logo-website
Sabtu, 07 Mar 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Seleksi SIP, 224 Anggota Panda Polda Maluku Jalani Tes Psikologi Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 224 anggota Polri yang bertugas di Polda Maluku dan Polres Jajaran menjalani tes psikologi seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 55 dan 56 tahun 2026.Tes psikologi yang dilaksanakan Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku ini berlangsung di SMP YPKPM dan SMA Negeri 2 Kota Ambon, Selasa (16/12/25)."Hari ini sebanyak 224 peserta seleksi SIP angkatan ke 55 dan 56 yang berasal dari Polda Maluku dan Polres Jajaran mengikuti tes psikologi. 9 diantaranya anggota Polwan," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Pelaksanaan tes psikologi merupakan tahapan penting dalam seleksi SIP. Kombes Rositah menyampaikan penekanan Kapolda Maluku kepada penyelenggara mengenai integritas dan profesionalisme. Seleksi SIP harus dilakukan secara bersih, dan transparan."Bapak Kapolda telah menegaskan pentingnya pelaksanaan seleksi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik tidak terpuji. Seluruh panitia dan peserta diingatkan untuk menjaga integritas serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap tahapan seleksi," kata Kombes Rositah.Kepada para peserta, diingatkan terkait pentingnya kepercayaan diri dan sportivitas dalam menjalani setiap tahapan seleksi. "Bapak Kapolda juga mengingatkan peserta seleksi agar mengikuti setiap proses dengan baik serta mempersiapkan diri secara maksimal. Bapak Kapolda juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi internal Polri," tegasnya. PNO-12 17 Des 2025, 13:05 WIT
2.403 Personil Gabungan Disiapkan Polda Maluku Untuk Amankan Nataru Papuanewsonline.com, Ambon - Untuk mendukung pengamanan Nataru 2026, Operasi Lilin Salawaku 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Polda Maluku akan mengerahkan personel gabungan sebanyak 2.403 orang. Terdiri dari Polda Maluku 250 personel, Polres Jajaran 1.356 personel dan Stakeholder terkait 797 personel.Ribuan personel gabungan ini akan mengamankan 676 objek lokasi pengamanan. Terdiri dari Gereja, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan lokasi perayaan pergantian tahun baru. Polda Maluku juga menyiapkan 47 pos pengamanan, 27 pos pelayanan dan 8 pos terpadu.Kapolda Maluku Prof. Dadang Hartanto berharap perayaan Nataru berjalan aman dan lancar."Jadi tugas kita bersama-sama untuk menjamin bahwa kegiatan masyarakat (menjelang dan sesudah nataru) dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,"Kapolda merincikan, aktivitas masyarakat berjalan aman artinya mereka tidak terganggu dengan adanya gangguan kamtibmas. Masyarakat merasa nyaman artinya mereka merasa tenang dan damai dalam beraktivitas. Kemudian kondusif, artinya situasi secara keseluruhan dapat mendukung aktivitas masyarakat secara produktif."Nanti sebelum perayaan Natal tanggal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026 kita akan melaksanakan Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan atau KRYD yang akan bekerjasama dengan semua pihak yakni Polri, TNI dan Pemerintah Daerah," tambahnya.KRYD yang dilaksanakan, lanjut Kapolda, bertujuan untuk menciptakan perayaan Nataru berjalan aman, lancar dan kondusif. Pengamanan tempat ibadah (Gereja) menjelang ibadah Natal juga menjadi atensi Kapolda. Ia berharap agar semua gereja diamankan tanpa terkecuali. "Tidak ada rumah ibadah pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu yang tidak dijaga atau diamankan. Metode pengamanannya kita bisa libatkan Pamswakarsa, tapi tidak ada tempat ibadah (gereja) yang tidak dijaga," pintanya.Kapolda juga menyoroti terkait pergerakan masyarakat menjelang dan sesudah Nataru. Menurutnya, Maluku lebih dominan menggunakan transportasi laut. Sehingga transportasi laut menjadi perhatian."Kita harus melakukan pencegahan (kecelakaan laut) mulai dari bagaimana kita mengecek fasilitas-fasilitas keamanan dan keselamatan hingga proses berjalannya di laut,Apabila terjadi kecelakaan, Kapolda juga berharap dapat cepat direspon," Ungkapnya PNO-12 17 Des 2025, 12:54 WIT
Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat Bangun Jembatan Darurat di Aceh Singkil Papuanewsonline.com, Aceh Singkil - Kepolisian Daerah Aceh melalui personel Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Aceh bersama personel Kodim Aceh Singkil, Polres Aceh Singkil, serta Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat Bangun Jembatan Darurat di Aceh Singkil setempat melaksanakan kegiatan pembuatan jembatan darurat di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Senin (15/12/2025).Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat tersebut dilakukan sebagai respons cepat terhadap kondisi infrastruktur yang rusak, guna memastikan kembali kelancaran akses transportasi dan aktivitas masyarakat setempat.“Pembuatan jembatan darurat ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mobilitas dan roda perekonomian dapat kembali berjalan, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara melalui sinergi TNI–Polri dan masyarakat dalam penanganan dampak bencana maupun kondisi darurat,” ujar Kombes Pol Joko Krisdiyanto.Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin oleh Komandan Peleton V Kompi 2 Batalyon C Pelopor, Bripka Muzlian, dengan melibatkan berbagai unsur terkait serta partisipasi aktif warga setempat.Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI–Polri dengan rakyat, khususnya dalam membantu masyarakat di wilayah yang terdampak keterbatasan sarana dan prasarana.“Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kami mengapresiasi peran aktif seluruh pihak, terutama masyarakat yang turut bergotong royong dalam pembangunan jembatan darurat ini,” tambahnya.Polda Aceh berkomitmen untuk terus hadir dan berperan aktif dalam setiap upaya kemanusiaan, serta mendukung percepatan pemulihan kondisi masyarakat melalui kerja sama dan sinergi dengan seluruh elemen."tutup Joko." PNO-12 17 Des 2025, 12:48 WIT
Polri Kembali Salurkan 2,1 Ton Bantuan Logistik Ke Aceh Tengah Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Baharkam Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana alam di Aceh. Sebanyak 2,1 ton bantuan logistik bencana kembali diberangkatkan menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah, Senin (15/12/2025).Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. menjelaskan bahwa proses pencatatan, pengamanan, dan pendistribusian bantuan tersebut dilaksanakan oleh personel Liaison Officer (LO) Polda Aceh Posko Bencana Bandara Kualanamu, bekerja sama dengan Posko Sumatera Utara sebagai penanggung jawab pengamanan dan distribusi logistik di Bandara Kualanamu.“Bantuan logistik dari Baharkam Polri ini diberangkatkan menggunakan pesawat Polri jenis Poker melalui Terminal Kargo Bandara Kualanamu dan ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Aceh Tengah,” ujar Kombes Pol Joko Krisdiyanto.Bantuan dengan total berat 2.193 kilogram tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan darurat, meliputi bahan pangan, keperluan bayi, obat-obatan, perlengkapan mandi, pakaian, alat kebersihan, hingga dukungan kelistrikan berupa genset portable. Seluruh barang telah melalui proses pendataan dan pengecekan untuk memastikan kelayakan serta ketepatan sasaran distribusi.Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Aceh menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam pendistribusian bantuan ini merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta meringankan beban masyarakat yang terdampak.“Kami memastikan seluruh proses pengantaran berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Sinergi antara Polda Aceh, Posko Sumut, dan seluruh unsur terkait menjadi kunci kelancaran distribusi bantuan ini,” tambahnya.Kegiatan pengiriman bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Terminal Kargo Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara.Di akhir keterangannya, Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi dampak bencana alam, serta mendoakan agar kondisi masyarakat Aceh yang terdampak segera pulih. PNO-12 17 Des 2025, 12:44 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Rakor Lintas Sektoral Nataru 2025–2026 Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Tahun 2025 dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kegiatan ini digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 09.00 WIB di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan.Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Mewujudkan Paradigma Baru Pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Semangat Transformasi Polri”, sebagai bentuk kesiapan nasional untuk memastikan perayaan Nataru berlangsung aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.Rakor dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Wakapolri, Menteri Perhubungan RI, Menko PMK RI, Wamen PU, Wamen Agama, Wamen Perdagangan, Wamen Pariwisata, Danpuspom TNI, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Dirut Pertamina, Dirut Jasa Marga, Plt Dirut Jasa Raharja, perwakilan Badan Pangan Nasional, seluruh Kapolda jajaran, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan kuatnya komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama momentum libur akhir tahun.Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru.“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja sama dan bersatu padu dari pusat hingga daerah,” tegas Kapolri.Kapolri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel, khususnya di wilayah dengan potensi lonjakan aktivitas masyarakat serta daerah rawan bencana.“Harus benar-benar siap, bahkan bila perlu menyiapkan cadangan personel. Khusus wilayah rawan bencana, kita harus belajar dari pengalaman dan mempersiapkan pengamanan dengan jauh lebih baik,” ujarnya.Untuk mendukung pengamanan Nataru, Operasi Lilin 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, serta 55.289 personel dari kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait.Dalam operasi tersebut, Polri menyiapkan 44.436 objek pengamanan, meliputi gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata, hingga lokasi perayaan Tahun Baru. Selain itu, disiapkan 763 pos pelayanan dan 333 pos terpadu sebagai pusat pelayanan, pengamanan, dan pengendalian operasi.Kapolri juga mengingatkan pentingnya pemantauan cuaca melalui BMKG, terutama di kawasan wisata.“Objek wisata menjadi perhatian khusus. Jajaran harus aktif berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah, termasuk memberikan imbauan atau larangan jika terdapat potensi kerawanan,” tandasnya.Sementara itu, Kapolda Maluku menegaskan komitmen Polda Maluku untuk menindaklanjuti seluruh arahan Kapolri dan hasil rakor lintas sektoral di wilayah Maluku.“Rapat koordinasi ini menjadi pedoman penting bagi kami di daerah. Polda Maluku siap memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder guna memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Ia menambahkan, karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kesiapsiagaan khusus, terutama pada jalur transportasi laut dan udara.“Kami akan memastikan pengamanan gereja, pelabuhan, bandara, objek wisata, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan gangguan kamtibmas,” tambahnya.Polda Maluku akan mengoptimalkan Operasi Lilin 2025 melalui penempatan personel di titik rawan dan objek vital, penguatan pos pengamanan dan pelayanan, koordinasi intensif lintas sektor, serta pelayanan humanis dan respons cepat kepada masyarakat.Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Nataru 2025–2026 menjadi penegasan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru bukan semata tugas Polri, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Arahan Kapolri yang menitikberatkan sinergi, mitigasi bencana, serta pelayanan humanis mencerminkan pendekatan pengamanan yang adaptif dan berorientasi pada keselamatan publik.Kehadiran aktif Kapolda Maluku dalam forum strategis nasional ini menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke tingkat daerah, khususnya di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan cuaca ekstrem. Implementasi Operasi Lilin 2025 di Maluku diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026 secara damai. PNO-12 17 Des 2025, 12:37 WIT
Polda Maluku Ikuti Vicon Rakor Lintas Sektoral Bersama Mabes Polri Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Mabes Polri melalui Video Confrence (Vicon) dari ruang Vicon lantai Mapolda Maluku, Senin (15/12/2025).Rakor yang dihelat mengenai kesiapan pengamanan Operasi Lilin tahun 2025 ini di pimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listiyo Sigit Prabowo, M.Si. Ia didampingi para pejabat utama Mabes Polri. Turut hadir semua unsur Pejabat dari TNI dan kementerian lembaga terkait.Dari Polda Maluku, vicon Rakor Lintas Sektoral diikuti Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K, Sekda Provinsi Maluku bersama Kapok Sahli Pangdam XV/Pattimura serta seluruh pejabat utama Polda Maluku. Turut hadir Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Jasa Raharja Cabang Wilayah Maluku, Kabid Binmas Katolik Kanwil Agama Maluku, Kepala Basarnas Wilayah Maluku, Wakil ASOPS Kodam Pattimura Ambon, Kadis Perindag Provinsi Maluku, perwakilan Pertamina Wilaya Maluku dan perwakilan BMKG Wilayah Maluku.Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo dalam arahannya menyampaikan, pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Menurut Kapolri, perayaan Nataru tahun ini diselimuti dengan adanya musibah bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia. "Jadi perayaan Natal dan tahun baru di 2025 ini akan terasa berbeda karena banyak saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia terkena dampak musibah banjir," ungkapnya.Kapolri meminta agar dalam pelaksanaan Operasi Lilin semua instansi maupun lembaga terkait dapat bekerja secara maksimal."Saya minta agar dalam pelaksanaan operasi lilin bersama instani terkait nanti agar semua lembaga bisa bekerja maksimal sesuai bidang tugasnya masing-masing, lakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi," pintanya.Kepada seluruh personel Polri yang akan dilibatkan dalam Operasi Lilin, Kapolri mengingatkan agar dapat mengantisipasi jam-jam rawan pada area atau wilayah yang dianggap rawan. Daerah-daerah tersebut agar dapat menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas atau tindakan kriminal yang fatal yang dapat menipa para pemudik. "Sinergitas dan soliditas yang kuat dalam pelaksanaan operasi akan membuat pelaksanaan operasi berjalan dengan baik dan lancar hingga sukses," harapnya. PNO-12 17 Des 2025, 12:08 WIT
PPATK Diseminasi Indeks Efektivitas APUPPT 2025, Menko Yusril Tegaskan Rezim Anti TPPU Papuanewsonline.com, Jakarta — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Diseminasi Hasil Pilot Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPSPM) Tahun 2025, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas rezim APUPPT nasional dalam merespons dinamika kejahatan keuangan yang semakin kompleks.Diseminasi tersebut berfungsi sebagai forum pemetaan menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta implementasi regulasi APUPPT di Indonesia. Melalui kegiatan ini, PPATK mendorong terciptanya sistem penilaian yang objektif dan berbasis data dalam mengukur dampak nyata rezim APUPPT terhadap pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan.Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam penyampaian utamanya menegaskan bahwa Indeks Efektivitas yang telah dikembangkan sejak 2020 kini mengalami perluasan cakupan. Pada tahun 2025, indeks ini tidak lagi terbatas pada pengukuran kinerja PPATK semata, tetapi mencerminkan kinerja keseluruhan rezim APUPPT di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem nasional.Indeks tersebut diposisikan sebagai instrumen self-assessment nasional yang objektif dan terukur, sekaligus menjadi alat evaluasi atas kemampuan rezim APUPPT dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari korupsi, narkotika, judi daring, kejahatan lingkungan, hingga perdagangan orang. Kompleksitas ancaman tersebut menuntut soliditas koordinasi lintas sektor agar sistem dapat merespons secara cepat dan efektif.Kegiatan diseminasi ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, selaku Ketua Komite TPPU. Hadir pula jajaran pejabat Kemenko Kumham Imipas, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta para ahli yang tergabung dalam Tim Penjamin Mutu Penilaian Indeks Efektivitas Rezim APUPPT.Tim Penjamin Mutu berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga independen, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Jember, Politeknik Statistika STIS, serta Kroll Indonesia. Keterlibatan unsur independen ini memperkuat kredibilitas dan objektivitas hasil penilaian.Dalam arahannya, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa penguatan rezim APUPPT merupakan agenda strategis nasional yang tidak semata ditujukan untuk memenuhi standar internasional. Menurutnya, rezim ini menjadi perisai integritas bangsa karena pencucian uang telah menjadi penggerak utama di balik berbagai kejahatan prioritas nasional yang merusak keuangan negara dan sendi keadilan sosial.Hasil pilot survei menunjukkan bahwa Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Indonesia memperoleh skor nasional 6,42 dan berada pada kategori “cukup efektif”. Capaian ini didorong oleh kuatnya dimensi kerangka regulasi dan kebijakan dengan skor 7,35, serta dimensi perencanaan dan program APUPPT dengan skor 6,88. Namun demikian, sejumlah area seperti tata kelola dan koordinasi, kapasitas sumber daya, serta kinerja operasional masih memerlukan penguatan berkelanjutan.PPATK menyampaikan bahwa hasil pilot survei ini akan menjadi dasar penyempurnaan metodologi menuju penilaian nasional Indeks Efektivitas Rezim APUPPT pada tahun-tahun mendatang. Penilaian tersebut diharapkan memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF 2029, sekaligus meneguhkan komitmen nasional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan global.Penulis: PNO-1Editor: GF 16 Des 2025, 22:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT