logo-website
Selasa, 31 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Pemkab Mimika Bersama PT Freeport Indonesia Resmikan Program Penyediaan Air Bersih Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia secara resmi meluncurkan program penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kota Timika dan sekitarnya pada Sabtu (12/07/2025). Program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang layak, merata, dan berkelanjutan. Peluncuran program ini ditandai dengan upacara peresmian yang dihadiri oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan Director & Executive Vice President Sustainable Development  PT. Freeport Indonesia, Claus Wamafma. Program penyediaan air bersih ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih yang layak dan terjangkau.  Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, seperti jaringan pipa dan fasilitas pengolahan air, serta pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem penyediaan air bersih.  Dengan tersedianya air bersih, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil. Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PT Freeport Indonesia atas kolaborasi dalam program ini.  "Program penyediaan air bersih ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika.  Kami berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.  Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua. "Mari terus bersinergi, menjaga keberlanjutan pembangunan ini, serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Mimika, demi Mimika yang lebih sehat, maju, dan sejahtera," tambahnya.  Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. ( Jidan ) 13 Jul 2025, 18:25 WIT
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Brimob Maluku Patroli KRYD di Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat (Kamtibmas) personel Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku melaksanakan patroli KRYD di kota Ambon.Patroli KRYD atau patroli kepolisian yang ditingkatkan ini dipimpin Bripka La Harli, menyasar pusat-pusat keramaian dan daerah rawan terjadinya gangguan kamtibmas pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (13/7/2025).Komandan Kompi Batalyon A Pelopor Iptu. Andi Kasnan, S.Sos mengatakan, patroli KRYD rutin dilaksanakan guna memelihara situasi kamtibmas yang kondusif."Patroli ini dilaksanakan mandiri untuk memberikan himbauan kepada para pemuda yang sedang nongkrong di sejumlah kawasan di kota Ambon," kata Iptu Andi.Personel Satbrimob yang melaksanakan patroli keliling menggunakan kendaraan bermotor juga menyapa masyarakat yang beraktifitas di ruas-ruas jalan.”Personel juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak beraktifitas sampai larut malam serta menyarankan untuk segera istirahat kembali kerumah," ungkapnya.Patroli KRYD yang kerap dilaksanakan merupakan wujud bakti Sat Brimob Polda Maluku dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat."Anggota kami yang melaksanakan patroli di malam hari ialah wujud bakti Brimob kepada masyarakat di wilayah Polda Maluku khususnya di kota Ambon agar lingkungan tetap kondusif dan aman serta mengurangi kejahatan tindakan yang membahayakan orang lain,” tutupnya. PNO-12 13 Jul 2025, 18:16 WIT
Rektor Unhan RI Wakili Menhan Tutup SPPI Batch III, 30.018 Peserta Ditetapkan Komponen Cadangan Papuanewsonline.com, Jakarta-, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., diwakili Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., memimpin secara langsung Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Militer, Pelatihan Manajerial, dan Penetapan Komponen Cadangan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch III Tahun 2025.Upacara ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian program strategis pertahanan negara berbasis rakyat, dalam kerangka pembangunan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).Kegiatan berlangsung di Markas Brigif 15/Kujang II, Kodam III/Siliwangi, Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesiapan pasukan.Selanjutnya, Mayor Jenderal TNI Dr. Rahmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr (Han) selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Kabidiklat) SPPI Batch III, menyampaikan laporan resmi pelaksanaan kegiatan. Ia  menjelaskan bahwa program SPPI Batch III dilandasi oleh Nota Kesepakatan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Unhan RI, Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI, dan Surat Perintah Rektor Unhan. " Diksarmil berlangsung dari 14 April hingga 11 Juni 2025 dengan total 280 jam pelajaran, dan pelatihan manajerial dari 12 Juni hingga 12 Juli 2025 dengan total 299 jam pelajaran. Program ini diikuti oleh 30.018 peserta yang tersebar di 57 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, melibatkan institusi pendidikan TNI, POLRI, Unhan RI, serta berbagai kementerian, lembaga dan universitas nasional," Pungkasnya.(Ning) 12 Jul 2025, 22:27 WIT
Ketua DPRK Mimika Kunjungi Lahan Ketahanan Pangan Yonif 754 Kostrad Papuanewsonline.com, Timika-,  Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan nasional, Ketua DPRK Kabupaten Mimika Primus Natikapereyau melaksanakan kunjungan kerja ke lahan ketahanan pangan milik Yonif 754/ENK Kostrad yang berlokasi di Kompi Bantuan di poros Jalan Pomako, Jumat (11/7/2025).Kegiatan kunjungan  ini menjadi simbol nyata sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas Presiden RI.Dalam Kunjungan ini, Ketua DPRK Mimika  Primus Natikapereyau menyampaikan apresiasi karena Yonif 754/ENK sebelumnya  sukses melaksanakan panen padi perdana beberapa waktu lalu.Ia berharap  Yonif 754/ENK terus berinovasi dan mengembangkan lahan sawah sebagai bentuk komitmen dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional. " Lahan pertanian ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus diperluas guna meningkatkan produktivitas," Ucapnya. Primus mengaku keberhasilan ini menunjukkan apresiasi sekaligus dukungan konkret dari pemerintah daerah terhadap inisiatif dan kerja nyata satuan TNI di wilayah Kabupaten Mimika."Kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Daerah seperti ini adalah contoh ideal dalam menjalankan amanat negara. Kita berharap sinergi ini terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat," ujar Primus.Dalam kunjungan ini, Ketua DPRK  juga melihat langsung progres pengelolaan lahan, serta berdialog dengan prajurit terkait pengembangan pertanian ke depan. Primus berharap Dengan kolaborasi yang kuat, program ketahanan pangan diharapkan berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat stabilitas dan kemandirian pangan di wilayah Papua Tengah.(Hen) 12 Jul 2025, 22:17 WIT
Terkait 4 Orang Ikrar ke NKRI, TPNPB Tuding TNI/Polri Tipu Presiden Prabowo dan Panglima TNI Papuanewsonline.com, Ilaga-, Empat orang TPNPB yang ikrar diri kembali ke pangkuan Ibu pertiwi NKRI di Kabupaten Puncak merupakan  pelajar SMP, dan bukan anggota atau simpatisan TPNPB.Hal ini disampaikan Wakil Panglima TPNPB Kodap XXVII Sinak, Mayjend Teni Kulua melalui siaran pers yang diterima Media ini, Sabtu, (12/7/2025).Teni Kulua menyatakan Pada hari Rabu, 09 Juli 2025 aparat militer indonesia dari Koramil 1717-12 Distrik Sinak, Kabupaten Puncak menangkap empat orang pelajar SMP lalu melakukan sumpah janji bergabung kepada Negara Indonesia." Apa yang dilakukan TNI/Polri itu tidak benar, karena empat orang ini adalah warga sipil dan pelajar SMP di Sinak, mereka bukan anggota TPNPB. Militer Indonesia mendengung-dengungkan bahwa itu pasukan TPNPB itu tidak benar atau berita hoaks, Yang benar adalah keempat pemuda tersebut adalah berstatus pelajar di SMP Negeri 1 Sinak," tegas Teni.Ia mengatakan ke-4 Anak-anak itu masi berstatus pelajar, mereka diantaranya:1. Eden Tabuni berusia (17) tahun, yang duduk di bangku kelas 3 SMP N 1 Sinak2. Eranus Tabuni berusia (18) tahun, yang duduk di bangku kelas 2 SMP N 1 Sinak3. Yopi Tabuni berusia (17) tahun, yang duduk di bangku kelas 2 SMP N 1 Sinak4. Kilitus Murib berusia (12) tahun, yang duduk di bangku kelas 1 SMP N 1 SinakSosok yang sangat dicari TNI/Polri  Teni Kulua menambahkan bahwa   Keempat pelajar tersebut, tidak terlibat langsung sebagai anggota TPNPB Kodap XXVII Sinak, dan  tidak ada nama mereka dari setiap Pos, Batalion, Kompi dan di Markas TPNPB Kodap Sinak." Sehingga Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan yang mengatakan bahwa 4 orang anggota TPNPB bergabung ke NKRI adalah tidak benar atau hoax dan sengaja merekayasa agenda ikrar janji demi kepentingan pangkatnya demi mencari uang dan popularitas di mata Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Agus Subianto," tegas Teni.Teni mengakui, ikrar janji yang diakukan oleh 4 pelajar SMP Negeri 1 Sinak di depan jajaran aparat militer indonesia  hanya untuk menjaga nama baik aparat militer indonesia yang sedang ditugaskan di Papua dan kepentingan dana operasi militer untuk ditambahkan sebagai uang saku." Presiden Prabowo Subianto harus tahu bahwa skenario ini sengaja dibuat oleh aparat militer indonesia, untuk menambah operasional," Jelasnya.Terkait dengan hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB melalui juru bicara TPNPB/OPM Sebby Sambom menghimbau kepada Panglima Kodam XVII Cenderawasih dan seluruh aparat militer indonesia yang sedang ditugaskan di Papua dalam misi operasi khusus untuk segera berhenti membohongi publik." Aparat TNI/Polri di Papua sudah menipu Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto terkait kembalinya empat anggota TPNPB di Sinak ke NKRI. Yang benar adalah keempat orang tersebut masih berstatus pelajar yang duduk dibangku SMP Negeri 1 Sinak," Pungkasnya.(red) 12 Jul 2025, 20:51 WIT
Bapenda Mimika Kerjasama dengan PKN STAN Tingkatkan Kualitas SDM Perpajakan Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara resmi menjalin kerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perpajakan.  Kerja sama ini didasari reputasi PKN STAN sebagai lembaga pendidikan terkemuka di bidang keuangan negara, yang memiliki pengajar ahli di bidang perpajakan, baik secara teoritis maupun praktis.Hal ini disampaikan kepala Bapenda Dwi Cholifah di Timika, Sabtu (12/7/25).Dwi menjelaskan bahwa Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan dan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Mimika. " Kegiatan ini terfokus pada tiga bidang keahlian penting, yaitu pemeriksa pajak, penilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan juru sita pajak," Ucapnya.Dikatanya, Sebanyak 12 pegawai Bapenda Mimika telah mengikuti pelatihan intensif dari pemateri-pemateri handal  untuk membekali mereka dengan keahlian praktis dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penagihan pajak, termasuk menghadapi wajib pajak yang tidak patuh. " Sudah selesai pelatihan, sehingga para peserta telah menerima sertifikat yang akan menjadi dasar pengangkatan resmi mereka sebagai pemeriksa pajak, penilai PBB, atau juru sita melalui Surat Keputusan (SK) Bupati," Jelasnya. Dwi menyampaikan bahwa Proses penagihan pajak nantinya akan dilakukan secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), mulai dari tahap pemeriksaan, teguran, surat paksa, hingga penyitaan dan lelang aset jika diperlukan. " Kerja sama dengan PKN STAN ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan Bapenda Mimika dalam eksekusi penagihan pajak.  Kami berharap materi yang diterima dalan pelatihan ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah," Uacapnya.Lanjut Dwi hal ini  akan berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.  " Dengan SDM yang lebih terampil, kami optimis dapat mencapai target penerimaan pajak dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien,” Pungkasnya.(Jidan) 12 Jul 2025, 20:18 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Penyerahan Penghargaan ITUC-ASIA Pacific Kepada Kapolri Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menghadiri acara penyerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 18.00 WIB di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.Penghargaan dari organisasi buruh tingkat Asia Pasifik ini menjadi tonggak bersejarah, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Kapolri yang dinilai berhasil membangun jembatan dialog konstruktif antara institusi Polri dan elemen serikat pekerja di Indonesia. Ini juga menandai pengakuan internasional terhadap kontribusi aktif Polri dalam mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ibu Ketua Umum Bhayangkari, General Secretary ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Presiden KSPI, Presiden KSBSI, Presiden KSPSI, Irwasum Polri, para Pejabat Utama Mabes Polri, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Maluku beserta 14 Kapolda lainnya, serta para pengurus dan anggota serikat pekerja serta tamu undangan lainnya.General Secretary ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida, dalam sambutannya menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan, khususnya dalam pengawalan demonstrasi buruh serta upaya aktif Polri dalam mendukung penempatan kembali ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.“Malam ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah. ITUC memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas komitmennya dalam melindungi pekerja dan mendukung serikat buruh secara konkret,” ungkap Yoshida.Kapolri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, seraya menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan serikat pekerja adalah bagian dari strategi bersama menghadapi tantangan ketenagakerjaan dalam dinamika global yang terus berubah.“Kita berharap sinergisitas ini menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja. Alhamdulillah, hasil komunikasi yang telah dibangun menunjukkan potensi terbukanya 35.000 lapangan kerja baru untuk rekan-rekan yang terdampak PHK,” ujar Kapolri.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menyampaikan bahwa buruh di Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada Kapolri atas pendekatan yang persuasif dan kebijakan nyata melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri.“Polri di bawah Jenderal Sigit telah menunjukan keberpihakan moral terhadap pekerja. Ini bukan hanya apresiasi simbolik, tetapi pengakuan terhadap langkah konkret yang dirasakan langsung oleh buruh,” ujarnya.Menanggapi penghargaan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolri dan menilai bahwa pencapaian ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi representasi semangat seluruh jajaran Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan refleksi atas komitmen moral dan profesionalisme yang telah ditanamkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Kami di Polda Maluku menjadikan hal ini sebagai cermin dan pemicu semangat untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang melayani dan melindungi seluruh elemen bangsa, termasuk kaum pekerja,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, bahwa keberhasilan ini menegaskan arah transformasi Polri yang semakin inklusif, terbuka terhadap dialog sosial, dan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penegak hukum.“Kepemimpinan yang mengakar pada empati dan keberpihakan terhadap keadilan sosial adalah napas baru bagi institusi Polri. Di Maluku, kami berkomitmen mengemban semangat ini dalam pendekatan kami terhadap masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkasnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan solidaritas lintas sektor, mencerminkan eratnya hubungan antara negara dan rakyatnya. Acara ditutup dalam situasi aman, tertib, dan penuh kehangatan. PNO-12 12 Jul 2025, 14:26 WIT
Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Provinsi Papua Kompak Dukung Pj Gubernur Agus Fatoni Papuanewsonline.com , Jayapura-, Tokoh Adat dan tokoh Agama di Papua kompak memberi dukungan dan Apresiasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni.Dukungan dan kekompakan tokoh Adat dan tokoh Agama itu telihat saat Pj Gubernur Agus Fatoni menginjakan kaki di Provinsi Papua, dan bertemu secara langsung  dengan Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua dan Dewan Adat Papua.Dukungan dan apresiasi tokoh agama dan tokoh masyarakat diberikan, karena baru pertama kali sepanjang sejarah Papua, Pj Gubernur memberikan prioritas pertama, memberikan kesempatan pertama bertemu dengan semua tokoh agama dan tokoh adat saat tiba di tanah Papua.Ketua FKUB Provinsi Papua sekaligus Pimpinan PGGP Papua Pdt. Lipius Biniluk bersama para perwakilan agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha mendukung penuh kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni." Kami mengapresiasi langkah Fatoni yang langsung menemui tokoh agama sesaat setelah tiba di Tanah Papua, ujar ketua FKUB Provinsi Papua Pdt Lipius Biniluk di Jayapura , Sabtu (12/7/2025).Pdt Lipius mengatakan bahwa Ia  bersama para perwakilan seluruh agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Budha, menyatakan apresiasi dan dukungan atas langkah Pj. Gubernur yang memulai tugasnya dengan bertemu tokoh agama dan tokoh adat di papua." langkah Pj Gubernur Papua Agus Fatoni mendatangi para tokoh agama di wilayah ini,  menjadi sebuah momen bersejarah dan pertama kali sepanjang sejarah di Papua," Terangnya."Ini adalah sejarah bagi kami. Baru pertama kali ada Pj Gubernur yang datang langsung menemui dan berdialog dengan para tokoh agama. Ini momen penting dan sangat berkesan,” katanya.Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen Pj Gubernur untuk merangkul semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama sebagai mitra strategis dalam menjaga kedamaian dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di Papua. "Komitmen Pj Gubernur yang sudah pengalaman sebanyak 4 kali menjadi Gubernur ini sesuai dengan sila pertama dan sila ketiga  Pancasila," Ucapnya.Dukungan dan apresiasi juga disampaikan tokoh adat di Papua, Ondoafi Organes Kaiway menyambut baik langkah Pj Gubernur Agus Fatoni bertemu dengan tokoh adat se-Papua.Dia menilai Fatoni menciptakan sejarah, di mana seorang Pj. Gubernur yang baru dilantik langsung menemui pemuka adat sesaat setelah tiba di Tanah Papua. “Ini baru pertama kali terjadi, seorang pemimpin daerah langsung turun dari pesawat dan menyapa kami, para pemilik tanah ini. Ini wujud penghormatan besar terhadap adat Papua,” kata Ondoafi.Diketahui, dukungan dari kalangan adat dan agama ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas sosial dan politik Papua, dalam pelaksanaan pembangunan di Papua, khususnya pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Agus  Fatoni mengatakan pertemuan ini menjadi momentum awal untuk membangun sinergi dengan tokoh agama dan adat sebagai pilar penting dalam kehidupan sosial di Papua.Dirinya juga mengapresiasi peran aktif FKUB dan PGGP dalam menjaga kerukunan dan persatuan. Agus Fatoni menegaskan bahwa tokoh agama dan tokoh adat merupakan elemen strategis dalam menjaga stabilitas di Papua dalam kebersamaan, untuk menciptakan iklim yang kondusif, aman dan damai terutama menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya terjadi di Provinsi Papua. “ Tokoh adat dan tokoh agama merupakan panutan bagi masyarakat, sehingga Saya berharap dengan kekompakan dan dukungan ini, memberikan motifasi agar semua  menjaga iklim kondusif, aman dan damai, menjelang PSU di tanah Papua,” jelas Fatoni.Agus Fatoni berharap  agar tokoh agama dan tokoh adat terus menyerukan persaudaraan, kekompakan, perdamaian, persatuan dan kebersamaan di Provinsi Papua.Atas amanah dan kepercayaan ini, Agus Fatoni mengatakan akan melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik guna menuju kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.“Banyak harapan, penyampaian sudah saya dengar dan itu menjadi catatan kami, untuk kita sama-sama wujudkan menjaga Papua aman, Papua damai, Papua maju dan masyarakat sejahtera,” Pungkasnya.(Red) 12 Jul 2025, 12:54 WIT
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Papuanewsonline.com, Banda Aceh — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan mendukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Teungku Daud Beureu'eh di Anjong Mon Mata, di belakang Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (10/7), Malam. Yusril mengatakan, sejarah Aceh, khususnya peran Daud Beureu'eh dalam melawan Belanda dan Jepang, serta peran sentralnya dalam mendukung kemerdekaan RI dan menegaskan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia, merupakan usaha luar biasa yang telah dilakukannya bagi bangsa dan negara. “Tidak semua tokoh di Aceh gembira dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Sebagian ingin Aceh menjadi negara sendiri, sebagian malah ingin tetap di bawah penjajahan Belanda. Daud Beureu'eh berjuang habis-habisan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI baik secara politik, militer, maupun diplomasi,” tegas Yusril. Yusril menjelaskan bahwa keinginan Daud Beureu'eh agar Aceh menjadi provinsi sendiri dengan keistimewaannya disetujui oleh Bung Karno saat berkunjung ke Aceh awal tahun 1946. Karena itu, pada masa revolusi, Daud Beureu’eh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler Mayor Jenderal TNI. Provinsi Aceh akhirnya dibentuk melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI untuk Sumatera yang berkedudukan di Kutaraja dengan Peraturan Darurat Wakil Perdana Menteri yang diteken Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Lanjut Yusril bahwa Daud Beureu’eh otomatis dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh. Namun pada 1950, Peraturan Darurat tersebut tidak disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Soesanto Tirtoprodjo dari PNI, sehingga peraturan itu harus dicabut dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. “Celakanya, pencabutan Keputusan Darurat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin itu harus dilaksanakan oleh Perdana Menteri RI yang baru, Mohammad Natsir, padahal baik Sjafruddin, Natsir, maupun Daud Beureu'eh semuanya adalah tokoh Partai Masyumi,” jelas Yusril. Menurut Yusril, saat itu Natsir menghadapi dilema luar biasa untuk melaksanakan putusan KNIP, sehingga memutuskan berangkat ke Aceh untuk menemui Daud Beureu’eh.Lanjut dikatakan Yusril bahwa Natsir terlambat sehari datang ke Aceh karena putrinya meninggal tenggelam di Kolam Renang Cikini,” kenang Yusril dari wawancaranya dengan Natsir pada 1982. Saat Natsir mendarat di Aceh, Daud Beureu’eh telah menyingkir ke luar kota karena sehari sebelumnya beliau telah mengumumkan perlawanan dan pembangkangan terhadap pemerintah pusat di Jakarta. "Natsir sangat memahami kekecewaan Daud Beureu’eh atas pembubaran Provinsi Aceh dan ingin agar provinsi tersebut dibentuk kembali bersamaan dengan pembentukan provinsi lain. Hal ini disampaikan Natsir dalam pidato di depan masyarakat Aceh yang berdatangan ke Pendopo Gubernur, yang diterjemahkan Osman Raliby ke dalam Bahasa Aceh," ucap Yusril. Ditambahkan Yusril saat itu, Natsir juga menitipkan pesan kepada Daud Beureu’eh melalui Osman Raliby agar menahan diri dari perlawanan, Namun Daud Beureu’eh menjawab bahwa "nasi sudah menjadi bubur" dan telah menyingkir dari ibu kota Aceh, Kutaraja, dan masuk hutan untuk melakukan perlawanan, meskipun saat itu belum mengumumkan berdirinya DI/TII, yang baru dilakukan pada 1953. Jadi walaupun Provinsi Aceh kembali terbentuk pada 1956 dan dipisahkan dari Sumatera Utara, Daud Beureu’eh telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat. Belakangan, DI/TII Aceh yang dipimpinnya menyatakan bergabung dengan PRRI dan RPI (Republik Persatuan Indonesia) sebagai gabungan PRRI-Permesta pada1958. “Dari fakta-fakta sejarah itu, Daud Beureu’eh mestinya tidak dianggap sebagai pemberontak yang ingin memisahkan Aceh dari NKRI. Beliau seorang Republikan yang kecewa dengan janji-janji yang tak kunjung diwujudkan para pemimpin di pusat,” ujar Yusril. Yusril menegaskan, sejarah tentang Daud Beureu’eh perlu ditulis ulang. “Beliau adalah pejuang RI sejati, jasa-jasanya tak ternilai bagi bangsa dan negara, sehingga sudah saatnya beliau diangkat menjadi Pahlawan Nasional,” kata Yusril. Ia menambahkan, Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI. Namun setelah dikaji ulang, mereka sejatinya bukan pemberontak untuk memecah belah bangsa, melainkan melakukan koreksi atas kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin yang memberi ruang kepada kaum komunis untuk masuk ke pemerintahan. “Akhirnya, Presiden SBY meneken Keputusan Presiden yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara,” tutup Yusril. Menko Yusril berharap hal yang sama dapat dilakukan terhadap Teungku Muhammad Daud Beureu’eh.(Ning) 11 Jul 2025, 23:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT