Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Wakapolda Maluku Dampingi Wakil Menteri Kehutanan RI Dalam Kunjungannya Ke Hutumuri
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menghadiri rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Rohmat Marzuki, S.Hut, di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Rabu (24/9/2025) sore. Kehadiran Wakapolda dalam kegiatan ini sekaligus menunjukkan dukungan penuh Polri terhadap program pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan adat dan pemberdayaan masyarakat.Prosesi penyambutan berlangsung dengan tarian adat cakalele, dan dilanjutkan di rumah adat Baileo Suluh Waming. Yaitu Pengalungan kain adat kepada Wakil Menteri Kehutanan RI, penyerahan bibit tanaman, pemasangan papan pengumuman batas wilayah hutan adat, serta penandatanganan kerja sama Universitas Pattimura dengan Balai PS. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berjalan khidmat dengan dukungan aparat keamanan.Di sela kegiatan, Wakapolda Maluku memberikan tanggapan positif atas program yang diinisiasi pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya sinergitas pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di Maluku. “Polda Maluku mendukung penuh setiap program pemerintah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dengan memastikan situasi keamanan tetap aman dan kondusif,” ujarnya.Sebagai penutup, Wakapolda Maluku turut menyaksikan pelepasan satwa endemik Maluku di hutan adat Hutumuri oleh Wamen bersama Gubernur Maluku. Pelepasan satwa ini menjadi simbol kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan hidup di Maluku khususnya Negeri Hutumuri.Usai kegiatan, Wakapolda Maluku mendampingi rombongan Wamen Kehutanan hingga ke Bandara Pattimura Ambon, sebelum bertolak kembali ke Jakarta.Kehadiran Wakapolda Maluku dalam kegiatan ini menegaskan peran Polri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, mendukung pengembangan UMKM lokal, serta memastikan situasi keamanan tetap kondusif sepanjang rangkaian kunjungan kerja berlangsung. PNO-12
25 Sep 2025, 14:39 WIT
Bupati Mimika Tegaskan Integritas ASN, Siap Copot Pejabat yang Tak Punya Komitmen
Papuanewsonline.com, Mimika —
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali menegaskan komitmennya dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Mimika, Johanes Rettob,
menekankan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki integritas,
disiplin, dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Peringatan keras pun diberikan
kepada pejabat yang tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan. Menurut Bupati,
pencopotan jabatan bukanlah ancaman kosong, melainkan langkah tegas yang harus
diambil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Nilai dari pelatihan ini
penting, tapi bukan semata angka. Integritas, komitmen, dan mentalitas dalam
melayani masyarakat itu yang utama. Kalau ASN tidak mampu menunjukkannya, maka
konsekuensinya adalah pencopotan jabatan,” tegas Johanes Rettob dalam arahannya
saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Ballroom Hotel Kanguru Timika, Rabu (24/9/25). Lebih jauh, Rettob juga
mengingatkan seluruh ASN agar menjauhkan diri dari keterlibatan dalam politik
praktis. Ia menilai, hal tersebut dapat merusak profesionalitas dan
menghilangkan integritas yang seharusnya menjadi jati diri seorang aparatur
negara. “ASN jangan sampai terjebak dalam
kepentingan politik praktis. Tugas utama kita adalah melayani rakyat, bukan
menjadi alat politik. Kalau integritas hilang, kepercayaan publik pun akan ikut
runtuh,” ujarnya. Bupati juga menyoroti sikap lama
yang masih melekat pada sebagian ASN. Ia menyebut banyak pejabat yang masih
terbiasa merasa diri seperti “bos” dan kurang peduli terhadap pelayanan.
Menurutnya, paradigma tersebut harus segera ditinggalkan. “Kita sudah terlalu lama terbiasa
dengan sikap masa bodoh, bahkan ada yang merasa diri seperti atasan besar. Itu
harus diubah. ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Itulah
mentalitas baru yang harus kita tanamkan,” tegas Rettob. Pelatihan PKA dan PKP ini sendiri
digelar berkat kerja sama Pemkab Mimika dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD)
Kabupaten Mimika. Bupati juga menyampaikan
permohonan maaf kepada ASN lain yang belum dapat mengikuti pelatihan ini. Ia
berharap, pada tahun-tahun mendatang kesempatan serupa dapat diberikan secara
lebih luas agar semua aparatur mendapat pembekalan yang sama. “Pelatihan ini adalah investasi
jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kita. Kalau ASN
kita profesional, pelayanan publik akan semakin baik, dan masyarakat Mimika
yang akan merasakan manfaatnya,” tandasnya. Dengan nada optimis, Rettob
menutup arahannya dengan harapan agar pelatihan ini menjadi momentum
transformasi nyata bagi birokrasi Mimika menuju pemerintahan yang lebih bersih,
responsif, dan berorientasi pada pelayanan. Penulis: Jid Editor: GF
25 Sep 2025, 14:36 WIT
Polri Ungkap 959 Tersangka Pasca Kerusuhan, 295 di Antaranya Anak-Anak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri menyampaikan perkembangan penegakan hukum pasca kerusuhan yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025. Dalam konferensi pers di Lobby Gedung Bareskrim, Rabu (24/9/2025), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., menegaskan bahwa proses hukum hanya menyasar pelaku kerusuhan, bukan peserta aksi damai.“Total ada 246 laporan polisi dengan 959 tersangka. Dari jumlah tersebut, 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Penegakan hukum ini murni kepada pelaku kerusuhan, bukan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat secara damai,” tegas Komjen Syahardiantono.Syahardiantono memaparkan, penindakan dilakukan di 15 Polda dan satu direktorat Bareskrim. Di antaranya Polda Metro Jaya dengan 232 tersangka, Polda Jatim 326 tersangka, Polda Jateng 136 tersangka, serta Polda Sulsel 57 tersangka. Beberapa kasus menonjol adalah penjarahan rumah tokoh publik di Jakarta, pembakaran Gedung Negara Grahadi di Surabaya, hingga pembakaran kantor DPRD di Jawa Barat, Blitar, dan Makassar.Barang bukti yang diamankan meliputi bom molotov, senjata tajam, batu, poster provokatif, hingga akun media sosial yang digunakan untuk provokasi. “Modus operandi yang ditemukan adalah provokasi di media sosial, penyebaran video anarkis, hingga penggunaan senjata tajam dan bom molotov,” jelas Syahardiantono.Keterlibatan 295 anak menjadi sorotan. Dari jumlah tersebut, 68 anak menjalani diversi, 56 anak tahap II, 6 anak P21, dan 190 anak masih tahap penyidikan. Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan bahwa perspektif perlindungan anak tetap dikedepankan.“Anak memiliki hak menyuarakan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum. Banyak dari mereka ikut karena solidaritas, ajakan senior, hingga provokasi media sosial. Hak pendidikan anak tetap harus dijamin meski sedang berhadapan dengan hukum,” ujar Margaret.Senada, Anggota Kompolnas Ida Oetari menegaskan bahwa pihaknya terus mengawasi proses hukum anak. “Kami melihat sebagian besar polda sudah memperhatikan prinsip perlindungan anak, ada yang tidak ditahan dan ada yang ditahan sesuai sifat perbuatannya. Kompolnas akan terus melakukan pengawasan hingga tuntas,” ucapnya.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan pihaknya masih mendalami adanya aktor intelektual maupun pendana. “Ada indikasi aliran dana, dan saat ini kami berkoordinasi dengan PPATK. Dari 959 tersangka, hanya 583 yang ditahan, sisanya ditangani dengan pendekatan lain seperti diversi dan restorative justice,” jelasnya.Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menekankan bahwa Polri tetap berkomitmen mengawal kebebasan berpendapat yang diatur UU Nomor 9 Tahun 1998.“Polri mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Namun, kami mengimbau agar kebebasan itu tidak disalahgunakan dengan tindakan anarkis,” tutup Trunoyudo. PNO-12
25 Sep 2025, 14:25 WIT
Gelar Anev Kehumasan, Kadiv Humas Tekankan Refleksi Demi Meningkatkan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Humas Polri menggelar kegiatan analisa dan evaluasi (Anev) serta pembinaan kesehatan mental personel yang dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. Total 653 personel yang mengikuti kegiatan ini, baik secara langsung maupun daring.Irjen Pol. Sandi menyatakan, tugas kepolisian yang dijalankan jajaran humas harus dibarengi dengan sehatnya kekuatan fisik dan mental. Terlebih, tantangan dan tugas yang dijalankan ke depan akan semakin kompleks.“Kita meningkatkan kesehatan mental kita, dan kita juga anev apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, sehingga nanti berkorelasi,” ujar Irjen Pol. Sandi, Rabu (24/9/25).Ia menyampaikan, dengan kegiatan ini juga diharapkan jajaran Humas Polri bisa merefleksi diri untuk meningkatkan kemampuannya dan tahu tupoksinya dalam bekerja. Setiap jajaran juga harus menyadari bahwa profesi kepolisian adalah profesi yang mulia dan sepatutnya dijalani dengan penuh tanggung jawab.“Maka dari itu jangan nodai kemuliaan profesi kepolisian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun hal-hal yang menyimpang,” ungkap Irjen Pol. Sandi.Ditegaskan Irjen Pol. Sandi, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini juga harus dijadikan refleksi diri untuk semakin meningkatkan pelayanan kehumasan. Mitigasi menjadi salah satu yang penting dan harus dilakukan jajaran Divisi Humas Polri.“Semoga kegiatan yang baik ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat yang besar bagi kita semua, serta semakin memperkuat peran di Divisi Humas Polri sebagai penjaga citra positif, kepercayaan masyarakat, dan harapan terhadap isu kepolisian, sehingga polisi menjadi mitra dan selalu di hati masyarakat,” jelas Kadiv Humas. PNO-12
25 Sep 2025, 14:13 WIT
Komisi II DPRK Mimika Tinjau Langsung Sejumlah Lokasi, Dorong Optimalisasi UPT Pembibitan Babi
Papuanewsonline.com, Mimika —
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kembali menunjukkan
keseriusannya dalam mendorong sektor ekonomi kerakyatan. Pada Rabu (24/9/25),
Komisi II melaksanakan kunjungan lapangan (Turlap) ke empat titik berbeda,
sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing Tahap II
yang sebelumnya digelar di Kantor DPRK Mimika. Lokasi yang menjadi fokus
peninjauan meliputi Kampung Mwari (Distrik Mimika Timur), Pasar Tradisional
Kampung Muare, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako, serta Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pembibitan Ternak Babi di Kampung Naena Muktipura (SP6), Distrik
Iwaka. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua
Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, didampingi Sekretaris Komisi Adrian
Andhika Thie, serta sejumlah anggota komisi lainnya. Kunjungan dimulai dari Kampung
Muare, di mana Komisi II ikut serta dalam kegiatan panen bersama. Para petani
memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi seputar pengadaan
pupuk, bibit, serta kesulitan teknis lain yang kerap mereka hadapi. “Petani adalah ujung tombak
ketahanan pangan. Karena itu, Komisi II akan terus mendorong agar kebutuhan
dasar seperti pupuk dan bibit tersedia dengan baik,” ujar Dolfin Beanal di sela
diskusi. Di lokasi Pasar Tradisional
Kampung Muare, rombongan mendapati bangunan pasar yang baru selesai dibangun
ternyata belum bisa difungsikan akibat status tanah yang masih bermasalah. “Persoalan status tanah ini
jangan dibiarkan berlarut. Kalau memang perlu ada ganti rugi, maka segera
diusulkan. Komisi II akan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah
konkrit,” tegas Dolfin. Perjalanan dilanjutkan ke
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako. Di lokasi ini, Komisi II meninjau
langsung aktivitas nelayan serta fasilitas Cold Storage yang menjadi pusat
penyimpanan hasil tangkapan ikan. Dolfin menilai, fasilitas cold
storage harus dimanfaatkan maksimal untuk mendukung produktivitas nelayan
lokal. “Potensi perikanan kita sangat besar. Jangan sampai fasilitas yang sudah
ada terbengkalai, padahal bisa menopang perekonomian daerah,” tambahnya. Kunjungan terakhir dilakukan di UPT
Pembibitan Ternak Babi Kampung Naena Muktipura (SP6). Di lokasi ini, Dolfin
menaruh perhatian khusus. Menurutnya, UPT tersebut memiliki peluang besar
menjadi sektor andalan baru dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “UPT ini jangan hanya sekadar
berdiri, tetapi harus dikembangkan dengan program yang berkelanjutan. Dinas
Peternakan perlu mengusulkan program-program strategis agar hasil bibit babi
benar-benar memberi manfaat nyata, baik bagi peternak lokal maupun daerah,”
jelas Dolfin. Melalui rangkaian kunjungan ini,
Komisi II DPRK Mimika ingin memastikan bahwa seluruh sektor pembangunan—mulai
dari pertanian, pasar, perikanan, hingga peternakan—dapat berjalan optimal. Hal
ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRK Mimika untuk memperkuat ekonomi
lokal berbasis masyarakat. “Semua temuan di lapangan ini
akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di tingkat pemerintah daerah.
Komisi II berkomitmen memperjuangkan agar masyarakat Mimika mendapatkan manfaat
langsung dari program pembangunan,” tutup Dolfin. Penulis: Jidan Editor: GF
25 Sep 2025, 14:10 WIT
HAPAK Segel Kantor Dinas Pendidikan Mimika, Protes Tak Digubris Sejak Awal Tahun
Papuanewsonline, Mimika — Suasana
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu (24/9/25) mendadak berbeda.
Gerbang utama kantor yang biasanya ramai dilalui pegawai dan masyarakat, pagi
itu terkunci rapat dengan gembok besar. Aksi tersebut dilakukan oleh Honai Adat
Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK) sebagai bentuk protes atas sikap Kepala Dinas
Pendidikan Mimika yang dinilai tidak merespons aspirasi mereka sejak awal tahun
2025. Sekretaris HAPAK, Maria Kotorok,
menyampaikan bahwa pihaknya sudah berulang kali berusaha menjalin komunikasi
dengan Kepala Dinas Pendidikan, bahkan sejak Januari 2025. Namun, hingga kini
tidak pernah ada tanggapan. “Sejak Januari kami secara resmi
sudah menyurat untuk bertemu dengan tujuan menyampaikan keberadaan HAPAK
sebagai salah satu organisasi pengusaha Amungme dan Kamoro yang memperjuangkan
hak-hak pengusaha asli. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada jawaban,” tegas
Maria. Lebih jauh, Maria mengungkapkan
bahwa kekecewaan HAPAK berakar dari kebijakan penunjukan langsung pekerjaan
tahun 2025 yang dinilai mengabaikan keberadaan pengusaha asli Papua. Padahal,
menurut aturan yang berlaku, penunjukan langsung seharusnya diprioritaskan bagi
pengusaha lokal. “Penunjukan langsung itu ada
aturannya, dan jelas disebutkan harus diberikan kepada pengusaha asli Papua.
Namun, faktanya kami selalu terpinggirkan. Inilah alasan kami akhirnya
melakukan aksi ini. Kami tidak punya jalan lain selain menggembok pintu kantor,
supaya suara kami didengar,” ujarnya dengan nada kecewa. Meski aksinya cukup mengejutkan,
Maria menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk perlawanan kepada masyarakat
luas. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang
ditimbulkan akibat aksi tersebut. “Kami atas nama HAPAK ingin
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Mimika
atas aksi spontan ini. Tetapi kami tidak punya pilihan lain agar aspirasi kami
mendapat perhatian,” jelas Maria. Ketua HAPAK, Tenius Kum,
menegaskan bahwa aksi ini tidak berhenti sampai di sini. Ia menyebutkan, selama
Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban ataupun ruang dialog, HAPAK
akan terus melanjutkan aksi serupa. “Kami tidak akan berhenti sebelum
ada respon resmi dari Kepala Dinas Pendidikan. Kami hanya ingin hak kami
sebagai pengusaha asli Papua dihargai, sesuai aturan yang berlaku,” tegas
Tenius. Aksi penggembokan kantor dinas
ini dinilai sebagai simbol ketegangan relasi antara organisasi pengusaha lokal
dengan pemerintah daerah. Jika dibiarkan berlarut, hal ini bisa memengaruhi
kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah dalam mendukung
pengusaha asli Papua. Warga yang melintas di sekitar
kantor terlihat terkejut sekaligus penasaran. Bagi mereka, aksi semacam ini
jarang terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah. Namun, sebagian warga
justru menilai aksi ini sebagai wujud keberanian HAPAK untuk menyuarakan haknya
secara terbuka. Penulis: Abim Editor: GF
25 Sep 2025, 13:48 WIT
Polres Mimika Tegaskan Pengamanan Maksimal untuk Program Senator Peduli Ketahanan Pangan
Papuanewsonline.com, Mimika —
Persiapan matang terus dilakukan menjelang pelaksanaan Program Senator Peduli
Ketahanan Pangan, sebuah agenda nasional yang akan digelar di Kampung Naina
Mukti Pura, Distrik Iwaka, Mimika pada Sabtu, 27 September 2025. Untuk
memastikan kegiatan berjalan lancar, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik
Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan unsur Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Hotel
Cendrawasih 66, SP2 Timika, Rabu (24/9/25). Rapat yang dihadiri langsung
unsur pimpinan daerah tersebut membahas detail teknis mulai dari logistik,
keamanan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha
Hildiario Budiman, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polres Mimika akan menurunkan
50 personel untuk memastikan keamanan acara. Personel akan disebar di berbagai
titik vital, termasuk jalur kedatangan di bandara, penginapan tamu, hingga
lokasi utama kegiatan. “Kami sudah menyiapkan pola
pengamanan berlapis, mulai dari pengawalan tamu VVIP sejak tiba di Timika
hingga acara selesai. Untuk menghindari kemacetan, kami sarankan keberangkatan
tamu dilakukan bersama-sama dengan pengawalan ketat,” jelas Kapolres. Selain Polri, unsur TNI melalui
Kodim 1710/Mimika juga menyatakan kesiapan penuh mendukung pengamanan. Bahkan,
kendaraan taktis akan disiagakan di sekitar lokasi acara guna mengantisipasi
potensi kerawanan. Sementara itu, aspek teknis juga
menjadi perhatian serius. Bulog memastikan komitmennya dalam menyerap hasil
panen jagung petani sebagai bentuk nyata keberlanjutan program ketahanan
pangan. PLN menjamin pasokan listrik tanpa gangguan, sementara Telkom
menegaskan kesiapan dukungan jaringan komunikasi agar seluruh kegiatan berjalan
lancar. “Program ini bukan hanya simbol,
tetapi wujud nyata kerja sama antar lembaga untuk mendukung kemandirian pangan
nasional,” ungkap salah satu pejabat DPD RI dalam rapat. Kabupaten Mimika dipilih sebagai
tuan rumah untuk Sub Wilayah Timur 2 yang mencakup 10 provinsi di kawasan timur
Indonesia. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri 40 anggota DPD RI, pejabat Pemerintah
Provinsi Papua Tengah, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Mimika. Selain menjadi ajang peresmian
program ketahanan pangan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi
pusat dan daerah dalam mendukung amanat Presiden RI untuk menjadikan ketahanan
pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Rapat koordinasi ini menegaskan
pentingnya kebersamaan semua unsur—pemerintah, aparat keamanan, lembaga pangan,
hingga masyarakat petani. Dengan sinergi tersebut, Mimika diharapkan mampu
menjadi contoh sukses pelaksanaan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di
kawasan timur Indonesia. Penulis: Jidan Editor: GF
25 Sep 2025, 13:32 WIT
KNPB Wilayah Dogiyai Tegaskan Penolakan Perusahaan Ilegal dan Militerisme di Meepago
Papuanewsonline, Dogiyai –
Gelombang penolakan terhadap perusahaan ilegal dan praktik militerisme kembali
menggema di Papua. Kali ini, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Dogiyai
bersama masyarakat setempat menyatakan sikap tegas dalam sebuah aksi terbuka
yang digelar untuk memperingati Hari Buruh Tani Nasional, Rabu (24/9/2025). Dalam pernyataan resminya, KNPB
Wilayah Dogiyai menegaskan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan yang dinilai
ilegal serta penempatan aparat militer di wilayah Meepago telah membawa dampak
serius bagi masyarakat adat Papua. Mereka menilai keberadaan tersebut bukan
hanya merampas hak atas tanah dan sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan
penderitaan sosial, konflik horizontal, hingga dugaan pelanggaran hak asasi
manusia. KNPB menolak dengan tegas segala
bentuk investasi dan aktivitas perusahaan yang dianggap tidak sah serta
merugikan masyarakat. Tanah adat dan kekayaan alam Papua, menurut mereka,
seharusnya dikelola oleh rakyat sendiri demi kesejahteraan generasi sekarang
dan mendatang. “Tanah Papua bukan untuk dijual, bukan untuk dirampas, tetapi untuk diwariskan
kepada anak cucu. Kami menolak dengan keras semua perusahaan ilegal yang masuk
ke wilayah Meepago,” demikian pernyataan KNPB. Selain persoalan perusahaan, KNPB
juga menyoroti keberadaan militer di Meepago yang dianggap sebagai instrumen
untuk melindungi kepentingan korporasi dan menekan suara rakyat. Mereka
menuntut penghentian militerisasi dan mendorong penyelesaian tuntas atas
kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih membekas di ingatan masyarakat Papua. “Kami tidak butuh militer yang hanya menghadirkan ketakutan. Yang kami butuhkan
adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat Papua,” lanjut
pernyataan tersebut. KNPB Wilayah Dogiyai berharap
sikap ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah, serta
lembaga-lembaga terkait. Mereka menuntut langkah nyata dalam menghentikan
operasi perusahaan ilegal, menghentikan praktek militerisme, serta membuka ruang
dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua secara adil. Pernyataan tegas ini sekaligus
menegaskan kembali konsistensi KNPB dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Papua
di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan keamanan yang masih kompleks
di wilayah tersebut. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Sep 2025, 12:57 WIT
Gangguan Internet TelkomGroup di Nabire, Botawa, dan Enarotali Lumpuhkan Akses Digital Warga
Papuanewsonline, Nabire – Layanan
internet TelkomGroup di tiga wilayah utama Papua, yakni Nabire, Botawa, dan
Enarotali, mendadak lumpuh sejak pukul 07:55 WIT, Rabu (24/9/2025). Gangguan
besar ini disebabkan oleh terputusnya Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) pada
ruas Tigi–Timika. Dampak gangguan langsung terasa,
mulai dari akses komunikasi masyarakat, layanan perbankan, hingga aktivitas
pemerintahan yang bergantung pada jaringan internet. Sejumlah warga mengeluhkan
sulitnya mengakses media sosial, aplikasi perpesanan, bahkan layanan
administrasi berbasis online. Dalam keterangan resmi, TelkomGroup
menjelaskan bahwa aliran trafik internet telah dialihkan menggunakan sistem
backup berbasis satelit. Namun, kapasitas satelit dinilai masih sangat terbatas
sehingga kecepatan layanan menurun drastis.
“Pemulihan sementara memang kami lakukan dengan backup satelit. Tetapi
kapasitas ini tidak bisa sepenuhnya menggantikan jaringan serat optik,” ungkap
perwakilan TelkomGroup. Saat ini, tim teknis Telkom
bersama mitra PTT sedang bergerak ke lokasi titik gangguan di kilometer 83,84
dari arah Timika. Proses penyambungan serat optik tengah dipersiapkan, dengan
harapan jaringan internet bisa kembali normal dalam waktu dekat. TelkomGroup menyampaikan
permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul. Mereka juga
meminta doa dan dukungan agar proses perbaikan berjalan lancar tanpa kendala
cuaca maupun faktor teknis di lapangan.
“Kami berkomitmen memulihkan layanan secepat mungkin, karena kami tahu betapa
vitalnya akses internet bagi aktivitas warga, pemerintah, maupun dunia usaha,”
tambah pihak TelkomGroup. Menariknya, gangguan internet di
wilayah Nabire bukanlah kejadian baru. Pada 19 September 2025, kota ini juga
mengalami lumpuhnya jaringan internet pascagempa berkekuatan magnitudo 6,6.
Kondisi tersebut sempat mengganggu komunikasi warga dan distribusi informasi
kebencanaan. Masyarakat kini berharap
TelkomGroup dapat menyelesaikan perbaikan lebih cepat, sekaligus memperkuat
infrastruktur jaringan agar tidak mudah terganggu, mengingat Papua merupakan
salah satu wilayah dengan tantangan geografis dan bencana alam yang tinggi. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Sep 2025, 12:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
