Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik
Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan
helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga
mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum
berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus
Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut,
yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika."Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti
totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang
berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu
(2/5/2026).Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan
Helikopter tersebut melibatkan Johanes
Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan
Pemerintah Daerah."Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk
operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena
anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian
diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari
ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum
seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga
benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang BeredarMenurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi
tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika,
mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah
pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan. "Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah
dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik,"
Sorot Bung Edward.Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian,
melainkan unsur kesengajaan."Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One
Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun
hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait
klaim pesawat dalam kondisi siap operasi. “Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di
wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum
jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari
publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama
menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah. Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang
transparansi birokrasi. “Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam
setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini,
" jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau
langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air,
terkait persoalan ini. Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 18:00 WIT
May Day di Ambon, Kapolda Maluku: Buruh Harus Jadi Mitra Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof.Dr. Dadang Hartanto mengajak kalangan buruh di Maluku untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kota Ambon, Jumat (1/5/2026).Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan jalan santai dan syukuran Hari Buruh yang digelar serikat pekerja di Tribun Lapangan Merdeka Ambon.Menurut Dadang, buruh, pemerintah, dan pengusaha merupakan tiga elemen penting yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.“Buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari solusi dan kemajuan daerah. Jika keamanan terjaga, investasi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Intelkam, Direktur Lalu Lintas, Karumkit Bhayangkara Polda Maluku, unsur Forkopimda Maluku, pimpinan serikat pekerja, pelaku usaha, serta sejumlah pejabat terkait.Kapolda juga menekankan pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif sebagai fondasi utama pembangunan di Maluku.“Keamanan adalah salah satu kekuatan utama untuk memajukan Maluku. Karena itu, buruh, pemerintah, dan aparat keamanan harus duduk bersama menjaga stabilitas daerah,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Dadang turut menyampaikan bahwa Polri telah membuka layanan pengaduan ketenagakerjaan guna membantu pekerja yang menghadapi persoalan hubungan industrial, termasuk pemutusan hubungan kerja dan sengketa ketenagakerjaan.Menurutnya, layanan itu dihadirkan untuk membantu mencarikan solusi bagi pekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.Usai kegiatan syukuran, Kapolda bersama Forkopimda dan perwakilan pengusaha melepas peserta jalan santai yang berlangsung meriah dan kondusif di kawasan pusat Kota Ambon. PNO-12
02 Mei 2026, 12:43 WIT
Diduga KPK Ditipu Pemkab Mimika; Pesawat dan Helikopter Jadi Besi Tua di Hanggar
Papuanewsonline.com, Timika — Janji manis
Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika Johanes Rettob kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan
C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli dengan menguras APBD
Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, tak
kunjung direalisasi.
Informasi yang diterima
Media Papuanewsonline.com pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa dua
aset tersebut kini tidak layak terbang dan hanya parkir di Hanggar bandara
Mozes Kilangin Mimika, ibarat Besi Tua yang dipaksakan untuk terbang.
Hingga kini belum ada juga vendor yang berani untuk
mengelola aset miliaran tersebut. Karena bertahun-tahun aset mewah ini tidak
difungsikan.
Beberapa persyaratan mutlak untuk pengoprasian juga
diabaikan pemerintah daerah.
Pertanyaanya siapa yang bakal bertanggungjawab? Sudah tentu
bahwa para pihak yang mulai dari pengadaan aset mewah ini, yaitu Bupati Mimika
saat ini Johanes Rettob dan adik Iparnya Silvi Herawaty selaku direktur PT
Asian One Air sebagai pengelola.
Salah satu sumber Media ini menyebutkan Pesawat dan
Helikopter bertahun-tahun tinggal di Hanggar tanpa perawatan. Maka untuk
kelayakan terbang memerlukan banyak hal, dan tidak mungkin kembali menguras
APBD Mimika, mengingat tidak ada manfaat yang dinikmati maupun dirasakan
Masyarakat Mimika.
Pada beberapa waktu lalu KPK memanggil beberapa pihak
termasuk Bupati Johanes Rettob dalam rapat koordinasi untuk pemanfaatan dua
aset milik pemda ini, namun KPK diduga kena tipu karena sudah lewat tenggang
waktu sesuai kesepakatan, pesawat dan helikopter masi tinggal jadi besi tua di
hanggar.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah.
Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat
dan Helikopter aset milik pemda Mimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi
tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika.
KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan
aset mewah tersebut, karena berptensi merugikan keuangan daerah.
Hasil identifikasi Media ini juga menyebutkan bahwa asas
manfaat dari dua aset Mewah ini nihil terhadap masyarakat, mulai dari
pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak
beroperasi karena sudah tidak layak terbang.
Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan
Miliar, namun hal ini justru terbalik 100% karena tidak memberikan
manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi
kerugian negara.
Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin
(2 /2/2026), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand
Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD
2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”.
Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat
pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah
selangit.
Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air
(AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019.
Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset
daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022
sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga
Oktober 2025.
Artinya, sebagian besar uang rakyat masih menggantung tanpa
kepastian, dan meninggalkan misteri.
Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan
aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang
pemborosan dan penyimpangan.
“Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini
bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam.
Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter
tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen,
angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah.
Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak
beroperasi lebih dari tiga tahun.
"Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan
manfaat, " Ujarnya.
KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat
rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai.
Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak
untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika
segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir.
Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan
perdata menjadi opsi yang tak terelakkan.
Namun ada tanda tanya perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT
Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika?
Jangan sampai " Saya Gugat Saya".
Semmentara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul
Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset,
status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan
daerah.
Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang
belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan.
Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai
memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk
beroperasi harus kembali menguras APBD Mimika? Apakah KPK sudah
menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? Apakah KPK sudah
menelusuri utang bea cukai puluhan miliar tentang Helikopter ini?
Penulis: Hendrik
Editor: GF
02 Mei 2026, 10:11 WIT
Berkas P-21, Polres Kepulauan Tanimbar Limpahkan Tersangka Pembunuhan ke JPU
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Penyidik Satuan Reserse Kriminal secara resmi melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan/ atau pembunuhan pada, Rabu (29/04/26) siang.Tersangka berinisial BERA bersama barang bukti diserahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gedung Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan. Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B-836/Q.1.13/Eoh.1/04/2026 tertanggal 28 April 2026.Dalam proses penyerahan, penyidik menyertakan sejumlah barang bukti penting berupa 2 (dua) buah mata panah, 1 (satu) unit flasdisk dan 1 (satu) potong baju milik korban. Tersangka BERA diserahkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang dikuatkan dengan penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan serta Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.Sementara itu secara terpisah, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu RIVALDY SAID, S.H., M.H., dalam keterangannya mengungkapkan bahwa, penyerahan ini adalah merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel.“Hari ini Kami telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan P-21. Kami pastikan seluruh proses penyidikan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak” jelas Kasat.Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan, Primer Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 458 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, atau kedua Primer Pasal 467 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 466 ayat (3) KUHP.Lebih lanjut Iptu RIVALDY menjelaskan bahwa, dengan dilakukannya penyerahan ini maka wewenang penahanan dan proses hukum selanjutnya beralih ke tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dapat segera disidangkan. Kasat Reskrim pun menyatakan komitmen Pihaknya untuk mengawal terus proses ini hingga putusan pengadilan inkrah.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan serahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak berwenang. Mari kita hormati proses peradilan yang akan segera berlangsung di pengadilan Negeri, tanpa mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri" tutup Kasat Reskrim. PNO-12
01 Mei 2026, 19:02 WIT
Gerak Cepat Polsek Tanimbar Utara Ringkus DPO Kasus Pencurian di Desa Ridool
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Jajaran Polsek Tanimbar Utara berhasil mengamankan Seorang Pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian. Penangkapan itu dilakukan di kediaman tersangka berinisial DS yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara.Operasi penangkapan yang berlangsung pada, Senin (27/04/26) malam itu berawal dari informasi akurat yang dihimpun oleh Unit Intel Polsek Tanimbar Utara. Tim intelijen sebelumnya telah memantau dan menginformasikan keberadaan tersangka yang tengah berada di lokasi tersebut kepada Unit Operasional.Menindaklanjuti informasi tersebut, Personel Polsek Tanimbar Utara yang tergabung dalam Unit Operasional melakukan penyelidikan mendalam. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanimbar Utara, Iptu EVERARDUS FASSE didampingi Wakapolsek Tanimbar Utara, Ipda RAHMIN B.B., S.H., M.Si.Setibanya di lokasi, Petugas Kepolisian dengan segera melakukan pengepungan di sekitar lokasi kediaman tempat tinggal tersangka untuk menutup ruang gerak pelaku. Dalam aksi tersebut, tersangka akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan pada kediamannya yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool.Dalam keterangannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Utara Iptu EVERARDUS FASSE menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah merupakan buah dari sinergi internal yang solid antara Unit Intelijen dan Unit Operasional yang secara jeli mendeteksi keberadaan tersangka. Hal ini juga berkat kerja sama yang baik dengan Masyarakat.“Keberhasilan penangkapan ini adalah merupakan bukti nyata kesiapsiagaan Personel Kami dalam menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari lapangan” pungkasnya.Lebih lanjut, Iptu EVER menjelaskan bahwa tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, setelah Tim melakukan pengepungan di kediamannya berdasarkan informasi yang akurat dari Unit Intelijen. Tersangka diketahui terlibat dalam tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi nomor LP/B/16/IX/2025."Saat ini, tersangka DPO telah Kami amankan dan selanjutnya akan di limpahkan Rutan Polres Kepulauan Tanimbar untuk menjalani penahanan, serta dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” lanjut Kapolsek.Beliau pun mengimbau kepada seluruh elemen Masyarakat agar selalu waspada, serta jangan ragu untuk memberikan informasi sekecil apapun jika melihat aktivitas mencurigakan atau keberadaan pelaku kejahatan di lingkungannya. Menurutnya, kerja sama antara Polri dengan Masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.“Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum” tegas Kapolsek. PNO-12
01 Mei 2026, 18:55 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Rakor Nasional, Kapolri Minta Jajaran Respons Cepat Isu Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait analisis dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas nasional yang digelar Mabes Polri, Selasa (28/4/2026).Rakor yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo tersebut diikuti para menteri dan pejabat terkait di tingkat pusat, serta seluruh jajaran Polda melalui sambungan video conference.Dari ruang Vicon Polda Maluku, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni dan Irwasda Kombes Pol. I Made Sunarta, serta diikuti para pejabat utama Polda Maluku.Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.“Seluruh jajaran harus terus memonitor perkembangan situasi dan segera mengambil langkah cepat apabila terdapat potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolri.Ia juga meminta seluruh jajaran Polri untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.Rakor lintas sektoral ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. PNO-12
01 Mei 2026, 18:46 WIT
Aksi Damai Peringati May Day di Timika Jadi Momentum Teguhkan Papua dalam Bingkai NKRI
Papuanewsonline.com, Timika – Barisan Merah Putih menggelar
aksi damai di Bundaran Timika Indah, Kabupaten Mimika, pada Jumat (1/5/26).
Kegiatan ini digelar khusus untuk memperingati momen bersejarah kembalinya
Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ratusan peserta
tampak bersemangat membawa bendera Merah Putih dan membentangkan pduk
bertuliskan “1 Mei: Refleksikan Sejarah Papua Dalam Bingkai Indonesia” sebagai
wujud kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air.Koordinator lapangan, Simon Haluk, menegaskan komitmen kuat
masyarakat untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa. “Selama bendera Merah Putih berkibar di tanah ini, Papua
tidak akan terpecah. NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga bersama,”
tegasnya. Ia juga mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan asal
daerah seperti Silas Papare dan Marthen Indey, menegaskan bahwa penyatuan ini
merupakan hasil pengorbanan, bukan semata-mata pemberian belas kasihan.Simon juga menyampaikan bahwa berbagai ketimpangan yang
masih ada saat ini seharusnya menjadi alasan untuk bersatu membangun, bukan
memisahkan diri. “Papua adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Papua. Hal ini
bukan sekadar ucapan, melainkan harus tertanam di hati dan diwujudkan dalam
tindakan nyata setiap hari,” ujarnya.Kegiatan dilanjutkan dengan long march mengelilingi kawasan
pusat kota sebelum kembali ke titik awal. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib dan
kondusif, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.Semoga semangat persatuan ini terus terjaga dan menjadi
landasan kuat bagi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Papua. Penulis: Jid
Editor: GF
01 Mei 2026, 14:46 WIT
Yunus Wonda Diduga Jadi ATM Berjalan, Mahasiswa Jayabaya Siap Gelar Aksi Jilid Dua di Kejagung
Papuanewsonline.com, Jayapura - Ratusan Mahsiswa dari
Universitas Jayabaya akan kembali menggeruduk Gedung Kejaksaan Agung, pada
Senin (4/5/2026) Mendatang. Aksi mahasiswa ini untuk mendorong
Institusi Kejaksaan dalam penanganan perkara mega korupsi dana PON Papua
yang menyeret Yunus Wonda (Bupati Jayapura).
Marero selaku Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jayabaya
(LEMJ) menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Papua sebagai pihak yang
melaksanakan proses hukum perkara skandal korupsi tersebut, terkesan melindungi
Yunus Wonda dan diduga menjadikanya sebagai ATM berjalan.
"Dalam perkara ini terlihat sekali ada tebang pilih,
bahkan ada yang dibinah dan ada yang dibinasakan, contoh sudah jelas
keterlibatan Yunus Wonda yang saat ini sebagai Bupati Jayapura, tapi tak
kunjung diadikan tersangka, padahal fakta persidangan dan sudah ada bukti
pengembalian 15 Miliar oleh yang bersangkutan," ucap Marero melalui
keterangan tertulis, yang diterima Jumat (1/5/2026).
Marero menegaskan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jayabaya akan
kembali menggelar aksi di Kejaksaan Agung untuk meminta Jaksa Agung ST.
Burhanuddin mengundurkan diri, bila kasus ini tetap berjalan di tempat dan
tidak ada kepastian hukum bagi publik.
"Publik berhak untuk memperoleh informasi terkait
penanganan perkara ini, dan ada alasan apa sehingga Kejaksaan Tinggi Papua
belum menetapkan Yunus Wonda sebagai tersangka," Ujarnya.
Kata Marero publik menduga Yunus Wonda sengaja dijadikan ATM
berjalan oleh Kejaksaan Tinggi Papua, karena lambanya proses penegakan hukum
kasus tersebut merupakan unsur yang disengaja.
"Dalam satu perkara, harus menganut asas keadilan dan
kepastian hukum, sehingga bila Yunus Wonda belum dijadikan tersangka, maka
tidak ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum dalam kasus ini,"
Tegasnya.
Lanjut Marero dalam mega korupsi ini, beberapa pihak sudah
jadi tersangka, terdakwa dan terpidana, namun Yunus Wonda masi bebas tak
tersentu hukum.
"Apakah ini yang disebut keadilan dan kepastian hukum
yang sering didengung-dengungkan oleh ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung,"
ucap Marero.
Marero mengatakan untuk mendorong percepatan kasus tersebut
maka pihaknya akan kembali menggelar aksi di Kejaksaan Agung.
"Kami masi tetap dengan tuntutan Jaksa Agung ST
Burhanudin segerah memeintahkan Kejati Papua menetapkan Yunus Wonda jadi
tersangka," Tegasnya.
Marero mengatakan keterlambatan pengumuman tersangka
dalam babak kedua perkara korupsi dana PON Papua, menjadi tamparan keras bagi
lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam semangat pemberantasan korupsi.
Marero mengakui bahwa secara konstruksi perkara korupsi dana
PON Papua, sudah terungkap ke publik, dimana dalam fakta persidangan
para terdakwa secara jelas dan terang benderang mengungkap peran keterlibatan
Yunus Wonda dan Kenius Kogoya dalam penyalaguaan anggaran dana PON Papua.
Sementara itu diketahui, pada tahun kemarin Penyidik tindak
pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kembali membuka babak kedua
dalam proses penegakan hukum perkara skandal Korupsi Dana PON XX Papua
dengan memeriksa 12 orang sebagai saksi.
Dari 12 orang saksi yang sudah diperiksa diantaranya, Yunus
Wonda sebagai Pengguna Anggaran dan Kenius Kogoya sebagai Ketua KONI Papua.
Skandal korupsi ini mengakibatkan kerugian negara 205
Miliar Rupiah.
Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Valery
Dedy Sawaki, mengatakan terkait dengan penanganan perkara korupsi PON XX Papua
yang disidik untuk part I atau babak pertama sudah disidangkan 4 orang terdakwa
dan sudah vonis di Pengadilan Tipikor Jayapura.
Dedi Sawaki menyatakan saat ini Kejati Papua masuk babak
kedua dan sudah memeriksa 12 orang saksi termasuk Yunus Wonda dan Kenius
Kogoya.
Dedi menyebutkan untuk Yunus Wonda dan Kenius Kogoya baru
satu kali dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.
Kata Dia, Dalam babak kedua proses penyidikan kasus ini, jumlah
tersangka masih menunggu hasil pemeriksaan saksi.
Penulis: Hendrik
Editor : GF
01 Mei 2026, 13:52 WIT
Biaya Logistik Nasional Masih Tinggi, Kemenhub Pacu Integrasi Multimoda dan Digitalisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan
melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen
Intram) terus mendorong percepatan integrasi transportasi multimoda dan
digitalisasi logistik nasional sebagai langkah strategis menekan biaya logistik
Indonesia yang masih mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB).Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Integrasi
Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, saat menghadiri kegiatan Launching
Supply Chain Indonesia Exhibition & Conference 2026 di Westin Jakarta,
Kamis (30/4/2026). Menurutnya, tingginya biaya logistik masih menjadi tantangan
besar dalam meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.“Biaya logistik kita masih relatif tinggi, dan ini menjadi
tantangan utama bagi daya saing nasional. Karena itu, integrasi transportasi
multimoda harus menjadi strategi utama dalam sistem distribusi barang,” ujar
Risal.Ia menjelaskan, sektor transportasi dan pergudangan saat ini
memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data
terbaru, sektor tersebut berkontribusi sekitar 6,16 persen terhadap PDB dengan
pertumbuhan mencapai 8,98 persen pada triwulan IV tahun 2025, tertinggi
dibandingkan sektor lainnya.Meski menunjukkan pertumbuhan positif, Risal mengakui masih
terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Mulai dari rendahnya
integrasi antarwilayah, tingginya ketergantungan pada moda transportasi darat,
hingga ketimpangan distribusi barang dan kepadatan lalu lintas di kawasan
perkotaan.Menurutnya, penguatan sistem angkutan multimoda menjadi
salah satu solusi utama untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Sistem ini
dinilai mampu menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu layanan
terpadu yang lebih efisien dan fleksibel.“Angkutan multimoda mampu mengintegrasikan berbagai moda
transportasi dalam satu sistem layanan. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi,
tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pengiriman barang,” jelasnya.Risal menegaskan, penerapan sistem multimoda dapat
memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya dan waktu distribusi
barang. Bahkan, pendekatan tersebut diproyeksikan mampu memangkas biaya
logistik hingga 25 persen dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman sampai 30
persen.“Dengan pendekatan multimoda, kita bisa menurunkan biaya
logistik hingga sekitar 25% dan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman hingga
30%. Ini angka yang sangat signifikan untuk mendorong daya saing,” tegas Risal.Selain integrasi moda transportasi, pemerintah juga terus
mempercepat transformasi digital di sektor logistik melalui implementasi National
Logistic Ecosystem (NLE). Program ini disebut mampu meningkatkan efisiensi
proses logistik antara 24,6 hingga 49,5 persen melalui penyederhanaan layanan
dan integrasi data nasional.Di sisi lain, pemerintah turut memperkuat konektivitas
logistik nasional melalui berbagai program strategis seperti Tol Laut dengan 41
trayek aktif, pengembangan angkutan kargo udara perintis, hingga integrasi
jaringan logistik berbasis kereta api dan pelabuhan.Dalam kesempatan tersebut, Risal juga menyoroti pengembangan
konsep layanan on call logistics yang dinilai relevan untuk menjawab
tantangan distribusi di wilayah terpencil, kepulauan, dan kawasan 3TP seperti
Papua dan Maluku.“Kita mulai mengarah pada sistem logistik yang lebih
fleksibel melalui konsep on call, di mana layanan transportasi disediakan
sesuai kebutuhan lokasi dan waktu. Ini penting untuk menjawab tantangan
distribusi di wilayah seperti Maluku, Papua, dan daerah 3TP,” ujarnya.Ia menilai, transformasi logistik nasional tidak dapat
dilakukan melalui langkah-langkah kecil semata, melainkan membutuhkan perubahan
besar yang terintegrasi dari sisi transportasi, digitalisasi, hingga tata
kelola data nasional.“Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan perbaikan
incremental. Kita membutuhkan lompatan strategis melalui integrasi multimoda,
digitalisasi menyeluruh, dan tata kelola data nasional untuk menurunkan biaya
logistik menuju kisaran yang lebih kompetitif,” tegasnya.Risal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor
dalam membangun sistem logistik nasional yang kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan transformasi logistik tidak hanya bergantung pada
pemerintah, tetapi juga keterlibatan dunia usaha dan asosiasi.“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kolaborasi dan
inovasi agar sistem logistik nasional menjadi lebih efisien, andal, dan berdaya
saing global,” tutup Risal.
Kegiatan Supply Chain Indonesia Exhibition &
Conference 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat
integrasi transportasi multimoda sekaligus mempercepat transformasi logistik
nasional di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi barang dan dinamika
perdagangan global yang semakin kompetitif. (GF)
01 Mei 2026, 13:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
