Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Refleksi Kedatangan Wapres di Mimika, Dewan Adat Soroti Krisis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika – Kedatangan Wakil Presiden RI
dalam kunjungan kerja pada 20–21 April 2026 di Kabupaten Mimika memunculkan
berbagai dinamika di tengah masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Dewan
Adat Daerah Kabupaten Mimika, Vinsen Oniyoma, yang menyampaikan refleksi kritis
atas situasi sosial dan pemerintahan di daerah tersebut.Dalam pandangannya, kunjungan tersebut justru membuka
realitas yang selama ini dirasakan masyarakat, yakni menumpuknya aspirasi yang
belum tersalurkan secara maksimal."Aspirasi Membuludak, harapan kosong ke jakarta”
ungkapnya dalam refleksi yang disampaikan kepada media.Ia menilai, kondisi pelayanan publik di Mimika saat ini
ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat akumulasi kekecewaan
masyarakat."Protokoler dan akumulasi kekecewaan pelayanan publik
di Mimika ibarat BOM waktu yang meledak." tegasnya.Menurut Vinsen, fenomena yang terjadi menunjukkan adanya
kecenderungan sentralisasi harapan masyarakat kepada pemerintah pusat, bukan
lagi kepada pemerintah daerah.“Sentralisasi Harapan" dimana masayarakat merasa hanya
pemerintah pusat yang mampu memberikan harapan, solusi atau perbaikan dari pada
pemerintah daerah serta pelayanan.Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk "mosi tidak
percaya" secara sosiologis, yang mencerminkan krisis kepercayaan
masyarakat terhadap pimpinan daerah.Dalam refleksinya, Vinsen menjelaskan bahwa ketidakpercayaan
tersebut dipicu oleh berbagai persoalan mendasar, mulai dari buruknya pelayanan
publik hingga praktik birokrasi yang dinilai berbelit."Ketidak percayaan ini biasanya dipicu oleh pelayanan
publik yang buruk, birokrasi berbelit-belit,Pekraktek KKN,atau kebijakan yang
tumpah tindi di daerah."Lebih lanjut, ia menilai kondisi ini merupakan sinyal kuat
adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah yang perlu segera
dibenahi."Ini adalah sinyal kuat adanya masalah serius dalam
tata kelola pemerintahan di daerah."Secara umum, Vinsen melihat adanya penurunan legitimasi
kepemimpinan di tingkat lokal yang berdampak pada meningkatnya harapan
masyarakat kepada pemerintah pusat."Otoritas moral dan kepercayaan kepemimpinan sedang
runtuh sehingga legitimasi kepemimpinan pusat diharapkan mengambil alih atau
mengintervensi."Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini menunjukkan krisis
yang lebih luas dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah."Situasi di mana masyarakat secara luas tidak percaya
kepada pimpinan daerah ( Bupati, Gubernur dan DPRP dan DPRD), namun mereka
masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat.ini sebuah fenomena
krisis."Dalam penilaiannya, masyarakat mulai meragukan kemampuan
pimpinan daerah dalam mengelola kepentingan publik dan mewakili aspirasi
rakyat."Masayarakat menilai pimpinan2 lokal daerah gagal dalam
mewakili aspirasi, dalam mengelola keoentingan publik."Ia menambahkan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian
serius bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika sebagai penyelenggara
pelayanan publik.Vinsen juga menyampaikan sejumlah
rekomendasi kepada Bupati Mimika untuk segera melakukan pembenahan. Di antaranya adalah evaluasi sistem protokoler dalam
penyambutan tamu negara, agar lebih tertata dan melibatkan masyarakat adat
secara layak. Ia juga mendorong evaluasi terhadap
kepala-kepala OPD yang dinilai belum mampu menerjemahkan nilai-nilai Otonomi
Khusus di Mimika.Vinsen menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar
menyentuh masyarakat adat Papua sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga meminta adanya teguran terhadap biro protokoler agar
setiap kunjungan kenegaraan ke depan dapat dirancang dengan lebih inklusif.Dengan refleksi ini, Dewan Adat berharap pemerintah daerah
dapat segera melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan
masyarakat.Kunjungan Wakil Presiden pun dinilai menjadi momentum
penting untuk membaca kondisi riil di lapangan sekaligus memperbaiki arah
kebijakan pembangunan di Mimika. (GF)
22 Apr 2026, 23:58 WIT
Menhub Lepas Kloter Pertama Haji 2026, Layanan Khusus dan Keselamatan Jadi Prioritas
Papuanewsonline.com, Tangerang – Menteri Perhubungan Dudy
Purwagandhi secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama tahun
1447H/2026M di Terminal 2F Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, Rabu (22/4/2026).Pelepasan ini turut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah
Mochamad Irfan Yusuf serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto,
sebagai penanda dimulainya operasional penyelenggaraan angkutan haji tahun ini.Kegiatan tersebut menjadi momentum penting yang menunjukkan
kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji sejak
keberangkatan hingga kepulangan.Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa
seluruh fasilitas di Terminal 2F telah dipersiapkan secara optimal untuk
menunjang kenyamanan jemaah.“Terminal 2F telah kami siapkan secara khusus untuk
memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari fasilitas hingga alur
pelayanan yang terintegrasi. Kami ingin memastikan jemaah mendapatkan
pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar sejak dari tanah air,” ujar
Menhub Dudy.Terminal 2F sendiri difungsikan sebagai terminal khusus haji
yang dilengkapi dengan layanan Mecca Route, sehingga proses keimigrasian Arab
Saudi dapat dilakukan lebih awal di Indonesia.Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, pemerintah
menyediakan 10 konter imigrasi guna mempercepat layanan bagi para jemaah.Pada kesempatan ini, kloter pertama yang diberangkatkan
adalah Banten 1 dengan jumlah 393 jemaah menggunakan penerbangan GA 7302 tujuan
Madinah.Penerbangan haji dari terminal ini dilayani oleh maskapai
Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang telah disiapkan untuk mengangkut
jemaah secara bertahap.Menhub Dudy juga memastikan bahwa seluruh armada pesawat
yang digunakan telah melalui pemeriksaan kelayakan yang ketat."Seluruh pesawat yang digunakan telah melalui ramp
inspection dan dinyatakan laik udara sehingga aspek keselamatan penerbangan
dapat terjamin. Kami juga menyiapkan rute alternatif sebagai langkah mitigasi
jika terjadi gangguan pada jalur utama penerbangan," tutur Menhub Dudy.Secara nasional, pada tahun 2026 pemerintah akan
memberangkatkan lebih dari 221.000 jemaah haji dari 14 bandara embarkasi di
seluruh Indonesia melalui 525 kloter penerbangan.Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu embarkasi terbesar
dengan total 34.557 jemaah atau sekitar 16,99 persen dari total nasional.Selain di Tangerang, pada hari yang sama Menhub juga melepas
keberangkatan jemaah haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat.Sebanyak 441 jemaah diberangkatkan dari embarkasi tersebut,
yang merupakan bagian dari total 17.460 jemaah yang akan berangkat melalui
Kertajati.Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyampaikan pesan kepada
seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur perjalanan
dengan baik."Kami berharap perjalanan Bapak dan Ibu dapat berjalan
dengan lancar, sampai di Tanah Suci dengan selamat untuk menjalankan ibadah
haji dengan lancar. Semoga menjadi Haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga sehat
selalu. Begitu juga nanti dalam kepulangannya, semoga berjalan dengan lancar
dan sampai ke Tanah Air dengan selamat dan sehat," kata Menhub Dudy.Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk terus
meningkatkan kualitas layanan transportasi udara dalam mendukung kelancaran
penyelenggaraan ibadah haji.Pemerintah juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan
ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta
memperoleh predikat haji yang mabrur. (GF)
22 Apr 2026, 23:50 WIT
Pemkab Mimika Gelar Evaluasi Layanan Publik, Wakil Bupati: Bukan Sekadar Formalitas
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika
kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat melalui kegiatan Evaluasi Kinerja Layanan Publik Tahun 2026. Acara
yang digelar di Hotel Horison Ultima, Rabu (22/4/26), ini dihadiri langsung
oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong, jajaran pimpinan OPD, serta narasumber ahli
dari Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru.Dalam sambutannya Emanuel Kemong, Menegaskan bahwa kegiatan
ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen penting untuk melakukan evaluasi
dan introspeksi menyeluruh. "Evaluasi ini menjadi ruang untuk melihat kekurangan
dan tantangan, agar pelayanan nantinya benar-benar transparan, akuntabel, dan
sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya transformasi pelayanan yang
cepat, mudah, dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.Sementara itu, Dr. Otok Kuswandaru dalam paparannya
menjelaskan lima pilar utama transformasi layanan, yaitu kepastian layanan,
respons terhadap pengaduan, aksesibilitas, inovasi, serta integrasi. "Pelayanan harus memberi kepastian, bukan kebingungan.
Pengaduan masyarakat adalah kompas untuk perbaikan," tegasnya. Ia juga menekankan agar birokrasi tidak lagi rumit dan
pemerintah hadir secara proaktif menyelesaikan masalah rakyat.Di sisi lain, Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo,
memaparkan upaya perbaikan melalui program "Dukcapil Prima Mimika Bisa" yang fokus pada
penyederhanaan prosedur dan digitalisasi. "Kami terus menghadirkan layanan
yang cepat, mudah, dan membahagiakan masyarakat," katanya. Melalui evaluasi ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis
yang mampu mendorong perubahan nyata dan kepuasan masyarakat di Mimika. Penulis: Andi Ilham
Editor: GF
22 Apr 2026, 23:40 WIT
Ditjen Hubla Gandeng PSN, Layanan Digital Pelabuhan 3TP Diperkuat Berbasis Satelit
Papuanewsonline.com, Jakarta — Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus memperkuat layanan digital di
wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) melalui pemanfaatan
teknologi satelit. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido
dengan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) di Ruang Sriwijaya, Gedung Kemenhub,
Jakarta, Selasa (21/4).Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala Kantor UPP
Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, dan Direktur PT Pasifik Satelit
Nusantara, Heru Dwi Kartono, serta disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud.Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa
kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam transformasi digital sektor
maritim, khususnya di wilayah 3TP yang selama ini menghadapi keterbatasan akses
teknologi."Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di Kawasan
Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan
geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi,"
ungkapnya.Melalui kerja sama ini, berbagai kendala teknis seperti
keterbatasan jaringan komunikasi yang selama ini menghambat pelaporan
administrasi kapal dan aktivitas pelabuhan diharapkan dapat teratasi secara
signifikan."Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya
efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time
langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional," jelas Dirjen
Masyhud.Senada dengan itu, Kepala Kantor UPP Kelas III Korido,
Willem Thobias Fofid, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi solusi konkret
dalam menjawab keterbatasan infrastruktur digital di wilayah perbatasan."Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam
mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di
perairan. Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan
konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit
dijangkau oleh jaringan terestrial," ungkap Willem.Ia juga menekankan bahwa penguatan kedaulatan data menjadi
aspek penting dalam pengelolaan sektor maritim, mengingat data pergerakan kapal
dan aktivitas pelabuhan merupakan aset strategis negara."Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan
menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan," jelasnya.Sementara itu, Direktur PT Pasifik Satelit Nusantara, Heru
Dwi Kartono, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi
digital nasional melalui penyediaan infrastruktur satelit yang andal."Kerjasama ini bagi kami merupakan langkah strategis
dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus
lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP. Sebagai
perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, kami
meyakini bahwa akses komunikasi merupakan fondasi penting bagi efisiensi
operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional," kata
Heru.Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini dapat terus
berkembang dan memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah
yang selama ini menghadapi keterbatasan akses."Melalui kerjasama ini kami berkomitmen untuk
menghadirkan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat
menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan. Semoga
kolaborasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
bangsa dan negara," pungkasnya.Dengan integrasi teknologi satelit ini, Ditjen Perhubungan
Laut optimistis layanan kepelabuhanan akan semakin efisien, transparan, dan
terintegrasi, sekaligus memperkuat pengawasan serta keselamatan pelayaran di
wilayah timur Indonesia. (GF)
21 Apr 2026, 23:18 WIT
Pimpin Apel Power On Hand, Ini Arahan Kapolda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung pelaksanaan Apel *Power On Hand* yang digelar di Lapangan Tahaparry, Tantui, Polda Maluku, Senin (20/4/2026) pukul 08.00 WIT. Kegiatan ini diikuti oleh Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta seluruh personel Polda Maluku sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan.Apel *power on hand* bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan merupakan manifestasi nyata dari komitmen Polri dalam memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi berbagai situasi kontinjensi, baik yang bersifat gangguan kamtibmas maupun potensi bencana alam.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menekankan pentingnya rasa syukur atas kondisi kesehatan dan kesiapan yang dimiliki seluruh personel, sekaligus mengingatkan bahwa tugas kepolisian adalah bentuk pengabdian yang menuntut kesiapan setiap saat.“Kehadiran kita di sini bukan hanya rutinitas, tetapi wujud kesiapsiagaan kita sebagai anggota Polri dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita adalah *Rastra Sewakottama*, yang harus siap 1x24 jam tanpa mengenal waktu,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menguraikan bahwa dinamika global saat ini turut memberikan dampak terhadap stabilitas nasional, termasuk di wilayah Maluku. Ia menyoroti ketegangan geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi distribusi energi dunia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.Menurutnya, stabilitas ekonomi memiliki korelasi erat dengan situasi keamanan. Gangguan terhadap distribusi energi, seperti bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, dapat memicu masalah sosial yang berujung pada gangguan kamtibmas.“Saya tegaskan, tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal seperti penyalahgunaan distribusi BBM dan gas bersubsidi. Ini menyangkut hak masyarakat dan stabilitas ekonomi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.Selain faktor global, Kapolda juga menyoroti tantangan kamtibmas di tingkat lokal yang masih didominasi oleh tindak kekerasan, seperti konflik antarindividu, KDRT, hingga bentrokan antar kelompok masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa korban dari kasus-kasus tersebut mayoritas berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, sementara pelaku didominasi usia produktif.Hal ini, menurut Kapolda, menjadi perhatian serius yang membutuhkan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang menyentuh akar permasalahan.Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kapolda menekankan pentingnya optimalisasi strategi kepolisian yang mencakup pendekatan *preemtif*, *preventif*, hingga *represif* (penegakan hukum).Pendekatan *preemtif* dilakukan melalui penguatan peran Bhabinkamtibmas dan Polisi Lingkungan (Polima) dalam membangun komunikasi aktif dengan masyarakat serta mendeteksi potensi konflik sejak dini. Sementara itu, langkah *preventif* diwujudkan melalui patroli rutin, patroli dialogis, serta peningkatan pelayanan kepolisian, termasuk optimalisasi layanan darurat 110.Kapolda juga menegaskan pentingnya kesiapan kekuatan cadangan (*power on hand*) yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi eskalasi gangguan keamanan atau bencana.“Kita harus selalu siap dengan kekuatan cadangan yang terlatih, terkoordinasi, dan memiliki mekanisme mobilisasi yang jelas. Ini menjadi kunci dalam merespons setiap potensi gangguan secara cepat dan tepat,” jelasnya.Dalam aspek penegakan hukum, Kapolda menekankan agar seluruh personel bertindak profesional, cepat, dan transparan. Ia mengingatkan bahwa penanganan kasus yang lambat atau tidak tepat justru dapat memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.Selain itu, Kapolda juga memberikan penekanan tegas terkait integritas personel. Ia mengingatkan agar tidak ada anggota yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba maupun konsumsi minuman keras.“Jika ada anggota yang tidak mampu menjaga sikap dan perilaku, lebih baik mengundurkan diri daripada mencoreng nama baik institusi Polri,” tegasnya.Mengakhiri arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan semangat pengabdian, serta menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam menjalankan tugas.Apel berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat sebagai simbol kesiapan Polda Maluku dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Maluku. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 08.40 WIT dalam situasi aman dan terkendali.Melalui apel ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi dan ditangani secara profesional demi terwujudnya Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. PNO-12
21 Apr 2026, 19:02 WIT
Kapolda Maluku Ajak Kaum Perempuan Menjadi Sahabat Polisi, Cegah Potensi Konflik
Papuanewsonline.com, Leihitu - Persoalan minuman keras, narkoba, hingga tingginya pengangguran di kalangan pemuda kembali mencuat dalam audiensi antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dan perwakilan ibu-ibu dari lima desa di Kecamatan Leihitu, Senin (20/4/2026).Di balik pertemuan yang tampak formal itu, terungkap kegelisahan warga terkait potensi konflik sosial yang masih mengintai wilayah tersebut.Audiensi yang berlangsung di Ruang Courtesy Call Mapolda Maluku itu dihadiri sejumlah pejabat utama, antara lain Dir Intelkam, Dir Binmas, Kabid Humas, Pakor Polwan, serta perwakilan Polwan Polda Maluku. Dari unsur masyarakat, hadir Ketua Persatuan Wanita Islam (PWI) Provinsi Maluku Hj. Irma Betaubun bersama jajaran pengurus dan perwakilan ibu-ibu dari Desa Mamala, Morela, Hitu Lama, Hitumesing, dan Wakal.Perwakilan ibu-ibu dari Desa Mamala, Morela, Hitu Lama, Hitumesing, dan Wakal secara terbuka menyampaikan bahwa peredaran miras dan narkoba dinilai semakin meresahkan dan kerap menjadi pemicu bentrokan di masyarakat.“Kalau tidak ditangani serius, ini bisa terus memicu konflik,” menjadi salah satu kekhawatiran yang disuarakan dalam forum tersebut.Selain itu, mereka juga menyoroti minimnya lapangan kerja bagi pemuda. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko keterlibatan generasi muda dalam aktivitas negatif, termasuk konsumsi miras dan tindakan kekerasan.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku tidak menampik adanya persoalan mendasar di balik konflik sosial yang terjadi. Ia bahkan mengakui bahwa akar masalah tidak semata pada miras atau narkoba.“Miras dan narkoba itu pemicu. Tapi akar utamanya adalah ego kelompok dan lemahnya kepatuhan terhadap norma dan hukum,” kata Dadang.Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik di Maluku tidak cukup hanya melalui penindakan hukum terhadap peredaran miras dan narkoba, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang lebih dalam.Kapolda menilai, lemahnya kontrol sosial di masyarakat turut memperparah situasi. Dalam banyak kasus, konflik dipicu oleh hal-hal kecil yang kemudian membesar karena tidak adanya mekanisme penyelesaian yang efektif di tingkat komunitas.Di sisi lain, ia menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya ibu, dalam mencegah potensi konflik sejak dini. Menurutnya, pola komunikasi dalam keluarga berpengaruh besar terhadap perilaku anak dan remaja.Namun demikian, pendekatan berbasis keluarga dinilai belum cukup tanpa dukungan kebijakan yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan program sosial bagi pemuda.Dalam audiensi tersebut, warga juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih konkret antara kepolisian dan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan “Mama-Mama Sahabat Polisi”.Inisiatif ini diharapkan tidak berhenti sebagai simbolik, tetapi benar-benar menjadi saluran komunikasi dan deteksi dini konflik di tingkat akar rumput.Kapolda menyatakan pihaknya akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, namun menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap pelanggaran, khususnya narkoba dan miras, akan dilakukan secara tegas.Pertemuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan keamanan di wilayah Leihitu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.Tanpa penanganan yang komprehensif, kekhawatiran warga soal konflik berpotensi terus berulang. PNO-12
21 Apr 2026, 18:41 WIT
Gelar Forum Konsultasi Publik, Polda Maluku Dorong Peningkatan Layanan Berbasis Digital
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Biro Perencanaan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Marina, Kota Ambon, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian.Forum tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Polda Maluku, Kombes Pol Dony Sabardi Halomoan Damanik. Ia didampingi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Perencanaan (RBP) Biro Rena Polda Maluku.Dalam sambutannya, Dony menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan responsif.“Polda Maluku berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara transparan dan cepat sebagai wujud kehadiran negara,” ujarnya.FKP ini bertujuan menjadi wadah dialog, berbagi masukan, serta konsultasi terkait sistem pelayanan publik di seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan personel Polri dan ASN dari berbagai satuan kerja, seperti Ditlantas, Ditnarkoba, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, SPKT, dan Ditintelkam. Selain itu, hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan media, Jasa Raharja Cabang Ambon, serta jajaran perencanaan Polres melalui pertemuan daring.Salah satu peserta dari kalangan media, wartawan Ambon Ekspres, menilai kegiatan ini penting sebagai ruang komunikasi antara kepolisian dan publik.“Forum seperti ini sangat positif karena memberi ruang bagi masyarakat dan media untuk menyampaikan masukan secara langsung. Harapannya, hasil diskusi ini benar-benar ditindaklanjuti sehingga pelayanan publik di Polda Maluku semakin baik dan transparan,” ujarnya.Dony berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik.“Seiring perkembangan teknologi, Polda Maluku terus mengoptimalkan layanan berbasis digital agar lebih mudah diakses, transparan, dan efektif bagi seluruh masyarakat,” katanya. PNO-12
21 Apr 2026, 18:28 WIT
Konsolidasikan Pengawasan Disiplin, Polda Maluku Gelar Coffee Morning Bersama POM TNI
Papuanewsonline.com, Ambon - Sinergitas TNI-Polri kembali diperkuat di Maluku. Polda Maluku melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menggelar coffee morning bersama jajaran Polisi Militer (POM) TNI dari tiga matra sebagai langkah konsolidasi pengawasan disiplin dan penegakan hukum internal aparat.Kegiatan yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi Manise, Ambon, Selasa (21/4/2026), ini menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas dua institusi sebagai pilar utama stabilitas negara, khususnya di wilayah Maluku yang memiliki dinamika sosial tersendiri.Acara tersebut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda, Kabidpropam, Kabidkum Polda Maluku, serta para komandan satuan Polisi Militer TNI AD, AL, dan AU beserta jajaran.Kabid Propam Polda Maluku kombes Pol Indera Gunawan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pertemuan informal, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas institusi dalam menjaga profesionalisme personel di lapangan.“Kami ingin memastikan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan POM TNI tetap terjaga dengan baik. Sinergitas ini penting untuk menjaga disiplin, integritas, dan kepercayaan publik terhadap TNI-Polri,” ujarnya.Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur hingga tingkat personel merupakan langkah penting agar koordinasi tidak hanya berjalan di level pimpinan, tetapi juga efektif di lapangan.Ia menambahkan, pendekatan yang dibangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional dan kekeluargaan, sehingga memudahkan penyelesaian berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni menekankan bahwa soliditas TNI-Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan negara.“TNI dan Polri adalah pilar utama bangsa. Sinergitas yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat lokal maupun dampak dari dinamika nasional dan global,” tegasnya.Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi yang solid antara fungsi pengawasan internal Polri dan Polisi Militer TNI menjadi elemen penting dalam memastikan penegakan disiplin berjalan objektif, profesional, dan berkeadilan.Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai tersebut diisi dengan diskusi ringan dan komunikasi terbuka antarpersonel, sebagai upaya membangun kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.Melalui forum ini, diharapkan sinergitas antara Bidpropam Polda Maluku dan POM TNI semakin solid, sehingga mampu memperkuat pengawasan internal serta menjaga marwah institusi TNI-Polri di tengah masyarakat. PNO-12
21 Apr 2026, 18:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
