logo-website
Sabtu, 01 Nov 2025,  WIT

Gubernur Papua Dukung Penuh Audit BPK dan Ajak ASN Serta BUMD Bersikap Terbuka

Entry Meeting bersama BPK RI Perwakilan Papua jadi langkah awal penguatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaan keuangan daerah menuju Papua yang bersih dan berdaya saing

Papuanewsonline.com - 24 Okt 2025, 00:23 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri bersama jajaran pejabat Pemprov Papua dan tim auditor BPK RI Perwakilan Papua dalam kegiatan Entry Meeting di Jayapura.

Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua.


Pelaksanaan audit tersebut secara resmi dimulai melalui kegiatan Entry Meeting yang dihadiri langsung oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, bersama jajaran pejabat eselon II, perwakilan BUMD, dan tim auditor BPK RI. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat budaya kerja yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan publik.

Dalam sambutannya, Gubernur Mathius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit BPK, sembari mengajak seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua untuk bersikap kooperatif serta terbuka terhadap proses pemeriksaan.

“Audit ini bukan sekadar formalitas atau rutinitas tahunan. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum kita sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” ujar Fakhiri.

Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan audit merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh.

Kepala Perwakilan BPK RI Papua dalam pemaparannya menyampaikan bahwa audit tahun ini akan difokuskan pada tiga agenda utama, yakni:

Pemeriksaan Kinerja Ketahanan Pangan — untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan, strategi, serta program Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan selama tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun 2025.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah — yang akan mencakup audit terhadap penggunaan APBD tahun anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025, guna memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.

Pemeriksaan Kepatuhan Operasional BUMD, dengan fokus utama pada PT Irian Bhakti Papua, untuk menilai sejauh mana perusahaan daerah tersebut menerapkan prinsip good corporate governance dalam operasionalnya.

Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana introspeksi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Kita harus menjadikan hasil audit sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Jika ada catatan dari BPK, segera tindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Karena pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya publik,” tegas Fakhiri.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, termasuk dengan menyediakan data, dokumen, serta akses informasi yang lengkap dan tepat waktu.

Selain itu, Gubernur berharap agar hasil audit nantinya dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta memperbaiki mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan daerah.

Pelaksanaan audit BPK RI ini menjadi bagian penting dari upaya Pemprov Papua mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi. Dengan pengawasan yang baik dan komitmen kuat dari seluruh jajaran ASN, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan daerah.

“Kami ingin agar Papua dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena tata kelola pemerintahannya yang transparan dan akuntabel. Ini adalah wujud nyata semangat reformasi birokrasi yang terus kami dorong,” pungkas Gubernur Fakhiri menutup sambutannya.




Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE