logo-website
Rabu, 05 Agu 2026,  WIT
BERITA Pendidikan & Kesehatan Homepage
Tokoh Media Papua Nilai Literasi Digital dan Verifikasi Informasi Jadi Kunci Advokasi Berbasis Data Papuanewsonline.com, Mimika - Tokoh Media Papua yang juga Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, menegaskan pentingnya literasi digital dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi di tengah derasnya arus informasi digital yang berkembang saat ini.Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).Menurut Misbah, perkembangan media sosial, aplikasi percakapan, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mempercepat penyebaran informasi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko beredarnya informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.“Di era digital saat ini, tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar bukan hanya berada di tangan jurnalis profesional, tetapi juga seluruh masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Karena itu, budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan bersama sebelum membagikan informasi kepada publik,” ujar Misbah.Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun meneruskan informasi, foto, video, atau narasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. "Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu konflik sosial, membentuk persepsi yang keliru, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.Misbah juga menyoroti penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang kini semakin luas dimanfaatkan masyarakat", tandasnya. Menurutnya, AI dapat membantu mempercepat akses informasi, tetapi hasil yang ditampilkan tidak selalu benar dan tetap membutuhkan proses verifikasi melalui sumber-sumber yang kredibel.“AI hanyalah alat bantu. Informasi yang dihasilkan tetap harus diuji, diperiksa sumbernya, dan dibandingkan dengan data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai teknologi justru membuat kita malas melakukan pengecekan fakta,” katanya.Dalam paparannya, Misbah menjelaskan perbedaan mendasar antara jurnalis profesional dan jurnalis warga. Ia menuturkan, jurnalis profesional bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, proses verifikasi, dan mekanisme redaksi yang ketat."Citizens journalisme memiliki peran penting dalam mendokumentasikan peristiwa, namun sering kali belum melalui proses verifikasi yang memadai", tegasnya. Ia menilai peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami etika informasi menjadi kebutuhan penting, terutama bagi organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat sipil, dan aktor lokal yang aktif melakukan advokasi berbagai isu publik di Papua.Lebih lanjut, Misbah menekankan bahwa media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, advokasi, dan penyebaran informasi yang konstruktif, bukan sekadar untuk mengejar popularitas atau jumlah tayangan.“Setiap informasi yang kita unggah harus memiliki manfaat sosial. Pertanyaannya sederhana, apakah informasi itu membantu menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting agar media sosial menjadi instrumen pembangunan masyarakat,” ujarnya.Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan riset dalam produksi konten publik, termasuk film dokumenter. Menurutnya, dokumenter yang baik tidak cukup hanya menampilkan fakta visual, tetapi harus didukung data, narasumber yang kredibel, konteks persoalan, serta menawarkan perspektif solusi.Misbah menilai masih banyak organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat yang aktif mengangkat isu kebijakan publik, namun belum didukung data yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif kepada para pengambil kebijakan. "Kedepan diharapkan kerja advokasi selalu dibangun di atas fondasi riset yang kredibel dan komunikasi publik yang bertanggung jawab", tuturnya. Misbah mengajak seluruh peserta untuk menjadikan informasi sebagai instrumen perubahan sosial yang positif. Ia juga mendorong kolaborasi antara media, lembaga riset, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat budaya riset dan advokasi berbasis data di Papua.“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat harus dibangun melalui data yang valid, informasi yang akurat, dan kolaborasi yang kuat antaraktor lokal. Di sinilah pentingnya sinergi antara media, peneliti, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan advokasi yang lebih efektif dan berdampak,” kata Misbah. Penulis: Jid Editor: GF 26 Jun 2026, 08:06 WIT
Guru SMAN 7 Mimika Sampaikan Keluhan, Minta Bupati Luruskan Penempatan Tendik sesuai Aturan Papuanewsonline.com, Timika – Sejumlah tenaga pendidik (tendik) honorer di lingkungan Kabupaten Mimika menyampaikan keberatan secara terbuka terkait draf Surat Keputusan penempatan tenaga kontrak yang disusun Dinas Pendidikan. Keluhan ini ditujukan langsung kepada Bupati Johannes Rettob agar dilakukan peninjauan ulang menyeluruh, mengingat proses yang dinilai menyimpang dari jalur birokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh kepala daerah.Salah satu Guru, Norbertus Riki Lengitubun yang mengabdi di SMA Negeri 7 Mimika, mencontohkan adanya kejanggalan pada nomor urut 14 dalam daftar penempatan. (24/6/26) Menurutnya, nama yang tercantum bukanlah tenaga pengajar yang selama ini bertugas dan mengampu mata pelajaran di sekolah tersebut. Jika ditetapkan, penempatan ini dianggap sebagai cara yang tidak wajar untuk menggantikan posisi guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.Ia bersama rekannya, Murlani Silaban, merasa menjadi korban dari praktik yang tidak sesuai aturan. Keluhan serupa juga dilaporkan terjadi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 6. Yang menjadi perhatian utama, guru yang terancam tersisihkan justru merupakan satu-satunya pengampu mata pelajaran tertentu di sekolahnya, sehingga perubahan ini dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran proses belajar mengajar."Tolong berikan hak guru sesuai dengan pengabdiannya. Guru guru yang digantikan adalah guru mapel satu satunya di sekolah tersebut. Pak Bupati tolong tinjau berdasarkan kebutuhan sekolah bukan kepentingan dan titipan pejabat. Sedih saja semua sektor harus politik dan kepentingan. " Ujarnya. Penulis: Jid Editor: GF 24 Jun 2026, 17:21 WIT
Bidang P2 Dinkes Mimika Gelar Screening Terpadu, Deteksi Dini Berbagai Jenis Penyakit Papuanewsonline.com, Timika – Dinas kesehatan kabupaten Mimika terus berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga, Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit bersama tim BLUD Puskesmas Mapurujaya melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan terpadu di wilayah Distrik Mimika Timur. Kegiatan yang berlangsung mulai 11 Juni hingga 22 Juni 2026 ini menyasar warga di Pelabuhan Pomako, Kampung Kaugapu, Kampung Hiripau, hingga lingkungan Kompi A.Kepala Bidang P2 Dinkes Mimika, Linus Dumatubun, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini berbagai penyakit menular maupun tidak menular, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. (22/6/26) Pemeriksaan meliputi HIV, sifilis, TBC, malaria, frambusia, kusta, hepatitis, serta pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular.Pada hari terakhir pelaksanaan, sebanyak 286 warga diperiksa untuk kasus malaria, ditemukan 13 kasus tropika, 4 kasus campuran, dan 3 kasus tersiana. Dari 226 orang yang diperiksa HIV dan sifilis, tercatat tiga kasus sifilis positif tanpa ditemukan kasus HIV. Selain itu, dua orang menunjukkan gejala TBC dan akan diperiksa lebih lanjut guna memastikan diagnosis.Pemeriksaan penyakit tidak menular juga dilakukan kepada 61 orang untuk deteksi risiko awal, serta 60 orang lainnya diperiksa kadar asam urat dan kolesterol. Kegiatan ini menjadi bagian strategi dinas kesehatan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF 23 Jun 2026, 04:28 WIT
Gus Ipul Pastikan Penutupan Munas-Konbes NU Siap, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir di Bangkalan Papuanewsonline.com, Bangkalan – Persiapan penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2026 terus dimatangkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Panitia Munas-Konbes NU 2026, KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, turun langsung meninjau lokasi acara di STAI Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis dan nonteknis telah dipersiapkan secara optimal menjelang puncak kegiatan yang direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk area utama kegiatan dan sarana pendukung lainnya, menjadi fokus pengecekan panitia.Dalam peninjauan itu, Gus Ipul berkeliling memeriksa berbagai titik strategis di lokasi acara. Ia mengecek kesiapan tenda yang telah dipasang untuk menampung tamu undangan serta memastikan alur kedatangan peserta dan tamu kehormatan dapat berjalan dengan baik.Selain melakukan pengecekan lapangan, Gus Ipul juga berdiskusi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, S.I.K., M.H., Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil RKH Muhammad Nasih Aschal, serta perwakilan PCNU se-Madura.Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari penataan kawasan, kesiapan fasilitas pendukung, hingga langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan saat acara berlangsung. Koordinasi lintas lembaga dinilai penting mengingat penutupan Munas-Konbes NU menjadi agenda nasional yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta.Menurut Gus Ipul, setiap detail persiapan harus diperhatikan secara serius agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib.“Kita ingin memastikan seluruh titik siap. Mulai dari lokasi acara, alur kedatangan Presiden, alur para tamu undangan, pengamanan, hingga pelayanan peserta. Semuanya harus tertata dengan baik,” ujar Gus Ipul.Usai meninjau lokasi, Gus Ipul melanjutkan agenda dengan memimpin rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Rapat tersebut dihadiri Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat terkait, serta jajaran pengurus NU se-Madura.Dalam rapat koordinasi tersebut, panitia bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan membahas secara rinci berbagai skenario pelaksanaan acara. Fokus utama pembahasan meliputi jalur kedatangan Presiden, pengaturan tamu VVIP dan VIP, pengelolaan peserta, pengamanan kawasan, kesiapan infrastruktur, hingga dukungan fasilitas penunjang di sekitar lokasi.Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan penutupan Munas-Konbes NU tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga oleh sinergi seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, koordinasi yang intensif terus dilakukan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini.“Ini bukan hanya soal teknis acara, tetapi juga soal penghormatan kepada para kiai, para peserta, para tamu, dan tentu kepada Presiden yang kita undang hadir dalam penutupan. Karena itu semua harus disiapkan sebaik-baiknya,” kata Gus Ipul.Di akhir kegiatan, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, aparat keamanan, Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh elemen Nahdlatul Ulama di Madura yang turut berkontribusi dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. “Bangkalan adalah tempat yang sangat penting bagi NU. Karena itu kita ingin penutupan Munas-Konbes di sini menjadi momentum yang baik, tertib, dan membawa keberkahan,” ujar Gus Ipul. (GF) 21 Jun 2026, 18:34 WIT
Papua Tengah Kekurangan 391 Tenaga Kesehatan, Dinkes Mimika Susun Peta Kebutuhan SDM Medis Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga kesehatan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat dan berbasis data guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah terpencil.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah yang sulit dijangkau menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan.Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan, Papua Tengah masih mengalami kekurangan sebanyak 391 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, tenaga kesehatan gigi, tenaga promosi kesehatan, tenaga farmasi, tenaga sanitasi lingkungan, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).Khusus di Kabupaten Mimika, kata Kristianus, masih terdapat kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga gizi, dokter gigi, tenaga kesehatan gigi, dan tenaga farmasi. Melalui kegiatan pendampingan tersebut, diharapkan dapat dilakukan penghitungan serta pemetaan kebutuhan sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang di sejumlah puskesmas sebagai dasar pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan.Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah menjalankan program perekrutan dan pembiayaan pendidikan dokter spesialis sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan pemerataan dokter spesialis di 15 rumah sakit yang ada di wilayah tersebut.Dari hasil pendataan di Kabupaten Mimika, terdapat dua dokter yang menyatakan minat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Informasi terkait program tersebut telah disampaikan kepada rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.Kristianus memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta unsur kesehatan lainnya dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.Menurutnya, model perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan yang dilakukan Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Tengah. Sebab, hingga kini masih terjadi ketimpangan tenaga kesehatan, di mana sejumlah daerah memiliki jumlah perawat yang cukup banyak, namun masih mengalami kekurangan tenaga teknis elektromedik, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan lainnya.Ia juga menyoroti tantangan penempatan tenaga kesehatan di wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.Karena itu, pemerintah mendorong putra-putri asli daerah untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kembali mengabdi di daerah asal sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Papua Tengah dapat terwujud.Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan.Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dari sisi jumlah, kompetensi, pemerataan, maupun kualitas pelayanan.Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan hingga daerah terpencil. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berdasarkan data yang akurat.“Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, pemerataan distribusi, hingga pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.Herry berharap kegiatan pendampingan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan daerah.Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara serius serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan.Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan sumber daya manusia kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas. Penulis: Bim Editor: GF 17 Jun 2026, 15:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT