Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Pemprov Papua Serahkan 34 Unit Vsat Starlink dan 14 Indibiz untuk Yapen
Papuanewsonline.com, Serui –
Pemerintah Provinsi Papua terus menggenjot transformasi digital dan pemerataan
akses internet di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Pada
kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Yapen, Penjabat Gubernur Papua, Agus
Fatoni, secara simbolis menyerahkan bantuan 34 unit Vsat Starlink dan 14
perangkat Indibiz kepada pemerintah daerah setempat, Kamis (31/7/2025). Perangkat ini akan dipasang di
titik-titik strategis seperti sekolah, puskesmas, kantor distrik, dan rumah
ibadah yang selama ini mengalami kesulitan jaringan internet. Bantuan ini
diharapkan mampu menunjang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta
mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah tersebut. “Saya harap perangkat ini
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Akses internet adalah kebutuhan
mendasar, bukan lagi pelengkap. Ia menjadi tulang punggung pendidikan, layanan
kesehatan, hingga pelaksanaan demokrasi yang transparan,” tegas Agus Fatoni. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua, Jeri A. Yudianto, menjelaskan bahwa Vsat Starlink
yang diberikan telah dilengkapi wallmount rack, router, dan access point agar
stabil dan menjangkau luas. Sementara itu, perangkat Indibiz disiapkan khusus
untuk menunjang Wi-Fi publik di rumah ibadah dan fasilitas sosial lainnya di
daerah perkotaan Yapen. “Teknologi VSAT adalah solusi
utama di tengah kondisi geografis Papua yang kompleks. Program ini akan kami
lanjutkan di semua kabupaten/kota agar tidak ada satu pun masyarakat Papua yang
tertinggal dari kemajuan digital,” ujarnya. (Jidan)
02 Agu 2025, 01:54 WIT
Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemda Mimika Gratiskan BPHTB dan PBG untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Papuanewsonline.com, Timika –
Kabar gembira bagi masyarakat Mimika berpenghasilan rendah! Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya mendukung program nasional 3
Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya dengan
memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada warga yang masuk kategori Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan
Bupati Mimika Nomor 4 dan 5 Tahun 2025, sebagai bentuk konkret pemda dalam
mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kurang
mampu. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifah, menyampaikan bahwa hingga akhir Juli 2025, sebanyak 168 warga Mimika
telah menerima manfaat pembebasan BPHTB, dan jumlah ini terus bertambah setiap
pekan. “Data kami laporkan langsung ke
Kementerian Dalam Negeri setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat
dan program berjalan serius, bukan sekadar wacana,” ujar Dwi saat dikonfirmasi
pada Kamis (1/8/2025). Program ini menyasar warga yang
belum memiliki rumah dan memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya:
Penghasilan maksimal Rp10,5 juta per bulan bagi
yang belum menikah
Maksimal Rp12 juta per bulan untuk yang sudah
berkeluarga
Luas rumah maksimal 36 meter persegi dan tanah
maksimal 48 meter persegi (rumah swadaya)
Lokasi bukan di atas lahan pertanian
Sertifikat tanah atas nama sendiri dan dilampiri
dokumen pendukung seperti slip gaji dan surat keterangan penghasilan dari
kepala kampung
Tak hanya pembebasan pajak, Pemda
Mimika juga menyederhanakan prosedur pengajuan agar warga tidak kesulitan
mengakses bantuan ini. “Kami ingin pastikan masyarakat
mudah mengakses haknya. Jangan sampai hanya karena proses rumit, orang kecil
tidak bisa punya rumah,” tegas Dwi. Langkah ini diharapkan mendorong
percepatan pembangunan hunian layak di Mimika, sekaligus mendukung program
nasional dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan sinergi antara pusat dan
daerah, rumah bukan lagi mimpi—tapi hak yang nyata untuk setiap warga Mimika.
(Jidan)
01 Agu 2025, 22:42 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Gelar Bakti Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kampung Ansudu
Papuanewsonline.com, Sarmi – Satgas Ops Damai Cartenz menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Gratis untuk warga lanjut usia (lansia) di Kampung Ansudu, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, pada Rabu (30/7/2025).Pelayanan kesehatan gratis ini menjadi bentuk kepedulian Satgas Ops Damai Cartenz terhadap kesehatan warga di wilayah Papua, khususnya kalangan lansia yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas medis.Tokoh masyarakat Kampung Ansudu, Adam Beny Mersua, yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintahan kampung, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian atas kegiatan tersebut.“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian melalui Satgas Ops Damai Cartenz yang telah datang di kampung kami untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Kampung Ansudu ini,” ujar Adam Mersua.Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin, mengingat pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Papua.“Pengobatan seperti ini sangat membantu warga. Kami berharap ke depannya tetap berlanjut,” tambahnya.Bakti kesehatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Satgas Ops Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua melalui kegiatan pelayanan masyarakat. PNO-12
01 Agu 2025, 20:07 WIT
Polda Maluku Komitmen Sukseskan Program E-Monev KIP 2025
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan program E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi S.IK, usai mengikuti video conference terkait persiapan pelaksanaan E-Monev KIP yang digelar Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (31/7/2025).Vicon yang diikuti Kombes Rositah, didampingi dua staf Subid PID Bid Humas Polda Maluku dari ruang kerjanya ini dipimpin oleh Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko."Bidang Humas Poda Maluku siap mensukseskan program E-Monev KIP Tahun 2025, dan siap melaksanakan arahan dari Divisi Humas Polri," kata Kombes Rositah.Sebelumnya, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam arahannya meminta dukungan seluruh Bidang Humas Polda jajaran. Semua jajaran diminta memberikan data untuk kesiapan pelaksanaan penilaian oleh KIP Pusat."Kami sangat berharap dukungan datanya. Kami melihat masih banyak data yang belum terisi. Mulai bulan ini kita sudah harus persiapan untuk verifikasi penilaian KIP Pusat. Mari kita saling mendukung untuk penilaian kita yang terbaik sebab mempertahankan itu lebih sulit dari pada kita merebut," tegasnya.Brigjen Trunoyudo juga meminta seluruh Polda jajaran untuk menyampaikan unit pelayanan informasi pada ruang SPKT di masing-masing Polda atau Polres. Ini untuk memudahkan pelayanan informasi. "Rekan-rekan Humas jajaran agar dapat menyiapkan ruang pelayanan informasi dengan memanfaatkan ruang SPKT yang ada di Polda atau Polres, Saya melihat masih ada Polda dan Polres yang belum menyiapkan ruang pelayanan informasi ini," harapnya. PNO-12
01 Agu 2025, 20:00 WIT
Ikuti Anev Polri Secara Virtual, Kapolda: Polda Maluku Siap Jalankan Kebijakan Kapolri
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si terkait program ketahanan pangan nasional serta pemeliharaan situasi kamtibmas yang kondusif.Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si setelah menghadiri Arahan Kapolri secara virtual kepada Seluruh Jajaran dalam rangkaian Analisis dan Evaluasi (Anev) Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) terkini, Kamis (31/7/2025).Kapolda Maluku tidak sendiri mengikuti Arahan Kapolri. Ia didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK, M.H, Irwasda, dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, serta Kapolres jajaran yang ikut melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa isu ketahanan pangan saat ini menjadi prioritas nasional yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Polri. Selain itu, Pemerintah saat ini tengah menggulirkan program strategis berupa pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu menyerap hasil pertanian masyarakat seperti padi dan jagung, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa.Koperasi merah putih juga dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan simpan pinjam, distribusi sembako, serta penampungan hasil panen masyarakat. Kapolri menegaskan pentingnya pengawasan dari Polri agar mekanisme distribusi pangan berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah.Lebih lanjut, panen padi nasional pada kuartal ketiga akan diprioritaskan untuk diserap oleh Bulog guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Setelah Bulog, barulah sektor swasta akan diberi ruang untuk mengambil peran. Oleh karena itu, jajaran Polri diminta untuk aktif mengawal kebijakan ini melalui penguatan fungsi Satgas Pangan di setiap wilayah.Kapolri juga mengangkat temuan penting terkait ketidaksesuaian kualitas pada produk beras kemasan yang beredar di pasaran. Meski hasil panen meningkat, harga beras tetap tinggi, yang mengindikasikan adanya distorsi distribusi. Temuan ini diperoleh dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri.Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum di sektor pangan. Produsen yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap standar mutu akan diproses sesuai hukum. Kepada seluruh jajaran, Kapolri memerintahkan agar segera menurunkan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti persoalan ini secara cepat dan profesional.Dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, Kapolri juga mendorong peningkatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Salah satu prioritas adalah menyukseskan program satu juta lahan untuk pertanian produktif serta pembangunan Sentra Pelayanan Polisi Gizi (SPPG) yang saat ini telah mencapai 395 titik dari target awal 100 unit.Kapolri menekankan pentingnya menjaga mutu dan spesifikasi SPPG agar benar-benar menjadi sarana pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kualitas distribusi makanan serta quality control pasca-pelayanan harus menjadi perhatian utama seluruh jajaran.Kapolri juga menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh melalui pemberdayaan dan pelatihan kerja. Ia mendorong agar Polri bersinergi dengan pemerintah daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) agar para pekerja mendapatkan akses pengembangan keterampilan secara merata.Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika sosial politik menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan 100 hari kerja Presiden RI harus diantisipasi secara cermat. Meski aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap dan Cemas” yang berlangsung pada 21–25 Juli lalu dapat dikendalikan, kewaspadaan harus terus dijaga. Relasi yang baik dengan elemen masyarakat, khususnya kelompok Cipayung Plus, perlu dibangun secara aktif untuk menjaga harmoni sosial.Menanggapi arahan Kapolri, Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menyatakan jajaran Polda Maluku akan menindaklanjuti seluruh instruksi Kapolri secara konkret dan terarah.Kapolda juga menginstruksikan kepada Para Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolres jajaran agar menindaklanjuti seluruh arahan Kapolri serta bangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.“Polda Maluku siap mendukung penuh program ketahanan pangan dan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengawasan distribusi pangan serta optimalisasi koperasi desa. Satgas Pangan di wilayah kami akan langsung bergerak untuk memastikan kelancaran distribusi dan kestabilan harga,” tegas Kapolda.Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur sosial seperti SPPG akan terus dikawal agar memenuhi kualitas pelayanan yang sesuai standar.“Kami pastikan bahwa pembangunan dan operasional SPPG di Maluku berjalan sesuai harapan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi komitmen moral kita kepada masyarakat,” tambahnya.Kapolda turut menyampaikan bahwa Polda Maluku telah menyiapkan langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi gejolak sosial, termasuk menjelang agenda nasional yang sensitif.“Kami akan terus membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Maluku,” ujarnya. PNO-12
01 Agu 2025, 19:25 WIT
Bapenda Mimika Gencar Sosialisasi Pajak: Dorong Kesadaran Masyarakat, Kuatkan Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi kunci utama pembangunan. Hal ini menjadi
sorotan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pajak dan retribusi
daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika pada
Kamis (31/7/2025) di Timika. Kegiatan ini menghadirkan para wajib
pajak, perwakilan OPD, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun
pemahaman bersama tentang pentingnya membayar pajak demi optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Mewakili Bupati Mimika, Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot,
M.Si, menyampaikan bahwa kesadaran pajak masyarakat perlu terus dibangun dan
diperkuat. “Pajak adalah tulang punggung
pembangunan daerah. Dengan pajak, kita bisa bangun jalan, sekolah, puskesmas,
dan fasilitas lainnya. Maka, kesadaran membayar pajak harus jadi budaya
masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Perda
Mimika Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan
pajak dan retribusi daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kepala
Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, M.Si, memaparkan strategi Bapenda dalam
menggenjot penerimaan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis
teknologi. “Kami lakukan pelatihan,
sosialisasi, pembangunan sistem informasi, dan peningkatan koordinasi lintas
instansi. Semua demi pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel,” ujar Dwi. Ia juga menyampaikan kebijakan
terbaru yang berpihak kepada masyarakat, antara lain:
Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai Perda No. 4/2025
Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung
(PBG) melalui Perda No. 5/2025
Kebijakan ini mendukung program nasional 3 juta rumah untuk rakyat.
Penyuluhan ini juga menghadirkan
narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Direktorat Pajak
Daerah Papua Tengah dan BPPKD, yang menjelaskan mekanisme pemungutan pajak
berdasarkan UU dan Perda No. 24 & 25 Tahun 2024. Dengan semangat inklusif dan
partisipatif, Bapenda berharap kegiatan ini mendorong masyarakat makin sadar
pajak, taat regulasi, dan bangga menjadi bagian dari pembangunan Mimika. “Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin besar PAD, semakin cepat pula pembangunan daerah kita,”
tutup Dwi Cholifah. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:54 WIT
Mewabah di Pasar dan Media Sosial, Kosmetik Ilegal Ancam Warga Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika – Di
balik kemasan menarik dan harga terjangkau, bahaya besar mengintai para
pengguna kosmetik di Papua Tengah. Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Kabupaten Mimika mencatat lonjakan signifikan peredaran kosmetik ilegal selama
Januari hingga Juni 2025. Yang mengkhawatirkan,
produk-produk ini bukan hanya tak berizin, tetapi juga mengandung bahan
berbahaya seperti merkuri yang bisa memicu kerusakan permanen pada kulit hingga
gangguan organ dalam. “Kosmetik menjadi temuan
pelanggaran tertinggi dibandingkan produk pangan, obat, maupun suplemen. Ini
sangat mengkhawatirkan,” tegas Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Pandu
Winata Bonay, saat ditemui di kantornya, Rabu (30/7/2025). Sebagian besar produk ini dijual
secara paketan baik di pasar tradisional maupun melalui media sosial, dengan
iming-iming hasil instan memutihkan atau menghilangkan jerawat. Ironisnya,
sebagian besar pembeli tidak sadar akan kandungan zat berbahaya di dalamnya. “Kalau pangan kedaluwarsa
biasanya karena kelalaian. Tapi kosmetik yang sengaja mengandung zat berbahaya
adalah pelanggaran berat dan disengaja,” jelas Rudolf. Dari pantauan Loka POM Mimika,
pengawasan intensif terus dilakukan di lapangan. Di Nabire, beberapa kasus
bahkan sudah diproses hukum. Di Timika sendiri, tahun 2025 ini sudah ada tiga
kasus, dengan satu kasus sudah masuk tahap dua dan diserahkan ke kejaksaan. Meski demikian, Rudolf menegaskan
bahwa upaya penegakan hukum bukanlah tujuan utama. “Kami tetap mengedepankan
pendekatan edukatif dan pembinaan. Harapannya, pelanggaran bisa dicegah sebelum
masuk ke ranah hukum,” tambahnya. Sebagai bentuk antisipasi,
masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, dan selalu
memeriksa izin edar resmi melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi BPOM.
Produk yang aman akan memiliki nomor registrasi yang bisa diverifikasi dengan
mudah. “Kami ajak masyarakat lebih
kritis. Jangan tergoda murah dan janji instan. Kesehatan kulit dan tubuh jauh
lebih berharga,” tutup Rudolf. Dengan sinergi antara masyarakat
dan pengawasan ketat dari Loka POM, diharapkan peredaran kosmetik ilegal di
Papua Tengah bisa ditekan, dan masyarakat makin terlindungi dari ancaman produk
berbahaya. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:26 WIT
Rumah Subsidi Akan Dibangun Secara Masif di Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program pembangunan rumah subsidi secara
besar-besaran di seluruh wilayah tanah air, mulai September 2025. Langkah
strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di
Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025). “Kami akan menggelar launching
rumah subsidi secara masif pada bulan September di berbagai kota. Target awal
kami minimal 25 ribu unit,” ujar Maruarar, Kamis (31/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, dibahas
pula peningkatan kuota rumah subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit pada
tahun ini. Kenaikan ini dianggap sebagai langkah besar untuk menjawab kebutuhan
hunian rakyat, terutama kalangan berpenghasilan rendah. “Biasanya kuotanya hanya sekitar
200 ribuan, tapi tahun ini naik menjadi 350 ribu unit. Ini sebuah terobosan
besar," tegasnya. Maruarar juga menyebut rumah
subsidi akan dialokasikan secara adil dan terarah untuk masyarakat yang
benar-benar membutuhkan. Di antaranya, petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi,
dan pekerja media. “Petani kita alokasikan 20 ribu
unit, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, guru 20 ribu, teman-teman media 3 ribu
unit, dan sopir 8 ribu unit. Ini langkah nyata pemerintah menyentuh lapisan
masyarakat bawah,” jelasnya. Tak hanya rumah subsidi,
pemerintah juga tengah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,
yang untuk pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia. Skema ini akan
memberikan dukungan keuangan bagi pengembang dan kontraktor lokal. “Dengan dukungan dari Danantara,
BUMN, dan koordinasi Menko Perekonomian Pak Airlangga serta Ibu Sri Mulyani,
KUR perumahan ini akan mendorong pengembangan kawasan, termasuk sektor
pariwisata melalui pembangunan homestay,” ujar Maruarar. Program ini diharapkan tak hanya
menyelesaikan backlog perumahan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja
baru dan menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif. (Ning)
31 Jul 2025, 16:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
