Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Janji Manis Beasiswa Tak Sesuai Fakta, IPMAMI Geruduk dan Palang Kantor Dinas Pendidikan Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Ketegangan
mewarnai suasana di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada Rabu
siang (1/10/2025), ketika puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar
dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) melakukan aksi pemalangan. Gerakan ini merupakan
bentuk kekecewaan atas kebijakan penyaluran beasiswa yang dinilai jauh dari
janji manis Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jenny Usmani, yang sebelumnya
disampaikan melalui media. Dalam pernyataannya, Kadisdik
menyebutkan bahwa dana beasiswa telah disalurkan dengan rincian: Rp20 juta
untuk mahasiswa Amungme, Rp20 juta untuk Kamoro, serta Rp14 juta untuk lima
suku kerabat. Namun kenyataan yang diterima mahasiswa ternyata berbeda jauh.
Menurut pengakuan IPMAMI, beasiswa yang mereka terima hanya Rp10 juta untuk
Amungme, Rp10 juta untuk Kamoro, dan Rp7 juta untuk lima suku kerabat. “Pernyataan di media tidak sesuai
dengan kenyataan yang kami terima. Inilah alasan kami datang dan meminta
penjelasan langsung dari Kepala Dinas,” tegas Fidel Ombak, koordinator lapangan
aksi, dalam orasinya di depan kantor dinas. Selain menyoroti perbedaan
nominal bantuan, mahasiswa juga mempermasalahkan keterlambatan dan kurangnya
transparansi dalam daftar penerima beasiswa. Daftar yang baru ditempel di
kantor dinas menyebutkan bahwa 69 mahasiswa terkendala berkas dan administrasi,
hal ini semakin memperkuat kecurigaan mahasiswa akan adanya ketidakjelasan
dalam proses penyaluran. Aksi ini berlangsung cukup panas
dan sempat diwarnai keributan kecil antara mahasiswa dan aparat yang berjaga.
Namun, IPMAMI menegaskan bahwa gerakan mereka tetap akan berlanjut dengan
cara-cara damai sampai ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan
oleh Dinas Pendidikan Mimika. “Kami tidak akan mundur sebelum
ada transparansi. Mahasiswa tidak butuh janji kosong, kami butuh bukti nyata
dan keadilan dalam distribusi beasiswa,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa
dalam orasi lanjutan. Mahasiswa juga menyampaikan
tuntutan agar Kepala Dinas segera membuka data secara jelas dan menghadirkan
bukti realisasi anggaran. Mereka menilai, kebijakan pendidikan seharusnya
berpihak pada kepentingan generasi muda, bukan justru memunculkan ketidakpastian
dan polemik baru. Hingga berita ini diturunkan,
pemalangan kantor masih berlangsung. Aktivitas pelayanan publik di Dinas
Pendidikan Mimika pun terganggu akibat aksi mahasiswa tersebut. Situasi terus
dipantau oleh aparat keamanan yang berjaga di lokasi untuk mengantisipasi
potensi eskalasi lebih lanjut. Penulis: Abim Editor: GF
01 Okt 2025, 22:13 WIT
DPRK Mimika Gelar Paripurna Bahas Raperda Divestasi Saham Freeport
Papuanewsonline.com, Mimika – Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kembali mengukir langkah strategis
dengan menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III Tahun 2025. Sidang yang
berlangsung di ruang rapat utama DPRK Mimika ini dihadiri oleh Bupati Mimika,
Johannes Rettob, jajaran anggota DPRK, serta perwakilan masyarakat adat. Agenda rapat kali ini menjadi
sorotan publik karena membahas delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non
APBD yang dinilai sangat krusial bagi tata kelola pemerintahan dan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah Raperda
mengenai pembagian saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia, terutama kepada
pemilik hak ulayat dan masyarakat terdampak permanen akibat aktivitas
pertambangan raksasa emas dan tembaga tersebut. Ketua DPRK Mimika, Primus
Natikaperaiyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan Raperda bukan
sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah mandat konstitusional. “Raperda Non APBD adalah
instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai
hukum. Produk hukum ini juga menjadi payung bagi kebijakan dan program
pembangunan agar berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Primus di hadapan
peserta sidang. Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes
Rettob, menilai bahwa delapan Raperda tersebut memiliki peran strategis dalam
membangun fondasi pelayanan publik, memperkuat perlindungan masyarakat adat,
serta mengarahkan pembangunan Mimika hingga lima tahun ke depan. Secara khusus terkait divestasi
saham PT Freeport Indonesia, Bupati Johannes mengingatkan agar regulasi yang
lahir nantinya benar-benar berpihak pada masyarakat. “RPJMD bukan hanya dokumen
administratif, tetapi instrumen kebijakan pembangunan yang menentukan arah
Mimika hingga 2029. Karena itu pembahasan Raperda ini harus dilakukan dengan
matang agar divestasi saham Freeport dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat
adat pemilik hak ulayat dan warga yang terdampak permanen,” ungkapnya. Pembahasan Raperda divestasi
saham Freeport dinilai sebagai langkah krusial dalam menciptakan keadilan
ekonomi di Mimika. Regulasi yang jelas diharapkan dapat menghindari konflik
kepentingan sekaligus memastikan hasil tambang yang bernilai triliunan rupiah
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, bukan hanya oleh segelintir
pihak. Para tokoh masyarakat adat yang
turut hadir dalam sidang memberikan apresiasi atas langkah DPRK Mimika. Mereka
menilai, keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan Raperda ini merupakan
bentuk penghormatan terhadap hak ulayat sekaligus upaya nyata menghadirkan
keadilan sosial di Tanah Amungsa. Penulis: Jid Editor: GF
01 Okt 2025, 22:06 WIT
Pemkot Tual Melaksanakan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Ohoi Lebetawi
Papuanewsonline.com, Tual - Pemerintah
Kota Tual terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan taraf hidup
masyarakat dengan melaksanakan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
di Ohoi Lebetawi. Program strategis yang merupakan bagian dari agenda prioritas
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini menjadi harapan baru bagi
masyarakat pesisir di Kota Tual. Dalam kegiatan peresmian yang
dihadiri Wali Kota Tual beserta jajaran pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan
perwakilan kementerian terkait, suasana penuh kebersamaan tampak begitu terasa.
Dengan mengenakan pakaian adat yang dipadukan dengan nuansa merah putih, para
pemimpin daerah menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong untuk
membangun wilayah pesisir. “Kita harus menjaga dan merawat
persatuan demi membangun Kota Tual yang aman, damai, dan sejahtera. Program
Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi wujud
nyata kehadiran negara untuk masyarakat nelayan,” tegasnya. Program ini tidak hanya menyasar
pembangunan infrastruktur kampung nelayan, tetapi juga peningkatan kualitas
hidup masyarakat, termasuk dukungan terhadap perumahan, fasilitas kesehatan,
pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis perikanan. Dengan adanya
program ini, diharapkan nelayan di Ohoi Lebetawi dapat meningkatkan pendapatan,
memperluas akses pasar, dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pembangunan Kampung
Nelayan Merah Putih juga dipandang sebagai momentum untuk memperkuat identitas
lokal dengan semangat kebangsaan. Pemerintah Kota Tual optimistis, program ini
akan menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat pesisir di
wilayah Maluku. Masyarakat yang hadir dalam
kegiatan tersebut menyambut baik langkah pemerintah. Mereka berharap program
ini dapat segera memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga nelayan. Penulis: Hend Editor: GF
01 Okt 2025, 22:02 WIT
Polres SBT Amankan Oknum Guru SMP di Bula, Terjerat Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur
Papuanewsoline.com — Bula Masyarakat
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, dikejutkan oleh kasus memilukan
yang melibatkan seorang oknum guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di
Bula. Guru berinisial JU (42), yang seharusnya menjadi teladan dan pendidik,
justru ditangkap aparat Satreskrim Polres SBT karena diduga menyetubuhi
siswinya yang masih berusia 13 tahun. Penangkapan tersebut diumumkan
dalam konferensi pers yang digelar di Aula Parama Satwika, lantai 2 Polres SBT,
Selasa (30/9/2025). Kasat Reskrim Polres SBT, AKP Rahmat Ramdani S.Ap,
didampingi Kasi Humas Polres SBT, Ipda Muhamad Ali Kelian, S.H, serta Kanit PPA
Polres SBT, Bripka I Made Marayasa, S.H, menegaskan bahwa tersangka dikenakan
pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. “Tersangka dijerat Pasal 81 ayat
(1) Jo Pasal 76D dan atau Pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 81 ayat (3)
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun
penjara dan dapat ditambah sepertiga dari pidana pokok. Berdasarkan perkembangan
penyidikan, pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara,” jelas AKP Rahmat. Kasus ini bermula pada Juli 2025,
sekitar pukul 11.30 WIT, di salah satu ruang kelas SMP Negeri di Bula. Saat
korban bersama temannya tengah mengerjakan tugas, tersangka masuk ke dalam
kelas dan menggenggam tangan korban. Korban yang panik berusaha meminta
pertolongan temannya untuk memanggil guru lain. Namun, tersangka kemudian
menutup dan mengunci pintu kelas, mengancam korban, lalu melakukan perbuatan
bejatnya. Aksi tersebut baru terungkap
setelah korban memberanikan diri menceritakan kejadian kepada orang tuanya.
Merasa tak terima, keluarga korban segera melaporkan kasus ini ke Polres SBT.
Polisi bergerak cepat dan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup,
menetapkan JU sebagai tersangka. Pelaku resmi ditahan berdasarkan Surat
Penetapan Tersangka Nomor: S-Tap/48/IX/Res.1.24/2025 tanggal 28 September 2025,
serta Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/27/IX/Res.1.24/2025 tanggal 29
September 2025. “Motif tersangka adalah tidak
mampu mengendalikan nafsu. Namun apapun alasannya, tindakannya tidak bisa
ditoleransi. Korban masih anak di bawah umur yang seharusnya mendapat
perlindungan, bukan menjadi korban,” tegas AKP Rahmat dalam konferensi pers. Kapolres SBT menegaskan, pihaknya
tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang melakukan kekerasan seksual
terhadap anak. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berani melapor jika
mengetahui adanya kasus serupa. Kasus ini menjadi pengingat keras
bahwa perlindungan anak adalah prioritas, dan siapa pun yang mencoba merusaknya
akan berhadapan dengan hukum seberat-beratnya.(GF)
01 Okt 2025, 21:56 WIT
Kapolda Aceh Ajak Mahasiswa USK Jadi Garda Depan Harmoni Sosial dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Papuanewsonline, Banda Aceh - Gedung
AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (USK) dipadati ratusan mahasiswa dari
berbagai fakultas pada Selasa (30/9/2025), saat Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki
Ali Basyah hadir sebagai pembicara dalam kuliah umum bertema “Harmoni Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Hukum.” Dalam kesempatan tersebut,
Kapolda menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak
bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, melainkan merupakan hasil kerja
sama dan partisipasi seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda. “Mahasiswa memiliki posisi
istimewa sebagai agen perubahan. Dengan pengetahuan, sikap kritis, dan energi
positif yang dimiliki, mereka dapat menjadi motor penggerak terciptanya harmoni
sosial, sekaligus mitra strategis Polri dalam menjaga kamtibmas,” ujar Kapolda
di hadapan para mahasiswa. Irjen Pol. Marzuki juga
mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan mengedepankan rasa
keadilan dan nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, hukum bukan hanya sarana
untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk membina, mencegah, dan menciptakan
rasa aman. “Tujuan besar kepolisian adalah
membangun masyarakat madani, yakni masyarakat yang adil, makmur, beradab, dan
menjunjung tinggi hukum serta moral. Konsep ini sangat sejalan dengan jati diri
Aceh sebagai daerah yang religius, berbudaya, dan demokratis,” tegasnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa
Aceh memiliki potensi besar di bidang sumber daya alam, budaya, dan letak
geografis yang strategis. Namun, semua itu hanya bisa dikelola jika daerah
tetap stabil dan kondusif. Keamanan, menurutnya, adalah fondasi utama kemajuan
ekonomi, pendidikan, hingga sosial masyarakat. Dalam kuliah umum itu, Kapolda
juga menguraikan tiga pilar utama dalam menciptakan keamanan yang
berkelanjutan: aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang
berintegritas, serta kesadaran masyarakat untuk menaati aturan. Ketiga unsur
tersebut harus berjalan seimbang agar tercipta rasa aman yang berkelanjutan. Selain penyampaian materi, sesi
dialog interaktif dengan mahasiswa menjadi bagian menarik dari kuliah umum
tersebut. Pertanyaan seputar tantangan hukum di era digital, keamanan data,
hingga upaya pencegahan kriminalitas dunia maya mencuat dalam diskusi yang
berlangsung hangat. Menutup kegiatan, Kapolda Aceh
mengajak mahasiswa untuk terus menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah,
serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
“Harmoni kamtibmas hanya bisa diwujudkan jika kita mampu menumbuhkan sikap
saling percaya, saling menghormati, dan menjadikan persatuan sebagai kekuatan
utama,” pungkasnya.(GF)
01 Okt 2025, 21:49 WIT
Polda Maluku Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Negara
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku berkomitmen penuh dalam pengelolaan aset negara secara transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan Karo Logistik Polda Maluku Kombes Pol. Donny Setiawan saat membuka kegiatan Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara (BMN) serta Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) dan Satuan Kewilayahan (Satwil) Triwulan III 2025 yang berakhir 30 September 2025.Kegiatan yang dihadiri para pimpinan Satker maupun Satwil di jajaran Polda Maluku ini dilaksanakan di ruang Sagu Gedung Plaza Presisi, Tantui, Kota Ambon, Rabu, 1 Oktober 2025."Polda Maluku berkomitmen dalam mengelola aset negara secara transparan dan akuntabel," katanya.Transparansi dan akuntablitas terhadap pengelolaan BMN, tegas Kombes Donny, harus didata secara baik dan dilakukan sesuai alur pelaporan. "Barang yang menjadi aset negara, baik di Satker maupun Satwil, wajib didata dengan benar. Revisi BMN harus didatakan oleh operator dan dilaporkan ke Biro Logistik," pintanya. Alur pelaporan BMN ditekankan Karo Log, agar data yang masuk ke pusat terjamin keakuratannya. Ia mengingatkan Kasatker dan Kasatwil sebagai kuasa pengguna barang dapat menjalankan tanggung jawabnya.Kombes Donny meminta seluruh aset yang ada, terutama kendaraan dinas, dipelihara dengan baik dan statusnya jelas.Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri pihak-pihak berkompeten dalam sistem keuangan negara. Seperti Kabid Keuangan Polda Maluku, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat DJPB Maluku, Pelaksana Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan DJPB Maluku, Seluruh Operator Aset dan Operator GLP Aplikasi Sakti Satker/Satwil jajaran Polda Maluku.Dalam kegiatan itu para pemateri dari Kabid Keuangan Polda Maluku dan perwakilan DJPB Maluku, memaparkan secara rinci langkah-langkah penyusunan laporan keuangan dan mekanisme pemuktahiran data BMN yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNO-12
01 Okt 2025, 16:34 WIT
58 Jamaah NII Faksi MYT Ikrar Janji Setia ke NKRI
Papuanewsonline.com, Tangerang - Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sebanyak 58 orang jamaah eks anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) faksi MYT (Muhamad Yusuf Tohiri) menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, pada Rabu, 1 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB.Para peserta yang berasal dari Kota Tangerang dan wilayah sekitarnya ini secara terbuka menyatakan lepas baiat dari ajaran menyimpang dan menegaskan kesetiaan mereka kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.Acara diawali dengan pembacaan deklarasi kesetiaan kepada NKRI yang dipimpin oleh perwakilan peserta, Ustaz Mukhlis, dan diikuti oleh seluruh peserta. Selanjutnya, para peserta melakukan penandatanganan surat pernyataan kesetiaan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi mencium bendera merah putih sebagai simbol kecintaan dan penghormatan terhadap Indonesia.Dalam sambutannya, perwakilan dari Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Polri yaitu Kasatgaswil DKI Jakarta Kombes Pol Dhani Arifianto S.I.K. M.Han - menyampaikan penghargaan atas langkah besar yang diambil para peserta dalam meninggalkan paham radikalisme. “Langkah ini adalah bentuk nyata kembalinya semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ini bukan akhir, tapi awal baru untuk hidup yang lebih baik dalam bingkai NKRI,” ujarnya.Wali Kota Tangerang yang turut hadir juga menyampaikan apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah. “Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendampingi proses reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi saudara-saudara kita yang telah kembali ke jalan yang benar,” katanya.Acara semakin khidmat dengan tausiyah kebangsaan oleh Asep Muhargono, mantan aktivis NII yang kini menjadi pendiri Yayasan Prasana Bumi Pertiwi (PRABU) lembaga binaan yang terdiri dari para mantan anggota NII yang kini aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya paham radikal. Dalam tausiyahnya, Asep menegaskan bahwa “Pancasila dan Islam tidak bertentangan, dan cinta tanah air adalah bagian dari iman.”Sebagai penutup, KH Saparudin , Wakil ketua MUI Kota Tangerang, memimpin pembacaan doa bersama agar para peserta diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalan yang benar, serta agar bangsa Indonesia terhindar dari segala bentuk perpecahan dan radikalisme.Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai stakeholder Kota Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat lingkungan setempat yang turut memberikan dukungan moril dan semangat kepada para peserta dalam menjalani kehidupan baru yang lebih damai, produktif, dan konstitusional.Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak individu maupun kelompok yang terpapar paham radikal untuk mengikuti jejak serupa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan berkontribusi membangun bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan. PNO-12
01 Okt 2025, 16:16 WIT
Terima Kunjungan Ketum GISLI, Kapolda Maluku: Perkuat Sinergi Dukung Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Papuanewsonline.com, Ambon – Ketua Umum (Ketum) Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), Irjen Pol (Purn) Drs. Mudji Waluyo, S.H., M.H, menemui Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H, S.I.K, M.Si, Selasa (30/9). Pertemuan silaturahmi yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir ini berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku.Audiensi antara pimpinan Polda Maluku dengan GISLI berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Agenda utama yang dibahas yakni upaya mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.Irjen (Purn) Mudji Waluyo dalam pertemuan itu selain menjelaskan visi dan misi GISLI yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin kelima mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirinya juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya dapat bertemu langsung dengan Kapolda Maluku. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat pesisir dalam pembangunan nasional. “Visi dan misi kami adalah mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Prioritas kami adalah meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Maluku memiliki potensi besar dalam sektor maritim, dan kami ingin mengaktifkan daya guna masyarakat pesisir agar mereka bisa lebih mandiri dan berdaya saing,” ujar Mudji Waluyo.Waluyo juga menyampaikan harapan besar terhadap Polda Maluku sebagai institusi yang selalu hadir untuk masyarakat. Menurutnya, keberadaan Polda Maluku sangat penting dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir yang kerap menghadapi berbagai tantangan zaman.“Saya terkesan dengan situasi di Maluku. Polda Maluku saya harapkan terus menjadi penjaga dan pelindung masyarakat Maluku. Menghadapi problematika zaman, saya mendoakan agar Polri di Maluku terus berbenah, bekerja tulus, dan berbakti sepenuh hati untuk masyarakat yang kita cintai bersama,” tambahnya.Kedatangan Ketum GISLI dan sejumlah stafnya disambut hangat oleh Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto. Ia memberikan apresiasi atas kunjungan mantan Kapolda Maluku yang kini memimpin GISLI. Kapolda menegaskan, Polda Maluku siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program GISLI, khususnya yang akan diimplementasikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, salah satu wilayah hukum Polda Maluku.“Kami menyambut dengan bangga dan hormat kehadiran Bapak Mudji Waluyo di Mako Polda Maluku. Kami siap mendukung terlaksananya program GISLI di wilayah hukum Polda Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar. Jika ada kendala, kami siap membantu agar program berjalan dengan baik,” tegas Kapolda.Polda Maluku, lanjut Irjen Dadang, memiliki komitmen untuk selalu terbuka terhadap mitra yang ingin bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat pesisir sudah menjadi prioritas Polda Maluku melalui Dit Polairud dan jajaran Satpolairud yang rutin melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan di wilayah laut.“Polda Maluku terbuka untuk semua pihak yang memiliki tujuan baik demi masyarakat. Program GISLI sejalan dengan apa yang kami lakukan, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir. Polairud kami secara aktif terus turun langsung memberikan layanan kepada nelayan dan masyarakat di pulau-pulau,” jelas Kapolda.Pertemuan yang berlangsung menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Polri melalui Polda Maluku dengan GISLI, sebagai organisasi yang berfokus pada keselamatan layar dan pemberdayaan masyarakat maritim. Dengan letak geografis Maluku yang strategis sebagai daerah kepulauan, kehadiran GISLI diharapkan dapat mendukung program nasional sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Polairud dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku. Sedangkan dari GISLI turut hadir pengurus seperti Brigjen Pol (Purn) Heru Purnomo, Kombes Pol (Purn) Dr. Purwady, Kombes Pol (Purn) Estrelina Nirahua, S.H., M.H, beserta beberapa anggota dan staf khusus lainnya. PNO-12
01 Okt 2025, 16:05 WIT
Sholat Subuh di Masjid Al-Furqan, Kapolda Ajak Jamaah Tebar Kebaikan Serta Wujudkan Maluku Damai
Papuanewsonline.com, Ambon – Suasana religius dan penuh keakraban terasa di Masjid Al-Furqan, Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa (30/9) dini hari. Tepat pukul 04.45 WIT, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah bersama umat.Turut hadir mendampingi Kapolda yaitu Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Dir Samapta Polda Maluku, Wakapolresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, dan Kapolsek Sirimau Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease beserta personel.Usai pelaksanaan ibadah yang diimami Imam masjid setempat, Kapolda menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para jamaah, pengurus, serta imam masjid. Dalam suasana hangat yang diselingi canda dan tawa, ia menyampaikan pesan penting mengenai peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.“Sebagai orang beragama dan beriman, kita patut menyebarkan kebaikan demi terwujudnya kamtibmas yang aman dan kondusif. Jika terjadi masalah, segeralah laporkan ke pihak berwajib. Hidup rukun dan damai adalah role model dari hidup orang basudara di Maluku tercinta ini. Polri akan selalu hadir bagi masyarakat. Terus bikin bae,” pesan Kapolda Maluku.Kapolda juga menekankan pentingnya nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan yang sudah lama menjadi identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, dengan menjaga kedamaian dan menjauhi konflik, masyarakat dapat mewujudkan lingkungan yang nyaman, tenteram, dan produktif.Dalam kesempatan berharga tersebut, Kapolda Maluku menerima sebuah Al-Qur’an tulisan tangan dari salah satu pengurus masjid sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan. Pemberian itu menjadi simbol kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam mengedepankan nilai religius serta memperkuat hubungan emosional yang harmonis.Kegiatan Sholat Subuh berjamaah yang rutin dilakukan Kapolda Maluku di berbagai masjid merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. PNO-12
01 Okt 2025, 10:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
