Gubernur Papua Dukung Penuh Audit BPK dan Ajak ASN Serta BUMD Bersikap Terbuka
Entry Meeting bersama BPK RI Perwakilan Papua jadi langkah awal penguatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaan keuangan daerah menuju Papua yang bersih dan berdaya saing
Papuanewsonline.com - 24 Okt 2025, 00:23 WIT
                         Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
                    
                
 
                        Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua.
Pelaksanaan audit tersebut secara
resmi dimulai melalui kegiatan Entry Meeting yang dihadiri langsung oleh Gubernur
Papua, Mathius D. Fakhiri, bersama jajaran pejabat eselon II, perwakilan BUMD,
dan tim auditor BPK RI. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah
daerah untuk memperkuat budaya kerja yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab
terhadap pengelolaan keuangan publik.
Dalam sambutannya, Gubernur
Mathius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap
pelaksanaan audit BPK, sembari mengajak seluruh perangkat daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua untuk bersikap kooperatif serta terbuka
terhadap proses pemeriksaan.
“Audit ini bukan sekadar
formalitas atau rutinitas tahunan. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan
hukum kita sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memastikan setiap rupiah
uang rakyat digunakan dengan benar, transparan, dan memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat Papua,” ujar Fakhiri.
Gubernur menegaskan bahwa
pelaksanaan audit merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal
23 ayat (5) UUD 1945, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang BPK, yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh.
Kepala Perwakilan BPK RI Papua
dalam pemaparannya menyampaikan bahwa audit tahun ini akan difokuskan pada tiga
agenda utama, yakni:
Pemeriksaan Kinerja Ketahanan
Pangan — untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan, strategi, serta program
Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan
selama tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun 2025.
Pemeriksaan Kepatuhan atas
Belanja Daerah — yang akan mencakup audit terhadap penggunaan APBD tahun
anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025, guna memastikan setiap kegiatan
pembangunan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
Pemeriksaan Kepatuhan Operasional
BUMD, dengan fokus utama pada PT Irian Bhakti Papua, untuk menilai sejauh mana
perusahaan daerah tersebut menerapkan prinsip good corporate governance dalam
operasionalnya.
Dalam arahannya, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK tidak boleh dipandang sebagai ancaman,
melainkan sebagai sarana introspeksi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran
pemerintah daerah.
“Kita harus menjadikan hasil
audit sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Jika ada catatan dari BPK, segera
tindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Karena pada akhirnya, tujuan
kita adalah membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya
publik,” tegas Fakhiri.
Ia juga mengingatkan seluruh
pimpinan OPD agar memberikan dukungan penuh kepada tim auditor, termasuk dengan
menyediakan data, dokumen, serta akses informasi yang lengkap dan tepat waktu.
Selain itu, Gubernur berharap
agar hasil audit nantinya dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem
pengawasan internal serta memperbaiki mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
Pelaksanaan audit BPK RI ini
menjadi bagian penting dari upaya Pemprov Papua mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan berintegritas tinggi. Dengan pengawasan yang baik dan komitmen kuat
dari seluruh jajaran ASN, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan
pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan daerah.
“Kami ingin agar Papua dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena tata kelola pemerintahannya yang transparan dan akuntabel. Ini adalah wujud nyata semangat reformasi birokrasi yang terus kami dorong,” pungkas Gubernur Fakhiri menutup sambutannya.
Penulis: Jid
Editor: GF
 
                 
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                