Polri kembali ke tanah air setelah dinobatkan sebagai Juara Umum dalam ajang The 22nd WATA Open International Taekwondo Championship 2026 yang berlangsung di Ohama Arena, Sakai, Osaka, Jepang, pada 26-27 April 2026.Kedatangan para atlet disambut hangat oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol Anwar, didampingi Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Ketua Persatuan Taekwondo Garuda Bhayangkara Presisi, di Area Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (28/4/2026). Dalam ajang bergengsi tersebut, 15 atlet terbaik Polri tampil dominan sejak hari pertama pertandingan. Kontingen Garbha Presisi berhasil mengumpulkan total 27 medali terdiri dari 17 medali emas, 8 medali perak dan 2 medali perunggu, menempatkan Tim Polri di puncak klasemen akhir mengungguli atlet dari berbagai negara.Menanggapi keberhasilan ini, As SDM Kapolri Irjen Pol Anwar menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet dan tim pelatih."Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan dan persiapan matang yang dilakukan oleh seluruh atlet. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang telah berjuang dan berprestasi di bidang olahraga," ujar Irjen Pol Anwar.Irjen Pol Anwar menambahkan bahwa Polri melalui Komite Olahraga Polri berkomitmen penuh untuk terus mendukung pembinaan atlet guna melahirkan prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang untuk Indonesia."Keberhasilan menjadi kebanggaan bagi institusi Polri dan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Polri akan terus mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan guna memperkuat posisi Indonesia dalam olahraga taekwondo internasional," pungkasnya.Dari total 27 medali tersebut terdapat 4 orang yang memperoleh masing-masing 3 medali, 4 orang yang memperoleh masing-masing 2 medali dan 7 orang yang memperoleh masing-masing 1 medali. Berikut adalah rincian medali yang diraih oleh Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri:1. Brigadir Ihya Ainizahra, 1 Emas, 2 Perak, Juara 1 Poomsae Individu Putri; Juara 2 Poomsae Pair; Juara 2 Poomsae Beregu Putri2. Bripda Rizky Irma Suryani, 2 Emas, 1 Perak, Juara 1 Poomsae Individu Putri; Juara 1 Poomsae Pair; Juara 2 Poomsae Beregu Putri3. Bripda Gabriel Simorangkir, 2 Emas, Juara 1 Poomsae Individu Putra; Juara 1 Poomsae Beregu Putra4. Bripda Muhammad Rizky Prasetia, 3 Emas, Juara 1 Poomsae Pair; Juara 1 Poomsae Beregu Putra; Juara 1 Poomsae Individu Putra5. Bripda Abi Nidya Ira Wati, 1 Emas, 1 Perak, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-49 Putri; Juara 2 Prestasi U-49 Intermediate Putri6. Bripda Ressya Folingga, 1 Emas, 1 Perak, Juara 1 Kyorugi Prestasi U+68 Putri; Juara 2 U-73 Prestasi Putri7. Bripda Johansen Vicenzo, 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu, Juara 1 Poomsae Beregu Putra; Juara 2 Poomsae Pair; Juara 3 Freestyle Poomsae8. Bripda Dinda Putri Lestari, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-73 Putri9. Bripda Nyoman Aing Keysa Nanda, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-57 Putri10. Bripda Adrian Kaiser Hakiki, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-87 Putra11. Bripda Gigih Adhiyodha, 1 Emas, Juara 1 Kyorugi Prestasi U-63 Putra PNO-12
29 Apr 2026, 10:41 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
