Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Afirmasi Gagal Total! OAP Disingkirkan di Tengah Proyek Miliaran di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Pengusaha Orang Asli
Papua (OAP) menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun
2025 di Kabupaten Mimika belum berjalan efektif, bahkan cenderung gagal.Penilaian ini muncul menyikapi pernyataan kontraktor OAP,
Yohana Alomang, yang mengungkap bahwa hingga saat ini kontraktor OAP masih
minim dilibatkan, sementara banyak proyek justru diambil oleh pihak non-Papua
dengan mengatasnamakan OAP.Aliansi menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan serius antara kebijakan dan realitas di lapangan.“Perpres 108 seharusnya menjadi alat afirmasi bagi OAP,
tetapi yang terjadi justru OAP masih menjadi penonton di tanahnya sendiri,”
demikian pernyataan Aliansi Pengusaha OAP.Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah masih
maraknya praktik “pinjam bendera”, di mana perusahaan non-OAP menggunakan nama
OAP untuk memenangkan proyek, namun pekerjaan dan keuntungan tetap dikuasai
pihak luar.Menurut Aliansi, hal ini terjadi karena lemahnya
implementasi di tingkat daerah, khususnya di Mimika yang hingga kini belum
memiliki aturan turunan yang jelas.“Tanpa Peraturan Bupati dan petunjuk teknis, Perpres 108
hanya menjadi aturan di atas kertas,” tegas mereka.Aliansi pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk
segera mengambil langkah konkret, antara lain:Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan
Perpres 108Membentuk database resmi pengusaha OAPMelakukan verifikasi ketat kepemilikan perusahaanMenetapkan paket proyek khusus untuk OAPMemberikan sanksi tegas bagi praktik pinjam namaSelain itu, Aliansi juga menekankan pentingnya kemitraan
yang adil antara perusahaan besar dan pengusaha OAP, bukan sekadar formalitas
administratif.Aliansi menilai persoalan ini bukan hanya soal proyek,
tetapi menyangkut keadilan ekonomi dan masa depan Orang Asli Papua.Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan tujuan Otonomi
Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli tidak akan
tercapai. Penulis: Jid
Editor: GF
15 Apr 2026, 08:37 WIT
Luncurkan Layanan LP Online, Super App Polri Kini Semakin Lengkap dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta Utara - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Layanan Inovasi Digital Laporan Polisi (LP) dan Laporan Kehilangan secara online melalui Super App Polri oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pro1f. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.Peluncuran ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite TIK Polri Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 14 April 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Ballroom Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan fitur dalam Super App Polri merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.Aplikasi Super App Polri yang telah tersedia di App Store (iOS) dan Play Store (Android) kini semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembuatan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online. Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor polisi pada tahap awal pelaporan. Cukup melalui gawai, layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja secara praktis dan efisien.Untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif, Polri juga menghadirkan Engine Konsultasi Laporan Polisi, yaitu sistem terpadu yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi secara daring dan real-time. Melalui fitur video conference dan live chat, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh arahan serta penanganan awal secara cepat dan tepat.Seluruh proses layanan dalam sistem ini dirancang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan terdokumentasi secara digital, dilengkapi dengan fitur monitoring, histori komunikasi, serta evaluasi kinerja, sehingga menjamin pelayanan yang profesional, terukur, dan transparan.Wakapolri menekankan bahwa digitalisasi pelayanan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja Polri yang lebih modern dan terintegrasi. Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan prosedur yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi, serta didukung sarana dan prasarana yang modern.Selain itu, peran fungsi Samapta (Pamapta) terus diperkuat untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat direspons secara cepat dan tepat di lapangan.Implementasi layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online ini dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal telah diberlakukan di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.Dalam arah kebijakan ke depan, Polri juga menegaskan tiga fokus utama, yakni digitalisasi layanan kepolisian, optimalisasi penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan antikorupsi.Peluncuran ini menjadi langkah nyata Polri dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.Super App Polri kini hadir lebih lengkap mempercepat layanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik sebagai bagian dari Transformasi Polri di era digital. PNO-12
14 Apr 2026, 17:53 WIT
Aliansi Pemuda Amungsa Apresiasi Satpol PP Mimika Sosialisasikan Perda Perlindungan UMKM OAP
Papuanewsonline.com, Mimika - Ketua Aliansi Pemuda Amungsa
(APA), Hellois Kemong, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas
sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM
bagi Orang Asli Papua (OAP).Sebagai tokoh Pemuda Amungme, Hellois turut mengapresiasi
seluruh pemuda Mimika yang terus memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua. “Puji
Tuhan, perjuangan tersebut mulai membuahkan hasil,” ujarnya. Dalam rilis yang
diterima dari Hellois kemong.Hellois menegaskan komitmen pemuda untuk mengawal
implementasi Perda tersebut. “Kami Pemuda akan siap kawal terus supaya ini
benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua,” katanya.Ia juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kabupaten
Mimika agar membuat jadwal khusus untuk pembelian hasil bumi Mama-Mama Papua.
Menurutnya, langkah itu penting agar penguatan perputaran ekonomi langsung
dirasakan oleh Mama-Mama Papua.“Usulan ini juga agar kehadiran nyata pemerintah di tengah
masyarakat dapat dirasakan langsung,” tambah Hellois.Hellois menutup pernyataannya dengan menegaskan tujuan utama
dari dorongan tersebut. “Demi kesejahteraan masyarakat Mimika yang
berkeadilan,” tutup. Penulis: Hendrik
Editor: GF
14 Apr 2026, 17:38 WIT
Kedubes AS di Jakarta Gelar Konferensi “Alumni United”, Rayakan 250 Tahun Kemerdekaan AS
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Jakarta menggelar konferensi perdana bertajuk “Alumni United States
of America” (Alumni United) sebagai bagian dari perayaan Freedom 250, yang
menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kegiatan yang berlangsung di
Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) ini dihadiri sekitar 400 alumni Indonesia yang
pernah menempuh pendidikan di universitas Amerika Serikat maupun mengikuti
program pertukaran yang didanai pemerintah dan militer AS.Konferensi ini menjadi inisiatif unggulan baru yang
dirancang untuk menghubungkan, memberdayakan, dan memperkuat kolaborasi
antaralumni Indonesia yang memiliki pengalaman akademik dan profesional di
Amerika Serikat. Selain menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga menegaskan
kedalaman hubungan strategis antara kedua negara.Acara tersebut menghadirkan sejumlah tokoh alumni terkemuka
dari berbagai bidang, mulai dari dunia perfilman, diplomasi, bisnis, hingga
industri kreatif. Di antaranya penulis dan sutradara film Joko Anwar, mantan
Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, Managing Director AmCham
Indonesia Donna Priadi, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, CEO dan Co-founder Kopi
Kenangan Edward Tirtanata, CEO Bluebird Andre Djokosoetono, serta finalis Top 8
MasterChef Indonesia Angie Wiranata.Para tokoh tersebut tampil sebagai pembicara dan moderator
dalam sejumlah sesi diskusi yang membahas bagaimana pendidikan dan pengalaman
pertukaran di Amerika Serikat telah membentuk perjalanan karier, karya kreatif,
jalur kewirausahaan, hingga kontribusi mereka bagi pembangunan ekonomi dan
sosial di Indonesia.Dalam sambutan pembukaan, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan
Besar AS di Jakarta, Peter M. Haymond, menegaskan pentingnya peran alumni
sebagai jembatan hubungan bilateral kedua negara.“Dalam merayakan Freedom 250 – peringatan 250 tahun
kemerdekaan Amerika Serikat – kami merasa terhormat dapat berdiri bersama para
alumni Indonesia, yang talenta dan kepemimpinannya mencerminkan hal terbaik
dari kemitraan kita,” ujar Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS di Jakarta,
Peter M. Haymond, dalam sambutan pembukaannya.Ia menambahkan bahwa para alumni menjadi bukti nyata
bagaimana talenta Indonesia yang dipadukan dengan kualitas pendidikan Amerika
mampu melahirkan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas
antarlembaga, termasuk antara angkatan bersenjata kedua negara, serta
memberikan dampak sosial yang luas di Indonesia.“Masing-masing dari Anda menunjukkan apa yang dapat dicapai
ketika talenta Indonesia bertemu dengan keunggulan pendidikan
Amerika—menciptakan inovasi, membangun usaha, memperkuat interoperabilitas
antara angkatan bersenjata kita, serta mendukung masyarakat di seluruh
Indonesia.”Selain sesi diskusi, konferensi ini juga menghadirkan
berbagai pengalaman interaktif untuk mendorong jejaring dan kolaborasi
langsung. Para peserta mengunjungi stan pameran yang diisi
perusahaan-perusahaan Amerika serta perusahaan yang dipimpin oleh alumni,
menikmati layanan foto profesional (headshot), tech corner yang
menampilkan teknologi terbaru, sesi speed networking, hingga pameran
proyek-proyek alumni.Melalui kegiatan ini, Alumni United diharapkan mampu
membangun koneksi profesional jangka panjang serta memperkuat hubungan
antarmasyarakat yang menjadi fondasi penting dalam kemitraan strategis
AS–Indonesia. Program ini juga dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas
sektor, mentoring, dan pembelajaran berkelanjutan.
Konferensi perdana ini menjadi simbol eratnya hubungan
pendidikan, budaya, dan inovasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus
membuka ruang kontribusi lebih luas bagi para alumni dalam mendukung
pembangunan nasional dan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang.
(GF)
14 Apr 2026, 17:34 WIT
HUT ke-28 BP BUMN Jadi Momentum Perkuat Transformasi dan Peran Strategis untuk Negeri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun
ke-28 Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menjadi momentum penting untuk menegaskan
kembali arah transformasi yang terus dijalankan dalam memperkuat peran Badan
Usaha Milik Negara bagi kepentingan bangsa dan negara. Mengusung tema “28 Tahun
BP BUMN: Bergerak dalam Transformasi, Menguatkan Peran untuk Negeri,”
peringatan ini berlangsung khidmat di Jakarta, Minggu (13/4/2026).Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi
juga refleksi atas perjalanan panjang BP BUMN dalam memperkuat fungsi
pengaturan, pengawasan, serta tata kelola kelembagaan yang semakin adaptif
terhadap dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan nasional.Dalam rangkaian peringatan tersebut, Kepala BP BUMN, Dony
Oskaria, menegaskan bahwa transformasi yang dilakukan bukan sekadar perubahan
struktur organisasi, melainkan langkah berkelanjutan untuk membangun BUMN yang
lebih sehat, efisien, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan masa depan.“Transformasi ini tidak mungkin terjadi tanpa komitmen
bersama. Konsolidasi yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa dengan kerja
keras dan keseriusan, BUMN mampu menjadi entitas yang lebih kuat dan memberikan
dampak nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.Menurutnya, transformasi tersebut hanya dapat berjalan
optimal melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur
pemerintah, manajemen BUMN, maupun pihak-pihak yang terkait dalam proses
penguatan kelembagaan dan tata kelola perusahaan.Salah satu bentuk nyata dari langkah transformasi itu,
lanjut Dony, terlihat pada proses konsolidasi dan streamlining BUMN agar
lebih fokus pada fungsi inti masing-masing serta memiliki fondasi usaha yang
lebih kuat. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan perusahaan negara
yang semakin profesional dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.Peringatan HUT ke-28 BP BUMN juga diwarnai dengan prosesi
pemotongan tumpeng yang dilaksanakan di Kantor BP BUMN sebagai ungkapan rasa
syukur atas perjalanan dan capaian yang telah diraih selama hampir tiga dekade.
Prosesi tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria,
didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi
Bharata.Suasana kebersamaan dan soliditas tampak kuat dalam acara
tersebut, yang sekaligus menjadi simbol komitmen seluruh insan BUMN untuk terus
melanjutkan agenda transformasi secara berkelanjutan. Bagi BP BUMN, peringatan
ini menjadi titik pijak baru dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks
di masa mendatang.“Di usia yang ke-28 ini, BUMN telah semakin matang. Ke
depan, tantangan tentu tidak semakin ringan. Kita harus tetap solid, memiliki
satu visi dan satu tujuan, sehingga dapat membawa BUMN-BUMN ke depan menjadi
lebih baik lagi,” ujar Dony.Ia menambahkan bahwa seluruh upaya transformasi pada
akhirnya harus tetap berpijak pada tujuan utama pendirian BUMN, yakni
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat luas.“Tentu kita harus mengingat bahwa ikhtiar awal dari lahir
BUMN ini ingin memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” tutupnya.Ke depan, BP BUMN menegaskan akan terus memperkuat
transformasi melalui kebijakan yang lebih tajam, pengawasan yang semakin kuat,
serta sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut
diharapkan mampu memastikan BUMN tetap menjadi motor penggerak pembangunan
nasional serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (GF)
14 Apr 2026, 17:30 WIT
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Harmonisasi Kebijakan, Kepatuhan Putusan MK Jadi Fokus Utama
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas kepatuhan pemerintah
terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review
sejumlah undang-undang. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam
memperkuat harmonisasi kebijakan nasional pasca putusan MK.Rapat yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut
menyoroti masih rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap sejumlah putusan MK.
Selain itu, dibahas pula perlunya sistem koordinasi lintas kementerian dan
lembaga agar setiap koreksi konstitusional yang diputuskan MK dapat dijalankan
secara efektif dan konsisten.Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Materi
Hukum dan Keadilan Restoratif Kemenko Kumham Imipas, Robianto, serta
menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi. Dalam
sambutannya, Robianto menegaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK merupakan
bagian penting dalam agenda pembangunan hukum nasional.“Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa
dipandang sebagai urusan satu institusi saja. Dibutuhkan sinkronisasi lintas
kementerian dan lembaga agar putusan yang telah bersifat final dan mengikat
benar-benar terlaksana,” ujar Robianto.Menurutnya, Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat
koordinatif untuk memastikan putusan MK yang berdampak terhadap kebijakan
publik dapat ditindaklanjuti secara terarah. Karena itu, rapat ini juga menjadi
forum untuk memetakan berbagai hambatan implementasi, baik dari sisi regulasi,
kelembagaan, maupun koordinasi antarinstansi.Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani
Suryandari, menilai penguatan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam
meningkatkan kepatuhan terhadap putusan MK. Ia menegaskan bahwa banyak putusan
MK yang berdampak lintas sektor, sehingga tidak dapat ditangani secara parsial.“Putusan MK sering kali berdampak lintas sektor. Karena itu,
diperlukan pola hubungan antar lembaga yang solid agar tindak lanjutnya tidak
berjalan sendiri-sendiri,” kata Cahyani.Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Ni’matul Huda, menegaskan bahwa judicial review merupakan instrumen
penting untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap berada di jalur
konstitusi. Ia menilai putusan MK harus segera ditindaklanjuti sesuai bentuk
regulasi yang dibutuhkan.“Kita membutuhkan pedoman yang lebih jelas mengenai putusan
mana yang harus segera ditindaklanjuti, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan
dalam bentuk regulasi apa pelaksanaannya,” tegasnya.Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono Suroso, memaparkan pentingnya
penyusunan indeks kepatuhan konstitusional sebagai alat ukur kesesuaian
legislasi dan kebijakan pemerintah terhadap putusan MK.“Perlu adanya kolaborasi antar kementerian tanpa ego
sektoral dalam penyusunan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa
koordinasi yang baik, implementasi putusan akan berjalan lambat dan tidak
seragam,” ujar Fajar.Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap
dapat melahirkan rumusan kebijakan yang lebih terukur dalam mengawal
pelaksanaan putusan MK, sekaligus memperkuat harmonisasi regulasi nasional
sesuai amanat konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum. (GF)
14 Apr 2026, 17:25 WIT
Sambut Kunker Kasum TNI, Kapolda Maluku Dukung Satgas Penertiban Kawasan Hutan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menyambut kedatangan Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon di Bandara Pattimura Ambon, Senin (13/4/2026), dalam rangka kunjungan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di MalukuPenyambutan yang berlangsung di VIP Room Bandara Pattimura tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di bidang penataan dan perlindungan kawasan hutan.Kunjungan Kasum TNI bersama Satgas PKH menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta penertiban kawasan hutan secara berkelanjutan, termasuk di wilayah Maluku.Dalam kesempatan itu, Kapolda Maluku menegaskan komitmen Polri untuk mendukung penuh pelaksanaan tugas Satgas PKH, khususnya dalam aspek pengamanan dan penegakan hukum.“Kami menyambut baik kunjungan kerja Kasum TNI bersama Satgas PKH. Polda Maluku siap bersinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan,” ujar Irjen Pol. Dadang Hartanto.Ia menambahkan, penanganan persoalan kawasan hutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya.“Sinergi menjadi kunci dalam memastikan penertiban kawasan hutan berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan soliditas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional.Usai penyambutan, rombongan melanjutkan agenda peninjauan udara ke kawasan Gunung Botak menggunakan pesawat TNI AL guna melihat langsung kondisi wilayah yang menjadi perhatian Satgas PKH.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. PNO-12
14 Apr 2026, 15:36 WIT
Satgas Damai Cartenz Patroli Humanis di Puncak Jaya
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Suasana Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, tampak lebih hidup pada Minggu (12/4), saat personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyusuri wilayah kampung dan menyapa langsung masyarakat.Dipimpin oleh Aipda Nurman Pribadi, patroli ini tidak sekadar memastikan keamanan wilayah. Dengan pendekatan humanis, personel hadir di tengah warga, berbincang santai, mendengarkan keluhan, hingga menerima berbagai informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat.Di beberapa titik, warga terlihat antusias menyambut kedatangan aparat. Percakapan yang terjalin pun berlangsung hangat, membahas kondisi keamanan kampung hingga harapan masyarakat terhadap situasi yang lebih aman dan kondusif.Selain patroli, personel juga memberikan imbauan kamtibmas secara langsung, mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan patroli dan sambang merupakan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.“Patroli dan sambang ini menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kami mengedepankan pendekatan humanis agar kehadiran aparat benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” ujar Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan Papua yang aman dan damai,” katanya.Melalui kegiatan ini, masyarakat mulai lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini menjadi langkah awal untuk mempercepat respons aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.Satgas Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli rutin dan komunikasi intensif, guna memastikan situasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya tetap aman, damai, dan kondusif. PNO-12
14 Apr 2026, 15:11 WIT
"KAMI BUKAN OBJEK!" ALIANSI PENGUSAHA OAP KRITIK KERAS SOSIALISASI PERDA UMKM MIMIKA
Papuanewsonline.com, Timika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika terkait proses sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) UMKM OAP. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (13/4/26), aliansi menilai bahwa kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat asli ini justru masih menerapkan pola lama yang menempatkan OAP hanya sebagai objek, bukan subjek yang dilibatkan sejak awal perumusan.Aliansi menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna. Pelibatan masyarakat dinilai hanya formalitas dan terbatas pada kelompok tertentu saja, sementara pelaku usaha di tingkat akar rumput, seperti mama-mama penjual pinang, pedagang kecil, dan pelaku usaha informal yang justru menjadi pihak paling terdampak, tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menilai sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya bersifat satu arah, di mana masyarakat seolah hanya diminta untuk menerima tanpa diberi kesempatan berdialog secara setara.Lebih jauh, kelompok ini mengingatkan risiko yang akan muncul jika kebijakan disusun tanpa keterlibatan langsung masyarakat. Mulai dari ketidaktepatan sasaran, potensi konflik sosial, hingga praktik penyalahgunaan seperti "pinjam nama OAP" dan dominasi kelompok tertentu yang bisa merugikan pelaku usaha asli. Bagi Aliansi, Perda ini bukan sekadar aturan ekonomi, melainkan soal keadilan dan martabat OAP dalam mengelola ruang ekonomi di tanah sendiri.Oleh karena itu, prinsip "tidak ada kebijakan tentang kami tanpa kami" harus menjadi dasar utama.Aliansi menegaskan bahwa mereka tidak menolak keberadaan Perda UMKM tersebut, namun menolak proses pembuatan dan sosialisasi yang mengabaikan partisipasi publik. Mereka meminta pemerintah segera membuka dialog publik yang inklusif, melibatkan pelaku UMKM secara luas dalam evaluasi, serta menjamin transparansi implementasi. "Kami siap menjadi mitra kritis, tetapi akan bersikap tegas jika suara kami terus diabaikan," tandas mereka. Penulis: JidEditor: GF
14 Apr 2026, 13:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
