Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Karena Hal Ini, Kemenko Polkam Dorong Pengawasan di Ruang Siber Harus Diperketat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Heri Wiranto menyarankan agar ada penguatan kelembagaan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.Selain itu, perlu juga pengawasan di ruang siber yang berpotensi menciptakan dan berpengaruh terhadap munculnya tindak kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya."Percepat pula pembentukan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat kewilayahan. Hal ini untuk mendukung upaya penegakan hukum kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya," kata Heri Wiranto melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Sabtu (12/7/2025).Heri menyampaikan, sejak Januari - Juli 2025 terdapat 14.385 kasus kekerasan di Indonesia. Dalam waktu 2 minggu, terjadi lonjakan lebih dari 2 ribu kasus. Korban kekerasan diantaranya anak-anak 62,5%, dan perempuan 80,7%. Sementara pelaku kekerasan yaitu anak-anak 17,4% dan dewasa 82,7%."Tugas Kemenko Polkam yaitu akan mengoordinasikan Gerakan Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN AKPA) lintas lembaga hukum dan keamanan, mengoordinasikan penanganan kekerasan daring dan perdagangan orang, dan mengintegrasikan isu perlindungan dalam kebijakan keamanan nasional," Pungkas Heri.(Ning)
12 Jul 2025, 13:36 WIT
Karantina Papua Tengah Pastikan Keamanan Daging Ayam Lewat Pengujian Laboratorium
Papuanewsonline.com, Timika
– Karantina Papua Tengah meningkatkan pengawasan keamanan pangan dengan
melakukan pengujian laboratorium terhadap daging ayam yang masuk dan keluar
dari wilayah Papua Tengah. Langkah ini
merupakan bagian dari prosedur karantina untuk memastikan produk asal hewan
tersebut bebas dari penyakit menular dan layak konsumsi. Pengujian mencakup berbagai
parameter penting, meliputi uji organoleptik, uji pH, uji awal kebusukan, dan
uji cemaran mikroba untuk memastikan daging ayam memenuhi Standar Nasional
Indonesia (SNI) 3924:2009. (11/7/25). Kepala Karantina Papua Tengah,
Ferdi menjelaskan bahwa kegiatan
pengujian ini bukan hanya prosedur rutin, melainkan komitmen dalam mengawal
lalu lintas komoditas pangan yang sehat dan aman. "Kami ingin memastikan bahwa setiap
daging ayam yang beredar di masyarakat telah melalui proses pengawasan yang
ketat," ujarnya. Hal ini sangat penting untuk
mencegah penyebaran penyakit hewan menular seperti Salmonella dan E. coli yang
dapat menginfeksi manusia. Pengujian laboratorium dilakukan
secara rutin sebagai bagian dari kegiatan monitoring terhadap produk hewan yang
beredar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya
pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan menciptakan rasa aman
bagi konsumen. Dengan pengawasan yang
ketat, masyarakat dapat lebih percaya akan keamanan dan kualitas produk pangan
yang mereka konsumsi. Lebih lanjut, Ferdi menekankan
pentingnya peran laboratorium resmi dalam menjamin keamanan pangan. "Melalui pengujian
laboratorium yang komprehensif, kami dapat mendeteksi dini potensi bahaya dan
mencegah penyebaran penyakit hewan menular.
Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk melindungi kesehatan masyarakat
dan mendukung ketahanan pangan nasional," tambahnya.
Karantina Papua Tengah
berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memastikan keamanan pangan
bagi masyarakat Papua Tengah. ( Jidan )
11 Jul 2025, 23:38 WIT
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional
Menko Yusril Dukung Daud
Beureu'eh Menjadi Pahlawan Nasional Papuanewsonline.com, Banda
Aceh — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril
Ihza Mahendra, menyatakan mendukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku
Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional. Pernyataan tersebut disampaikan
Yusril saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Teungku Daud
Beureu'eh di Anjong Mon Mata, di belakang Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh,
Kamis (10/7), Malam. Yusril mengatakan, sejarah Aceh,
khususnya peran Daud Beureu'eh dalam melawan Belanda dan Jepang, serta peran
sentralnya dalam mendukung kemerdekaan RI dan menegaskan Aceh sebagai bagian
dari Republik Indonesia, merupakan usaha luar biasa yang telah dilakukannya
bagi bangsa dan negara. “Tidak semua tokoh di Aceh
gembira dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Sebagian ingin Aceh
menjadi negara sendiri, sebagian malah ingin tetap di bawah penjajahan Belanda.
Daud Beureu'eh berjuang habis-habisan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI
baik secara politik, militer, maupun diplomasi,” tegas Yusril. Yusril menjelaskan bahwa
keinginan Daud Beureu'eh agar Aceh menjadi provinsi sendiri dengan
keistimewaannya disetujui oleh Bung Karno saat berkunjung ke Aceh awal tahun
1946. Karena itu, pada masa revolusi,
Daud Beureu’eh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo
dengan pangkat tituler Mayor Jenderal TNI. Provinsi Aceh akhirnya dibentuk
melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri RI untuk Sumatera yang berkedudukan di
Kutaraja dengan Peraturan Darurat Wakil Perdana Menteri yang diteken Mr.
Sjafruddin Prawiranegara. Lanjut Yusril bahwa Daud
Beureu’eh otomatis dikukuhkan menjadi Gubernur Aceh. Namun pada 1950, Peraturan
Darurat tersebut tidak disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan
Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Soesanto Tirtoprodjo dari PNI, sehingga
peraturan itu harus dicabut dan Aceh diintegrasikan menjadi bagian dari
Provinsi Sumatera Utara. “Celakanya, pencabutan Keputusan
Darurat Wakil Perdana Menteri Sjafruddin itu harus dilaksanakan oleh Perdana
Menteri RI yang baru, Mohammad Natsir, padahal baik Sjafruddin, Natsir, maupun
Daud Beureu'eh semuanya adalah tokoh
Partai Masyumi,” jelas Yusril. Menurut Yusril, saat itu Natsir
menghadapi dilema luar biasa untuk melaksanakan putusan KNIP, sehingga
memutuskan berangkat ke Aceh untuk menemui Daud Beureu’eh.Lanjut dikatakan
Yusril bahwa Natsir terlambat sehari datang ke Aceh karena putrinya meninggal
tenggelam di Kolam Renang Cikini,” kenang Yusril dari wawancaranya dengan
Natsir pada 1982. Saat Natsir mendarat di Aceh,
Daud Beureu’eh telah menyingkir ke luar kota karena sehari sebelumnya beliau
telah mengumumkan perlawanan dan pembangkangan terhadap pemerintah pusat di
Jakarta. "Natsir sangat memahami
kekecewaan Daud Beureu’eh atas pembubaran Provinsi Aceh dan ingin agar provinsi
tersebut dibentuk kembali bersamaan dengan pembentukan provinsi lain. Hal ini
disampaikan Natsir dalam pidato di depan
masyarakat Aceh yang berdatangan ke Pendopo Gubernur, yang diterjemahkan Osman
Raliby ke dalam Bahasa Aceh," ucap Yusril. Ditambahkan Yusril saat itu,
Natsir juga menitipkan pesan kepada Daud Beureu’eh melalui Osman Raliby
agar menahan diri dari perlawanan, Namun Daud Beureu’eh menjawab bahwa
"nasi sudah menjadi bubur" dan telah menyingkir dari ibu kota Aceh, Kutaraja, dan masuk
hutan untuk melakukan perlawanan, meskipun saat itu belum mengumumkan
berdirinya DI/TII, yang baru dilakukan pada 1953. Jadi walaupun Provinsi Aceh
kembali terbentuk pada 1956 dan dipisahkan dari Sumatera Utara, Daud Beureu’eh
telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat. Belakangan, DI/TII Aceh
yang dipimpinnya menyatakan bergabung
dengan PRRI dan RPI (Republik Persatuan Indonesia) sebagai gabungan
PRRI-Permesta pada1958. “Dari fakta-fakta sejarah itu,
Daud Beureu’eh mestinya tidak dianggap sebagai pemberontak yang ingin
memisahkan Aceh dari NKRI. Beliau seorang Republikan yang kecewa dengan
janji-janji yang tak kunjung diwujudkan para pemimpin di pusat,” ujar Yusril. Yusril menegaskan, sejarah
tentang Daud Beureu’eh perlu ditulis ulang. “Beliau adalah pejuang RI sejati,
jasa-jasanya tak ternilai bagi bangsa dan negara, sehingga sudah saatnya beliau
diangkat menjadi Pahlawan Nasional,” kata Yusril. Ia menambahkan, Natsir dan
Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap
pemberontak PRRI. Namun setelah dikaji ulang, mereka sejatinya bukan
pemberontak untuk memecah belah bangsa, melainkan melakukan koreksi atas
kebijakan pemerintah pusat dalam menerapkan Demokrasi Terpimpin yang memberi
ruang kepada kaum komunis untuk masuk ke pemerintahan. “Akhirnya, Presiden SBY meneken
Keputusan Presiden yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Natsir dan
Sjafruddin Prawiranegara,” tutup Yusril.
Menko Yusril berharap hal yang
sama dapat dilakukan terhadap Teungku Muhammad Daud Beureu’eh.(Ning)
11 Jul 2025, 23:06 WIT
Silaturahmi Bersama Wakil Bupati Mimika, Warga Agimuga Dorong Pembangunan Infrastruktur
Papuanewsonline.com, Timika
- Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menerima kunjungan masyarakat di rumah
jabatan pada Jumat, 11 Juli 2025. Pertemuan singkat tersebut membahas aspirasi
warga terkait pembangunan gedung, peningkatan kualitas pendidikan, dan
penyediaan fasilitas umum di wilayah Agimuga.
Wakil Bupati mendengarkan dengan seksama berbagai masukan yang
disampaikan. Sebagian besar aspirasi yang disampaikan
sejalan dengan visi dan misi bersama Bupati Mimika. Emanuel Kemong menekankan pentingnya
kolaborasi dan kesabaran seluruh masyarakat Agimuga dalam mewujudkan
pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Ia berkomitmen untuk
menindaklanjuti aspirasi tersebut dan mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur yang dibutuhkan. "Kami mohon doa dan kesabaran dari
seluruh masyarakat Agimuga," ujarnya.
Ia berharap agar pembangunan yang
dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup
masyarakat Agimuga. "Semoga langkah-langkah pembangunan dapat
segera terwujud dengan baik dan merata untuk kesejahteraan masyarakat."
Pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika akan
terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai
program pembangunan yang terencana dan terarah, dengan selalu memperhatikan prinsip
keadilan dan pemerataan. ( Jidan )
11 Jul 2025, 22:40 WIT
i-Tax Mimika, Pilar Utama Kemudahan Membayar Pajak
Papuanewsonline.com, Timika
– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menghadapi tantangan dalam
mendorong digitalisasi pembayaran pajak.
Kepala Bapenda, Dwi Cholifah, menjelaskan pada Kamis (11/07/2025) bahwa
Bapenda berupaya menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan aksesibilitas
bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang belum familiar dengan
teknologi digital. "Kami melakukan sosialisasi
intensif melalui brosur dan papan reklame, serta mempertahankan fasilitas
pembayaran manual atau tunai di loket Bapenda, ATM, dan mesin EDC,"
jelasnya. Hal ini penting karena masih
banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil, yang bergantung pada
transaksi tunai dan belum memiliki akses ke perbankan digital. Bapenda menilai layanan perbankan
yang ada di Mimika, termasuk lima bank dan kantor pos, sudah cukup untuk
memenuhi kebutuhan pembayaran pajak selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur
di masa mendatang, Bapenda Mimika memanfaatkan aplikasi "i-Tax
Mimika" yang tersedia di platform Android.
Aplikasi ini terhubung dengan
berbagai kanal pembayaran dan diperbarui secara berkala untuk mengikuti
perkembangan teknologi dan regulasi terbaru.
Aplikasi ini juga memperhitungkan regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur
pembagian hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan antara
pemerintah pusat dan daerah. Bapenda
Mimika memastikan aplikasi "i-Tax Mimika" selalu diperbarui untuk
menyesuaikan dengan regulasi tersebut.
Dengan demikian, aplikasi ini dapat secara akurat menghitung dan
mendistribusikan bagi hasil pajak sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk
terus meningkatkan layanan pembayaran pajak.
Strategi kami adalah menyeimbangkan digitalisasi dengan memastikan
aksesibilitas bagi seluruh masyarakat.
Keberadaan aplikasi 'i-Tax Mimika' dan berbagai kanal pembayaran diharapkan
dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak," pungkasnya.
Bapenda Mimika akan terus
berupaya meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pembayaran pajak untuk
mendukung perekonomian daerah. ( Jidan )
11 Jul 2025, 22:12 WIT
Bapenda Mimika Dorong Transaksi Pajak Digital Lewat Peningkatan Aksesibilitas Pembayaran
Bapenda Mimika Dorong Transaksi
Pajak Digital Lewat Peningkatan Aksesibilitas Pembayaran Papuanewsonline.com, Timika
– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika menerapkan strategi
peningkatan aksesibilitas pembayaran pajak digital untuk mendorong transaksi
online. Kepala Bapenda Kabupaten Mimika,
Dwi Cholifah, menjelaskan bahwa metode pembayaran online bertujuan mempermudah
masyarakat membayar pajak, sehingga diharapkan meningkatkan kesadaran dan
realisasi pembayaran pajak. (11/7/25) "Kuncinya adalah membuka
sebanyak mungkin saluran pembayaran," ujarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut,
Bapenda Mimika telah menjalin kerja sama dengan 5 (lima) lembaga perbankan dan
satu kantor pos, yaitu Bank Papua, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Kantor
Pos. Kelima lembaga ini dianggap cukup
menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mimika.
Setiap lembaga menyediakan berbagai metode pembayaran, termasuk ATM,
kanal digital, dan mesin EDC (Electronic Data Capture). Dengan demikian, masyarakat memiliki beragam
pilihan dan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Peningkatan signifikan transaksi
pembayaran pajak digital didorong oleh strategi utama Bapenda Mimika, yaitu
membuka berbagai kanal pembayaran. Kerja sama dengan berbagai bank
dan kantor pos bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi
wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajaknya.
Setiap kanal pembayaran menyediakan berbagai metode, mulai dari transfer
antar bank hingga pembayaran melalui aplikasi digital.
"Dengan menyediakan berbagai
kanal pembayaran, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak.
Kemudahan akses pembayaran diharapkan dapat meningkatkan realisasi
penerimaan pajak daerah," pungkasnya menutup wawancara bersama
Papuanewsonline.com. ( Jidan )
11 Jul 2025, 20:46 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz 2025 Gelar Patroli dan Bagi Sembako di Distrik Omukia
Papuanewsonline.com, Puncak - Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 melaksanakan kegiatan patroli sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada warga di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Kamis, 10 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satgas dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan gangguan keamanan seperti Kabupaten Puncak. Pembagian sembako mencakup beras, gula, mie instan, kopi, minyak goreng, dan daun teh. Proses pembagian dilakukan secara langsung oleh personel, di mana petugas mendatangi warga, menyapa, serta menjelaskan maksud kedatangan sebelum menyerahkan bantuan.Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.Sos., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam membawa kedamaian di tengah masyarakat."Ini membuktikan bahwa kehadiran Satgas Ops Damai Cartenz-2025 membawa kedamaian. Masyarakat menyambut baik hal ini," ujar Brigjen Pol. Faizal.Selain patroli dan pembagian bantuan, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat setempat dalam menciptakan situasi yang kondusif.Secara terpisah, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengimbau warga, khususnya di Kabupaten Puncak, agar terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan aparat keamanan."Dengan adanya Satgas Ops Damai Cartenz-2025 ini, yang selain melakukan penegakan hukum terhadap KKB juga hadir bersama masyarakat dalam kegiatan sosial, membuktikan bahwa aparat hadir untuk menjaga masyarakat dari gangguan dan memberikan jaminan keamanan," tutup Kombes Pol. Yusuf Sutejo. PNO-12
11 Jul 2025, 20:29 WIT
KSP Terima Kunjungan Bupati Waropen, Bahas Investasi Pembangunan di Waropen
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, menerima audiensi Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote bersama perwakilan tokoh masyarakat, di ruang kerjanya, Kamis (10/7/2025).Pertemuan ini membahas percepatan penetapan satu distrik yang belum definitif serta mendorong investasi pembangunan daerah. Turut mendampingi Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Kasuri dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Hendra Hadiana.Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto mengau mendukung percepatan administrasi distrik melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Waropen." Kita siap membantu, karena Pemda juga tadi memaparkan rencana pembangunan infrastruktur strategis, seperti mooring dolphin Pelabuhan Waren dan revitalisasi Bandara Botawa," Jelasnya.Sebagai KSP, Putranto mengatakan akan mengawal percepatan ini melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, termasuk mendukung pengaktifan kembali Bandara Botawa untuk memperkuat konektivitas dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Waropen.(Ning)
11 Jul 2025, 18:16 WIT
Polda Maluku Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Kerajaan Belanda
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Kerajaan Belanda, Jumat (11/7/2025).Pertemuan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di bidang keamanan dan diplomasi, ini berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku.Kedatangan delegasi parlemen kerajaan Belanda diterima langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, mewakili Kapolda Maluku. Ia didampingi Karo SDM dan Direktur Intelkam Polda Maluku.Delegasi parlemen kerajaan Belanda yang hadir yakni Jesse Klaver, Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Kati Piri (Greenleft–Labour Alliance), Eric van der Burg (Party for Freedom & Democracy), dan empat anggota lainnya.Kedatangan mereka juga didampingi oleh jajaran Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, yaitu Adrian Palm (Deputy Head of Mission), Maresa Oosterman (Kepala Bidang Politik), serta Edwin Arifin (Senior Policy Advisor Bidang Politik). Hadir juga Pimpinan Konsulat Belanda di Ambon, Kun Kusno, didampingi mantan Duta Besar RI untuk Serbia, Samuel Samson, serta staf Konsulat Belanda, Priscilia Tuhuteru.Kurang lebih satu jam, pertemuan yang berlangsung menjadi momen strategis dalam memperkuat kerja sama antara kedua pihak.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan dan perhatian terhadap upaya-upaya Polda Maluku dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah yang kaya akan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama tersebut."Kami menyampaikan selamat datang di Polda Maluku. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam membangun kemitraan ke depan," harap Wakapolda.Dalam pertemuan tersebut, para delegasi parlemen kerajaan Belanda menyatakan kekaguman atas peran strategis yang dijalankan oleh institusi Kepolisian dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Mereka secara khusus mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan dalam menjalankan tugas, termasuk dalam penanganan potensi konflik sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.Para delegasi tertarik memahami bagaimana Polri, khususnya di Maluku, menjaga kohesi sosial dalam konteks keberagaman, serta peran aktif aparat kepolisian dalam program-program kemitraan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.Para anggota parlemen Belanda juga mencatat Polda Maluku sebagai institusi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi representasi dari diplomasi keamanan berbasis nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan.Polda Maluku sendiri berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional, khususnya mitra strategis seperti Kerajaan Belanda, demi memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perdamaian di wilayah Maluku. PNO-12
11 Jul 2025, 16:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
