logo-website
Sabtu, 09 Mei 2026,  WIT
BERITA Hukum & Kriminal Homepage
Pelaku Ruda Paksa Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditangkap Polres Boven Digoel Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pria berinisial NDT yang berusia 29 tahun berhasil diamankan oleh tim Satuan Reserse Kriminal Polres Boven Digoel. Penangkapan ini dilakukan terkait kasus tindak pidana rudapaksa yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, yang menimbulkan concern dan kemarahan di tengah masyarakat setempat.Tindakan hukum ini diambil setelah pihak kepolisian menerima dua laporan resmi yang disampaikan oleh keluarga korban. Laporan pertama masuk pada tanggal 16 Februari 2026, sedangkan laporan kedua disampaikan pada tanggal 8 April 2026. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pelaku diduga telah melakukan tindakan kejahatan tersebut terhadap lebih dari satu anak yang masih berusia di bawah umur.Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses penyelidikan terus dilakukan secara mendalam untuk mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan guna memperkuat kasus ini. Tersangka kini telah ditahan dan akan diproses melalui jalur hukum yang berlaku, dengan ancaman sanksi yang berat mengingat korban yang terlibat adalah kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh.Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk tindakan kekerasan maupun eksploitasi. Pihak berwenang mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat demi menjaga keamanan serta masa depan generasi penerus.  Penulis: Jid Editor: GF 04 Mei 2026, 17:08 WIT
Pria Ditemukan Tewas Di Belakang Grapari Timika, Tiga Terduga Pelaku Diburu Polisi Papuanewsonline.com, Timika – Seorang pria ditemukan meninggal dunia dengan luka serius di kawasan Jalan Hasanuddin, tepatnya di belakang kantor Grapari Timika, Papua Tengah, pada dini hari Minggu. Kejadian itu pertama kali diketahui sekitar pukul 01.00 WIT, saat warga sekitar mendengar suara keributan dan kemudian menemukan korban terbaring tak berdaya di lokasi tersebut. (03/05/26)Menurut keterangan saksi mata, sebelum kejadian berakhir tragis, terlihat tiga orang pria yang diduga sebagai pelaku berusaha mengajak dan menarik korban keluar dari halaman rumah. Salah satu di antara mereka sempat membujuk dengan ucapan, “Kau keluar kau aman”. Tak lama setelah itu, korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan ketiga orang tersebut segera pergi meninggalkan tempat kejadian.Warga yang menyaksikan peristiwa itu langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Kurang lebih 15 menit kemudian, petugas kepolisian tiba dan segera mengamankan lokasi kejadian untuk keperluan penyelidikan. Petugas juga telah memeriksa para saksi dan masih berusaha mengetahui jati diri korban yang hingga kini belum teridentifikasi secara jelas.Jenazah korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penanganan kasus masih berlangsung aktif, dengan upaya pengejaran terhadap ketiga tersangka serta penelusuran rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi guna melengkapi bukti penyelidikan.  Penulis: Jid Editor: GF 03 Mei 2026, 19:56 WIT
Tata Kelola Pesawat Dan Helikopter: Ketua KPKM Minta Bupati Transparan Ke Publik Papuanewsonline,com, Timika - Pengelolaan pesawat dan helikopter yang telah menguras APBD Mimika menuwai sorotan publik. Hingga mandulnya Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum berani membongkar praktek mafia tersebut kehadapan publik.Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan menyebutkan publik berhak tahu apa kendala dua aset mewah tersebut, yang hingga kini belum dimanfaatkan oleh Masyarakat di Kabupaten Mimika."Kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat berarti totalloos potensi kerugianya, karena kami juga menduga ada kelalaian yang berpotensi merugikan keuangan daerah," ucap Bung Edward di Timika, Sabtu (2/5/2026).Bung Edward mengatakan pengelolaan pesawat Caravan dan Helikopter tersebut  melibatkan Johanes Rettob dan Asian One Air secara pribadi, sehingga tidak ada kaitan dengan Pemerintah Daerah."Apabila ada anggaran Daerah dikuras lagi untuk operasional dua aset ini, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena anggaran daerah puluhan miliar sudah dikuras untuk pembelian, kemudian diberikan pengelolaan ke pihak ketiga dimana tidak ada kejelasan sampai hari ini, padahal yang digunakan uang rakyat Mimika," Tegasnya.Bung Edward minta KPK sebagai lembaga penegsk hukum seharusnya jangan mandul dalam menelusuru dua aset pemda tersebut sehingga benar-benar memberikan manfaat terhadap Masyarakat di Kabupaten Mimika.Pengakuan Bupati Melalui Video Resmi Yang BeredarMenurut Edoardus, Bupati Mimika dalam rilis video resmi tanggal 10 Februari 2026 yang dipublikasikan salah satu media di Timika, mengakui kalau ada beban tanggung jawab yang harus diselesaikan kedua belah pihak, yakni Pemkab Mimika dan operator penerbangan. "Pernyataan ini, menurut kami bahwa adanya masalah dalam pengelolaan aset ini, sehingga harus ada transparansi ke Publik," Sorot Bung Edward.Ia menilai kerugian yang terjadi bukan sekadar kelalaian, melainkan unsur kesengajaan."Bupati Mimika sudah bersepakat dengan pihak Asian One Air untuk menyelesaikan utang terkait pengelolaan pesawat dan helikopter ini, Namun hingga kini belum ada tindakan konkret yang diambil,” Pungkasnya.Bung Edward juga menyoroti dugaan pembohongan publik terkait klaim pesawat dalam kondisi siap operasi. “Hingga kini tidak ada satu pun operator penerbangan di wilayah ini yang berani mengoperasikan pesawat bekas dengan kondisi yang belum jelas kelayakan terbangnya,” Sorotnya.Kata Dia, Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius dari publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, terutama menyangkut keselamatan dan penggunaan anggaran Daerah. Bung Edward juga menagih janji manis Bupati Mimika tentang transparansi birokrasi. “Mana janji politik terkait transparansi pemerintah dalam setiap pengelolaan birokrasi, khususnya kasus pesawat dan helikopter ini, " jangan sampai janji tinggal janji abuti jalan terus," Pungkasnya.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan atau langkah konkret penyelesaian dari Pemkab Mimika maupun pihak Asian One Air, terkait persoalan ini. Penulis: Hendrik Editor: GF 02 Mei 2026, 18:00 WIT
Diduga KPK Ditipu Pemkab Mimika; Pesawat dan Helikopter Jadi Besi Tua di Hanggar Papuanewsonline.com, Timika — Janji manis Pemerintah Daerah melalui Bupati Mimika Johanes Rettob kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengoperasian pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli dengan  menguras APBD Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, tak kunjung direalisasi. Informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Sabtu (2/5/2026) menyebutkan bahwa dua aset tersebut kini tidak layak terbang dan hanya parkir di Hanggar bandara Mozes Kilangin Mimika, ibarat Besi Tua yang dipaksakan untuk terbang. Hingga kini belum ada juga vendor yang berani untuk mengelola aset miliaran tersebut. Karena bertahun-tahun aset mewah ini tidak difungsikan. Beberapa persyaratan mutlak untuk pengoprasian juga diabaikan pemerintah daerah. Pertanyaanya siapa yang bakal bertanggungjawab? Sudah tentu bahwa para pihak yang mulai dari pengadaan aset mewah ini, yaitu Bupati Mimika saat ini Johanes Rettob dan adik Iparnya Silvi Herawaty selaku direktur PT Asian One Air sebagai pengelola. Salah satu sumber Media ini menyebutkan Pesawat dan Helikopter bertahun-tahun tinggal di Hanggar tanpa perawatan. Maka untuk kelayakan terbang memerlukan banyak hal, dan tidak mungkin kembali menguras APBD Mimika, mengingat tidak ada manfaat yang dinikmati maupun dirasakan Masyarakat Mimika. Pada beberapa waktu lalu KPK memanggil beberapa pihak termasuk Bupati Johanes Rettob dalam rapat koordinasi untuk pemanfaatan dua aset milik pemda ini, namun KPK diduga kena tipu karena sudah lewat tenggang waktu sesuai kesepakatan, pesawat dan helikopter masi tinggal jadi besi tua di hanggar. Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyalakan alarm keras soal tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Sorotan tajam lembaga antirasuah KPK ini menyasar Pesawat dan Helikopter aset milik pemda Mimika yang hingga kini diduga sudah jadi besi tua di hanggar, Bandara Mozes Kilangin Mimika. KPK akan menelusuri lebih dalam terkait pengelolaan aset mewah tersebut, karena berptensi merugikan keuangan daerah. Hasil identifikasi Media ini juga menyebutkan bahwa asas manfaat dari dua aset Mewah ini nihil terhadap masyarakat, mulai dari pengadaan, hingga pengelolaan, bahkan hingga kini bertahun-tahun tidak beroperasi karena sudah tidak layak terbang. Walaupun pengadaan dua aset mewah ini menguras APBD puluhan Miliar, namun hal ini justru terbalik 100% karena  tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, dan justru berubah menjadi beban fiskal dan potensi kerugian negara. Dikutip dari situs Website resmi KPK.go.id, Senin (2 /2/2026), KPK menyebutkan, dua aset udara mewah yaitu, pesawat Cessna Grand Caravan C208B EX dan helikopter Airbus H125, yang dibeli menggunakan APBD 2015–2022 senilai total Rp 85,8 miliar, kini dalam kondisi “mati suri”. Ironisnya, menurut KPK, aset yang semestinya memperkuat pelayanan publik itu justru menyisakan piutang macet, pajak barang mewah selangit. Dalam Rapat Koordinasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/1), terungkap kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Asian One Air (AOA) telah menimbulkan piutang Rp 18,8 miliar yang belum dilunasi sejak 2019. Fakta ini memperlihatkan kegagalan serius tata kelola aset daerah. Dari total piutang sewa pesawat dan helikopter periode 2019–2022 sebesar Rp 23,4 miliar, Pemkab Mimika baru menerima Rp 4,5 miliar hingga Oktober 2025. Artinya, sebagian besar uang rakyat masih menggantung tanpa kepastian, dan meninggalkan misteri. Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, menegaskan aset publik yang tidak dikelola secara transparan berpotensi menjadi ladang pemborosan dan penyimpangan. “Jika aset daerah tidak dimanfaatkan secara akuntabel, ini bukan lagi aset, tapi beban dan celah korupsi,” tegas Imam. Kata Imam, sebagai barang mewah, pesawat dan helikopter tersebut dibebani Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 67,5 persen, angka yang berdampak signifikan pada postur keuangan daerah. Kondisi makin mengkhawatirkan karena aset udara itu tidak beroperasi lebih dari tiga tahun. "Negara membayar mahal, namun rakyat tak merasakan manfaat, " Ujarnya. KPK juga mengingatkan, di wilayah Papua, aset daerah sangat rentan hilang, dialihkan, atau dikuasai pihak ketiga tanpa pengawasan memadai. Penertiban aset dan kewajiban mitra usaha dinilai mendesak untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Sebagai langkah konkret, KPK merekomendasikan Pemkab Mimika segera menetapkan nilai piutang sesuai audit BPK terakhir. Bila PT Asian One Air tak memenuhi jadwal pelunasan, gugatan perdata menjadi opsi yang tak terelakkan. Namun ada tanda tanya perdata dari Pemda ke pihak ke tiga PT Asian One Air? Lalu siapa PT Asian One Air dan siapa Bupati Mimika? Jangan sampai " Saya Gugat Saya". Semmentara itu Kepala Satgas Korsup Wilayah V.2 KPK, Nurul Ichsan Alhuda, menekankan perlunya evaluasi total, dari kondisi fisik aset, status hukum, pola sewa, hingga biaya melekat yang terus menggerogoti keuangan daerah. Selain aset udara, KPK juga menyoroti Pelabuhan Pomako yang belum optimal, meski Pemkab Mimika telah mengakuisisi 500 hektar lahan. Sengketa kepemilikan dan mandeknya sertifikasi tanah dinilai memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi. Namun publik bertanya, aset mahal ini apakah untuk beroperasi harus kembali menguras APBD Mimika? Apakah KPK sudah menelusuri aset puluhan miliar yang tidak produktif ini? Apakah KPK sudah menelusuri utang bea cukai puluhan miliar tentang Helikopter ini?   Penulis: Hendrik Editor: GF 02 Mei 2026, 10:11 WIT
Berkas P-21, Polres Kepulauan Tanimbar Limpahkan Tersangka Pembunuhan ke JPU Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Penyidik Satuan Reserse Kriminal secara resmi melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan/ atau pembunuhan pada, Rabu (29/04/26) siang.Tersangka berinisial BERA bersama barang bukti diserahkan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gedung Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak Kejaksaan. Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B-836/Q.1.13/Eoh.1/04/2026 tertanggal 28 April 2026.Dalam proses penyerahan, penyidik menyertakan sejumlah barang bukti penting berupa 2 (dua) buah mata panah, 1 (satu) unit flasdisk dan 1 (satu) potong baju milik korban. Tersangka BERA diserahkan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang dikuatkan dengan penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan serta Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.Sementara itu secara terpisah, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu RIVALDY SAID, S.H., M.H., dalam keterangannya mengungkapkan bahwa, penyerahan ini adalah merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel.“Hari ini Kami telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan P-21. Kami pastikan seluruh proses penyidikan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak” jelas Kasat.Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan atau pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan, Primer Pasal 459 KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 458 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, atau kedua Primer Pasal 467 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 20 Huruf C KUHP, Subsider Pasal 466 ayat (3) KUHP.Lebih lanjut Iptu RIVALDY menjelaskan bahwa, dengan dilakukannya penyerahan ini maka wewenang penahanan dan proses hukum selanjutnya beralih ke tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dapat segera disidangkan. Kasat Reskrim pun menyatakan komitmen Pihaknya untuk mengawal terus proses ini hingga putusan pengadilan inkrah.“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan serahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada pihak berwenang. Mari kita hormati proses peradilan yang akan segera berlangsung di pengadilan Negeri, tanpa mengambil tindakan yang dapat merugikan diri sendiri" tutup Kasat Reskrim. PNO-12 01 Mei 2026, 19:02 WIT
Gerak Cepat Polsek Tanimbar Utara Ringkus DPO Kasus Pencurian di Desa Ridool Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Jajaran Polsek Tanimbar Utara berhasil mengamankan Seorang Pria yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian. Penangkapan itu dilakukan di kediaman tersangka berinisial DS yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara.Operasi penangkapan yang berlangsung pada, Senin (27/04/26) malam itu berawal dari informasi akurat yang dihimpun oleh Unit Intel Polsek Tanimbar Utara. Tim intelijen sebelumnya telah memantau dan menginformasikan keberadaan tersangka yang tengah berada di lokasi tersebut kepada Unit Operasional.Menindaklanjuti informasi tersebut, Personel Polsek Tanimbar Utara yang tergabung dalam Unit Operasional melakukan penyelidikan mendalam. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanimbar Utara, Iptu EVERARDUS FASSE didampingi Wakapolsek Tanimbar Utara, Ipda RAHMIN B.B., S.H., M.Si.Setibanya di lokasi, Petugas Kepolisian dengan segera melakukan pengepungan di sekitar lokasi kediaman tempat tinggal tersangka untuk menutup ruang gerak pelaku. Dalam aksi tersebut, tersangka akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan pada kediamannya yang berlokasi di Jalan Poros Desa Ridool.Dalam keterangannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Utara Iptu EVERARDUS FASSE menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah merupakan buah dari sinergi internal yang solid antara Unit Intelijen dan Unit Operasional yang secara jeli mendeteksi keberadaan tersangka. Hal ini juga berkat kerja sama yang baik dengan Masyarakat.“Keberhasilan penangkapan ini adalah merupakan bukti nyata kesiapsiagaan Personel Kami dalam menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari lapangan” pungkasnya.Lebih lanjut, Iptu EVER menjelaskan bahwa tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan, setelah Tim melakukan pengepungan di kediamannya berdasarkan informasi yang akurat dari Unit Intelijen. Tersangka diketahui terlibat dalam tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi nomor LP/B/16/IX/2025."Saat ini, tersangka DPO telah Kami amankan dan selanjutnya akan di limpahkan Rutan Polres Kepulauan Tanimbar untuk menjalani penahanan, serta dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” lanjut Kapolsek.Beliau pun mengimbau kepada seluruh elemen Masyarakat agar selalu waspada, serta jangan ragu untuk memberikan informasi sekecil apapun jika melihat aktivitas mencurigakan atau keberadaan pelaku kejahatan di lingkungannya. Menurutnya, kerja sama antara Polri dengan Masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.“Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum” tegas Kapolsek. PNO-12 01 Mei 2026, 18:55 WIT
Yunus Wonda Diduga Jadi ATM Berjalan, Mahasiswa Jayabaya Siap Gelar Aksi Jilid Dua di Kejagung Papuanewsonline.com, Jayapura - Ratusan Mahsiswa dari Universitas Jayabaya akan kembali menggeruduk Gedung Kejaksaan Agung, pada Senin (4/5/2026) Mendatang. Aksi mahasiswa ini  untuk mendorong Institusi Kejaksaan dalam penanganan perkara mega korupsi dana PON Papua yang menyeret Yunus Wonda (Bupati Jayapura). Marero selaku Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jayabaya (LEMJ) menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Papua sebagai pihak yang melaksanakan proses hukum perkara skandal korupsi tersebut, terkesan melindungi Yunus Wonda dan diduga menjadikanya sebagai ATM berjalan. "Dalam perkara ini terlihat sekali ada tebang pilih, bahkan ada yang dibinah dan ada yang dibinasakan, contoh sudah jelas keterlibatan Yunus Wonda yang saat ini sebagai Bupati Jayapura, tapi tak kunjung diadikan tersangka, padahal fakta persidangan dan sudah ada bukti pengembalian 15 Miliar oleh yang bersangkutan," ucap Marero melalui keterangan tertulis, yang diterima Jumat (1/5/2026). Marero menegaskan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Jayabaya akan kembali menggelar aksi di Kejaksaan Agung untuk meminta Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengundurkan diri, bila kasus ini tetap berjalan di tempat dan tidak ada kepastian hukum bagi publik. "Publik berhak untuk memperoleh informasi terkait penanganan perkara ini, dan ada alasan apa sehingga Kejaksaan Tinggi Papua belum menetapkan Yunus Wonda sebagai tersangka," Ujarnya. Kata Marero publik menduga Yunus Wonda sengaja dijadikan ATM berjalan oleh Kejaksaan Tinggi Papua, karena lambanya proses penegakan hukum kasus tersebut merupakan unsur yang disengaja. "Dalam satu perkara, harus menganut asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga bila Yunus Wonda belum dijadikan tersangka, maka tidak ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum dalam kasus ini," Tegasnya. Lanjut Marero dalam mega korupsi ini, beberapa pihak sudah jadi tersangka, terdakwa dan terpidana, namun Yunus Wonda masi bebas tak tersentu hukum. "Apakah ini yang disebut keadilan dan kepastian hukum yang sering didengung-dengungkan oleh ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung," ucap Marero. Marero mengatakan untuk mendorong percepatan kasus tersebut maka pihaknya akan kembali menggelar aksi di Kejaksaan Agung. "Kami masi tetap dengan tuntutan Jaksa Agung ST Burhanudin segerah memeintahkan Kejati Papua menetapkan Yunus Wonda jadi tersangka," Tegasnya. Marero mengatakan keterlambatan pengumuman tersangka dalam babak kedua perkara korupsi dana PON Papua, menjadi tamparan keras bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam semangat pemberantasan korupsi. Marero mengakui bahwa secara konstruksi perkara korupsi dana PON Papua, sudah terungkap ke publik, dimana dalam fakta persidangan para terdakwa secara jelas dan terang benderang mengungkap peran keterlibatan Yunus Wonda dan Kenius Kogoya dalam penyalaguaan anggaran dana PON Papua. Sementara itu diketahui, pada tahun kemarin Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kembali membuka babak kedua dalam proses penegakan hukum perkara skandal Korupsi Dana PON XX Papua dengan memeriksa 12 orang sebagai saksi. Dari 12 orang saksi yang sudah diperiksa diantaranya, Yunus Wonda sebagai Pengguna Anggaran dan Kenius Kogoya sebagai Ketua KONI Papua. Skandal korupsi ini mengakibatkan kerugian negara 205 Miliar Rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Valery Dedy Sawaki, mengatakan terkait dengan penanganan perkara korupsi PON XX Papua yang disidik untuk part I atau babak pertama sudah disidangkan 4 orang terdakwa dan sudah vonis di Pengadilan Tipikor Jayapura. Dedi Sawaki menyatakan saat ini Kejati Papua masuk babak kedua dan sudah memeriksa 12 orang saksi termasuk Yunus Wonda dan Kenius Kogoya. Dedi menyebutkan untuk Yunus Wonda dan Kenius Kogoya baru satu kali dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Kata Dia, Dalam babak kedua proses penyidikan kasus ini, jumlah tersangka masih menunggu hasil pemeriksaan saksi.   Penulis: Hendrik Editor  : GF 01 Mei 2026, 13:52 WIT
Polda Papua Tengah Bekuk WNA PNG Dan Satu Warga Nabire Bawa 61 Paket Ganja Papuanewsonline.com, Nabire — Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Tengah menangkap dua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Kabupaten Nabire, 29–30 April 2026. Satu pelaku merupakan warga negara Papua New Guinea.Penangkapan pertama dilakukan Rabu 29 April 2026 sekitar pukul 21.00 WIT di Pelabuhan Samabusa, Nabire. Tim Opsnal Ditresnarkoba yang dipimpin PS Panit 1 Subdit 1 Ipda Suryanto mengamankan ES, 25, warga Vanimo, PNG.ES ditangkap saat turun dari KM Gunung Dempo yang berlayar dari Jayapura. Polisi sebelumnya menerima informasi adanya WNA PNG yang membawa ganja ke Nabire lewat jalur laut. Setelah melakukan pengintaian, tim mengikuti ES yang ciri-cirinya sudah diketahui saat keluar pelabuhan, lalu mengamankannya untuk diinterogasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ES, polisi melakukan pengembangan kasus. Pada Rabu 30 April 2026 sekitar pukul 12.00 WIT, tim kembali menangkap satu terduga pelaku lain berinisial AR, 27, di Jalan Sinak, Kelurahan Girimulyo, Nabire.AR diamankan saat berjalan membawa tas noken warna-warni. Saat digeledah, ditemukan dua bungkus besar diduga ganja yang dikemas dalam plastik hitam berbalut lakban coklat. Dari interogasi di lokasi, AR mengakui barang tersebut miliknya bersama ES.Operasi penangkapan ini melibatkan 12 personel Ditresnarkoba Polda Papua Tengah berdasarkan Sprintgas Nomor: SP.Gas/07/IV/RES 4.2/2026/Ditresnarkoba.Barang bukti yang diamankan dari kedua terduga pelaku:1. 61 paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dikemas dalam dua bungkus plastik hitam berlakban coklat2. 1 Unit handphone merek Oppo A58 warna hitam3. 1 buah KTP4. 1 buah tas noken warna-warni5. 1 buah plastik hitamKabid Humas Polda Papua Tengah membenarkan penangkapan itu. “Benar, Ditresnarkoba mengamankan dua orang. Satu WNA PNG dan satu warga Nabire. Keduanya diduga terlibat jaringan pengiriman ganja dari Jayapura ke Nabire. Kasus masih dikembangkan,” katanya dalam rilis yang diterima media papuanewsonline,com. Rabu 30 April 2026.Kedua terduga pelaku saat ini ditahan di Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami asal barang dan jaringan di atasnya.Para terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 111 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 610 ayat 2 KUHP baru dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Penulis: Hendrik Editor: GF 01 Mei 2026, 11:39 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT