Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Jaringan Hilang Total di Mimika, Warga Serbu Kafe Demi Starlink
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak lumpuh dari aktivitas digital setelah jaringan
telekomunikasi hilang total sejak Kamis (21/8/2025) dini hari. Sejak pukul
05.00 WIT, sinyal ponsel dan layanan internet tidak dapat digunakan sama
sekali. Padahal, sejak 16 Agustus 2025, jaringan internet memang sudah
mengalami gangguan serius, meski masyarakat masih bisa “memaksa” untuk
mengakses layanan dasar. Namun kali ini, kondisi berbeda.
Hilangnya jaringan benar-benar memutus konektivitas masyarakat, baik untuk
urusan bisnis, pekerjaan, maupun komunikasi sehari-hari. Tak ayal, fenomena ini
mendorong warga berbondong-bondong menyerbu kafe-kafe di Kota Timika yang
diketahui menggunakan jaringan Starlink sebagai alternatif. Beberapa kafe yang langsung
diserbu pengunjung antara lain Linear Cafe, TKP Timika, Cafe Mulo, Kini East,
hingga sejumlah kafe lain yang memang sudah lebih dulu menyediakan fasilitas
internet berbasis satelit. Suasana kafe yang biasanya
dipadati pelanggan pada sore atau malam hari, kini berubah sejak pagi.
Kursi-kursi penuh, colokan listrik diperebutkan, dan suasana menjadi riuh oleh
warga yang sibuk membuka laptop atau ponsel masing-masing. Bagi masyarakat Mimika, internet
bukan sekadar hiburan. Banyak warga menggantungkan pekerjaan, usaha, hingga
pendidikan anak pada jaringan daring. Hilangnya sinyal membuat mereka terpaksa
mencari “jalur darurat” agar tetap bisa bekerja dan berkomunikasi. Seorang warga bernama Afrian,
yang ditemui di TKP Cafe, mengaku tak punya pilihan lain selain datang ke kafe. “Baru hari ini ke kafe karena
jaringan sudah hilang total dari jam 5 subuh tadi. Sebelumnya masih bisa pakai
jaringan data, meskipun lambat, tapi sekarang sudah tidak bisa sama sekali,”
ungkapnya. Ia menambahkan, kondisi ini
menyulitkan dirinya yang sehari-hari harus mengirim laporan kerja secara
daring. Bahkan, beberapa warga lain mengaku sampai rela berpindah dari satu
kafe ke kafe lain karena tempat yang didatangi sudah terlalu penuh. Fenomena ini sekaligus
menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat Mimika terhadap akses
internet. Dari sektor usaha kecil hingga bisnis besar, semuanya terpukul oleh
hilangnya layanan telekomunikasi. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia
menyebut gangguan disebabkan kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)
Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Merauke. Proses
perbaikan membutuhkan waktu karena harus menunggu kapal khusus yang menangani
kabel optik bawah laut. Namun, bagi masyarakat Mimika,
gangguan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Hilangnya jaringan berarti
hilangnya kesempatan berusaha, menurunnya produktivitas, hingga terhambatnya
akses pendidikan daring. Bahkan layanan pemerintahan yang berbasis internet pun
ikut terganggu. Di tengah kondisi ini, masyarakat
berharap agar perbaikan jaringan segera diselesaikan. Beberapa warga juga
mendesak agar operator seluler memberikan kompensasi yang layak, mengingat
kerugian yang mereka tanggung tidak kecil. Jika situasi seperti ini terus
berulang, banyak pihak menilai perlu ada diversifikasi infrastruktur
telekomunikasi di Papua. Starlink yang kini jadi “penyelamat” dadakan di
Mimika, bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat jaringan
di wilayah-wilayah rawan gangguan. Penulis : Abim Editor : GF
22 Agu 2025, 14:52 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025)
berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan
fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah,
sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti.
Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar
mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah
pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi
pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai
Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi.
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi
karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu,
fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira,
menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program
prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target
pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru
yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante,
tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak
menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak
anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan
pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga
mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi
OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya
meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai
belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada
pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang
dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya
harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua
lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi
pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen
kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan
catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak
hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki
hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi
instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar
seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan
kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah
bersama. Diharapkan, melalui sinergi
eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro
rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan
daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:22 WIT
Bupati Mimika ‘Sentil’ Telkomsel: Internet Lumpuh, Rakyat Jangan Jadi Korban Diam-Diam!
Papuanewsonline.com, Mimika –
Layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah masih mengalami gangguan
serius sejak 16 Agustus 2025. Kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut
(SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke
menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama di sektor ekonomi digital,
pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari. Dampak gangguan ini langsung
dirasakan masyarakat luas. Usaha mikro dan kecil yang bergantung pada pemasaran
online terhenti, transaksi perbankan digital tersendat, hingga proses belajar
mengajar berbasis internet lumpuh. Tidak tinggal diam, Bupati
Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara lantang menanggapi keluhan masyarakat
yang merasa dirugikan. Dalam wawancara bersama awak media di Timika, Rettob
menegaskan perlunya tanggung jawab dari pihak operator. Bupati John, sapaan akrab
Johannes Rettob, menilai Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia
tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, gangguan internet bukan hanya sekadar
gangguan teknis, tetapi telah berdampak langsung pada perekonomian rakyat. “Harus ada kuota gratis bagi
masyarakat setelah pemulihan jaringan internet. Harusnya ada kompensasi yang
layak,” tegas Bupati John. Ia menambahkan, kompensasi
tersebut harus diberikan secara nyata, bukan sebatas wacana atau janji. “Masyarakat kehilangan
kesempatan untuk menjalankan usaha, belajar, dan berkomunikasi. Kerugian ini
nyata. Jadi kompensasi juga harus nyata, sesuai kerugian yang dialami,”
sambungnya. Gangguan internet kali ini
memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur digital di Tanah Papua. Tidak
hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, masyarakat juga kehilangan akses untuk
berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, bahkan sulit mengakses layanan
kesehatan dan informasi publik berbasis digital. Kondisi ini menurut Bupati John
menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem layanan
telekomunikasi di Papua, agar ke depan kejadian serupa tidak berulang. Di sisi lain, Gubernur Papua
Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan harapan agar proses perbaikan jaringan
serat optik Telkom Group bisa segera diselesaikan. PT Telkom Indonesia sendiri
telah menyiapkan kapal khusus untuk memperbaiki SKKL yang mengalami kerusakan
di dua titik koordinat ruas Sorong-Merauke. Proses perbaikan akan
dilaksanakan dalam dua tahap. Jika berjalan lancar, layanan internet di Papua
Selatan dan Papua Tengah diharapkan segera kembali normal, sehingga masyarakat
bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan. Pernyataan tegas Bupati Mimika
menjadi suara penting yang mewakili keresahan rakyat. Dengan menuntut
kompensasi, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi
korban, tetapi juga mendapatkan haknya atas layanan publik yang seharusnya bisa
diakses tanpa hambatan. Gangguan ini sekaligus menjadi
pelajaran bahwa infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius, terutama
di wilayah timur Indonesia yang masih sering menghadapi kendala konektivitas. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:13 WIT
Madu Galo Galo dari Balai Gadang Bikin Kagum Tim Kemenko Polkam
Papuanewsonline.com, Padang –
Aroma manis madu segar memenuhi udara ketika Tim Kementerian Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memasuki Koperasi Merah Putih Balai
Gadang. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga
Kamis (13-14/8/2025), salah satu produk unggulan daerah ini, madu galo galo,
sukses mencuri perhatian rombongan. Produk lokal yang dikelola secara
mandiri oleh masyarakat ini tidak hanya menawarkan cita rasa khas, tetapi juga
menyimpan potensi ekonomi besar yang dapat mendorong kesejahteraan warga. Brigjen Pol Irwansyah, Asisten
Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan
Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko
Polkam, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan
program prioritas nasional berjalan efektif. “Dalam setiap kegiatan di
wilayah, kami akan menyempatkan untuk mengecek program-program yang saat ini
sedang digalakkan pemerintah, seperti dapur MBG, Koperasi Merah Putih, rumah
untuk rakyat, dan lainnya,” ujar Irwansyah. Di Balai Gadang, tim mendapat
kesempatan menyaksikan proses pengelolaan madu galo galo, mulai dari
pengambilan langsung dari sarang hingga pengemasan. Madu ini terkenal langka
karena jenis lebahnya jarang ditemukan di wilayah lain, membuatnya memiliki nilai
jual tinggi dan prospek pasar luas. “Kami lihat potensinya sangat
besar. Kualitasnya di atas rata-rata, dan ini harus diberdayakan agar
manfaatnya kembali ke masyarakat,” tambah Brigjen Irwansyah. Masyarakat setempat telah mulai
merasakan dampak ekonomi positif dari pengelolaan madu ini, meski skalanya
masih terbatas. Kemenko Polkam pun mendorong agar koperasi mampu meningkatkan
kapasitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran. Selain fokus pada madu galo galo,
rombongan Kemenko Polkam juga meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) di SPN Polda Sumbar, yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi
Gratis. Progres pembangunan SPPG sudah mencapai tahap akhir dengan bangunan
utama berdiri kokoh dan peralatan utama siap digunakan. “Kehadiran kami adalah untuk
menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar masyarakat desa bisa kita bantu dan
dorong mengelola koperasi secara mandiri,” jelas Irwansyah. Kunjungan ini membuktikan bahwa
potensi daerah seperti madu galo galo bukan hanya kebanggaan lokal, tetapi juga
aset nasional yang dapat menunjang perekonomian rakyat. Melalui sinergi
pemerintah, koperasi, dan masyarakat, diharapkan produk seperti ini mampu
menembus pasar nasional bahkan internasional. Penulis : GF
Editor : GF
15 Agu 2025, 21:42 WIT
Polres Buru dan Bulog Siapkan 14 Ton Beras Untuk Gerakan Pasar Murah
Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Resor (Polres) Buru bekerjasama dengan Bulog Kabupaten Buru menyiapkan 14 ton beras untuk kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM).Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan ini digelar di berbagai wilayah Kabupaten Buru, sejak Selasa, 12 Agustus 2025.Sejak awal kegiatan ini digulirkan Polres Buru dan Bulog telah menyalurkan 5 ton beras di Desa Lala, Desa Ubung, dan Desa Jikumaras. Pada Kamis, 14 Agustus 2025, 5 ton beras kembali disalurkan di Desa Karang Jaya. Sisanya akan didistribusikan ke desa-desa lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan.Wakapolres Buru Kompol H. Akmil Djapa turun langsung meninjau kegiatan, memastikan proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi Polri bersama Bulog dan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menekan laju inflasi di wilayah Kabupaten Buru.“Gerakan Pasar Murah ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras. Semoga dapat meringankan beban mereka,” ujar Kompol H. Akmil Djapa. PNO-12
15 Agu 2025, 12:40 WIT
Polres Kepulauan Tanimbar Bagikan 20 Ton Beras Dalam Rangka Gerakan Pangan Murah
Papuanewsonline.com, Tanimbar – Polda Maluku Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Dalam rangka meringankan beban Masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi Daerah, Polres Kepulauan Tanimbar menggelar Kick of Launching Gerakan Pangan Murah (GPM) pada, Kamis (14/08/25) siang.Berlangsung di halaman Mapolres Kepulauan Tanimbar, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., Wakapolres Kompol WILHEMUS B. MINANLARAT, S.H., Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, para PJU, Kepala Perum Bulog Saumlaki bersama Staf, Danki Brimob, para PJU serta tamu Undangan lainnya.Acara Kick Of Launching Gerakan Pangan Murah Polri (GPM) tersebut diawali dengan pelaksanaan Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M. Si., Mentri Dalam Negeri Jendral Polisi (Purn) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAFIAN, M.A., Ph.D., Kepala Bappenas Prof. Dr RAHMAD PAMBUDI, M. S., beserta Dirut Utama Perum Bulog Mayor Jenderal (Purn) AHMAD RISA PATRIA.Usai Zoom Meeting, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dalam GPM ini, Polres Kepulauan Tanimbar yang bekerja sama dengan Bulog Saumlaki telah menyediakan beras SPHP Bulog kemasan 5 kilogram per karung sebanyak 20.000 Kg (20 Ton) dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk masyarakat yang hadir.Masyarakat tampak antusias dalam memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan beras yang telah disediakan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan GPM ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap Masyarakat, sekaligus sebagai upaya dalam menjaga Ketahanan Pangan dan stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.Disela-sela kegiatan, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., pada kesempatan itu mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian Polri dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menekan harga beras, selain itu juga untuk memastikan Masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses pangan yang cukup dan terjangkau.“Gerakan Pangan Murah ini diharapkan bisa membantu meringankan beban Masyarakat, sekaligus menjadi langkah nyata menjaga stabilitas Pangan khususnya di Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar” terangnya.Selain digelar pada Polres Kepulauan Tanimbar, kegiatan GPM ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sarana Zoom meeting yang diinisiasi oleh Mabes Polri, yang menandai kolaborasi kuat antara institusi Kepolisian dengan Bulog dalam menjawab tantangan stabilitas Pangan Nasional. Melalui kegiatan ini, Polri tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga memperlihatkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan Rakyat. PNO-12
15 Agu 2025, 12:20 WIT
Polri Bersama Bulog Jalin Kerjasama Luncurkan Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Kick-off kegiatan ini dipusatkan di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).Acara dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.), serta Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kick-off Gerakan Pangan Murah secara serentak. Hingga 13 Agustus, sudah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Khusus hari ini, kami menyalurkan 2.424 ton di 1.552 titik dengan penerima manfaat hampir 485 ribu orang,” ujar Kapolri.Ia menambahkan, harga beras, gula, dan minyak yang dijual dalam program ini dipastikan sesuai standar Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).“Kami terus mendorong penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton agar segera terealisasi sesuai arahan Bapak Presiden. Evaluasi akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan program berjalan optimal,” tegasnya.Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran strategis gerakan ini dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.“Target inflasi kita berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Pada Juli kemarin inflasi tercatat 2,37 persen, sesuai target. Namun beras adalah komoditas utama yang harus dijaga. Beberapa wilayah di timur bahkan harganya sempat di atas HET, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram,” ungkap Mendagri.Ia mengapresiasi sinergi Polri, Bulog, TNI, dan pemerintah daerah yang membuat distribusi lebih cepat dan merata.“Dari 237 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras, kini harga sudah turun menjadi sekitar Rp191 per kilogram. Polri dengan jaringannya hingga daerah sangat membantu stabilisasi ini,” jelas Tito.Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.“Bantuan pangan sudah 90 persen tersalurkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya Gerakan Pangan Murah SPHP sebanyak 1,3 juta ton akan terus berjalan hingga Desember,” kata Arief.Ia menambahkan, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau."Beras dijual Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000, dan tepung Rp10.000. Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kapolri, jajaran Kapolda, Dirut Bulog, dan semua pihak yang mendukung,” ucapnya.Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung program nasional ini.“Saat ini Bulog memiliki stok 4,2 juta ton beras. Sebanyak 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP, dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan. Kami bersinergi dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah agar harga di lapangan bisa ditekan,” jelasnya.Ia menekankan pentingnya soliditas semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.“Sinergi TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan meminimalisir kenaikan harga. Dengan arahan Bapak Presiden, kami berupaya semaksimal mungkin menyalurkan pangan ke seluruh Indonesia,” pungkas Dirut Bulog.Gerakan Pangan Murah ini akan berlangsung hingga 16 Agustus 2025, dengan target distribusi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lain ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau. PNO-12
15 Agu 2025, 10:54 WIT
Gerakan Pangan Murah, Kapolda Maluku Tegaskan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menegaskan komitmen Polda Maluku dan Polres jajaran dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.Komitmen ini disampaikan Kapolda saat menghadiri kick off launching Gerakan Pangan Murah secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Kapolda mengikuti launching Gerakan Pangan Murah secara daring dari Tribun Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Kamis (14/8/2025).Kapolri dalam arahannya memberikan atensi khusus dan menekankan seluruh jajaran untuk tidak ragu menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penimbunan bahan pokok di pasar modern maupun tradisional. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang hadir dalam kegiatan tersebut turut memberikan apresiasi tinggi kepada institusi Polri atas inisiasi program ini. Ia menilai program ini strategis dalam upaya pengendalian inflasi nasional.Pada kesempatan tersebut, Kapolda Maluku, Irjen Eddy Sumitro Tambunan, berkesempatan melaporkan kesiapan wilayahnya secara langsung kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), H. Arief Prasetyo Adi.Dalam laporannya, Kapolda memaparkan untuk tahap awal, target penjualan adalah 50 ton beras yang didistribusikan ke 8 titik di Kota Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. "Kami laporkan, hasil penjualan yang telah dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 13 Agustus sudah mencapai sekitar 500 juta rupiah," ungkap Kapolda.Kapolda juga menjelaskan strategi distribusi untuk menjangkau wilayah kepulauan. "Mengingat kondisi geografis, kami bersinergi dengan para Raja dan Kepala Desa untuk melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan. Setiap hari kami siagakan tiga unit truk untuk memastikan penyaluran berjalan lancar sesuai data yang kami terima," jelasnya.Seusai mengikuti arahan Kapolri, Kapolda Maluku didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau secara langsung pelaksanaan pasar murah. Kapolda juga berdialog dengan masyarakat untuk memastikan harga dan kualitas bahan pangan yang disediakan.Sebagai penutup, Kapolda secara simbolis melepas armada distribusi pangan yang akan bergerak ke titik-titik penjualan. Pelepasan ini menandai dimulainya secara masif operasional Gerakan Pangan Murah oleh Polda Maluku sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.Dalam kegiatan itu turut hadir mendampingi Kapolda yaitu Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, serta unsur perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku dan kepala Bulog Kanwil Maluku serta pimpinan instansi terkait. PNO-12
15 Agu 2025, 07:36 WIT
Bantu Para Petani Baru, Prajurit Yonif 754 Kostrad Panen Padi di Timika
Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana di
sawah SP 4 Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Rabu (6/8/2025) pagi, terlihat
berbeda dari biasanya. Deretan prajurit berseragam loreng Yonif 754 Kostrad
tampak menyatu dengan para petani, memegang sabit dan turun langsung memanen
padi yang menguning. Kegiatan ini merupakan bagian
dari misi Yonif 754 Kostrad untuk mendukung program Ketahanan Pangan sekaligus
memberikan dukungan nyata kepada para petani baru di wilayah Timika. Setelah
sebelumnya sukses melaksanakan panen di homebase mereka, para prajurit kini
memilih untuk berbagi pengalaman, bertukar ilmu, dan memberikan bantuan tenaga
langsung di tengah masyarakat. Danyonif 754 Kostrad, Letkol Inf
Arief H. Usman, menegaskan bahwa kemajuan bersama hanya dapat dicapai bila
masyarakat dan TNI bahu-membahu membangun negeri. “Tanpa adanya kerjasama,
integrasi, dan koordinasi antara masyarakat dengan TNI, kemajuan bersama
pastinya akan terhambat,” ujarnya. Tak sekadar membantu memanen,
prajurit juga berdiskusi dengan para petani mengenai teknik perawatan sawah,
mulai dari pengelolaan air, pemupukan tepat waktu, hingga pengendalian hama
secara alami. Momen ini menjadi ajang transfer pengetahuan dua arah: prajurit
belajar kearifan lokal para petani, sementara masyarakat mendapatkan tips
pertanian yang lebih modern. Pak Imam (40), pemilik sawah
tempat kegiatan berlangsung, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian
dan bantuan para prajurit. “Yah terima kasih sebelumnya
untuk bantuan tenaga yang telah diberikan bapak-bapak tentara. Terima kasih
juga sudah mau bertukar pikiran tentang bagaimana caranya merawat sawah dengan
baik,” ujarnya sambil menikmati makan siang sederhana di pinggir sawah. Kehangatan interaksi ini membuat
batas antara prajurit dan warga seakan menghilang, berganti dengan semangat
kekeluargaan yang kental. Bagi Yonif 754 Kostrad, kegiatan
ini tidak hanya tentang memanen padi, tetapi juga membangun kemandirian pangan
dan memperkuat ketahanan sosial di daerah. Keikutsertaan prajurit dalam
aktivitas pertanian diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk terus
menggarap lahan, menjaga produktivitas, dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, kegiatan seperti ini
juga menjadi bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat—sebuah prinsip yang
selama ini menjadi landasan pengabdian prajurit. Penulis : Hendrik Editor : GF
14 Agu 2025, 14:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
