Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pemkab Mimika Tekan MoU Dengan Kejari Dan Polres Tegakkan Komitmen Bersih Dari Korupsi
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
resmi memperkuat barisan dalam pemberantasan korupsi dengan menandatangani Nota
Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri
Mimika dan Polres Mimika. Acara berlangsung di Lobby Pusat Pemerintahan
(Puspem), (18/4/26), dan difokuskan untuk mempererat koordinasi antara Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam
menangani setiap laporan dugaan pelanggaran.Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian, yang hadir dalam
kesempatan tersebut menilai langkah ini sangat strategis. Ia menekankan bahwa keberadaan MoU bukan sekadar formalitas,
melainkan pijakan agar seluruh aparat bekerja maksimal, profesional, dan
objektif.“Tujuannya jelas, mencegah penyimpangan dan memperkuat tata
kelola pemerintahan yang baik. Kami berharap Mimika tidak menjadi penyumbang
perkara korupsi, justru menjadi contoh teladan di Tanah Papua,” tegasnya.“Saya mengapresiasi dan menyambut baik kerja sama ini.
Sinergi yang solid adalah kunci mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa.
Semoga dengan ikrar bersama ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujarnya.Sementara itu, perwakilan Kapolda Papua Tengah yang
dibacakan Kapolres Mimika, Billyandha, menambahkan bahwa perjanjian ini menjadi
momentum penting untuk menyamakan persepsi hukum. “Implementasinya harus dijalankan secara konsisten dan penuh
tanggung jawab. Penegakan hukum harus berjalan transparan, efektif, dan
berpihak pada keadilan masyarakat, bukan hanya sekadar seremoni semata,”
tegasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 21:47 WIT
Pemkab Mimika Serahkan Dua Rumah Dinas Kejari, Bupati: Bukan Gratifikasi, Tapi Kerja Sama
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
resmi menyerahkan hibah berupa dua unit rumah dinas kepada Kejaksaan Negeri
Mimika. Peresmian dan penyerahan aset tersebut dilakukan langsung oleh Kepala
Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian, S.H., M.H., pada Sabtu (18/4/26).
Langkah ini merupakan wujud nyata sinergi dan dukungan Pemda terhadap penegak
hukum dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa bantuan ini
murni bentuk kerja sama antarlembaga yang anggarannya telah diatur secara legal
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025, sehingga bukan merupakan
gratifikasi.“Ini adalah dukungan agar aparat bisa bekerja lebih optimal.
Kami juga memberikan perhatian serupa kepada instansi vertikal lain, seperti
membangun Polsek untuk Polri serta Posramil dan kantor Danramil untuk TNI,”
jelas Rettob didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong.“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Pemkab Mimika. Semoga dengan adanya fasilitas yang layak ini, jaksa dan pegawai
dapat bekerja lebih tenang, nyaman, dan bersemangat dalam memberikan pelayanan
hukum terbaik bagi masyarakat,” ujar Kajati Jefferdian penuh harap.Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga PUPR, Willy Toron,
memaparkan pembangunan dua rumah berukuran 13x7,5 meter ini menelan biaya
sekitar Rp1,5 miliar dari total anggaran Rp1,8 miliar. “Proyek dikerjakan PT Sagu Abadi Jaya mulai Oktober hingga
November 2025 lalu. Lahannya milik Kejari, Pemkab hanya membangun fisik
rumahnya yang terdiri dari 3 kamar tidur, ruang tamu, dan fasilitas lengkap
lainnya,” tutupnya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 19:17 WIT
Amankan Misi Kemanusiaan, Kodim 1714/Puncak Jaya Pimpin Pengamanan Gubernur Tinjau Korban Insiden
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Situasi pasca insiden
yang terjadi di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, terus mendapatkan
perhatian serius dari pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah melakukan
kunjungan kerja spesial untuk meninjau langsung kondisi para korban yang
terdampak peristiwa tersebut.Dalam misi kemanusiaan ini, keamanan rombongan dijaga sangat
ketat oleh personel Kodim 1714/Puncak Jaya yang bekerja sama penuh dengan
jajaran Polri, demi memastikan kelancaran dan keselamatan selama proses
peninjauan berlangsung.Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan instruksi
penting yang langsung menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Salah satu
keputusan krusial yang dikeluarkan adalah menetapkan status Tanggap Darurat
bencana atau kejadian ini. Langkah ini diambil agar penanganan terhadap dampak insiden
dapat dilakukan secara maksimal, terstruktur, dan menyeluruh tanpa terkendala
birokrasi yang berbelit.Selain penanganan situasi di lapangan, perhatian utama juga
difokuskan pada pemulihan kesehatan korban. Gubernur secara tegas
menginstruksikan agar seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis bagi korban
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kehadiran pemimpin daerah didampingi aparat keamanan ini
diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang
sedang berduka. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam situasi ini
menjadi bukti nyata kehadiran negara yang responsif dan peduli, serta
memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak dan pelayanan terbaik
sebagaimana mestinya. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 19:06 WIT
Bapenda Mimika Gencarkan Distribusi SPPT PBB-P2 2026, Target 44.234 Wajib Pajak
Papuanewsonline.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika terus melakukan gebrakan dengan mendistribusikan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2026.Kegiatan ini difokuskan di empat distrik utama dalam kota,
yaitu Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, dan Kuala Kencana. Petugas secara
door-to-door mendatangi rumah warga untuk memastikan surat pajak sampai ke
tangan masyarakat.Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Bapenda Mimika,
Hendrikus Setitit, mewakili Kepala Bapenda, Dwi Cholifah. Ia menjelaskan bahwa
pembagian surat ini dilakukan secara masif usai perayaan Hari Raya Paskah. "Kami imbau bagi warga yang belum menerima surat
pemberitahuan agar segera mengambilnya langsung di kantor Bapenda pada jam
kerja," ujarnya. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah melalui loket
Bank Papua yang tersedia di kantor Bapenda maupun di seluruh cabang dan unit
Bank Papua di Timika.Dalam pelaksanaannya, pihaknya mengakui masih menemui
beberapa kendala teknis di lapangan. Di antaranya adalah wajib pajak yang tidak berada di rumah
karena sedang bekerja, serta kesulitan pada hunian kos-kosan di mana penghuni
sering menolak menerima surat karena khawatir tidak sesuai dengan data pemilik
asli. Meski demikian, upaya penyaluran tetap dilakukan maksimal
agar tidak ada yang terlewat.Secara keseluruhan, Bapenda telah menerbitkan sebanyak
44.234 lembar SPPT dengan total nilai ketetapan mencapai Rp89,41 miliar. Hendrikus berharap masyarakat segera melunasi kewajiban
sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026 untuk menghindari denda. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali
dinikmati warga melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas
kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:42 WIT
Apresiasi Kinerja Bapenda, Komisi II DPRK Mimika: Hasil Bagus Tapi Tidak Boleh Puas
Papuanewsonline.com, Timika – Komisi II DPR Kabupaten Mimika
memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
yang berhasil merealisasikan pendapatan tahun 2025 sebesar Rp6,04 triliun atau
mencapai 98,35 persen dari target Rp6,15 triliun. Namun, dalam kunjungan kerja
pada Rabu (15/4/2026), dewan menekankan agar capaian tersebut tidak membuat
pihak eksekutif berpuas diri dan harus terus ditingkatkan.Wakil Ketua Komisi II, Mariunus Tandiseno, menilai capaian
ini luar biasa, namun menegaskan pentingnya mengejar target Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Ia menyebut Bapenda
sebagai "dapur" keuangan daerah yang harus terus didukung untuk
meningkatkan kemandirian fiskal, terutama di luar dana transfer pusat. "Hasilnya sudah baik, tapi tidak boleh puas. Harus
terus digenjot, khususnya dari sektor-sektor lain," tegasnya.Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie,
meminta pengawasan lebih ketat terhadap potensi pendapatan dari sektor usaha
hiburan, retribusi minuman keras (miras), hingga kontribusi tenaga kerja luar
daerah. Ia menyoroti pentingnya penataan tata niaga miras agar
sesuai regulasi, sehingga penerimaan daerah maksimal sekaligus meminimalkan
dampak sosial negatif di masyarakat.Senada, Anggota Komisi II Dessy Putrika Ros Rante meminta
Bapenda terus berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menekankan target pendapatan seharusnya meningkat setiap
tahun. Dessy juga mengapresiasi transparansi dan akuntabilitas data
yang disajikan Bapenda selama ini, dan berharap sinergi antara legislatif dan
eksekutif semakin kuat untuk menggali potensi ekonomi yang belum tersentuh. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:31 WIT
Tingkatkan Kesiapsiagaan, 100 Personel Brimob Polda Maluku Ikuti Pelatihan PHH
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Maluku mengikuti pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bereskalasi tinggi, khususnya pengendalian massa.Pelatihan yang digelar di Lapangan Mapolda Maluku ini mendapat arahan langsung dari Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan hukum serta mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis.“Polri adalah civilian police. Setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.Ia menekankan, Satuan Brimob sebagai garda terdepan dalam penanganan kejahatan berintensitas tinggi dituntut mampu bertindak tegas, namun tetap proporsional.Menurutnya, penggunaan kekuatan di lapangan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman, serta tidak boleh melampaui batas yang diatur dalam ketentuan hukum.Kapolda juga mengingatkan pentingnya pemahaman personel dalam membedakan antara tindakan tegas yang terukur dengan kekerasan yang melanggar prosedur.Selain itu, ia mengungkapkan bahwa setiap personel kini dibekali body camera untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan di lapangan.Pelatihan ini turut didukung oleh empat instruktur internal Brimob yang memberikan materi teknis kepada peserta.Melalui kegiatan tersebut, diharapkan personel Brimob Polda Maluku semakin siap menghadapi dinamika keamanan, sekaligus mampu memberikan perlindungan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.Pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH) yang digelar Polda Maluku menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, khususnya aksi massa yang berpotensi ricuh.Namun, dalam konteks kekinian, tantangan terbesar bukan hanya pada kesiapan teknis, melainkan pada bagaimana aparat mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Penekanan Kapolda Maluku terhadap profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi relevan, mengingat penanganan aksi massa kerap menjadi sorotan publik, terutama jika berujung pada tindakan represif yang berlebihan.Penggunaan perangkat seperti body camera juga merupakan langkah positif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.Meski demikian, efektivitas pelatihan semacam ini akan sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan. Publik tidak hanya menilai dari kesiapan aparat, tetapi juga dari cara bertindak yang terukur, adil, dan tidak berlebihan dalam situasi nyata.Dengan demikian, pelatihan PHH tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat. PNO-12
18 Apr 2026, 13:57 WIT
Dorong Digitalisasi Arsip, Polda Maluku Sosialisasikan Jukminu Polri 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menggelar sosialisasi Petunjuk Administrasi Umum (Jukminu) Polri Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola administrasi dan sistem kearsipan yang lebih modern dan akuntabel.Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Umum (Setum) Polda Maluku pada Jumat (17/4/2026) ini diikuti para Kasubag Renmin dan operator dari seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Maluku, serta jajaran Polres.Sosialisasi dibuka Kepala Setum Polda Maluku, Kompol Thomy Siahaya, yang menekankan pentingnya administrasi sebagai fondasi utama dalam mendukung kinerja organisasi.“Administrasi yang tertib dan modern menjadi kunci agar pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan efektif dan akuntabel,” ujarnya.Dalam kegiatan tersebut, Polda Maluku menghadirkan narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku yang memberikan materi terkait tata kelola arsip serta penggunaan aplikasi Srikandi sebagai sistem pengarsipan digital.Kapolri melalui kebijakan internal mendorong seluruh satuan kerja untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik.Menurut Thomy, pemahaman terhadap sistem administrasi yang terintegrasi sangat penting agar seluruh personel mampu bekerja secara profesional dan selaras dengan tuntutan organisasi modern.Ia juga meminta seluruh peserta untuk mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta terus berkoordinasi dengan Setum sebagai pembina fungsi administrasi di tingkat Polda.Kegiatan berlangsung lancar dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola administrasi di lingkungan Polda Maluku secara berkelanjutan.Sosialisasi Jukminu Polri 2026 yang digelar Polda Maluku mencerminkan upaya internal dalam memperbaiki sistem administrasi dan tata kelola organisasi. Meski terkesan teknis dan administratif, isu ini sesungguhnya memiliki dampak strategis terhadap kualitas pelayanan publik.Administrasi yang tertib bukan sekadar urusan dokumen, tetapi menjadi fondasi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja institusi. Dalam konteks reformasi birokrasi, digitalisasi arsip melalui aplikasi seperti Srikandi merupakan langkah penting untuk mencegah praktik maladministrasi sekaligus mempercepat layanan.Namun, tantangan terbesar tidak terletak pada penyusunan aturan atau pelaksanaan sosialisasi, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan. Transformasi digital sering kali terhambat oleh budaya kerja lama, keterbatasan SDM, serta resistensi terhadap perubahan.Karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran untuk benar-benar mengadopsi sistem baru, bukan sekadar memahami secara teoritis. Publik pada akhirnya akan menilai dari hasil nyata, yakni layanan yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit.Jika dijalankan secara konsisten, pembenahan administrasi seperti ini dapat menjadi bagian penting dalam mendorong Polri menjadi institusi yang modern dan semakin dipercaya masyarakat. PNO-12
18 Apr 2026, 13:49 WIT
Pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional, Kombes Ronald Tekankan Integritas dan Pelayanan Tanpa Pamrih
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Jumat (17/4/2026). Upacara dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor.Kegiatan ini diikuti Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, para pejabat utama, serta personel dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Maluku.Dalam amanatnya, Ronald menegaskan pentingnya menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian anggota Polri.“Setiap anggota Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai warga negara yang harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.Ia juga mengingatkan bahwa momentum upacara harus dimaknai sebagai penguatan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, sebagaimana tertuang dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.Menurutnya, kedisiplinan dan loyalitas terhadap negara menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.Upacara berlangsung khidmat dan tertib, serta menjadi bagian dari upaya pembinaan internal untuk memperkuat etos kerja dan semangat pengabdian personel Polri di wilayah Maluku. PNO-12
18 Apr 2026, 13:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
