Kemenko Polkam Dorong Implementasi Smart Security System untuk IKN

Papuanewsonline.com, Tangerang – Pemerintah terus memperkuat persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari aspek keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pengawalan Desain Sistem Keamanan IKN, Senin (29/9/2025), di Tangerang.

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkoor Kamtibmas), Brigjen Pol. Irwansyah.

Dalam paparannya, Irwansyah menegaskan bahwa IKN harus memiliki sistem keamanan modern dan terintegrasi, mengingat kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus infrastruktur vital nasional.

“IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan infrastruktur vital nasional. Karena itu, dibutuhkan sistem keamanan cerdas berbasis teknologi modern seperti integrasi sensor, CCTV analitik, hingga command center berbasis AI. Tujuannya adalah memastikan deteksi dini, respons cepat, serta perlindungan optimal bagi masyarakat dan investor,” ujarnya.

Pembangunan IKN membawa peluang besar, namun juga konsekuensi terhadap dinamika keamanan. Sejumlah isu yang harus diantisipasi antara lain sengketa lahan, kriminalitas umum, peredaran narkoba, aktivitas pertambangan ilegal, hingga pembalakan liar yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.

Selain itu, ancaman kejahatan siber juga menjadi sorotan utama. Dengan konsep kota pintar (smart city), IKN akan sangat bergantung pada teknologi digital, sehingga kerentanan terhadap serangan siber harus diantisipasi sejak dini.

Melalui forum koordinasi ini, Kemenko Polkam bersama kementerian dan lembaga terkait sepakat bahwa penguatan keamanan IKN tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.

Aspek yang dibahas mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan infrastruktur strategis, hingga penguatan kapasitas intelijen dan siber.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Asisten Operasi (Astamaops) Polri, Polda Kalimantan Timur, Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurut Brigjen Pol. Irwansyah, kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan sistem keamanan yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Dengan perumusan kebijakan ini, pemerintah menargetkan agar sistem keamanan IKN dapat menjadi model keamanan perkotaan modern di Indonesia, yang mampu memberikan rasa aman tidak hanya bagi aparatur negara, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, dan investor asing.

Kemenko Polkam optimis bahwa melalui langkah konkret ini, IKN akan tumbuh sebagai pusat pemerintahan yang aman, berkelanjutan, dan dipercaya dunia internasional.(GF)