logo-website
Minggu, 29 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Menteri PPN Kunjungi Maluku, Kapolda Komitmen Dukung Program Strategis Nasional Papuanewsonline.com, Ambon – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si, melakukan kunjungan kerja di Maluku.Kedatangan Menteri PPN dan rombongan disambut langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, bertempat di ruang VVIP Bandara Pattimura, Kota Ambon, Senin (16/5/2025).Selain Kapolda, turut hadir dalam penjemputan yaitu unsur Forkopimda Maluku beserta pimpinan lembaga yudisial dan vertikal, serta tokoh akademisi.Kunjungan kerja Menteri dan rombongan di Maluku untuk meninjau langsung pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Program Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan sebagai bagian dari intervensi gizi nasional di tingkat daerah. Menteri juga dijadwalkan untuk memantau kemajuan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar di wilayah provinsi Maluku, khususnya infrastruktur dasar, konektivitas antarpulau, dan pembangunan wilayah kepulauan terpencil.Kapolda Maluku di sela-sela kunjungan Menteri menegaskan komitmen penuh Polda Maluku dalam mendukung pelaksanaan agenda nasional di daerah. Termasuk dalam aspek pengamanan, pengawalan, serta penguatan koordinasi lintas sektoral."Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan rombongan di provinsi Maluku. Polda Maluku siap mendukung dan mengamankan program strategis nasional di daerah," ungkapnya.Kunjungan Menteri dipandang strategis untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sekaligus memastikan kebijakan dan program nasional dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan di wilayah timur Indonesia. PNO-12 16 Jun 2025, 17:58 WIT
Operasi Simpatik, Polda Maluku Sosialisasi Pentingnya Aturan Lalu lintas Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar Operasi Simpatik Salawaku Tahun 2025 di depan Pelabuhan Yos Sudarso, Jalan Pantai Mardika, Kota Ambon, Senin (16/5/2025). Selain pengaturan arus lalu lintas, personel Polda Maluku juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya ketaatan terhadap aturan lalulintas.Operasi Simpatik Salawaku 2025 dipimpin oleh AKP. Y. Pini, Kanit Audit dan Inspeksi Kamseltibcar Direktorat Lalulintas Polda Maluku.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.I.K., M.H, mengungkapkan, selain di kawasan pantai Mardika, pengaturan arus lalulintas juga dilakukan di sejumlah titik rawan kemacetan kendaraan di kota Ambon."Selain mengatur arus lalulintas, petugas juga menegur pengendara bermotor yang kedapatan melanggar aturan lalulintas," ungkap Kombes Areis.Kombes Areis mengatakan, peneguran yang diberikan petugas lalulintas kepada pengendara roda dua, maupun pengemudi roda empat. Mereka kedapatan melakukan pelanggaran seperti bonceng tiga, tidak memiliki kaca spion, tidak memakai helm dan lainnya."Untuk pengemudi mobil ditegur karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Petugas juga memberikan edukasi dan mensosialisasikan tentang pentingnya menaati peraturan lalulintas dan bahayanya jika melanggar," ungkapnya.Sebagaimana pesan Kapolda Maluku, kata Kombes Areis, personel yang melaksanakan Operasi Simpatik Salawaku, ditekankan untuk selalu mengedepankan pendekatan persuasif. "Personel juga diharapkan dapat memberikan edukasi tentang lalulintas kepada pengguna jalan dan menghindari semua tindakan yang berlebihan atau kontra produktif," ungkapnya. PNO-12 16 Jun 2025, 15:07 WIT
Polwan Polda Maluku Amankan Ibadah Umat Kristiani Papuanewsonline.com, Ambon - Anggota Kepolisian Wanita (Polwan) Polda Maluku bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, kembali mengamankan ibadah umat Kristiani di sejumlah Gereja di kota Ambon, Minggu (15/6/2025).Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla S.IK., M.H mengatakan, pengamanan ibadah umat Kristiani ini merupakan wujud nyata dari bentuk toleransi antar umat beragama yang menjadi simbol kerukunan hidup orang basudara di Maluku.Pengamanan dilakukan di sejumlah Gereja. Di antaranya Gereja Maranatha, Gereja Katedral, Gereja Galilea, Gereja Rock Halong, dan Gereja Silo.Selain melakukan pengamanan, personel juga mengatur arus lalulintas hingga membantu menyeberangi jalan para jemaat."Pengamanan rumah ibadah ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si," kata Kabid Humas Kombes Areis.Ia mengaku pengamanan tempat-tempat ibadah dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sehingga warga dapat menjalankan ibadah secara aman dan khusyu."Pengamanan pelaksanaan ibadah di sejumlah gereja ini dilakukan oleh personel Polwan yang beragama Islam. Ini sebagai bentuk nyata dari semangat toleransi antar umat beragama di wilayah Maluku. Begitu pula pengamanan di Masjid dilakukan oleh personel Polwan beragarama Kristen," ungkapnya.Kabid Humas mengatakan, Kapolda Maluku menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas upaya menjaga keamanan, tetapi juga sebagai simbol keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama di Maluku. “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Pengamanan ini juga menunjukkan bahwa kebersamaan dan toleransi adalah bagian dari nilai luhur yang terus dijaga di Maluku,” jelasnya.Selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan baik. Pelaksanaan ibadah umat Kristiani di lima gereja tersebut berjalan dengan aman dan khidmat. Selain itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terpantau tertib dan lancar.Pengamanan ibadah umat Kristiani dipimpin oleh Pawas, Iptu Maani Hasyim, Padal, Iptu Lulu Herawati, dan Wapadal Ipda Hasna Tuanany. PNO-12 16 Jun 2025, 14:38 WIT
Ketua Umum Bhayangkari Berikan Pembekalan Kepada Mahasiswa STIK Lemdiklat Polri Papuanewsonline.com, Jaksel - Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo Yang Diwakili Wakil Ketua Umum Bhayangkari Ny. Diana Dofiri, Memberikan Pembekalan Inspiratif Kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Tingkat Sarjana (S1), Magister (S2), Dan Doktor (S3) Tahun 2025, Yang Diselenggarakan Di Aditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rabu (11/06/25).Adapun Peserta Wisudawan Tahun Ini Sejumlah 576 Orang Yang Terdiri Dari 225 Bhayangkari, 305 Peserta Prodi S1 Diantaranya Sebanyak 262 Polki, 43 Polwan, Dan Prodi S2 Sebanyak 37 Peserta Diantaranya 35 Polki Dan 2 Polwan, Serta 9 Orang Peserta Didik Dari Prodi S3 Diantaranya 8 Polki Dan 1 Polwan.Acara Ini Dihadiri Oleh Ibu Irwasum Polri Ny. Martha Dedi Prasetyo, Ketua PG06 Bhayangkari Korps Brimob Polri Ny. Ning Imam Widodo, Ibu Kabareskrim Polri Ny. Winta Wahyu Widada, Bhayangkari PJU Mabes Polri, Dan Para Mahasiswa STIK Prodi S1, S2, S3 Beserta Istri.Dalam Sambutannya, Ketua Umum Bhayangkari Melalui Wakil Ketua Umum Bhayangkari Menyampaikan “Apresiasi Atas Kerja Keras Dan Dedikasi Para Mahasiswa Selama Menempuh Pendidikan Di STIK. Beliau Juga Menekankan Pentingnya Peran Strategis Lulusan STIK Dalam Membangun Institusi Polri Yang Modern, Humanis, Dan Profesional”. Pernyataan Ketua Umum Bahayangkari“Semoga Para Wisudawan Bisa Membuktikan Diri Sebagai Sarjana-Sarjana Yang Berilmu, Bermutu Yang Memiliki Kualitas Keunggulan Serta Ketangguhan Dan Integritas Yang Siap Bekerja Cerdas, Bekerja Tuntas, Dan Bekerja Iklas Serta Mampu Menjadi Teladan Di Tengah Masyarakat”. Lanjutan Pernyataan Ketua Umum BhayangkariAcara Pembekalan Ditutup Dengan Penyerahan Cinderamata Kepada Wakil Ketua Umum Bhayangkari Dan Foto Bersama Sebagai Simbol Dukungan Penuh Bhayangkari Terhadap Keberhasilan Kader-Kader Pemimpin Masa Depan Polri.Dengan Ditutupnya Pendidikan Tahun Ini, Diharapkan Para Lulusan STIK S1, S2, Dan S3 Mampu Mengimplementasikan Ilmu Dan Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka Di Berbagai Lini Organisasi Polri. PNO-12 14 Jun 2025, 18:22 WIT
KPK Temukan 6 Provinsi di Papua Rentan Korupsi, Papua Tengah Zonah Merah Papuanewsonline.com, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 6 Provinsi di Papua masuk zonah merah yang rentan akan terjadi tindak pidana korupsi.Temuan resmi KPK ini melalui hasil Monitoring Center for Prevention sebagai  strategi dan aksi pencegahan korupsi." Temuan ini secara nasional, dan menjadi program tahunan dari KPK dengan melibatkan   instansi terkait untuk mendorong tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan transparan," ungkap  juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, yang diterima Media Papuanewsonline.com, Jumat (13/6/2025).Budi menjelaskan bahwa  Melalui 8 indikator, KPK mengukur progres keberhasilan daerah yang dikategorikan ke dalam 3 zona yakni Zonah merah (rentan), Zonah kuning (waspada), dan Zonah hijau (terJAGA)." Secara nasional di Indonesia, 6 Provinsi di wilayah Papua mendapatkan skor yang dalam zona Merah berarti rentan korupsi," Tegasnya.Kata Budi, Sebagai tindak lanjut, KPK berkomitmen melakukan pendampingan bagi kepala daerah dan jajarannya, sebagai langkah pencegahan." KPK  mengimbau agar masing-masing daerah tetap berkoordinasi dan mencermati indikator MCP, serta melakukan tindak lanjut sebagai langkah nyata pencegahan korupsi," sorot Budi.Ditegaskan Budi, Sesuai data MCP KPK tahun 2024 secara Nasional, dimana temuan diperoleh dari 8 indikator yaitu:1.Perencanaan2.Penganggaran3.Pengadaan barang dan Jasa4.Pelayanan publik5.Pengawasan dari  aparat internal pemerintah (APIP)6.Manajemen ASN7.Pengelolaan barang milik daerah8.Optimalisasi pajakLanjut kata Budi, dari 8 indikator tersebut, secara nasional, 6 Provinsi di bumi Cenderwasih menjadi zonah merah, dimana sektor pengadaan barang dan jasa menjadi rentan akan terjadinya tindak pidana korupsi.Sesuai data, Provinsi Papua Tengah menjadi zonah merah tertinggi dengan skor 41,03/100, kemudian Provinsi Papua Selatan dengan skor 28,04/100, diikuti Provinsi Papua dengan skor 27,91/100, dan Provinsi Papua Barat dengan skor 20,10/100, kemudian diikuti Provinsi Papua Barat Daya dengan skor 14,11/100 serta Papua Pegunungan sebagai juru kunci dengan skor 13,07/100.Ditambahkan Budi, dengan hasil skor tersebut KPK bersama Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk melakukan pendampingan, serta memberikan efaluasi dan rekomendasi perbaikan pencegahan korupsi." Hal ini kita lakukan agar pembangunan di Bumi Cenderwasi dapat terwujud dan bebas dari korupsi," Pungkasnya.(red) 14 Jun 2025, 07:30 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT