Papuanewsonline.com
BERITA Pendidikan & Kesehatan
Homepage
Hadiri Wisuda IAKN Ambon, Kapolda Maluku: Jadilah Agen Perubahan dan Penjaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan peran strategis generasi muda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seiring meningkatnya dinamika sosial di tengah masyarakat.Hal itu disampaikan saat menghadiri Sidang Senat Terbuka wisuda sarjana dan pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon periode I tahun 2026, Jumat (24/4/2026).Menurut Dadang, lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam menjaga persatuan dan kerukunan.“Para wisudawan adalah generasi penerus yang akan menjadi motor penggerak pembangunan. Karena itu, selain kompetensi akademik, penting memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab menjaga persatuan serta keamanan di lingkungan masing-masing,” ujarnya.Kegiatan yang berlangsung di auditorium kampus tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Kodam XV/Pattimura, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, pimpinan dan civitas akademika IAKN Ambon, serta para wisudawan dan undangan lainnya.Kapolda juga mengingatkan generasi muda untuk bersikap bijak dalam menghadapi arus informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.“Generasi muda harus mampu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu konflik sosial,” katanya.Ia menambahkan, sinergi antara dunia pendidikan dan aparat keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.Kegiatan wisuda berlangsung khidmat dan menjadi momentum bagi para lulusan untuk memasuki dunia pengabdian di tengah masyarakat. PNO-12
26 Apr 2026, 13:36 WIT
"Polri Mengajar" di Pelosok Tanimbar, Polisi Tanamkan Kesadaran Hukum dan Cegah Kenakalan
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Kepolisian Sektor Tanimbar Utara, Polres Kepulauan Tanimbar, kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga masa depan generasi muda melalui program Polri Mengajar, yang merupakan implementasi dari program Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, dalam memperkuat peran Polri di dunia pendidikan.Program ini diwujudkan melalui pemberian edukasi langsung kepada para pelajar terkait bahaya kenakalan remaja serta pemahaman hukum sejak dini.Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) pukul 08.05 WIT di ruang kelas SMA Negeri 7 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Keliobar, dipimpin oleh Waka Polsek Tanimbar Utara IPDA Rahmin B.B., S.M., M.Si dan diikuti sekitar 40 siswa-siswi, dewan guru, Kepala Sekolah Pius Fenanlambir, serta Bhabinkamtibmas Desa Keliobar Briptu Jonas Narahawarin.Dalam materi yang disampaikan, para siswa diberikan pemahaman tentang berbagai bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, balapan liar, konsumsi minuman keras, perjudian hingga tindak kriminal yang berpotensi merusak masa depan generasi muda.Selain itu, siswa juga diberikan edukasi mengenai ancaman hukum berdasarkan KUHP Baru dan Undang-Undang Lalu Lintas, agar para pelajar memahami bahwa setiap tindakan menyimpang memiliki konsekuensi pidana.Kapolsek Tanimbar Utara Iptu Everardus Fasse, menegaskan bahwa program Polri Mengajar merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan sosial.“Melalui program Polri Mengajar, kami ingin membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar sejak dini. Pencegahan kenakalan remaja tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari edukasi yang berkelanjutan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter,” ujar Kapolsek Tanimbar Utara.Ia menambahkan bahwa sekolah menjadi ruang strategis bagi Polri untuk hadir sebagai sahabat sekaligus pembina masyarakat, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum kepada para pelajar.Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani, menilai bahwa langkah Polsek Tanimbar Utara merupakan implementasi nyata transformasi Polri yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia“Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pendidikan masyarakat. Program Polri Mengajar menjadi bagian penting dari upaya membentuk generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan siap menjadi kekuatan bangsa di masa depan. Ini adalah investasi sosial untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari akar yang paling dasar, yaitu generasi pelajar,” tegas Kapolres Kepulauan Tanimbar.Program ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Polri menjangkau hingga wilayah terluar, dengan membawa misi edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, langkah preventif seperti Polri Mengajar menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat serta mencegah lahirnya potensi gangguan keamanan sejak dini.Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 11.15 WIT, dengan harapan materi yang diberikan dapat membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, sadar hukum, dan menjauhi perilaku menyimpang.Melalui kegiatan ini, Polri kembali menegaskan perannya sebagai pelindung, pengayom, sekaligus pendidik masyarakat, dalam rangka menciptakan generasi muda yang unggul demi masa depan bangsa yang aman dan berdaya saing. PNO-12
25 Apr 2026, 14:15 WIT
Polri Humanis: Polsek Bula Dukung Transformasi Aula Menjadi Ruang Ujian Digital
Papuanewsonline.com, Bula - Peran aktif Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia kembali ditunjukkan melalui langkah konkret Polsek Bula, Polres Seram Bagian Timur (SBT), Polda Maluku. Aula Polsek Bula disulap menjadi ruang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Ujian Sekolah tingkat Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2025–2026, guna menjamin kelancaran ujian berbasis digital di wilayah tersebut.Sebanyak 46 siswa dari dua sekolah, yakni SD Negeri 2 Bula (43 siswa) dan SD Tafilidan (3 siswa), mengikuti ujian yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026, dengan dukungan penuh fasilitas ruangan representatif dan jaringan internet stabil dari kepolisian.Kapolsek Bula, Iptu Izaac Tahapary, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan yang kini semakin bergantung pada teknologi.“Kami menginisiasi penggunaan aula Polsek sebagai ruang ujian untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang layak, terutama jaringan internet yang stabil. Dengan begitu, kemampuan akademik siswa dapat terukur secara optimal tanpa kendala teknis,” ujar Iptu Tahapary.Ia menambahkan bahwa dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor krusial dalam menyukseskan sistem evaluasi pendidikan berbasis digital, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.Langkah ini mendapat apresiasi luas dari kalangan pendidik. Kepala SD Negeri 2 Bula, Jena Alhamid, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian Polri terhadap keberlangsungan pendidikan di daerahnya.“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Polsek Bula. Fasilitas yang diberikan membuat anak-anak dapat mengikuti ujian dengan lebih fokus, tenang, dan tanpa hambatan teknis,” ungkapnya.Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Timur, AKBP Alhajat, menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pendidikan merupakan bagian dari strategi besar institusi dalam mendukung kemajuan bangsa melalui peningkatan kualitas generasi muda.“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan manusia. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, dan kami berkomitmen untuk terus bersinergi membantu menciptakan akses yang merata dan berkualitas, termasuk di wilayah terpencil,” tegas Kapolres.Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan, terutama di era digitalisasi yang menuntut kesiapan infrastruktur dan adaptasi cepat.Inisiatif Polsek Bula ini menjadi contoh nyata transformasi peran Polri yang semakin humanis dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.Dengan dukungan tersebut, diharapkan para siswa dapat meraih hasil terbaik dan menjadi bagian dari generasi unggul yang akan membawa kemajuan bagi Seram Bagian Timur dan Indonesia secara keseluruhan. PNO-12
25 Apr 2026, 14:01 WIT
66 Mahasiswa Keperawatan Institut Nani Hasanuddin Resmi Yudisium di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika — Sebanyak 66 mahasiswa
mengikuti Yudisium Sarjana Program Studi S1 Keperawatan jalur kerja sama
angkatan pertama periode I tahun 2026 di Institut Nani Hasanuddin, Jumat
(24/4/2026).Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob,
menyampaikan sambutan sekaligus pesan kepada para lulusan agar mampu menjadi
tenaga keperawatan yang profesional dan berintegritas.Ia menegaskan bahwa perawat memiliki peran strategis dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, para lulusan
diminta tidak hanya berorientasi pada gelar semata, tetapi mampu menunjukkan
kualitas melalui kerja nyata, pelayanan yang tulus, serta sikap empati kepada
masyarakat.“Jadilah perawat yang bekerja dengan hati, memiliki dedikasi
tinggi, serta menjunjung integritas dalam setiap pelayanan,” ujarnya.Bupati juga mengingatkan agar para lulusan tetap menjaga
semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab meskipun telah menyandang gelar
sarjana. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Mimika.Ia menyebutkan bahwa indeks kesehatan di Kabupaten Mimika
mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, masih
terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait keluhan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.“Saya berharap ke depan angka keluhan masyarakat dapat terus
menurun, bahkan tidak ada lagi, melalui pelayanan yang profesional dan
berintegritas,” tambahnya.Selain itu, Bupati juga mendorong para lulusan untuk terus
mengembangkan diri dan tidak berhenti belajar, termasuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kompetensi.Dalam sambutannya, ia turut menyampaikan apresiasi kepada
keluarga, orang tua, serta pasangan para mahasiswa yang telah memberikan
dukungan penuh hingga mereka berhasil menyelesaikan pendidikan. Apresiasi juga
diberikan kepada civitas akademika Institut Nani Hasanuddin atas dedikasi dalam
mendidik dan membimbing mahasiswa.Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap ilmu yang telah
diperoleh para lulusan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri,
tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Mimika serta bangsa dan negara.“Selamat kepada seluruh lulusan. Semoga sukses dalam
pengabdian ke depan. Teruslah berkarya, jaga etika profesi, dan utamakan
nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelayanan,” tutupnya. Penulis: Bim
Editor: GF
24 Apr 2026, 20:02 WIT
Kemenkes Wajibkan Label “Nutri Level”, Langkah Tegas Kendalikan Konsumsi Gula Berlebih
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Kesehatan resmi
menerbitkan kebijakan baru untuk menekan konsumsi gula berlebih di masyarakat
melalui penerapan label gizi “Nutri Level” pada pangan siap saji, khususnya
minuman berpemanis. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis
pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang
lebih sehat.Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan
(KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan
kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4). Kebijakan
ini difokuskan pada pelaku usaha skala besar sebagai tahap awal implementasi.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa
kebijakan ini merupakan upaya edukatif untuk menekan konsumsi gula, garam, dan
lemak (GGL) yang berlebihan, yang selama ini menjadi pemicu utama berbagai
penyakit tidak menular.“Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian
informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap
saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya,” ujar Menkes.Ia menjelaskan bahwa tingginya konsumsi GGL berkontribusi
besar terhadap peningkatan kasus penyakit seperti obesitas, hipertensi,
penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2, yang berdampak
langsung pada beban pembiayaan kesehatan nasional.Sebagai ilustrasi, beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk
penyakit gagal ginjal meningkat lebih dari 400 persen, dari Rp2,32 triliun pada
2019 menjadi Rp13,38 triliun pada 2025. Angka ini menunjukkan urgensi
intervensi kebijakan berbasis pencegahan.Lebih lanjut, Menkes menambahkan bahwa kebijakan ini juga
merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan yang mendorong sinergi lintas
sektor dalam upaya pencegahan penyakit.“UU Kesehatan mengamanatkan agar kebijakan lintas sektor
diselaraskan. Kemenkes bertanggungjawab untuk mengatur pangan siap saji,
sementara untuk pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM),” jelasnya.Dalam implementasinya, Nutri Level akan ditampilkan dalam
bentuk label dengan kode warna dan huruf, mulai dari Level A (hijau tua) dengan
kandungan GGL rendah hingga Level D (merah) yang menunjukkan kandungan GGL
tinggi.Label ini diwajibkan untuk dicantumkan pada berbagai media
informasi seperti daftar menu, kemasan, brosur, hingga platform digital,
sehingga mudah diakses oleh konsumen sebelum membeli produk.Namun demikian, kebijakan ini belum menyasar pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah seperti warteg, pedagang kaki lima, dan restoran
kecil. Pemerintah memilih pendekatan bertahap agar implementasi berjalan
efektif tanpa membebani pelaku usaha kecil.Dengan adanya kebijakan ini, Kementerian Kesehatan berharap
masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih konsumsi sehari-hari, sekaligus
mendorong pelaku usaha untuk menyediakan pilihan produk yang lebih sehat. (GF)
21 Apr 2026, 23:20 WIT
Gletser Di Puncak Jaya Terancam Hilang, Suhu Global Menggerus Es Carstensz
Papuanewsonline.com, Jayawijaya – Keberadaan gletser di
Puncak Jaya, Papua, kini berada di ambang kepunahan akibat dampak nyata dari
pemanasan global. Data terbaru BMKG mencatat, pada akhir tahun 2024 lalu, luas
wilayah es abadi ini hanya tersisa sekitar 0,11 hingga 0,16 kilometer persegi.Angka ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan jika
dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang masih mencapai 0,23 kilometer
persegi. Para ahli memprediksi, jika laju pencairan terus berlanjut, keunikan
alam tropis ini bisa lenyap dalam waktu dekat.Menurut peneliti Emilya Nurjani, salah satu faktor utama
yang memperparah kondisi ini adalah penutupan lahan yang masif. Hal ini
menyebabkan nilai albedo atau kemampuan memantulkan sinar matahari menurun,
sehingga energi panas lebih banyak terserap oleh permukaan bumi.“Ini memicu kenaikan suhu yang lebih cepat di area puncak
dan mempercepat proses pencairan es,” jelasnya. Dampaknya tidak hanya terjadi di pegunungan, tetapi juga
dirasakan hingga ke pesisir, salah satunya memicu kenaikan muka air laut dan
abrasi yang mulai terlihat di wilayah utara Jawa seperti Semarang.“Kita semua harus prihatin dan menyadari bahwa ini adalah
peringatan keras bagi kelestarian alam. Hilangnya gletser Papua bukan hanya
kerugian bangsa Indonesia, tapi juga tanda bahaya bagi keseimbangan iklim
dunia. Mari kita bertindak sebelum terlambat,” ujarnya menekankan urgensi
situasi tersebut.Untuk menahan laju kerusakan ini, langkah mitigasi mendesak
sangat diperlukan, mulai dari upaya dekarbonisasi, pengetatan regulasi tata
guna lahan, hingga kesadaran masyarakat. Masyarakat diimbau untuk mengurangi penggunaan bahan bakar
fosil, menghemat energi, dan aktif melakukan penghijauan demi menyelamatkan
warisan alam yang sangat berharga ini. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Apr 2026, 19:10 WIT
TPNPB Desak TNI Hentikan Peran Medis di Papua, Minta Penanganan Diserahkan ke Palang Merah
Papuanewsonline.com, Jayapura – Manajemen Markas Pusat
KOMNAS TPNPB mendesak pemerintah Indonesia menghentikan keterlibatan aparat
militer dan tenaga kesehatan non-medis di wilayah konflik bersenjata di Tanah
Papua. TPNPB meminta agar penanganan korban sipil diserahkan sepenuhnya kepada
Palang Merah Indonesia dan Internasional.Desakan itu disampaikan dalam siaran pers yang dirilis Jumat
17 April 2026 oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom atas nama Panglima Tinggi
Jenderal Goliath Tabuni.Dalam pernyataan itu, TPNPB mengimbau Presiden Prabowo
Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto,
dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak mengambil alih fungsi tenaga
kesehatan di daerah konflik.“Fungsi dan tugas Tentara Indonesia adalah perang dan
operasi militer. Kami menilai tugas dan fungsi aparat militer Indonesia sebagai
tenaga medis telah melanggar UU No.36 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap
orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik
tenaga kesehatan,” tulis Sebby Sambom dalam siaran pers.TPNPB juga meminta seluruh tenaga kesehatan yang disebutnya
menjadi agen intelijen militer pemerintah Indonesia segera keluar dari wilayah
konflik demi keamanan. Mereka mendesak Palang Merah Indonesia dan Internasional
bertindak sebagai pihak netral untuk membantu korban sipil.Selain itu, TPNPB mendesak PBB, Palang Merah Internasional,
dan lembaga HAM internasional membantu para pengungsi di Tanah Papua. Mengutip
laporan Human Rights Monitor per April 2026, TPNPB menyebut lebih dari 107.039
warga sipil masih mengungsi di berbagai kabupaten di Tanah Papua. Angka itu
meningkat dari laporan Agustus 2025 yang mencatat 100.313 pengungsi.“Pemerintah Indonesia segera membuka akses yang
seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga HAM internasional yang netral untuk dapat
menangani para pengungsi di Tanah Papua,” bunyi siaran pers tersebut.Empat poin pernyataan sikap TPNPB:1. Pemerintah Indonesia membuka akses bagi media nasional
dan internasional untuk meliput wilayah konflik secara netral dan transparan.2. Presiden Prabowo selaku Presiden Dewan HAM PBB diminta
membuka akses ICRC atau Palang Merah Internasional dan memberikan bantuan bagi
warga sipil korban konflik.3. TPNPB menyatakan siap melakukan perundingan dengan
pemerintah Indonesia yang dimediasi PBB atau lembaga internasional di bawah
PBB.4. TPNPB menegaskan akan tetap melakukan “perang revolusi
total” demi kemerdekaan Papua jika akar persoalan konflik tidak diselesaikan.
TPNPB menyebut hal itu dapat mengakibatkan korban jiwa terus berjatuhan.Hingga berita ini diturunkan Jumat 17 April 2026 pukul 23.45
WIT, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, Kemenkes, maupun Kementerian
Luar Negeri terkait isi siaran pers TPNPB. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi
pihak-pihak tersebut untuk mendapat hak jawab. Penulis: Hendrik
Editor: GF
18 Apr 2026, 22:03 WIT
BGN Kucurkan Hampir 1 Triliun Per Hari Untuk MBG Dari Aceh Hingga Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menggelontorkan
anggaran fantastis mencapai hampir Rp1 triliun setiap harinya untuk mendukung
program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony
Sonjaya, memastikan total dana sebesar Rp986 miliar per hari tersebut disalurkan
merata ke seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari Aceh
hingga ke wilayah Papua.Menurut Sony, aliran dana besar ini tidak hanya berfungsi
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi
daerah. "Sekitar 70 persen atau lebih dari Rp600 miliar per
hari digunakan khusus untuk membeli bahan pokok seperti beras, sayur, ikan, dan
daging langsung dari petani lokal," ujarnya. Selain itu, sekitar Rp117 miliar per hari disiapkan untuk
insentif 1,2 juta relawan yang rata-rata menerima Rp100 ribu per hari.Ia menegaskan mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung
dan transparan melalui sistem virtual account. "Uang mengalir ke setiap SPPG tanpa mampir ke
pemerintah daerah atau kota/kabupaten. Pencairannya pun ketat, memerlukan dua
tahap otorisasi, yaitu pengajuan dan persetujuan kepala SPPG," jelasnya.Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada kebocoran anggaran
dan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di desa maupun
kota, termasuk di wilayah terjauh. Program ini dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi
sekaligus memastikan kualitas gizi masyarakat terpenuhi sesuai target nasional. Penulis: Jid
Editor: GF
18 Apr 2026, 18:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
