logo-website
Senin, 16 Feb 2026,  WIT
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Pemkab Mimika Dukung UMKM Lokal Lewat Gebyar UMKM Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar Gebyar UMKM selama tiga hari, mulai tanggal 7 hingga 9 Agustus 2025, di Lapangan Timika Indah. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2025.  Gebyar UMKM ini menampilkan berbagai produk unggulan UMKM Kabupaten Mimika.  Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Lukas Hindom, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.  "Gebyar UMKM ke-10 tahun 2025 ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam meningkatkan eksistensi UMKM di Mimika," ujar Everth Lukas Hindom di Timika, Kamis (7/8/2025). Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai platform promosi dan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. Everth Lukas Hindom juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika secara konsisten memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui berbagai program, seperti pembinaan, pemberdayaan, permodalan, dan promosi usaha.  "Saya mengajak seluruh stakeholder, baik swasta, perbankan, akademisi, dan komunitas untuk terus mendukung para pelaku UMKM Mimika agar semakin meningkatkan kualitas produknya," imbuhnya. Gebyar UMKM ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Kabupaten Mimika. ( Jidan ) 09 Agu 2025, 00:32 WIT
Dinas Perikanan Kabupaten Mimika Gelar Pasar Murah Ikan Segar di Lapangan Timika Indah Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menggelar pasar murah khusus ikan segar dan beku di Lapangan Timika Indah, Jumat (8/8/2025). Kegiatan ini menjadi angin segar bagi warga Timika yang selama ini mengeluhkan tingginya harga ikan di pasaran. Selain untuk membantu masyarakat, program ini juga bertujuan menjaga stabilitas inflasi di wilayah setempat. Subsidi Hingga Rp 10.000 per Kilogram Pasar murah ini disambut antusias oleh warga. Pasalnya, pemerintah daerah memberikan subsidi harga sebesar Rp 10.000 untuk setiap kilogram ikan yang dijual. “Luar biasa, karena pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan memberikan subsidi harga sebesar Rp 10.000 untuk setiap jenis ikan,” ujar Lastri, salah satu pengunjung yang ikut berbelanja. Lastri mencontohkan, ikan layang atau ikan mumar yang biasanya dijual Rp 35.000/kg di pasaran umum, kini hanya dibanderol Rp 25.000/kg di pasar murah ini. “Hal ini tentu sangat membantu dan memberi penghematan yang signifikan bagi masyarakat,” tambahnya. Pilihan Ikan Segar dan Produk Olahan Berbagai jenis ikan segar dan beku dijual dengan harga lebih terjangkau, di antaranya yaitu Ikan Mumar dengan harga Rp 25.000/kg (harga normal Rp 35.000/kg) dan Ikan Layang dengan harga Rp 20.000/kg (harga normal Rp 30.000/kg) Selain ikan segar, pengunjung juga bisa mendapatkan produk olahan perikanan seperti ikan asin, ikan asap, nugget ikan, bakso ikan, MPMP (Makanan Pendamping MP-ASI), hingga produk UMKM binaan Dinas Perikanan. Langkah Kendalikan Inflasi Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Mimika, Feky Walalayo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menekan inflasi daerah, khususnya dari komoditas ikan. “Di Timika, ikan mumar dan ikan lema termasuk komoditas yang memicu inflasi karena banyak diminati, tapi produksinya tidak ada di sini,” jelasnya. Menurut Feky, tingginya harga ikan di Timika disebabkan sebagian besar pasokan didatangkan dari luar daerah seperti Dobo, Tual, dan Kaimana. “Karena pasokan dari luar, harga ikan tidak stabil. Jadi pemerintah harus mengambil langkah agar komoditas ini tidak memicu inflasi,” tegasnya. Berlangsung Satu Hari, Manfaatnya Besar Pasar murah ikan segar ini hanya digelar satu hari, sementara pameran produk olahan perikanan akan berlangsung hingga keesokan harinya. Acara ini diselenggarakan bersama Dinas Koperasi dan UMKM, dengan Dinas Perikanan sebagai salah satu peserta utama penyedia produk. Program ini diharapkan memberi akses yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat Timika untuk mendapatkan protein hewani berkualitas. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Mimika dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis. Pasar murah ini pun mendapat sambutan positif dari warga yang berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan membeli ikan dengan harga lebih terjangkau. (Cori) 08 Agu 2025, 13:50 WIT
Dinas Ketahanan Pangan Gelar Gerakan Pangan, Cabai Rawit Turun Rp30 Ribu Per Kilo Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) selama tiga hari berturut-turut di Lapangan Timika Indah, mulai 7-9 Agustus 2025. Program yang memasuki hari kedua ini berhasil menekan harga sejumlah komoditas pangan hingga Rp30.000 per kilogram. Husnia SP., M.Si., Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun UMKM. "Kami bergabung selama 3 hari, dari hari Kamis kemarin tanggal 7 Agustus 2025 sampai hari Sabtu besok penutupan. Jadi selama 3 hari kita standby di Lapangan Timika Indah," ungkap Husnia saat diwawancarai di lokasi, Kamis (8/8/2025). Drastis! Cabai Rawit Turun dari Rp100 Ribu ke Rp70 Ribu Komoditas yang paling menarik perhatian warga adalah cabai rawit yang mengalami penurunan harga signifikan. Di pasar reguler, cabai rawit dijual Rp90.000-Rp100.000 per kilogram, namun di GPM hanya Rp70.000 per kilogram. "Cabai rawit sangat diminati oleh warga, di pasar itu per hari ini harga dari kemarin itu Rp90.000 sampai Rp100.000 per kilo. Kami di pasar murah ini menjual dengan harga Rp70.000, per setengah kilonya Rp35.000," jelas Husnia. Selain cabai rawit, beberapa komoditas lain juga mengalami penyesuaian harga: - Bawang merah: Rp50.000/kg (harga pasar Rp65.000/kg) - Bawang putih: Rp40.000/kg  - Tomat: Rp15.000/kg (harga pasar Rp25.000/kg) - Telur: Rp55.000/kg - Beras SPHP: Rp65.000/kg (HET Rp67.500/kg) Program SPHP Pusat Untuk Stabilisasi Beras Khusus untuk beras, Dinas Ketahanan Pangan menurunkan beras dari program pusat yaitu beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). "Beras memang isu sangat inflasi saat ini semua daerah, jadi kita turun beras itu beras dari program pusat yaitu beras SPHP. Di sini juga kita menjual dengan harga eceran tertinggi itu di bawah HET, berkarunya itu Rp65.000 kita jual, HETnya itu Rp67.500," papar Husnia. Program ini juga menyediakan minyak goreng, gula, serta pangan lokal seperti kacang tanah dan ubi jalar (petatas). Target Inflasi dan Keberlanjutan Program Husnia menegaskan tujuan utama GPM adalah menjaga stabilisasi dan memastikan harga pangan serta mengendalikan inflasi di Timika. "Selain kami turun untuk menjaga stabilisasi dan memastikan harga pangan dan menjaga inflasi yang ada di Timika. Karena ada beberapa komoditi pangan-pangan untuk pangan konsumsi masyarakat ini selalu ada inflasi," ungkapnya. Program pasar murah ini bukan yang pertama kali. Menurut Husnia, ini merupakan kegiatan ke-12 yang dilaksanakan dinas tersebut. "Untuk di pasar murah ini kami turun dengan kegiatan ini bukan hanya sekarang ini kami bergabung dengan Dinas Koperasi, namun kami juga ada beberapa, sudah ada jadwal, sering kami turun, kemarin itu terakhir kayak 11 kali, sekarang mungkin untuk 3 hari ini terhitung kayak 12 kali," jelasnya. Agenda GPM Mendatang Sambut HUT RI Dinas Ketahanan Pangan telah menyiapkan agenda GPM lanjutan dalam rangka menyambut HUT RI ke-80: - 12 Agustus 2025: Lokasi Iwaka, kemungkinan Kampung Naina Muktipura - 16 Agustus 2025: Kuala Kencana "Jadi tujuan GPM yang tanggal 12 dan tanggal 16 itu untuk menyambut hari ulang tahun RI yang ke-80," tambah Husnia. Ajakan Kepada Masyarakat Mimika Husnia mengajak seluruh warga Mimika memanfaatkan program subsidi pemerintah ini secara maksimal. "Kami dari Dinas Ketahanan Pangan kepada warga Mimika, ayo warga Mimika mari memanfaatkan program pemerintah dengan harga subsidi, pemerintah menawarkan dengan harga subsidi yang sangat jauh berbeda dengan harga pasar tentunya," serunya. "Jadi warga harapan kami semoga warga Mimika datang belanja memanfaatkan program pemerintah yang sangat murah tentunya sehingga inflasi bisa turun," pungkasnya. Program Gerakan Pangan Murah ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat Mimika dalam menghadapi tekanan inflasi harga pangan, sekaligus mempersiapkan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dengan lebih meriah. (Fadli)   08 Agu 2025, 13:13 WIT
Polda Maluku Dukung Gerakan Pangan Murah Polri Untuk Masyarakat Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan dukungannya dan siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat.Demikian disampaikan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H usai mengikuti rapat secara daring terkait persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah Polri, Kamis (7/8/2025).Wakapolda tidak sendiri menghadiri rapat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Ia didampingi Irwasda, dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, serta Kepala Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut beserta staf.Rapat persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Dalam arahannya, ditekankan pentingnya peran Polri dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan tepat sasaran. Salah satu perhatian utama adalah pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Polri diminta untuk memastikan harga jual beras SPHP tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik jual kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun penimbunan stok oleh pengepul."Pastikan tidak ada pencampuran antara beras SPHP dan jenis beras lainnya. Hal ini penting agar kualitas dan transparansi distribusi tetap terjaga," tegas Irwasum.Irwasum juga meminta seluruh jajaran memaksimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan penyerapan beras SPHP dan mendukung misi stabilisasi harga di tingkat konsumen.Dalam mendukung keberhasilan program ini, Ia pun menekankan pentingnya pelaporan yang terstruktur dan akuntabel. Beberapa poin teknis yang disampaikan antara lain: Penunjukan operator khusus untuk pengumpulan data di tingkat wilayah; Komplikasi laporan oleh posko yang dikoordinasikan oleh Kabagbinopsalev Korbinmas Baharkam Polri; Evaluasi berkala pencapaian target oleh Kabagrenmin Korbinmas Baharkam Polri; Studi banding ke Polda yang telah sukses melaksanakan program serupa, seperti Polda Jateng, Jatim, dan Banten, serta Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN lain yang relevan.Tak hanya itu, Irwasum juga mendorong inovasi dan terobosan kreatif dari masing-masing Polda dalam rangka meningkatkan efektivitas penyerapan dan memperkuat public trust terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Polri.Keterlibatan aktif Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut dalam rapat ini menjadi bagian dari komitmen sinergis antara Polri dan stakeholder terkait dalam penguatan ketahanan pangan di daerah. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pangan nasional menjadi kunci dalam memastikan distribusi pangan berlangsung adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan."Polda Maluku dan mitra strategis siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat," tegas Wakapolda.Dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang terstruktur dan diawasi secara ketat, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan publik. PNO-12 07 Agu 2025, 19:47 WIT
Presiden Prabowo Kecam Praktik Ekonomi Predatoris: Pelaku Usaha yang Hanya Untungkan Diri Sendiri Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam suasana khidmat Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (6/8/2025), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato yang tidak hanya menyentuh tetapi juga mengguncang ruang sidang. Di hadapan para menterinya, Prabowo melontarkan peringatan keras terhadap para pelaku ekonomi yang dinilainya tidak beretika dan rakus—mereka yang hanya menjadikan Indonesia sebagai ladang eksploitasi demi keuntungan pribadi. “Ada pelaku-pelaku ekonomi yang hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap kekayaan kita seperti menghisap darah,” ucap Presiden Prabowo dengan nada tinggi, seperti dilansir dari NTV News. Pernyataan itu bukan sekadar metafora. Prabowo mengangkat sebuah persoalan fundamental: ketimpangan yang lahir dari ekonomi yang dikuasai segelintir pihak. Ia menuding adanya elite bisnis yang menikmati hasil bumi, keuntungan dari proyek infrastruktur, bahkan monopoli komoditas pokok, tetapi nyaris tanpa memberi timbal balik signifikan kepada rakyat dan negara. Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik ekonomi predatoris terus berlangsung. Langkah-langkah hukum dan kebijakan baru tengah dirancang untuk menutup celah eksploitasi, dan memperkuat kehadiran negara dalam perlindungan terhadap sumber daya nasional. “Kita terbuka pada kerja sama, pada investasi, tapi dengan satu syarat mutlak: kepentingan rakyat harus diutamakan. Kalau ada yang hanya mau kaya sendiri, tanpa peduli rakyat, maka negara akan turun tangan,” tegasnya. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi menyangkut keadilan sosial. Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tidak boleh menjadi panggung segelintir orang untuk memperkaya diri di atas penderitaan mayoritas. Lebih jauh, Presiden Prabowo menjabarkan arah baru pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh pemerintahannya. Menurutnya, fondasi ekonomi Indonesia harus dibangun dari bawah, dengan menguatkan sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kehidupan rakyat seperti ketahanan pangan, pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan perumahan rakyat. “Kita harus bangun dari realitas. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tapi soal kemandirian nasional. Saya tidak mau rakyat kita lapar di negeri yang kaya,” ujarnya, menegaskan pentingnya swasembada pangan dan pengelolaan sumber daya secara adil. Pesan Prabowo juga dibaca oleh banyak pengamat sebagai bentuk sinyal keras kepada para oligark—segmen elite ekonomi yang selama ini memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ia menolak bentuk kolaborasi ekonomi yang timpang, di mana pengusaha besar memperoleh privilese tanpa kewajiban yang setara untuk membangun negeri. Presiden menyerukan model kerja sama yang berkeadilan, di mana negara menjadi mitra strategis, bukan subordinat kekuatan modal. Ia juga menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas akan diperkuat dalam pengawasan investasi dan proyek nasional. (GF) 07 Agu 2025, 01:27 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8: Evaluasi 10 Bulan Kerja Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Sidang Kabinet Paripurna ke-8 Kabinet Merah Putih di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian pemerintahan selama 10 bulan terakhir sekaligus mengokohkan arah kebijakan strategis nasional ke depan. Di hadapan seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas semangat kerja tim yang solid dan penuh determinasi dalam menjalankan program-program prioritas nasional. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar-kementerian dan loyalitas terhadap visi besar negara merupakan kunci keberhasilan yang sudah mulai terlihat hasilnya di lapangan. “Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat. Artinya kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang tepat,” ujar Presiden Prabowo dengan nada optimis. Dalam forum tersebut, Presiden merinci sederet pencapaian konkret dari berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Beberapa di antaranya bahkan mencetak sejarah baru: Swasembada Pangan Pemerintah berhasil mencatatkan stok beras nasional sebanyak 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini mengindikasikan ketahanan pangan mulai mengarah ke titik swasembada yang nyata. Swasembada Energi Peningkatan investasi dan pembangunan proyek energi terus bergulir dengan masif. Pemerintah mempercepat eksekusi infrastruktur energi sebagai bagian dari transisi menuju kemandirian sektor energi nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga awal Agustus, sebanyak 17 juta penerima manfaat telah menerima makanan bergizi setiap hari. Program ini menyasar anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai bagian dari investasi negara dalam gizi generasi masa depan. Sekolah Rakyat Merespon tantangan anak-anak putus sekolah, pemerintah membentuk Sekolah Rakyat yang ditargetkan menjangkau lebih dari 15 ribu anak tahun ini. Ini menjadi simbol nyata kehadiran negara di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Koperasi Desa Merah Putih Hingga kini, telah terbentuk lebih dari 80 ribu koperasi berbasis desa yang menjadi penggerak ekonomi rakyat dari bawah. Presiden menilai koperasi adalah fondasi ekonomi gotong-royong Indonesia. Cek Kesehatan Gratis Pemeriksaan kesehatan gratis sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 17 juta warga, mencakup deteksi dini berbagai penyakit kronis dan menular. Program ini dilengkapi dengan rencana pembangunan rumah sakit di setiap kabupaten. Program 3 Juta Rumah Subsidi Mulai September mendatang, pemerintah akan meluncurkan program pembangunan rumah subsidi secara besar-besaran, disertai dengan inovasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Di akhir pengantarnya, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya kecepatan, efisiensi, dan kesinambungan. Ia tidak ingin ada ruang stagnasi dalam pemerintahan. “Kita tidak boleh lambat. Tidak ada alasan untuk menunda pekerjaan. Rakyat menunggu. Kita harus terus bergerak,” tegasnya. Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintahan ke depan akan semakin fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, reformasi sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional. Sidang kabinet ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja untuk menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (GF)   07 Agu 2025, 00:55 WIT
Komjen Dedi Prasetyo Pimpin Penanaman Jagung di Lahan Pondok Pesantren Papuanewsonline.com, Jawa Timur - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo diwakili Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo memimpin penanaman jagung di lahan pondok pesantren. Penanaman ini langsung dipimpin oleh Irwasum dari Jombang dan terhubung virtual ke sejumlah pondok pesantren lainnya.Penanaman jagung yang dipimpin langsung Irwasum Polri adalah lahan milik Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Luas lahannya yang ditanami jagung mencapai 10 hektare.“Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kegiatan tanam serentak jagung dengan berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pondok pesantren. Baik khususnya di Jawa Timur ada kurang lebih 264 pondok pesantren dengan luas tanah 500 hektare,” jelas Irwasum Polri, Rabu (6/8/25). Menurut Irwasum, untuk jumlah secara keseluruhan yang melakukan penanaman jagung serentak ini memiliki target di kuartal tiga di 200.000 hektare. Penanamannya pun bersinergi dengan seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia.Dijelaskan Irwasum Polri, sebelumnya sinergitas penanaman jagung ini juga dilakukan bersama Kementerian Perhutanan. Lahan perhutanan sosial yang telah ditanami jagung seluas 330.000 hektare dari target 700.000.“Kuartal 3 ini sudah ditanam jagung di lahan seluas 440.000 hektare dari target 1 juta hektar oleh Polri bersinergi dengan seluruh komponen bangsa,” ungkap Komjen Pol. Dedi.Jenderal Bintang 3 yang ditunjuk sebagai Wakapolri itu menyampaikan, jika target 1 juta lahan ditanami jagung berhasil dilakukan, maka produksi tahun ini mencapai 4 juta ton. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya.“Sesuai dengan program Bapak Presiden, bapak Kapolri berkomitmen bersama-sama menjalankan program ini,” ujar Irwasum Polri. PNO-12 06 Agu 2025, 17:52 WIT
Polda Maluku Susun RKBMN 2027, Kombes Ary: Pentingnya Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMN Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027.Kegiatan yang diikuti seluruh Satuan Kerja dan Satuan Wilayah di Jajaran Polda Maluku ini dipimpin oleh Karo Logistik Polda Maluku, Kombes Pol Ary Donny Setiawan, S.I.K., M.H di ruang sagu gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku, Rabu (6/8/2025).Penyusunan RKBMN diikuti Para Kasubag Renmin Satker Polda Maluku, Para Kabag Logistik Polres jajaran, serta operator Aplikasi SIMAK dari masing-masing satker/satwil. Turut hadir perwakilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon.Karo Log Kombes Ary Donny Setiawan dalam arahannya menekankan pentingnya dua poin utama dalam penyusunan RKBMN. Yaitu kebutuhan pengadaan dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).“Segala kebutuhan satker yang diperlukan agar diusulkan dalam RKBMN Pengadaan, sementara BMN yang telah dimiliki agar disusun rencana pemeliharaannya secara rinci. Selain itu, wajib dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas barang-barang tersebut,” tegas Kombes Ary.I juga mengingatkan para Kasubagrenmin dan Kabag Logistik Polres jajaran untuk memberikan pendampingan dan pengawasan secara melekat terhadap operator dalam proses penginputan data melalui Aplikasi SIMAK.“Laksanakan pengawasan melekat dan laporkan hasilnya kepada Kasatker masing-masing,” pintanya.Kombes Ary juga memberikan atensi khusus agar seluruh kebutuhan Satker benar-benar diidentifikasi dan diusulkan secara akurat. Ini penting dilakukan agar dapat diteruskan ke tingkat Mabes Polri dalam proses penyusunan RKBMN RKA-KL T.A 2027 di tingkat pusat.Setelah penyampaian arahan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara staf KPKNL Ambon dengan para peserta yang terdiri dari Kasubag Renmin, Kabag Logistik Polres jajaran, serta operator SIMAK Polda Maluku. Sesi ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman teknis dan penyamaan persepsi dalam proses penyusunan RKBMN. PNO-12 06 Agu 2025, 16:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT