Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kunjungi Kantor BeritaKota Ambon, Kabid Humas : Polisi Tidak Anti Kritik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengaku, institusi Polri sama sekali tidak anti kritik terhadap pemberitaan media.Hanya saja, Ia berharap terhadap narasi pemberitaan yang dipublikasikan mestinya merujuk pada kode etik wartawan yaitu keberimbangan.Hal ini disampaikan Kombes Rositah, saat mengunjungi kantor Harian BeritaKota Ambon, di jalan PHB Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis, 7 Agustus 2025."Kami tidak anti kritik, hanya saja pemberitaannya harus berimbang sesuai kode etik wartawan," kata Kombes Rositah Umasugi, didampingi Kaur Penmas AKP Imelda Haurissa, serta sejumlah staf di Bidang Humas Polda Maluku.Menurutnya, sebelum ke BeritaKota, sejumlah media lainnya baik cetak, online dan elektronik di Ambon juga sudah dikunjungi untuk pererat tali silaturahmi. "Jadi ini sudah beberapa media kita datangi, dan hari ini tepatnya satu bulan saya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku menggantikan Bapak Kombes Aries Aminnulah, dan hari ini tepat satu bulan baru kita datangi kantor BeritaKota Ambon," Kunjungan kerja di Kantor BeritaKota Ambon, kata Kombes Rositah, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama yang telah lama berlangsung antara Polda Maluku dengan awak media."Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan dan karyawan BeritaKota Ambon, karena di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu hari ini, semoga saja hubungan baik antara media dan institusi Polri di Maluku dapat terus berjalan dengan baik," harapnya.Sementara itu, Direktur Harian BeritaKota Ambon, Rifan Riusanto, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kabid Humas Polda Maluku. Ia mengaku hubungan antara BeritaKota Ambon dengan Polda Maluku selama ini berjalan baik."Jadi waktu BeritaKota Ambon lahir pertama kali itu kita pernah bekerjasama dengan Ditlantas Polda Maluku dalam mensukseskan salah satu kegiatan yang dilakukan di seluruh jajaran Polda di Indonesia, dan memang hubungan kita selama ini sudah jalan dengan baik dengan Polda Maluku. Jadi semoga saja ke depan Polda Maluku melalui Kabid Humas ada hal yang ingin dibutuhkan melalui pemberitaan, kiranya membuka diri dalam rangka menjawab konfirmasi para jurnalis kita," tandas Riusanto, didampingi Pimpinan Rekdasi (Pimred), Nardi.Di sela-sela kunjungan tersebut, Kabid Humas juga menyempatkan waktu melihat secara langsung mesin percetakan koran Harian BeritaKota Ambon. PNO-12
07 Agu 2025, 20:01 WIT
Polda Maluku Dukung Gerakan Pangan Murah Polri Untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan dukungannya dan siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat.Demikian disampaikan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H usai mengikuti rapat secara daring terkait persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah Polri, Kamis (7/8/2025).Wakapolda tidak sendiri menghadiri rapat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Ia didampingi Irwasda, dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, serta Kepala Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut beserta staf.Rapat persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Dalam arahannya, ditekankan pentingnya peran Polri dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan tepat sasaran. Salah satu perhatian utama adalah pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Polri diminta untuk memastikan harga jual beras SPHP tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik jual kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun penimbunan stok oleh pengepul."Pastikan tidak ada pencampuran antara beras SPHP dan jenis beras lainnya. Hal ini penting agar kualitas dan transparansi distribusi tetap terjaga," tegas Irwasum.Irwasum juga meminta seluruh jajaran memaksimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan penyerapan beras SPHP dan mendukung misi stabilisasi harga di tingkat konsumen.Dalam mendukung keberhasilan program ini, Ia pun menekankan pentingnya pelaporan yang terstruktur dan akuntabel. Beberapa poin teknis yang disampaikan antara lain: Penunjukan operator khusus untuk pengumpulan data di tingkat wilayah; Komplikasi laporan oleh posko yang dikoordinasikan oleh Kabagbinopsalev Korbinmas Baharkam Polri; Evaluasi berkala pencapaian target oleh Kabagrenmin Korbinmas Baharkam Polri; Studi banding ke Polda yang telah sukses melaksanakan program serupa, seperti Polda Jateng, Jatim, dan Banten, serta Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN lain yang relevan.Tak hanya itu, Irwasum juga mendorong inovasi dan terobosan kreatif dari masing-masing Polda dalam rangka meningkatkan efektivitas penyerapan dan memperkuat public trust terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Polri.Keterlibatan aktif Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut dalam rapat ini menjadi bagian dari komitmen sinergis antara Polri dan stakeholder terkait dalam penguatan ketahanan pangan di daerah. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pangan nasional menjadi kunci dalam memastikan distribusi pangan berlangsung adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan."Polda Maluku dan mitra strategis siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat," tegas Wakapolda.Dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang terstruktur dan diawasi secara ketat, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan publik. PNO-12
07 Agu 2025, 19:47 WIT
Gencarkan Operasi Anti Narkotika, Polda Maluku Sambangi SMK Negeri 4 Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku gencar melaksanakan Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku Tahun 2025.Selain penindakan, Polda Maluku juga melakukan pencegahan sejak dini kepada para pelajar. Melalui sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kegiatan ini dihelat di SMK Negeri 4 Ambon, Kamis (7/8/2025).Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada para pelajar penting dilaksanakan untuk menyelematkan generasi bangsa."Kami menyampaikan terima kasih kepada personel Satgas Operasi Antik Salawaku 2025 yang mana telah datang mengunjungi sekolah kami untuk memberikan sosialisasi tentang P4GN kepada para pelajar," kata Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Ambon Abraham Wendy Polnaya, S.Pd dalam sambutannya.Menurutnya, pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan generasi bangsa. "Kami sangat memberikan apresiasi atas kegiatan ini yang bertujuan mencegah siswa-siswi SMK Negeri 4 Ambon dari penggunaan narkoba," ujarnya.Abraham berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di waktu-waktu ke depan. "Kami juga sampaikan buat bapak-bapak dari Polda untuk kegiatan ini jangan cuma hari ini saja, namun dapat berjalan seterusnya," pintanya.Kasatgas Preemtif Ops Antik Salawaku Polda Maluku, Ipda Richard Lesiputty, mengungkapkan, sosialisasi P4GN penting disampaikan agar para pelajar SMK Negeri 4 Ambon dapat mengetahui bahaya atau dampak penggunaan zat terlarang itu."Terima kasih untuk bapak untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa - siswi SMK Negeri 4 Ambon.Kami berharap mereka dapat mengerti bahaya menggunakan narkoba untuk massa depan," jelasnya.Bertindak sebagai narasumber sosialisasi P4GN yaitu Kepala Anev Opsda, Direktorat Narkoba Polda Maluku, AKP. Usman Beli. Ia menyampaikan terkait dampak penyalagunaan narkoba dan minuman keras yang menjadi persoalan nasional.Narkotika, kata Usman, adalah zat sintetis atau semi sintentis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya. Ada narkotika golongan 1 yaitu ganja, shabu, putaw, dan extacy. Sementara narkotika golongan 2 yaitu apetamin, dan golongan 3 yakni narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan.Penggunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan. Juga berdampak bagi fisik, emosi, dan perilaku. "Penggunaan narkoba bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika," jelasnya. PNO-12
07 Agu 2025, 19:33 WIT
Gelar Pasar Murah di Malang, Polri Bantu Tekan Inflasi
Papuanewsonline.com, Malang - Wujud nyata kepedulian Polri terhadap daya beli masyarakat terus diperlihatkan. Dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. diwakili oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Rabu (6/8/2025). Polri juga menggelar pasar murah yang disambut antusias oleh warga.Beragam kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, seperti minyak goreng merek Minyakkita Rp15.000 per liter (tersedia 60 pack), beras Bulog SPHP seharga Rp60.000 per 5 kg (1.000 pack), minyak goreng merek Alco Rp15.000 per 800 ml (600 botol), gula pasir Rp16.000 per kilogram (500 pack), dan telur ayam ras Rp23.000 per kilogram (100 kg).“Bazar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan. Ini bukti nyata peran Polri hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Komjen Dedi saat meninjau langsung lokasi bazar.Pasar murah ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian inflasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang pelaksanaannya menggandeng BUMN dan UMKM lokal.Dengan hadirnya pasar murah, Polri tidak hanya hadir dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat. PNO-12
07 Agu 2025, 19:21 WIT
Kemenko Polkam: Penguatan Peran Pemerintah Daerah Jadi Kunci Utama Cegah Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan membangun masyarakat yang aman
serta harmonis, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk "Permasalahan
Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial" yang dilangsungkan di
Ambon, Rabu (6/8/2025). Rakor ini menjadi momen penting dalam memperkuat
sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan semua elemen masyarakat dalam
menghadapi ancaman konflik sosial. Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Hery Sasongko, membuka Rakor
dengan penekanan tegas: bahwa peran pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam
mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi konflik yang mengintai daerah-daerah
rawan, khususnya di wilayah timur Indonesia. “Pemerintah daerah didorong untuk
berkontribusi secara nyata dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat
ketahanan nasional. Pencegahan konflik bukan hanya tugas pusat, tapi juga
tanggung jawab daerah,” ujar Hery. Dalam forum yang dihadiri oleh
Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, serta sejumlah kementerian dan lembaga
terkait, Hery menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan peran Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS). Ia menekankan bahwa tim tersebut harus
bekerja sesuai regulasi, cepat tanggap terhadap potensi konflik, dan bersikap
proaktif, bukan reaktif. Tak hanya itu, Hery juga meminta
semua pihak untuk mendukung kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial. “Prioritas utama adalah fase
pencegahan. Deteksi dan peringatan dini, pemetaan konflik, hingga penyelesaian
damai harus berjalan serentak dan sistematis,” tegasnya. Hery juga menyerukan partisipasi
aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan
organisasi sipil, untuk menjaga toleransi dan memperkuat nilai-nilai kohesi
sosial. “Jangan menunggu konflik meledak
baru bertindak. Masyarakat harus menjadi barisan pertama yang menjaga
perdamaian. Kita harus rajut terus semangat kebhinekaan,” tambah Hery. Staf Khusus Menko Polkam Bidang
Komunikasi dan Ekonomi, Marcelino Rumambo Pandin, juga menyampaikan pernyataan
penting dalam forum tersebut. Ia menilai bahwa kendala utama dalam penanganan
konflik sering kali berasal dari perbedaan persepsi antar-instansi mengenai
indikator konflik sosial. “Harus ada kesatuan pandangan,
saling percaya, dan keterikatan dalam kerja sama. Sinergi bukan hanya
formalitas, tapi harus hidup dan bekerja,” tegas Marcelino. Ia menegaskan bahwa kehadiran
pemerintah pusat bukan untuk mengambil alih peran daerah, melainkan untuk
memperkuat peran-peran lokal yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial
masyarakatnya. Kegiatan yang diselenggarakan
Kemenko Polkam ini dihadiri oleh unsur Kemendagri, TNI, Polri, serta seluruh
Forkopimda dari provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara. Rakor
ini berhasil menegaskan satu hal utama: bahwa pembangunan nasional tak akan
berjalan tanpa fondasi stabilitas sosial dan keamanan yang kuat. Sebagai penutup, seluruh peserta
rakor menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan
memperkuat komunikasi antara aktor-aktor strategis di daerah guna menanggulangi
potensi konflik sedini mungkin. “Indonesia terlalu besar untuk
dibebani oleh konflik horizontal yang tak terselesaikan. Damai adalah investasi
jangka panjang kita semua,” pungkas Hery Sasongko. (GF)
07 Agu 2025, 17:43 WIT
Presiden Prabowo Kecam Praktik Ekonomi Predatoris: Pelaku Usaha yang Hanya Untungkan Diri Sendiri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam
suasana khidmat Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 di Istana Kepresidenan
Jakarta pada Rabu (6/8/2025), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,
menyampaikan pidato yang tidak hanya menyentuh tetapi juga mengguncang ruang
sidang. Di hadapan para menterinya, Prabowo melontarkan peringatan keras
terhadap para pelaku ekonomi yang dinilainya tidak beretika dan rakus—mereka
yang hanya menjadikan Indonesia sebagai ladang eksploitasi demi keuntungan
pribadi. “Ada pelaku-pelaku ekonomi yang
hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap
kekayaan kita seperti menghisap darah,” ucap Presiden Prabowo dengan nada
tinggi, seperti dilansir dari NTV News. Pernyataan itu bukan sekadar
metafora. Prabowo mengangkat sebuah persoalan fundamental: ketimpangan yang
lahir dari ekonomi yang dikuasai segelintir pihak. Ia menuding adanya elite
bisnis yang menikmati hasil bumi, keuntungan dari proyek infrastruktur, bahkan
monopoli komoditas pokok, tetapi nyaris tanpa memberi timbal balik signifikan
kepada rakyat dan negara. Presiden menegaskan, pemerintah
tidak akan membiarkan praktik-praktik ekonomi predatoris terus berlangsung.
Langkah-langkah hukum dan kebijakan baru tengah dirancang untuk menutup celah
eksploitasi, dan memperkuat kehadiran negara dalam perlindungan terhadap sumber
daya nasional. “Kita terbuka pada kerja sama,
pada investasi, tapi dengan satu syarat mutlak: kepentingan rakyat harus
diutamakan. Kalau ada yang hanya mau kaya sendiri, tanpa peduli rakyat, maka
negara akan turun tangan,” tegasnya. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar
urusan ekonomi, tetapi menyangkut keadilan sosial. Ia menekankan bahwa
pembangunan nasional tidak boleh menjadi panggung segelintir orang untuk
memperkaya diri di atas penderitaan mayoritas. Lebih jauh, Presiden Prabowo
menjabarkan arah baru pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh
pemerintahannya. Menurutnya, fondasi ekonomi Indonesia harus dibangun dari
bawah, dengan menguatkan sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh
kehidupan rakyat seperti ketahanan pangan, pendidikan dasar, layanan kesehatan,
dan perumahan rakyat. “Kita harus bangun dari realitas.
Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tapi soal kemandirian nasional. Saya
tidak mau rakyat kita lapar di negeri yang kaya,” ujarnya, menegaskan
pentingnya swasembada pangan dan pengelolaan sumber daya secara adil. Pesan Prabowo juga dibaca oleh
banyak pengamat sebagai bentuk sinyal keras kepada para oligark—segmen elite
ekonomi yang selama ini memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan
publik. Ia menolak bentuk kolaborasi ekonomi yang timpang, di mana pengusaha
besar memperoleh privilese tanpa kewajiban yang setara untuk membangun negeri. Presiden menyerukan model kerja
sama yang berkeadilan, di mana negara menjadi mitra strategis, bukan subordinat
kekuatan modal. Ia juga menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas akan
diperkuat dalam pengawasan investasi dan proyek nasional. (GF)
07 Agu 2025, 01:27 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8: Evaluasi 10 Bulan Kerja
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Sidang Kabinet
Paripurna ke-8 Kabinet Merah Putih di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan
Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang ini menjadi momentum penting untuk
melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian pemerintahan selama 10 bulan
terakhir sekaligus mengokohkan arah kebijakan strategis nasional ke depan. Di hadapan seluruh jajaran
menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas
semangat kerja tim yang solid dan penuh determinasi dalam menjalankan
program-program prioritas nasional. Ia menekankan bahwa kolaborasi
antar-kementerian dan loyalitas terhadap visi besar negara merupakan kunci
keberhasilan yang sudah mulai terlihat hasilnya di lapangan. “Dalam waktu yang masih singkat,
banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya
canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat. Artinya kita berada di arah yang
benar, kita berada di azimut kompas yang tepat,” ujar Presiden Prabowo dengan
nada optimis. Dalam forum tersebut, Presiden
merinci sederet pencapaian konkret dari berbagai program prioritas yang
berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Beberapa di antaranya bahkan
mencetak sejarah baru: Swasembada Pangan Pemerintah berhasil mencatatkan stok beras nasional sebanyak 4,2 juta ton,
jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini mengindikasikan
ketahanan pangan mulai mengarah ke titik swasembada yang nyata. Swasembada Energi Peningkatan investasi dan pembangunan proyek energi terus bergulir dengan
masif. Pemerintah mempercepat eksekusi infrastruktur energi sebagai bagian
dari transisi menuju kemandirian sektor energi nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga awal Agustus, sebanyak 17 juta penerima manfaat telah menerima
makanan bergizi setiap hari. Program ini menyasar anak sekolah, anak
balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai bagian dari investasi negara
dalam gizi generasi masa depan. Sekolah Rakyat Merespon tantangan anak-anak putus sekolah, pemerintah membentuk Sekolah
Rakyat yang ditargetkan menjangkau lebih dari 15 ribu anak tahun ini. Ini
menjadi simbol nyata kehadiran negara di daerah-daerah terluar dan
tertinggal. Koperasi Desa Merah Putih Hingga kini, telah terbentuk lebih dari 80 ribu koperasi berbasis desa
yang menjadi penggerak ekonomi rakyat dari bawah. Presiden menilai
koperasi adalah fondasi ekonomi gotong-royong Indonesia. Cek Kesehatan Gratis Pemeriksaan kesehatan gratis sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 17 juta
warga, mencakup deteksi dini berbagai penyakit kronis dan menular. Program
ini dilengkapi dengan rencana pembangunan rumah sakit di setiap kabupaten. Program 3 Juta Rumah Subsidi Mulai September mendatang, pemerintah akan meluncurkan program pembangunan
rumah subsidi secara besar-besaran, disertai dengan inovasi Kredit Usaha
Rakyat (KUR) perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Di akhir pengantarnya, Presiden
Prabowo kembali menekankan pentingnya kecepatan, efisiensi, dan kesinambungan.
Ia tidak ingin ada ruang stagnasi dalam pemerintahan. “Kita tidak boleh lambat. Tidak
ada alasan untuk menunda pekerjaan. Rakyat menunggu. Kita harus terus
bergerak,” tegasnya. Presiden juga menyampaikan bahwa
pemerintahan ke depan akan semakin fokus pada percepatan pembangunan
infrastruktur, hilirisasi industri, reformasi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional. Sidang kabinet ini menegaskan
bahwa pemerintah tidak hanya bekerja untuk menyusun kebijakan, tetapi juga
memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif dan dirasakan langsung
oleh masyarakat. (GF)
07 Agu 2025, 00:55 WIT
Rekapitulasi Suara PSU Pilgub Papua Diminta Transparan, Pemprov Lakukan Pengawasan Ketat
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua terus memantau ketat proses rekapitulasi suara
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025.
Usai pelaksanaan PSU yang berlangsung serentak hari ini, Desk Pilkada
Pemprov Papua langsung memantau proses penghitungan suara di setiap TPS melalui
platform digital resmi KPU. Langkah ini
bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan dan
akuntabel. (6/8/25) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menyatakan bahwa pemantauan
dilakukan untuk memastikan seluruh proses perhitungan suara sesuai
prosedur. “Kami memantau progres unggahan
Formulir C2 Plano dari TPS ke kanal resmi KPU,” ujar Musa Isir. Pemantauan ini juga mencakup
pengawasan terhadap dinamika pelaksanaan PSU di seluruh kabupaten/kota di
Papua. "Hal ini penting untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan suara,"
tambahnya. Musa Isir menjelaskan bahwa
pemantauan berbasis digital ini bergantung pada kecepatan dan ketepatan KPPS
dalam mengunggah data, serta ketersediaan infrastruktur dan akses internet di
lokasi TPS. Meskipun terdapat kendala teknis
yang mungkin terjadi, platform digital
KPU ini tetap dinilai sebagai bentuk nyata transparansi karena publik dapat
memantau hasil secara real time. "Kami terus berkoordinasi
dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses ini," kata Musa Isir. Pemerintah Provinsi Papua
berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU, dari pencoblosan hingga
rekapitulasi, berlangsung aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pemantauan yang ketat ini
merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di Papua
dan memastikan hasil PSU Pilgub Papua 2025 diterima semua pihak. "Kami berharap proses ini
berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak," tutup Musa Isir.
( Jidan )
07 Agu 2025, 00:28 WIT
Pj Gubernur Papua Tinjau Langsung PSU Pilgub Papua 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025 yang
dilaksanakan serentak pada Rabu, 6 Agustus 2025, berlangsung aman, tertib, dan
damai. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, turun langsung ke lapangan
untuk memastikan proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Ia didampingi
oleh Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan
Kemenko Polhukam RI, dalam kunjungan ke sejumlah TPS di wilayah Kota dan
Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU terlaksana secara jujur,
adil, dan transparan, sesuai prinsip Luber dan Jurdil. Agus Fatoni dan
rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan logistik, ketersediaan
petugas, serta kelancaran teknis pelaksanaan pencoblosan. "Berdasarkan peninjauan kami
di beberapa TPS, proses PSU sejauh ini berjalan dengan baik, aman, dan
damai," ungkap Agus Fatoni saat ditemui media usai melakukan peninjauan. Pj Gubernur juga menyampaikan
bahwa meskipun antusiasme pemilih pada pagi hari belum mencapai titik optimal,
namun ia tetap optimis partisipasi akan meningkat seiring waktu. Ia mengimbau
masyarakat yang belum memilih agar segera mendatangi TPS sebelum penutupan. "Kami berharap hingga siang
nanti antusiasme masyarakat meningkat dan mereka menggunakan hak pilihnya. Ini
momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Papua ke depan,"
tambahnya. Kehadiran langsung
pejabat-pejabat penting dari pusat menegaskan keseriusan pemerintah dalam
mengawal kelancaran pesta demokrasi di Papua. Mereka tidak hanya hadir sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai penyambung komunikasi dan dukungan moral bagi
para penyelenggara pemilu di daerah. Komisioner KPU Papua, Fajar
Irianto, mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran para pejabat pusat mampu
mendorong kepercayaan publik terhadap proses PSU. "Kami optimis tingkat
partisipasi akan meningkat menjelang penutupan TPS. Semangat demokrasi di Papua
sangat terasa hari ini," ujar Fajar. Lebih lanjut, ia menambahkan
bahwa logistik telah sampai tepat waktu di seluruh TPS, dan tidak ada laporan
gangguan signifikan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara. PSU ini merupakan momentum
penting bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas,
integritas, dan komitmen terhadap pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
Pemerintah berharap hasil PSU akan melahirkan pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur yang mampu menjawab tantangan-tantangan besar Papua, mulai dari
pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga
pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. "Saya berharap seluruh
proses ini berlangsung sukses dan masyarakat dapat berpartisipasi secara
aktif," tutup Agus Fatoni. (jidan)
07 Agu 2025, 00:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
