Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
KPK dan PPATK Resmi Perkuat Sinergi dalam Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang
Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) kembali meneguhkan kolaborasi mereka melalui penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) terkait kerja sama dalam upaya pencegahan serta pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Movenpick, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Langkah ini memperkuat sinergi
yang telah dibangun kedua lembaga selama lebih dari satu dekade. MoU mencakup
berbagai poin strategis, mulai dari pertukaran informasi dan data, perumusan
produk hukum, penanganan perkara, analisis strategis, sosialisasi, hingga
pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo
Budiyanto menegaskan bahwa kerja sama dengan PPATK merupakan salah satu kunci
keberhasilan dalam membongkar berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. “Kesepahaman ini diperlukan guna
meningkatkan dan mengupayakan kolaborasi dalam pencegahan serta pemberantasan
Tipikor dan TPPU agar berjalan maksimal,” tegas Setyo. Ia menambahkan, penandatanganan
MoU ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi penyelenggaraan lokakarya dan
kegiatan lanjutan yang diharapkan dapat menghasilkan terobosan positif. “Tidak
hanya KPK dan PPATK, tapi semua pihak harus terlibat agar implementasi
kesepahaman ini benar-benar berdampak,” tambahnya. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan
Yustiavandana menyoroti pentingnya pengawasan badan hukum dan perusahaan
sebagai salah satu celah utama yang sering dimanfaatkan dalam praktik korupsi
maupun pencucian uang. Berdasarkan data terbaru PPATK,
korupsi masih menduduki peringkat pertama dalam kategori analisis faktor risiko
TPPU dengan skor 9,00 (kategori tinggi), disusul tindak pidana narkotika dan
perpajakan. “Karena itu, kolaborasi dan
keterlibatan bersama harus dimaksimalkan untuk memperkuat berbagai upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk aspek national risk assessment,”
jelas Ivan. Setelah penandatanganan, acara
dilanjutkan dengan workshop bersama yang membahas sejumlah isu krusial, seperti
harmonisasi regulasi berdasarkan kerangka Financial Action Task Force (FATF),
penguatan basis data Politically Exposed Person (PEP), hingga praktik baik
dalam pengelolaan data PEP untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh
pejabat publik. Hadir dalam kegiatan tersebut
jajaran pimpinan KPK dan PPATK, perwakilan Stranas PK, lembaga keuangan seperti
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan nasional, hingga aparat penegak hukum. Momentum ini menjadi bukti nyata
bahwa Indonesia semakin serius membangun sistem keuangan yang berintegritas.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya memperkuat penindakan,
tetapi juga meningkatkan pencegahan sejak dini terhadap praktik korupsi dan
pencucian uang. “Tujuan akhirnya adalah menjaga
akuntabilitas, meningkatkan integritas sistem keuangan, dan mewujudkan
Indonesia yang bebas dari korupsi,” tutup Ketua KPK Setyo Budiyanto.(GF)
02 Okt 2025, 14:21 WIT
Kepala DPMK Nduga Tekankan Pentingnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nduga
Papuanewsonline.com, Nduga — Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nduga, Machla Gwijangge,
menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
yang baru-baru ini digelar di Kabupaten Nduga. Dalam keterangannya kepada awak
media, Machla menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan
kebutuhan mendesak untuk memastikan tata kelola dana desa berjalan sesuai
aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Machla, dana desa yang
digelontorkan pemerintah pusat melalui transfer langsung ke rekening desa
merupakan dana yang sangat besar dan strategis. Karena itu, pemerintah desa
dituntut untuk mengelolanya secara hati-hati, terukur, dan transparan. “Kami merasa kegiatan ini sangat
perlu dan harus dilakukan. Tujuannya agar informasi penting mengenai
pengelolaan keuangan desa benar-benar sampai ke pemerintah kampung. Dana desa
ini besar nilainya, sehingga kewenangan penuh ada di tangan kepala desa. Jika
tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa luas, terutama bagi masyarakat desa
itu sendiri,” ungkapnya. Machla merinci bahwa kewenangan
kepala desa dalam mengelola dana desa mencakup empat hal pokok yaitu, perencanaan
dana desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengelolaan dan penyaluran
dana desa secara transparan dan akuntabel, evaluasi terhadap penggunaan
anggaran yang telah berjalan dan keberlanjutan program, yakni melanjutkan
program tahun sebelumnya agar manfaatnya dirasakan secara berkesinambungan. Ia menegaskan, dengan mematuhi
keempat pilar tersebut, pembangunan desa akan lebih terarah dan hasilnya bisa
dirasakan langsung oleh masyarakat. Machla mengingatkan seluruh
aparat kampung agar tidak memandang enteng persoalan pengelolaan dana desa.
Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus tercatat dan dipertanggungjawabkan
sesuai dengan aturan yang berlaku. “Intinya, pengelolaan keuangan
desa harus profesional, sesuai regulasi, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat. Dengan begitu, pembangunan desa akan berjalan efektif, tepat
sasaran, dan membawa kesejahteraan bagi warga,” tegasnya. Ia juga berharap kegiatan
fasilitasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur kampung.
Melalui pembekalan dan sosialisasi yang berkelanjutan, desa-desa di Kabupaten Nduga
diharapkan bisa menjadi contoh pengelolaan dana desa yang baik di Papua. Machla menambahkan, kolaborasi
dan komitmen bersama adalah kunci. “Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa
pengelolaan keuangan yang benar. Oleh karena itu, mari kita jaga dana desa ini
agar benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.(GF)
02 Okt 2025, 14:05 WIT
Gudang Mebel di Jalan Bougenville Ludes Dilalap Api, Warga Timika Panik Saat Kobaran Membesar
Papuanewsonline.com, Timika — Kepanikan
melanda warga Jalan Bougenville, Distrik Mimika Baru, Timika, Papua Tengah,
pada Kamis (2/10/2025) dini hari. Tepat pukul 02.20 WIT, gudang mebel dua
lantai milik Ahmat Abidol terbakar hebat. Api berkobar cepat, melalap lantai
dua bangunan ruko, disertai kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Sejumlah warga yang tinggal di
sekitar lokasi berhamburan keluar rumah saat mendengar suara letupan dan
melihat cahaya api yang membesar. Beberapa di antaranya mencoba membantu
memindahkan barang-barang, namun kobaran yang kian membesar membuat upaya itu
sulit dilakukan. Plt Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Mimika, Agustina Rahaded, membenarkan peristiwa kebakaran
tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung mengerahkan tujuh armada pemadam
kebakaran untuk memadamkan api. “Kebakaran di Jalan Bougenville
itu menimpa ruko milik Ahmat Abidol, yang difungsikan sebagai gudang mebel. Api
melalap lantai dua bangunan. Korban jiwa nihil, hanya kerugian materil yang
masih dalam pendataan,” ungkap Agustina saat dikonfirmasi, Kamis pagi. Proses pemadaman berlangsung
cukup lama karena api sempat menyebar dengan cepat dan dikhawatirkan merembet
ke bangunan sekitar. Berkat kesigapan petugas damkar dan bantuan warga, api
berhasil dijinakkan menjelang pagi. Hingga berita ini diturunkan,
penyebab kebakaran masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim BPBD
masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Dugaan sementara, api berasal
dari korsleting listrik, namun hal itu belum dapat dipastikan. Agustina menambahkan bahwa
pihaknya terus berkoordinasi dengan pemilik ruko dan aparat setempat untuk
mendata total kerugian yang ditimbulkan. “Jumlah kerugian belum bisa dipastikan
karena proses pendataan masih berjalan,” katanya. Peristiwa ini menambah daftar
panjang kebakaran ruko di wilayah Timika. Sejumlah warga berharap pemerintah
daerah bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan menambah fasilitas pencegahan
kebakaran, mengingat banyak bangunan di kawasan tersebut difungsikan sebagai
gudang maupun tempat usaha. “Api kalau sudah besar begini
sangat berbahaya. Kami harap ada sistem peringatan dini atau alat pemadam
ringan yang bisa tersedia di setiap ruko,” ujar salah satu warga setempat. Meski tidak ada korban jiwa,
insiden ini tetap menyisakan duka mendalam bagi pemilik ruko karena seluruh isi
gudang mebel dilaporkan ludes terbakar. Penulis: JidEditor: GF
02 Okt 2025, 12:41 WIT
Ratusan Pencaker Papua Pegunungan Temui Wakil Gubernur, Suarakan Harapan akan Lapangan Kerja
Papuanewsonline.com, Jayapura — Ratusan
pencari kerja (pencaker) dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan
memadati ruang pertemuan di Jayapura pada Kamis (2/10/2025). Mereka datang
dengan satu tujuan: menyampaikan aspirasi dan harapan masa depan kepada
pemerintah daerah. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Papua,
Dr. Ones Pahabol, bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua
Pegunungan, Matias Wenda. Dalam dialog yang berlangsung
penuh antusias, para pencaker menyampaikan beragam persoalan yang mereka
hadapi. Mulai dari keterbatasan lapangan kerja, minimnya akses pendidikan dan
pelatihan vokasi, hingga pentingnya perhatian lebih terhadap masyarakat adat
dan lokal dalam kebijakan pembangunan. Menanggapi aspirasi tersebut,
Wakil Gubernur Dr. Ones Pahabol menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan
menutup mata. Menurutnya, masa depan Papua sangat bergantung pada generasi muda
yang hari ini sedang berjuang mencari peluang. “Pemerintah daerah berkomitmen
mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat. Kami akan terus berupaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua melalui kebijakan yang tepat dan
efektif, terutama dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia,” ujar Ones Pahabol. Ia juga menekankan bahwa dialog
seperti ini penting untuk membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintah,
sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari kebutuhan nyata
masyarakat. Dalam pertemuan tersebut,
sejumlah perwakilan pencaker secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka.
Salah satunya adalah kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan
dengan kebutuhan pasar. “Kami berharap ada kebijakan yang
membuka jalan lebih luas bagi anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan dan
pelatihan keterampilan, agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar,”
ungkap salah satu peserta pertemuan. Selain itu, para pencaker juga
menyoroti kurangnya transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja di beberapa
sektor strategis. Mereka meminta pemerintah lebih tegas memastikan keterlibatan
masyarakat lokal, terutama pemuda Papua, dalam setiap peluang kerja yang
tersedia. Wakil Gubernur Ones Pahabol
menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi dan
pengkajian untuk merumuskan langkah konkret menindaklanjuti aspirasi ini. “Pemerintah daerah akan bekerja
sama dengan berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun
pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa masyarakat Papua, khususnya generasi
muda, memiliki akses lebih luas terhadap lapangan kerja,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan
masyarakat Papua Pegunungan adalah prioritas utama, dan pemerintah siap
merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Pertemuan ini dinilai sebagai
momentum penting yang membuka ruang komunikasi antara pencaker dan pemerintah.
Banyak pihak berharap bahwa dialog ini tidak hanya berakhir di meja pertemuan,
tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan nyata yang mampu mengurangi angka
pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Penulis: Hend Editor: GF
02 Okt 2025, 12:24 WIT
STIE Jambatan Bulan Resmi Bertransformasi Jadi Institut, Alumni Sambut dengan Apresiasi dan Dukungan
Papuanewsonline.com, Timika – Kabar
menggembirakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Mimika. Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika kini resmi naik status menjadi Institut
Jambatan Bulan, sebuah langkah besar yang diyakini akan membawa dampak
signifikan bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di
daerah ini. Transformasi ini disambut hangat
oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh para alumni yang tergabung dalam Ikatan
Alumni (IKA) STIE Jambatan Bulan. Mereka menilai perubahan ini bukan hanya
sekadar pergantian nama, melainkan tonggak sejarah yang menandai babak baru
perjalanan almamater tercinta. Ketua IKA STIE Jambatan Bulan, Markus
Ubro, S.E., menyampaikan apresiasinya atas pencapaian monumental tersebut.
Dalam pesannya, Markus menyebut bahwa transformasi ini merupakan hasil kerja
keras seluruh sivitas akademika yang patut dibanggakan. “Perubahan status ini bukan hanya
soal nama, tetapi mencerminkan visi besar untuk membawa institusi kita ke arah
yang lebih maju, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Atas nama
Ikatan Alumni STIE Jambatan Bulan, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada
seluruh sivitas akademika atas pencapaian luar biasa ini,” ujarnya pada Rabu
(1/10/2025). Lebih jauh, Markus menekankan
bahwa status institut membuka peluang lebih luas untuk pengembangan lembaga,
baik melalui penambahan program studi baru, peningkatan kapasitas penelitian,
maupun peningkatan mutu tenaga pengajar. “Kami yakin Institut Jambatan
Bulan akan menjadi motor penggerak dalam mencetak lulusan yang tidak hanya
unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika, integritas, dan semangat
pengabdian yang kuat bagi masyarakat Mimika dan Papua pada umumnya,” tegasnya. Tak hanya memberikan apresiasi,
IKA STIE Jambatan Bulan juga menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung
dalam mendukung transformasi ini. Sinergi alumni dinilai menjadi faktor penting
dalam memperkuat jejaring, memberikan kontribusi nyata di lapangan kerja, serta
mendukung pengembangan kelembagaan di masa depan. “Kami mengajak seluruh alumni
untuk tetap terhubung, bergandengan tangan, dan berkontribusi nyata. Institut
Jambatan Bulan adalah rumah besar kita bersama. Mari kita jaga, kembangkan, dan
banggakan almamater ini, karena dari sinilah fondasi awal kita semua dibangun,”
pungkas Markus. Perubahan status STIE Jambatan
Bulan menjadi institut dipandang sebagai lompatan besar dalam dunia pendidikan
Mimika, sekaligus menjadi harapan baru bagi generasi muda untuk meraih
pendidikan tinggi yang lebih berkualitas dan kompetitif. Penulis: Abim Editor: GF
02 Okt 2025, 00:39 WIT
Disdik Mimika Luruskan Polemik Bantuan Pendidikan Mahasiswa OAP: Penyaluran Dilakukan Bertahap
Papuanewsonline.com, Timika – Setelah
sempat memicu keresahan di kalangan mahasiswa, Dinas Pendidikan (Disdik)
Kabupaten Mimika akhirnya angkat bicara terkait polemik bantuan pendidikan bagi
mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) dan Papua lainnya. Klarifikasi ini disampaikan
langsung oleh Kabid SMP, SMA, dan SMK Disdik Mimika, Manto Ginting, menyusul
aksi puluhan mahasiswa yang mendatangi kantor Disdik pada Rabu (1/10/2025). Menurut Manto, kesalahpahaman
muncul akibat pemberitaan yang menyebutkan bantuan pendidikan disalurkan
sekaligus dengan nominal Rp14 juta hingga Rp20 juta per mahasiswa. Padahal,
kenyataannya bantuan tersebut memang direncanakan dalam dua tahap penyaluran,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2025. “Para mahasiswa salah pengertian.
Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa penyaluran bantuan ini dibagi dua tahap.
Jadi tidak langsung penuh seperti yang diberitakan,” tegas Manto Ginting. Selain soal persepsi nominal,
Manto juga mengungkapkan adanya hambatan teknis yang menyebabkan sebagian
mahasiswa belum menerima bantuan. Salah satunya adalah perbedaan rekening bank
yang digunakan mahasiswa. Penyaluran dana dilakukan melalui Bank Papua,
sementara banyak mahasiswa tercatat menggunakan rekening bank lain. “Selain itu, kami temukan ada 69
mahasiswa yang bermasalah dengan rekeningnya. Awalnya kami diberi waktu satu
minggu untuk menyelesaikan, tapi pada praktiknya itu kembali ke mahasiswa
masing-masing untuk mengurus rekening mereka,” jelasnya. Disdik Mimika menegaskan bahwa
program bantuan pendidikan ini sudah melalui proses verifikasi yang panjang.
Pada 2024, jumlah penerima tercatat hanya 231 mahasiswa. Namun setelah
dilakukan pendataan ulang, jumlah mahasiswa penerima melonjak menjadi 1.047
orang yang terdiri dari mahasiswa OAP dan Papua lainnya. “Program ini mengalami pembenahan
besar sejak dialihkan ke Disdik. Itu sebabnya jumlah penerima naik signifikan,
karena kita lakukan verifikasi ulang dan validasi data,” terang Manto. Lebih jauh, Manto menekankan
bahwa bantuan pendidikan ini sifatnya fleksibel untuk menunjang kebutuhan
akademik mahasiswa, bukan hanya untuk pembayaran semester atau buku saja. “Bantuan ini tergantung kemampuan
daerah, jadi tidak diatur harus bayar kuliah atau buku. Prinsipnya, bantuan ini
untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa agar mereka bisa tetap melanjutkan
studi,” pungkasnya. Dengan penjelasan ini, Disdik
Mimika berharap polemik yang sempat menimbulkan protes mahasiswa dapat mereda,
dan seluruh penerima bisa segera memperoleh haknya sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:36 WIT
Mimika Dapat 20 Kuota Revitalisasi Sekolah dari Pemerintah Pusat, Dana Langsung Ke Rekening Sekolah
Papuanewsonline.com, Timika – Pendidikan
kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika setelah pemerintah pusat resmi
menetapkan 20 sekolah sebagai penerima program revitalisasi pendidikan tahun
2025. Program ini menghadirkan angin segar bagi dunia pendidikan di Mimika
karena seluruh bantuan dana dikucurkan langsung ke rekening sekolah
masing-masing. Namun, kabar gembira ini juga
diwarnai nada kecewa dari Bupati Mimika, Johannes Rettob. Ia menyampaikan
secara tegas bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika kurang memberikan
pendampingan teknis kepada sekolah-sekolah yang terpilih menerima bantuan
revitalisasi. Dalam keterangannya, Bupati
Johannes yang akrab disapa Jhon Rettob, menekankan bahwa revitalisasi sekolah
bukan sekadar soal kucuran dana, tetapi juga soal bagaimana sekolah mampu
melaksanakan program dengan benar sesuai regulasi. “Saya sesalkan tidak adanya
pendampingan dari Disdik. Tidak mungkin saya (Bupati) lagi yang mendampingi
program ini. Harusnya dinas hadir memberikan dukungan teknis agar sekolah tidak
salah langkah,” ungkapnya, Selasa (30/9/2025). Bupati menambahkan, sekolah
penerima bantuan tentu membutuhkan pendampingan terkait administrasi,
perencanaan, hingga pelaporan agar dana revitalisasi bisa digunakan tepat
sasaran. Mekanisme bantuan kali ini
sedikit berbeda. Dana revitalisasi tidak lagi melalui pemerintah daerah atau
dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima. Dari 30
sekolah yang diusulkan oleh Pemkab Mimika, hanya 20 sekolah yang disetujui pemerintah
pusat. “Kita usulkan 30 sekolah, tapi
pusat hanya menyetujui 20 sekolah. Dan dana ini langsung dikirim ke rekening
sekolah. Artinya sekolah harus benar-benar siap mengelola anggaran itu,” jelas
Bupati Jhon. Langkah pemerintah pusat ini
diyakini bisa mempercepat proses revitalisasi sekaligus meminimalisir birokrasi
berbelit. Namun, konsekuensinya sekolah dituntut lebih mandiri dan transparan
dalam penggunaan dana. Untuk memastikan penggunaan
anggaran berjalan sesuai aturan, 20 kepala sekolah penerima kuota revitalisasi
akan mendapatkan bimbingan langsung dari Kementerian Pendidikan. Bimbingan
tersebut mencakup teknis pengelolaan anggaran, laporan penggunaan dana, hingga
pengawasan pembangunan fasilitas sekolah. “Jadi nanti 20 kepala sekolah ini
akan mendapat bimbingan dari Kementerian Pendidikan, yang mana bimbingan
diberikan dalam bentuk teknis penggunaan anggaran,” tutur Bupati Jhon Rettob. Bupati Mimika berharap, meskipun
tanpa pendampingan intens dari Disdik kabupaten, sekolah-sekolah penerima dapat
memaksimalkan kesempatan ini demi meningkatkan mutu pendidikan di Mimika. Ia
menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi sekolah akan berdampak langsung pada
peningkatan kualitas belajar siswa serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang
lebih layak. “Harapan kita, revitalisasi ini
benar-benar membawa perubahan nyata. Bukan hanya bangunan sekolah yang bagus,
tetapi juga kualitas pembelajaran dan semangat anak-anak kita untuk belajar
semakin meningkat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:29 WIT
Polres Mimika Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan Upacara Khidmat
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana
pagi di Lapangan Mako Polres Mimika, Jalan Agimuga Mile 32, tampak berbeda pada
Rabu (1/10/2025). Ratusan personel Polres Mimika berkumpul dengan penuh khidmat
dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara dipimpin langsung
oleh Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, dengan mengusung tema
nasional tahun ini: “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya.” Upacara berlangsung tertib dan
penuh makna, diawali dengan penghormatan terhadap bendera Merah Putih hingga
pembacaan ikrar kesetiaan kepada Pancasila. Momen ini bukan hanya menjadi
agenda tahunan, melainkan juga ajang penting untuk mengingat kembali sejarah
perjuangan bangsa serta menegaskan komitmen bersama menjaga ideologi negara. Dalam amanatnya, Kapolres
Billyandha menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai lebih dari
sekadar peringatan seremonial. Menurutnya, Pancasila adalah fondasi utama
bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila bukan hanya semboyan
yang kita ucapkan, tetapi pedoman yang harus dihayati dan dijalankan. Kita
harap semua elemen bangsa, termasuk masyarakat Mimika, terus meningkatkan
kebanggaan dan kecintaan terhadap Indonesia,” ujar Kapolres. Lebih jauh, ia mengingatkan
pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di tengah
keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. “Bangsa Indonesia adalah
bangsa besar dengan berbagai perbedaan. Justru di situlah Pancasila hadir
sebagai perekat yang mampu menyatukan kita semua,” tegasnya. Upacara yang digelar Polres
Mimika ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, baik bagi
anggota Polri maupun masyarakat luas, bahwa Pancasila tetap relevan sebagai
dasar negara dan pandangan hidup di era modern. Kapolres menambahkan, nilai-nilai
luhur yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijadikan pegangan dalam
menghadapi tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, arus globalisasi,
dan berbagai ancaman yang bisa memecah belah bangsa. “Mari kita jadikan Pancasila
sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan perilaku kita, demi mewujudkan
Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera,” pungkas Kapolres Billyandha. Bagi Kabupaten Mimika, upacara
ini juga menjadi pesan penting untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat
yang multietnis. Kehadiran Pancasila sebagai ideologi pemersatu diyakini mampu
menjaga Mimika tetap damai, aman, dan harmonis di tengah dinamika sosial yang
terus berkembang. Dengan semangat Hari Kesaktian
Pancasila 2025, Polres Mimika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus
bergandeng tangan menjaga persatuan, demi terciptanya Indonesia Raya yang kuat,
berdaulat, dan bermartabat. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:26 WIT
20 OPD Adu Kreativitas di Mimika Innovation Week 2025, Pemerintah Sediakan Dana Insentif Rp4 Miliar
Papuanewsonline.com, Timika — Suasana
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika pada
Rabu (1/10/2025) terasa berbeda. Gedung perencanaan itu menjadi pusat perhatian
ketika Mimika Innovation Week 2025 resmi dibuka oleh Bupati Mimika, Johannes
Rettob. Acara yang untuk pertama kalinya digelar di Mimika ini menghadirkan
kompetisi inovasi antar 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total
insentif dana sebesar Rp4 miliar. Dalam sambutannya, Bupati
Johannes Rettob menegaskan bahwa inovasi bukan lagi sekadar slogan, tetapi
kebutuhan mendesak bagi birokrasi modern. “Kita ingin Mimika menjadi daerah
yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Inovasi adalah kunci
agar pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat,”
ujarnya. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala
Bappeda Mimika, Yohana Paliling, Pj. Sekda Mimika, Abraham Y. Kateyau, serta Deputi
Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo,
SH, MA, yang juga memberikan arahan terkait pentingnya inovasi sebagai bagian
dari reformasi birokrasi nasional. Sebanyak 20 OPD terpilih
menampilkan karya inovasi mereka di hadapan dewan juri independen. Ide-ide yang
dipresentasikan mencakup berbagai bidang, mulai dari pelayanan publik berbasis
digital, tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, hingga pemberdayaan
ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kepala Bappeda Mimika, Yohana
Paliling, menegaskan bahwa Mimika Innovation Week 2025 berlandaskan pada
regulasi pemerintah pusat mengenai inovasi daerah, sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan berbagai aturan turunannya. “Ini adalah
bentuk nyata dari komitmen Pemkab Mimika untuk terus meningkatkan kualitas
kinerja birokrasi. Kami ingin agar setiap OPD memiliki karya nyata yang bisa
diimplementasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,”
ungkapnya. Sebagai bentuk penghargaan atas
kerja keras dan kreativitas, Pemkab Mimika menyiapkan insentif Rp4 miliar bagi
OPD yang berhasil menjadi pemenang. Dana tersebut bukan hanya penghargaan
simbolis, melainkan juga dukungan nyata agar inovasi yang dihasilkan bisa
direalisasikan. “Insentif ini kami siapkan agar
inovasi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi bisa diwujudkan menjadi
program nyata yang berdaya guna,” tegas Bupati Johannes Rettob. Deputi LAN RI, Dr. Tri Widodo
Wahyu Utomo, memberikan apresiasi tinggi atas keberanian Pemkab Mimika
menggelar acara ini. Menurutnya, Mimika berpotensi menjadi daerah pelopor
inovasi di Tanah Papua. “Jika budaya inovasi ini terus dikembangkan, bukan mustahil
Mimika menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan di tingkat nasional,” katanya. Masyarakat Mimika pun menaruh
harapan besar bahwa ajang ini tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar
menghasilkan solusi konkret bagi berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari
pendidikan, kesehatan, hingga tata ruang dan pemberdayaan masyarakat adat. Dengan semangat kolaborasi dan
komitmen kuat dari seluruh OPD, Mimika Innovation Week 2025 diharapkan
melahirkan perubahan positif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan
membawa Mimika ke arah pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Penulis: Jid Editor: GF
02 Okt 2025, 00:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
