Papuanewsonline.com
Pemprov Papua Optimis Realisasi Anggaran Capai 78%, Program Pembangunan Ditarget Rampung Tepat Waktu
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua mencatat realisasi anggaran daerah mencapai 78 persen
hingga awal November 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja positif
pemerintah daerah, sekaligus menjadi indikator optimisme bahwa seluruh program
pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu menjelang akhir tahun anggaran. Wakil Gubernur Papua, Aryoko
Rumaropen, menyampaikan bahwa selain serapan anggaran yang tinggi, progres
fisik pembangunan juga telah melampaui 85 persen. “Antara progres keuangan dan
pembangunan berjalan seimbang. Harapan kita, dalam waktu satu setengah bulan ke
depan, target bisa mendekati 100 persen,” ujar Aryoko di Jayapura, Jumat
(7/11/2025). Menurut Aryoko, pemerintah kini
fokus memastikan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan
sisa waktu pelaksanaan kegiatan. Pengendalian anggaran dilakukan secara
langsung di internal masing-masing satuan kerja agar pelaksanaan program lebih
terukur dan sesuai rencana. “Kita sudah masuk bulan ke-11
tahun anggaran 2025. Karena itu, waktu yang tersisa harus dimanfaatkan maksimal
agar hasilnya benar-benar terlihat di lapangan,” katanya. Wakil Gubernur menegaskan bahwa
keseimbangan antara progres keuangan dan pembangunan akan terus dijaga sebagai
bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat tata kelola
pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Penulis: Jidan Editor: GF
11 Nov 2025, 20:45 WIT
Lanud YKU Timika Dukung Kemandirian Pangan: Babinsa Dampingi Petani Tanam Jagung di Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika –
Babinsa Potensi Dirgantara (Babinpotdirga) dari Lanud Yohanes Kapiyau (YKU)
Timika menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan aktif mendukung
program ketahanan pangan. Serka Kasimirus Anitu,
Babinpotdirga Lanud YKU, terjun langsung mendampingi kelompok tani binaannya, Taparo
Izakod Bekai, di Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, pada Selasa
(11/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, Serka
Kasimirus membantu proses penanaman bibit jagung hibrida yang diperkirakan
dapat dipanen dalam waktu 115 hari. Kehadiran Babinsa di lapangan memberikan
motivasi dan meringankan beban para petani dalam mengolah lahan pertanian
mereka. Selain menanam jagung, para
petani juga mengembangkan berbagai tanaman hortikultura seperti kangkung,
tomat, labu, dan cabai sebagai bentuk diversifikasi pangan lokal. “Hasil panen nantinya tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan warga setempat, tetapi juga akan dipasarkan ke
beberapa pasar tradisional di Kota Timika,” ujar Serka Kasimirus, menegaskan
bahwa pendampingan kepada para petani merupakan bagian dari tugas pokok TNI
dalam membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Lewi, salah satu
petani yang mendapat pendampingan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih
atas perhatian dan dukungan Babinpotdirga Lanud YKU. Menurutnya, keterlibatan
TNI di lapangan menjadi sumber semangat baru bagi petani untuk terus
mengembangkan usaha pertanian mereka. “Kami berterima kasih karena
Babinsa selalu hadir membantu kami. Kehadiran mereka membuat kami semakin
semangat bekerja,” ungkap Lewi. Kegiatan ini menjadi wujud nyata
sinergi antara TNI dan masyarakat dalam memperkuat kemandirian pangan daerah
serta mendukung program pemerintah menuju ketahanan pangan nasional yang
berkelanjutan. Penulis: Jidan
Editor: GF
11 Nov 2025, 17:03 WIT
Pembangunan Jembatan Apung di Desa Ipayea, Kampung Ipiri Mulai Dikerjakan
Papuanewsonline.com, Desa Ipayea,
Kampung Ipiri — Pembangunan jembatan apung di Desa Ipayea, Kampung Ipiri, resmi
dimulai pada 28 Oktober 2025. Proyek ini menjadi salah satu bentuk komitmen
pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur desa, terutama untuk
mendukung akses transportasi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada
jalur air. Pantauan di lapangan pada Selasa
(11/11/2025) menunjukkan, pekerjaan konstruksi telah dimulai dengan tahap
pemasangan pondasi dan pelampung utama jembatan. Warga sekitar tampak antusias
menyambut pembangunan tersebut, karena diyakini akan memberikan dampak besar
bagi aktivitas harian mereka. “Jembatan ini akan sangat
membantu kami untuk menyeberang dengan lebih mudah, terutama saat air pasang.
Selama ini kami hanya menggunakan perahu kecil,” ujar salah satu warga, Mama
Maria, sambil tersenyum. Sementara itu, Om Yul, salah satu
pekerja yang turut mengerjakan proyek tersebut, menjelaskan bahwa pihak
pelaksana melakukan sejumlah penyesuaian teknis di lapangan. Hal itu dilakukan
agar jembatan apung dapat berfungsi dengan baik sesuai kondisi geografis dan
karakteristik arus air di wilayah tersebut. “Desain awal dari konsultan tidak
sepenuhnya cocok dengan situasi di lapangan. Jadi kami melakukan beberapa
perubahan teknis supaya jembatan ini benar-benar aman dan bisa bertahan lama,”
ungkapnya. Penyesuaian tersebut meliputi
tata letak pelampung, jarak antar-modul, serta material pengikat agar mampu
menahan perubahan pasang surut air laut yang cukup tinggi di wilayah pesisir
Ipiri. Proyek jembatan apung ini
dikerjakan oleh tim Kcewe, dengan melibatkan sejumlah tenaga kerja lokal dari
Desa Ipayea. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses
pengerjaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat
setempat. Menurut informasi yang diperoleh,
pengerjaan jembatan dijadwalkan selesai dalam beberapa bulan ke depan, dengan
target rampung sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. “Kami bekerja siang dan malam
agar proyek ini selesai tepat waktu. Masyarakat juga banyak membantu, misalnya
dalam pengangkutan bahan dan penyediaan kebutuhan lapangan,” tambah Om Yul. Jembatan apung ini nantinya akan
menjadi penghubung utama antara Desa Ipayea dengan wilayah sekitar Kampung
Ipiri. Keberadaannya diproyeksikan mampu memperlancar distribusi hasil
tangkapan nelayan, mempermudah anak-anak bersekolah, serta meningkatkan konektivitas
antar-kampung di daerah pesisir. “Kalau jembatan ini sudah jadi,
hasil tangkapan nelayan bisa lebih cepat dibawa ke pasar. Kami berharap
pembangunan seperti ini terus dilakukan di wilayah pesisir lain,” kata Elyas,
tokoh masyarakat setempat. Pemerintah daerah melalui dinas
terkait menyampaikan apresiasi terhadap dukungan warga dan berharap proyek
tersebut menjadi contoh kolaborasi pembangunan antara pemerintah, pelaksana
proyek, dan masyarakat. Penulis: Hendrik Editor: GF
11 Nov 2025, 16:07 WIT
Gebyar Pajak Mimika 2025: Bupati Mimika Ajak Masyarakat Membayar Pajak Sebagai Fondasi Ekonomi
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana penuh semangat mewarnai pelaksanaan Gebyar Sadar Pajak Daerah 2025 yang digelar di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Sabtu (8/11/2025). Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti penting pajak sebagai sumber utama pembangunan daerah.Kegiatan yang dimulai dengan fun run dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan itu berlangsung meriah. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan olahraga pagi tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian medali dan sesi penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan Tahun 2025.Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob mengapresiasi semangat seluruh peserta dan menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk nyata gotong royong masyarakat dalam membangun Mimika.“Tadi saya lihat semua peserta sudah berlari dan memakai medali — termasuk teman-teman saya, walaupun sebagian hanya berlari di tempat. Tapi ini menunjukkan semangat luar biasa dari kita semua di Kabupaten Mimika,” ujar Bupati Johannes disambut tawa dan tepuk tangan peserta.Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa setiap rupiah pajak daerah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk manfaat pembangunan — mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik lainnya. “Membayar pajak itu gotong royong. Kita semua ikut berkontribusi membangun Mimika yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjalankan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan keramahan. “Layani masyarakat dengan senyum, bantu mereka memahami kewajiban pajak. Kita hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mendidik dan memotivasi,” pesannya.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Johannes Rettob juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Mimika di tahun mendatang. Ia menyebutkan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat diperkirakan akan menurun signifikan.“APBD Mimika tahun ini sebesar Rp6,4 triliun, tapi tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp5 triliun. Karena itu, kita harus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.Menurutnya, kemandirian fiskal daerah hanya bisa dicapai jika masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berjalan bersama dalam semangat kolaborasi.“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Pajak daerah adalah fondasi ekonomi Mimika yang harus kita rawat bersama,” katanya.Sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi warga, dalam kegiatan tersebut Bupati menyerahkan penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan Tahun 2025 dan Mitra Penggerak BPHTB, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 359 Tahun 2025.Penyerahan penghargaan ini menjadi simbol bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga tindakan mulia yang layak diapresiasi karena berdampak langsung pada kemajuan daerah.“Mari kita jadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari semangat gotong royong. Membayar pajak tepat waktu adalah tindakan mulia untuk pembangunan Kabupaten Mimika,” tutup Bupati Johannes Rettob dengan nada optimistis.Penulis: BimEditor: GF
08 Nov 2025, 15:27 WIT
Edoardus Rahawadan Apresiasi Kontribusi Freeport terhadap Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi Mimika
Papuanewsonline.com, Timika — Ketua
Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai kemajuan yang dicapai
Kabupaten Mimika dalam dua dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari
kontribusi besar PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, perusahaan tambang
raksasa tersebut telah memainkan peran penting dalam pembangunan di berbagai
sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi
masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dalam wawancaranya di Timika,
Edoardus mengatakan bahwa para pemuda dan masyarakat Mimika telah melihat
langsung dampak positif kehadiran Freeport di Tanah Amungsa dan Kamoro. “Banyak dari kami, anak-anak muda
Mimika, tahu benar bagaimana perubahan besar terjadi dalam 20 tahun terakhir.
Pemerintahan, ekonomi, hingga infrastruktur berkembang pesat — dan itu tidak
terlepas dari kontribusi PT Freeport Indonesia,” ujarnya. Edoardus menyoroti peran Freeport
yang selama ini aktif bermitra dengan lembaga lokal seperti LPMAK (Lembaga
Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro) dan kini YPMAK, dalam menjalankan
berbagai program sosial dan pemberdayaan. Melalui lembaga tersebut,
Freeport telah mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat, seperti pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan program ekonomi
berbasis komunitas. “Kami mengapresiasi kontribusi
besar Freeport, bukan hanya untuk orang Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak
ulayat, tetapi juga untuk pemuda Kei di Mimika yang turut merasakan manfaat,
terutama di area pendulangan,” kata Edoardus. Ia menambahkan bahwa banyak
pemuda Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap bisa bertahan hidup dari hasil
pendulangan di wilayah operasi Freeport, dan hal itu menurutnya merupakan
bentuk kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat lokal. “Saya secara pribadi dan mewakili
Pemuda Kei Mimika sangat berterima kasih atas kemurahan hati Freeport. Bantuan
itu nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” imbuhnya. Lebih lanjut, Edoardus juga
menyinggung isu yang tengah hangat di publik mengenai sosok calon Presiden
Direktur PT Freeport Indonesia yang ramai diberitakan di media nasional. Menurutnya, meski setiap orang
berhak mempublikasikan diri untuk menduduki jabatan tertentu, namun secara
moral dan adat, posisi puncak di Freeport sepatutnya dipercayakan kepada anak
asli Amungme atau Kamoro, dua suku pemilik hak ulayat di wilayah tambang
tersebut. “Kami tahu siapa itu orang
Amungme, siapa itu orang Kamoro. Mereka adalah pemilik tanah tempat Freeport
berdiri. Banyak generasi muda Amungme dan Kamoro yang cerdas, berpendidikan,
dan bahkan dibina langsung oleh Freeport. Mereka layak memimpin perusahaan
ini,” tegasnya. Edoardus menilai bahwa penempatan
anak daerah sebagai Presiden Direktur bukan hanya simbol representasi, tetapi
juga bentuk penghargaan dan penguatan hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat adat. “Kalau ada nama-nama dari luar
yang disebut di media, itu hak mereka. Tapi kami, Pemuda Kei di Mimika, hanya
mengenal bahwa tanah ini adalah milik Amungme dan Kamoro. Prinsip kami jelas: bumi
kami pijak, langit kami junjung,” ujarnya dengan tegas. Menutup pernyataannya, Edoardus
juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat
dan pemuda Kei yang menggantungkan hidup di area pendulangan Freeport, agar
dapat mengelola hasil pendulangan dengan bijak. “Saya mengimbau
saudara-saudaraku, terutama dari Kei dan NTT yang bekerja di area pendulangan,
agar memanfaatkan hasil pendulangan untuk kebutuhan ekonomi secara bijak. Saat
ini Freeport tengah menghadapi kendala operasional, jadi mari kita tetap jaga
keamanan dan ketertiban di area kerja,” pesan Edoardus. Ia menegaskan bahwa pihaknya
tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap Freeport, namun berkomitmen menjaga
stabilitas daerah dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat serta
kesejahteraan bersama di Mimika. “Kami pemuda Kei tidak punya
kepentingan dengan Freeport. Kepentingan kami hanya satu: Mimika harus aman,
masyarakat adat pemilik hak ulayat harus mendapat keadilan, dan daerah ini
harus terus maju,” tutupnya.(GF)
04 Nov 2025, 19:27 WIT
Harga Emas dan Bawang Merah Picu Inflasi Timika: BPS Catat Laju 1,55 Persen di Oktober 2025
Papuanewsonline.com, Timika –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika kembali merilis laporan resmi
mengenai perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober 2025.
Berdasarkan hasil survei harga di berbagai titik pantau, Timika mencatat
inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 1,55 persen, dengan nilai IHK mencapai 111,74
poin. Kepala BPS Kabupaten Mimika,
dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa meski inflasi Timika masih dalam
kategori terkendali dan stabil, terdapat beberapa komoditas yang memberikan
tekanan cukup kuat terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen. “Kenaikan harga emas perhiasan
dan bawang merah menjadi dua faktor dominan penyumbang inflasi bulan ini. Namun
secara umum, kondisi harga di pasar Timika masih stabil,” ujar perwakilan BPS
Mimika saat ditemui di kantor BPS, Selasa (4/11/2025). Berdasarkan kelompok pengeluaran,
inflasi y-on-y tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa
lainnya, dengan kenaikan mencapai 17,56 persen. Lonjakan signifikan ini
terutama disebabkan oleh naiknya harga emas perhiasan, yang terus meningkat
seiring kondisi pasar global. Selain itu, kelompok makanan,
minuman, dan tembakau juga mencatat inflasi sebesar 0,29 persen, diikuti oleh perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen. Dua kelompok
ini terdampak oleh kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, dan beberapa
bahan pangan lain yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Menariknya, tidak semua kelompok
pengeluaran menunjukkan kenaikan harga. Beberapa sektor justru mengalami deflasi,
seperti pakaian dan alas kaki (-1,35 persen) serta transportasi (-0,20 persen).
Deflasi pada sektor transportasi terjadi karena penurunan harga tiket pesawat
(angkutan udara), sementara pada kelompok pangan terdapat penurunan harga pada
komoditas kangkung, bayam, cabai rawit, dan daging ayam ras. “Fluktuasi harga pangan segar
seperti sayuran dan cabai masih menjadi faktor dinamis dalam struktur inflasi
Timika. Ketika pasokan lancar dan cuaca mendukung, harga akan turun dan menekan
inflasi secara keseluruhan,” tambah pejabat BPS tersebut. Secara umum, tingkat inflasi
Timika sebesar 1,55 persen dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali, di
bawah ambang batas nasional. Meski demikian, BPS mengingatkan pentingnya antisipasi
terhadap gejolak harga komoditas strategis, terutama menjelang akhir tahun
ketika permintaan masyarakat cenderung meningkat. BPS Mimika menegaskan komitmennya
untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern, serta
memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID).Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok,
serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. “Data inflasi ini menjadi acuan
penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat,
baik untuk stabilisasi harga maupun untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di
tengah perubahan ekonomi nasional,” jelasnya. Menutup laporannya, BPS Mimika
juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbelanja dan mengelola keuangan
rumah tangga, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang
periode akhir tahun. “Masyarakat perlu menyesuaikan
pola konsumsi dengan kondisi pasar, agar tetap stabil secara ekonomi meskipun
terjadi fluktuasi harga komoditas tertentu,” tutupnya. Dengan inflasi yang masih
terkendali, BPS berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat dapat terus diperkuat demi menjaga kestabilan ekonomi daerah serta
meningkatkan kesejahteraan warga Mimika ke depan. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 16:12 WIT
Wagub Papua Tegaskan Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat untuk Mewujudkan Papua Produktif
Papuanewsonline.com, Jayapura — Wakil
Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah
Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal itu
disampaikan saat membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendampingan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jayapura, Senin (03/11/2025). Dalam sambutannya, Wagub Aryoko
menuturkan bahwa koperasi merupakan salah satu instrumen penting untuk
mewujudkan misi Papua Produktif, yakni mendorong produktivitas masyarakat
melalui inovasi kewirausahaan serta pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan. “Koperasi adalah wujud nyata dari
semangat kebersamaan ekonomi rakyat. Melalui koperasi, masyarakat di desa dan
kelurahan dapat berdaya, mengelola potensi lokal, serta mengembangkan usaha
yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” ujar Wagub Aryoko
Rumaropen. Wagub menjelaskan bahwa semangat
berkoperasi selaras dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekonomi
masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui sistem koperasi yang sehat
dan terkelola dengan baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga
pelaku utama dalam kegiatan ekonomi lokal. Ia juga menilai bahwa Koperasi
Merah Putih telah menjadi model nyata pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat
yang patut ditiru oleh daerah lain. Dengan pendekatan yang menekankan gotong
royong, transparansi, dan inovasi, koperasi mampu menjadi wadah produktif yang
memperkuat fondasi ekonomi rakyat. “Inilah bentuk nyata dari upaya
menjadikan masyarakat Papua lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Koperasi harus menjadi bagian dari solusi ekonomi, bukan hanya simbol
kebersamaan,” ungkapnya dengan penuh semangat. Selain meningkatkan
kesejahteraan, Aryoko juga menyoroti bahwa kegiatan pelatihan ini turut
mendukung misi Papua Cerdas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan
memperluas akses pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peningkatan
kompetensi pendamping koperasi merupakan langkah penting dalam memastikan para
pengelola koperasi memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan digitalisasi
yang baik. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan
mampu menghadapi tantangan ekonomi modern. “Pendamping koperasi harus
menjadi agen perubahan yang membawa semangat baru bagi masyarakat. Mereka bukan
hanya pembimbing teknis, tetapi juga inspirator dan motivator bagi para pelaku
usaha lokal,” tambah Wagub Aryoko. Dalam kesempatan yang sama, Wagub
juga mendorong agar koperasi-koperasi di Papua mulai bertransformasi ke arah
digitalisasi layanan guna mempermudah akses permodalan dan pemasaran produk
anggota.
Ia menilai, di era perkembangan teknologi saat ini, koperasi perlu mengadopsi
sistem yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data agar tetap relevan
dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah Provinsi Papua, kata
Aryoko, akan terus memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan
kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem koperasi di seluruh
wilayah Papua. Menutup sambutannya, Wagub Aryoko
mengajak seluruh peserta dan pemangku kepentingan untuk menjadikan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan berdaya saing. “Mari kita jadikan koperasi
sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan
harmonis,” tegasnya. Kegiatan pelatihan ini diikuti
oleh para pendamping koperasi dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain
sesi pelatihan teknis, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan berbagi
pengalaman tentang praktik terbaik pengelolaan koperasi di tingkat lokal. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:39 WIT
Gubernur Papua Tekankan Bank Papua Perkuat Peran Strategis dalam Mendorong UMKM dan Perekonomian
Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana
hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan silaturahmi jajaran Direksi dan
Dewan Komisaris Bank Papua ke Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, di Kantor
Gubernur Papua, Senin (03/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar sebagai bagian dari agenda rutin pelaporan kinerja
dan kondisi terkini Bank Papua kepada Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali
(PSP) dan Pemegang Saham Mayoritas, sekaligus sebagai upaya mempererat sinergi
antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan milik daerah itu. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Mathius Fakhiri memberikan sejumlah arahan strategis, khususnya
terkait peran penting Bank Papua dalam memperkuat perekonomian masyarakat Papua
melalui dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Tadi arahan beliau lebih kepada
keberpihakan kita sebagai Bank Daerah terhadap para pelaku UMKM. Bank Papua
diharapkan hadir lebih kuat di tengah masyarakat, menjadi mitra pembangunan
ekonomi rakyat, dan tidak hanya fokus pada sektor korporasi,” ujar Direktur
Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari, usai pertemuan. Dalam laporannya, pihak manajemen
Bank Papua menyampaikan kesiapannya untuk terus memberdayakan UMKM sebagai
tulang punggung ekonomi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan,
pemberian akses permodalan, serta pendampingan manajerial kepada pelaku usaha
kecil di berbagai wilayah Papua. Wopari menjelaskan, hingga saat
ini Bank Papua telah membina lebih dari seribu pelaku UMKM yang tersebar di
Kota Jayapura, Abepura, Sentani, hingga daerah-daerah lain tempat cabang Bank
Papua beroperasi. “UMKM binaan Bank Papua ini tidak
hanya menjadi nasabah, tetapi juga kami dampingi dalam hal manajemen usaha,
akses pembiayaan, dan promosi produk. Hasilnya bisa dilihat di sentra usaha
seperti kawasan depan GOR Waringin, Imbi, dan Mama-Mama Papua,” jelasnya. Selain itu, Bank Papua juga aktif
mendukung berbagai kegiatan pameran dan pelatihan kewirausahaan lokal guna
memperluas jangkauan pasar produk-produk UMKM Papua ke tingkat nasional. Menyikapi perubahan wilayah
administrasi yang kini terbagi menjadi enam provinsi di Tanah Papua, Wopari
menegaskan bahwa Bank Papua tetap beroperasi di bawah kendali Gubernur Papua
selaku pemegang saham utama. “Meski kini terdapat enam
provinsi baru, secara struktur dan keputusan strategis, Bank Papua masih berada
di bawah kendali Pemerintah Provinsi Papua. Kami akan terus memperkuat
koordinasi dengan seluruh daerah agar pelayanan dan dukungan pembiayaan tetap
berjalan optimal,” tegasnya. Langkah ini diharapkan dapat
menjaga keberlanjutan peran Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang
tidak hanya berfungsi komersial, tetapi juga sosial — yakni mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Gubernur Mathius Fakhiri dalam
arahannya menekankan pentingnya soliditas antara pemerintah daerah dan Bank
Papua dalam menjawab tantangan ekonomi daerah. Menurutnya, dengan potensi
sumber daya alam dan manusia yang besar, Papua memiliki peluang besar untuk
tumbuh menjadi daerah dengan struktur ekonomi yang mandiri dan inklusif. “Bank Papua memiliki tanggung
jawab moral dan ekonomi untuk menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Dukungan
terhadap UMKM bukan hanya soal kredit, tapi juga membangun kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga keuangan lokal,” ujarnya. Pertemuan ini ditutup dengan
penegasan komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat sinergi, khususnya
dalam memperluas akses pembiayaan, digitalisasi layanan perbankan, serta
memperkuat inklusi keuangan di wilayah-wilayah terpencil. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:36 WIT
BI Papua dan Pemprov Papua Bersinergi Gelar GNPIP: Upaya Konkret Kendalikan Inflasi
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah
Provinsi Papua bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua akan melaksanakan Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 13 November 2025 di Kantor
Gubernur Papua, Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga
kestabilan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat
ketahanan pangan masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global dan nasional. Kepala Perwakilan BI Provinsi
Papua, Faturachman, menyampaikan bahwa pelaksanaan GNPIP merupakan bagian dari
komitmen bersama seluruh pemangku kebijakan di Papua dalam menekan laju inflasi
pangan yang kerap dipengaruhi faktor cuaca, transportasi, serta keterbatasan
distribusi antar wilayah. “GNPIP akan menjadi kegiatan
terpadu dengan berbagai program yang menyentuh langsung sektor riil, terutama
pertanian dan akses pangan masyarakat. Dengan tema ‘Jaga Pangan, Jaga Papua’,
kami ingin mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat,” ujar Faturachman, Senin (3/11/2025). Dalam pelaksanaannya, GNPIP Papua
akan menghadirkan berbagai kegiatan utama, di antaranya Gerakan Pangan Murah
(GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga
terjangkau, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai langkah strategis memperkuat
konektivitas pasokan pangan antara Papua dan Papua Pegunungan, Penyerahan
bantuan sarana dan prasarana pertanian (Sarpras) bagi kelompok tani lokal, Business
Matching pembiayaan sektor pertanian, yang mempertemukan pelaku usaha dengan
lembaga keuangan untuk membuka akses modal dan Talkshow dan pameran UMKM pangan,
sebagai sarana edukasi dan promosi produk unggulan lokal. Faturachman menegaskan bahwa
salah satu agenda penting GNPIP adalah penandatanganan kerja sama business-to-business
(B2B) antara pelaku usaha dari Papua dan Papua Pegunungan. “Kerja sama ini diharapkan dapat
menjamin kelancaran pasokan bahan pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi
antarwilayah,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Papua,
Mathius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BI Papua yang terus
mendorong sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Ia
menegaskan bahwa hingga saat ini, tingkat inflasi Papua masih berada dalam
batas aman dan sesuai dengan sasaran nasional. “Melalui pelaksanaan GNPIP dan
kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya meringankan beban
masyarakat, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan
pelaku UMKM,” kata Gubernur Fakhiri. Ia juga menambahkan bahwa sektor
pertanian memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya
dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pasokan
dari luar wilayah. “Kita ingin generasi muda Papua
melihat sektor pertanian bukan hanya sebagai kegiatan tradisional, tetapi juga
peluang ekonomi yang menjanjikan di masa depan,” tegasnya. Melalui GNPIP, BI Papua dan
Pemprov Papua berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dan
adaptif, dengan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Kolaborasi lintas sektor
ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam menjaga kestabilan harga bahan
pokok menjelang akhir tahun. Kegiatan ini diprediksi akan
melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku UMKM,
lembaga keuangan, serta masyarakat umum. Penulis: Jid Editor: GF
03 Nov 2025, 22:32 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
