Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Menko Yusril Jelaskan Wapres Tak Berkantor di Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta–, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan kembali pernyataannya mengenai penugasan Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada 2 Juli 2025 lalu.Yusril menegaskan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menko Yusril menjelaskan,pernyataannya mengenai Wapres Gibran yang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua didasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua."Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua," ucap Menko Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/7/2025).Lanjut Yusril bahwa Badan Khusus itu telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Perpres No. 121 Tahun 2022." Aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan di Papua," jelas Yusril.Menko Yusril menambahkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. " Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bisa saja struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada itu ditata ulang dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan dan perkembangan," Terangnya.Yusril menegaskan yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua." Kalau Wapres kunjungan ke Papua, bisa tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," kata Yusril.Wakil Presiden, ujar Yusril, mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden. Secara konstitusional, tambah Yusril, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah."Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," jelasnya.Untuk diketahui, Pasal 68A UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua. Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal.Untuk mendukung kerja Badan Khusus ini, dibentuk lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua.Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan. Namun, seperti dijelaskan Mendagri Tito Karnavian, kantor tersebut bukan merupakan kantor Wakil Presiden secara permanen, melainkan kantor kesekretariatan badan khusus yang dapat digunakan Wapres saat berada di Papua untuk memimpin rapat atau koordinasi lapangan terkait tugas percepatan pembangunan Papua.(Ning)
09 Jul 2025, 16:16 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Gerak Cepat Kejar Pelaku Pembakaran Rumah Bupati dan Kantor Distrik Puncak
Papuanewsonline.com, Ilaga - Satgas Ops Damai Cartenz menegaskan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan aksi pembakaran terhadap sejumlah fasilitas di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, termasuk dua unit rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni yang sudah lama tidak ditempati, serta Kantor Distrik Omukia, pada Minggu, (6/6/2025).Satgas Ops Damai Cartenz masih melaKaops Damai Cartenz, Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menjelaskan bahwa klaim KKB terkait penggunaan rumah Bupati dan Kantor Distrik sebagai pos militer tidak benar dan merupakan bagian dari propaganda yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi opini publik.“Kelompok KKB berupaya membangun narasi seolah-olah pemerintah memanfaatkan fasilitas sipil untuk kepentingan militer. Narasi ini digunakan KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka serta memengaruhi dan menghasut warga, sedangkan hal tersebut tidaklah benar” ujar Brigjen Pol. Faizal.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes. Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menambahkan bahwa, Sebby Sambom yang mengakui dirinya sebagai juru bicara TPNPB OPM telah menyebarkan pernyataan yang menuding penempatan pasukan militer di rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia telah menimbulkan ketakutan kepada warga dari kampung halaman mereka.“Padahal, sebelum narasi dari Sebby Sambom muncul, akun-akun simpatisan KKB sempat memframing bahwa pembakaran bangunan di Ilaga justru dilakukan oleh aparat TNI-Polri. Ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang mereka buat,” jelas Kombes Pol. Yusuf.Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati dan Kantor Distrik, Satgas Ops Damai Cartenz juga mencatat bahwa KKB melakukan pembakaran empat bangunan lain, yakni:• Diduga satu unit gereja di Kampung Pinapa, Distrik Omukia.• Rumah dinas Pemda di Kampung Pinapa.• Puskesmas di Kampung Pinapa.• Satu unit bangunan sekolah dan kantor kampung di Kampung Pinggil, Distrik Omukia.Narasi pembakaran yang diklaim sebagai perlawanan terhadap “militerisasi” fasilitas sipil disebut kerap menjadi strategi KKB untuk menarik simpati internasional serta membangun dukungan masyarakat lokal."Sudah menjadi kebiasaan KKB, apabila pihak mereka melakukan kejahatan pembunuhan terhadap warga sipil, mereka selalu menyebut korbannya adalah aparat militer Indonesia yang menjadi mata-mata, namun faktanya yang mereka lakukan adalah membunuh warga sipil yang tidak bersalah,” tutup Yusuf Sutejo.Satgas Ops Damai Cartenz menegaskan bahwa aparat TNI-Polri di wilayah Kabupaten Puncak hanya bertugas menjaga keamanan masyarakat dan tidak menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan operasi militer.Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, Satgas Ops Damai Cartenz akan terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua untuk menciptakan Papua yang aman dan damai dari kelompok kriminal bersenjata. PNO-12
09 Jul 2025, 12:38 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan Karomisinter Divhubinter Polri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menerima kunjungan Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Brigjen Pol. Drs. Yaya Ahmudiarto.Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi jajaran Divhubinter Polri dengan satuan wilayah. Kunjungan ini sekaligus memperkuat kerjasama strategis dalam mendukung pelaksanaan misi internasional serta pengawasan terhadap wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi bagian dari yurisdiksi Polda Maluku.Dalam pertemuan itu, hadir Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, Irwasda, Karo Ops, Karo SDM, Karo Logistik, Direktur Intelkam, Direktur Kriminal Khusus, dan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku. Sementara hadir mendampingi Karomisinter Divhubinter Polri yaitu Kepala Bagian Perdamaian Biro Misi Internasional Divhubinter Polri, Kombes Pol. Leo Andi Gunawan.Brigjen Yaya Ahmudiarto dalam pertemuan itu menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan dukungan Polda Maluku terhadap berbagai misi perdamaian dunia yang dijalankan Polri melalui Divhubinter.Menurut Brigjen Yaya, kedatangan mereka ke Polda Maluku merupakan bagian dari agenda silaturahmi nasional ke jajaran Polda seluruh Indonesia, termasuk Maluku yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Brigjen Yaya menegaskan wilayah hukum Polda Maluku memiliki kekhususan tersendiri karena sebagian areanya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Timor Leste dan Australia. "Oleh karena itu koordinasi yang erat antara Divhubinter dan Polda Maluku sangat penting, terutama dalam pengawasan terhadap potensi kejahatan lintas batas dan kerja sama internasional di sektor keamanan," katanya.Kedatangan tim dari Divhubinter Polri disambut hangat oleh Kapolda dan Wakapolda Maluku bersama jajaran. Kapolda menyampaikan selamat datang di Bumi Raja-raja, sebutan khas untuk Provinsi Maluku. Polda Maluku, kata Irjen Eddy pada prinsipnya terbuka dan siap mendukung penuh segala bentuk misi perdamaian internasional yang dikoordinasikan oleh Divhubinter Polri.Pengawasan terhadap kasus-kasus transnasional, ungkap Kapolda, menjadi salah satu fokus utama Polda Maluku, mengingat wilayah hukumnya yang bersentuhan langsung dengan perairan dan wilayah negara tetangga. Kapolda menekankan hubungan kelembagaan antara Polda Maluku dan Divhubinter selama ini telah terjalin sangat baik. "Hubungan ini akan terus diperkuat melalui komunikasi intensif dan pengiriman personel yang memiliki kualifikasi internasional untuk mendukung pelaksanaan program Divhubinter ke depan," pungkasnya.Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga membahas sejumlah isu krusial, terutama yang berkaitan dengan dinamika kejahatan transnasional. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik penguatan lebih lanjut bagi kerja sama antara Divhubinter Polri dan Polda Maluku dalam mendukung visi Polri sebagai kekuatan global yang aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PNO-12
09 Jul 2025, 12:17 WIT
Menhan Pantau Aktifitas Batalyon Teritorial Pembangunan di Papua Selatan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan kerja ke Boven Digoel, Papua Selatan, pada Senin (7/7/2025).Kunjungan Menhan Sjafrie untuk meninjau langsung Batalyon Teritorial Pembangunan 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri (BTP 803/KYK).Menhan Sjafrie mengatakan mengatakan bahwa kunjungan kerja ini, merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan untuk memastikan pemeliharaan dan kesejahteraan personel TNI, khususnya di wilayah perbatasan." Dakam kunjungan ini, Kami meninjau langsung fasilitas satuan, termasuk pos penjagaan dan sarana pendukung Yonif 803/KYK, serta menerima paparan langsung dari Komandan Batalyon mengenai kondisi terkini, tantangan operasional, dan rencana pengembangan ke depan," Tegas Menhan.Pada kesempatan itu, Menhan juga meluangkan waktu berdialog langsung dengan para prajurit guna mengetahui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti asupan gizi dan ketersediaan makanan, demi memastikan kesejahteraan personel tetap terpenuhi secara optimal.Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pembangunan postur pertahanan yang memiliki efek tangkal, melalui upaya pendekatan yang tangguh, merata, dan berkelanjutan di wilayah Papua Selatan.(red)
09 Jul 2025, 12:08 WIT
Mendagri Lantik Agus Fatoni , Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Jadi Pj Gubernur Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung A Kantor Kemendagri, Senin (07/07/2025).Pelantikan ini merupakan yang keempat kalinya Fatoni dilantik sebagai Pj Gubernur. Pengangkatan Fatoni sebagai Pj Gubernur Papua telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan matang, baik dari aspek integritas, kompetensi, maupun pengalaman birokrasi di tingkat nasional maupun daerah. Fatoni bukan sosok baru dalam dunia pemerintahan, meskipun dilantik sebagai Pj Gubernur Papua saat ini, dirinya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, Agus Fatoni pernah menjabat sebagai Pj Gubernur di beberapa provinsi strategis, termasuk Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dengan pengalaman tersebut, Fatoni tercatat sebagai pejabat pertama yang dipercaya menjabat sebagai Pj Gubernur di empat provinsi berbeda.Saat masih menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara, Fatoni juga masuk dalam peringkat tiga teratas sebagai Pj Gubernur Terbaik se-Indonesia menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Agus Fatoni juga mendapatkan penghargaan dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur Terbaik dengan Kinerja Terbaik hasil Penilaian Kemendagri dari Tempo Media Group. Bahkan, Fatoni dinobatkan sebagai Pj Gubernur Terbaik pada 2 kategori sekaligus, yaitu Pj Gubernur Terbaik Total Kinerja dari seluruh bidang dan Pj Gubernur Terbaik kinerja bidang Ekonomi Daerah yang diserahkan Mendagri pada tanggal 30 Agustus 2024 yang lalu.Selain itu, Fatoni juga memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan otonomi daerah. Dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Dana Bagi Hasil (DBH) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah serta Kepala Seksi Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.Ini Profil Singkat Agus Fatoni Pj Gubernur Papua Saat IniAgus Fatoni lahir di Bahuga, Way Kanan Lampung pada 6 Juni 1972. Ia menimba ilmu mulai SD hingga SMA di Bandar Lampung.Kemudian pada tahun 1994, ia menempuh D3 di STPDN Jatinangor pada tahun 1994. Ia kemudian melanjukan pendidikan S1 di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta tahun 1999. Selanjutnya, Fatoni kembali menempuh pendidikan S2 dan S3 di jurusan Ilmu Pemerintahan Unpad pada tahun 2003 dan 2009.Fatoni memiliki perjalanan karier yang cukup panjang. Berawal dari menjadi PNS Pusat pada kantor PMD Prov Dati I Lampung pada tahun 1994 dan kemudian menjadi ajudan Gubernur Lampung pada tahun 1995.Kemudian, Fatoni juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Kemendagri pada tahun 2012, Kepala Staf Pribadi Dalam Negeri pada tahun 2013.Perjalanan karier Fatoni berlanjut dengan menjadi Pjs Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2020, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada tahun 2022, menjadi Pj Gubernur Sumatera Selatan pada Oktober 2023 - Juni 2024 dan menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara pada Juni 2024 - Februari 2025.Hingga saat ini, dirinya juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Umum Pujangga Nusantara (Periode 2009-Sekarang), Ketua Umum Forum Koordinasi Protokol Indonesia (Periode 2014-Sekarang), dan Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Tahun 2022-Sekarang).(Red)
09 Jul 2025, 01:38 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan Silaturahmi Kepala BPKP Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menerima kunjungan silaturahmi dari Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika bersama jajaran.Pertemuan yang juga bertujuan untuk memperkuat sinergi pengawasan dan tata kelola keuangan negara ini berlangsung di ruang tamu Kapolda, lantai 2 Gedung A Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (8/7/2025).Pertemuan tersebut turut dihadiri pula Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, Irwasda, Direktur Reserse Kriminal Khusus, dan Kabid Keuangan Polda Maluku.Sementara dari pihak BPKP Provinsi Maluku turut hadir Kepala Bagian Umum, I Gusti Ngurah Dharma Astawa, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, dan Koordinator Pengawasan Bidang P3A.Kedatangan Plt. Kepala Perwakilan BPKP Maluku bersama sejumlah jajaran merupakan bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang sinergis antara aparat penegak hukum dan institusi pengawasan negara. Ini juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di wilayah Provinsi Maluku.Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, mengaku kedatangan pihaknya merupakan sarana perkenalan dan silaturahmi antar pimpinan baru. Ini juga untuk menjalin komunikasi kelembagaan dengan Polda Maluku yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.“Kami berharap silaturahmi ini dapat menjadi pintu pembuka kolaborasi yang lebih erat antara BPKP dan Polda Maluku dalam mendukung peningkatan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di daerah,” harapnya.Ke depan, kata Bagus, BPKP siap berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk pengawasan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang akan segera dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.“Kami siap berkoordinasi dan menerima arahan dari Bapak Kapolda, khususnya dalam pengawasan lintas sektor yang membutuhkan pendekatan kolaboratif,” tambahnya.Kedatangan jajaran perwakilan BPKP Maluku disambut hangat oleh Kapolda Irjen Eddy Sumitro Tambunan. Ia memberikan apresiasi atas inisiatif audiensi yang dilakukan BPKP, sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pengawasan dan penegakan hukum.“Kami menyambut baik kunjungan dan itikad baik dari BPKP. Dalam menjalankan tanggung jawab institusional, kami di Polda Maluku berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi dengan lembaga pengawas seperti BPKP menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.Kapolda menyampaikan, menghadapi kompleksitas tantangan pengelolaan keuangan dan program publik di daerah, Polda Maluku tidak menutup diri terhadap audit, pendampingan, maupun asistensi teknis dari lembaga pengawas.“Kami percaya bahwa sistem pengawasan yang kuat adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat. Polda Maluku terbuka terhadap mekanisme kontrol yang konstruktif, terutama dalam konteks percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik,” tegas Irjen Eddy.Terkait program MBG, Kapolda mengaku siap mendukung penuh program asta cita Presiden, termasuk ketahanan pangan serta pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, agar program tersebut berjalan sesuai sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.“Program MBG adalah priotias program nasional Bapak Presiden Prabowo yang sangat strategis untuk pemenuhan gizi anak-anak. Kami siap mendukung penuh dan pengawasannya termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor,” pungkasnya. PNO-12
08 Jul 2025, 17:00 WIT
Pimpin Apel Gabungan Satuan Brimob, Wakapolda Maluku Tekankan Disiplin dan Profesionalisme
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menekankan terkait kedisiplinan dan profesionalisme yang harus terus dilakukan personel Satuan Brimob Polda Maluku.Penekanan ini disampaikan saat Wakapolda memimpin langsung apel gabungan personel Satuan Brimob Polda Maluku yang dihelat di Lapangan Markas Komando Sat Brimob Polda Maluku, Selasa pagi (8/7/2025).Wakapolda menyampaikan pentingnya peran satuan Brimob dalam menjaga Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di wilayah Maluku. "Personel Brimob agar terus menjaga kedisiplinan dan profesionalisme dalam bertugas dan meminimalkan pelanggaran yang dapat mencoreng institusi," pinta Wakapolda mengingatkan.Brimob, kata Wakapolda, memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan. "Saya mengajak seluruh personel untuk terus mengasah kemampuan melalui latihan, menjaga kekompakan tanpa bersikap arogan, dan menjunjung tinggi kehormatan serta marwah satuan Brigade Mobil," tegasnya.Wakapolda menginstruksikan kepada para komandan dan pengendali di setiap tingkatan, termasuk Dansat dan Wadansat, agar senantiasa melakukan pengawasan berjenjang serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).Dalam apel gabungan tersebut, hadir Komandan Satuan Brimob Polda Maluku, Wadansat, serta seluruh jajaran personel Sat Brimob Polda Maluku. PNO-12
08 Jul 2025, 16:38 WIT
Gelar Kenal Pamit Pejabat, Kapolda Serukan Kepemimpinan Bijak dan Taat Aturan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, memimpin langsung kegiatan Kenal Pamit Pejabat Utama dan Kapolres jajaran Polda Maluku yang digelar di Lobby Lantai II Mapolda Maluku, Senin (7/7/2025).Kenal pamit dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pejabat lama dan sarana perkenalan bagi para pejabat yang baru di lingkungan Polda Maluku. Mereka diantaranya Direktur Pamobvit, Kabid Humas Polda Maluku, Kapolres Kepulauan Tanimbar, dan Kapolres Maluku Tenggara.Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, para pejabat utama Polda Maluku bersama para pejabat yang baru menjalani serah terima jabatan. Turut hadir Ketua Bhayangkari Daerah Maluku bersama pengurusnya.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para pejabat lama selama bertugas. Serta memberikan pesan penting untuk diperhatikan oleh para pejabat yang baru.“Kepada pejabat lama, saya sampaikan terima kasih atas pengabdian dan kerja kerasnya. Semoga sukses di tempat penugasan yang baru. Untuk pejabat yang baru, saya tegaskan agar senantiasa menjunjung tinggi disiplin dan bijak dalam melaksanakan tugas,” pinta Kapolda.Kapolda menegaskan, dalam setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat harus menjadikan kepemimpinan dan aturan sebagai landasan utama. Serta menekankan pentingnya komunikasi secara berjenjang serta loyalitas terhadap struktur komando.“Apabila ada keperluan pribadi atau dinas, sampaikan secara terbuka dan harus izin kepada atasan langsung, dalam hal ini adalah Ankumnya, yaitu Kapolda. Jangan biasakan hal-hal yang salah dalam tubuh institusi ini. Sekecil apa pun penyimpangan, jika dibiarkan, akan menjadi kebiasaan yang merusak,” tegasnya.Orang nomor 1 di Polda Maluku ini juga mengingatkan tantangan tugas Polri akan semakin kompleks ke depan. Seluruh personel, khususnya pejabat yang memegang jabatan strategis, harus mampu menjaga sikap, menjaga wibawa institusi, dan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.“Tugas kita ke depan semakin berat. Jaga marwah institusi, jangan sampai salah langkah. Jadilah panutan di tengah anggota dan masyarakat. Laksanakan tugas dengan ikhlas, disiplin, dan tanggung jawab,” harapnya.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda bersama Ketua Bhayangkari Daerah Maluku juga menyerahkan cendera mata kepada pejabat yang berpindah tugas sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya selama di Polda Maluku. PNO-12
08 Jul 2025, 10:13 WIT
Peringati Tahun Baru Islam 1447 H, Bid Propam Polda Maluku Gelar Doa Bersama di Yayasan Nurul Ikhlas
Papuanewsonline.com, Ambon - Personel Bidang Propam Polda Maluku memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah bersama anak yatim, Senin (7/7/2025).Peringatan Tahun Baru Islam dilakukan dengan cara bersholawat dan doa bersama yang bertempat di Yayasan Nurul Ikhlas Air Besar, Kota Ambon.Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan Sik. Hadir para perwira Bidang Propam Polda Maluku, Ketua Yayasan Nurul Ikhlas, Rahmawati Siauta SH maupun para guru pengasuh dan siswa siswi Yatim Piatu.Selain doa bersama, Bid Propam Polda Maluku juga menyalurkan bantuan sembako dan bingkisan tali asih. Bantuan sosial ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Kabid Propam Polda Maluku kepada Ketua dan para siswa Yayasan Nurul Ikhlas Ambon.Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan Sik dalam sambutannya pada penyerahan bantuan sosial ini menyampaikan ucapan "Kami menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan doa dan sholawat bersama antara personel Propam Polda Maluku dengan Yayasan Nurul Ikhlas Ambon," kata Kombes Indera.Kegiatan ini, kata Kombes Indera sengaja dilakukan selain untuk memperingati tahun baru Islam, juga menjadi momen yang baik untuk berbagi terhadap sesama."Momen ini sangat baik untuk kita berbagi rizki, olehnya itu besar harapan kami kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua," harapnya.Senada, Ketua Yayasan Nurul Ikhlas Ambon Rahmawati Siauta, juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku bersama jajarannya yang selama ini selalu menggelar kegiatan sosial dan religi bersama Yayasan Nurul Ikhlas Ambon. "Kami juga berharap kegiatan doa dan Sholawat bersama yang dirangkai dengan pemberian bantuan tali asih dari personel Bidang Propam Polda Maluku ini nantinya akan menjadi berkah dan kedepannya Polda Maluku akan semakin dekat dengan masyarakat," harapnya. PNO-12
08 Jul 2025, 10:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
