Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Rektor Universitas Jakarta Gandeng Farhat Abas Lapor Roy Suryo dkk
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Sudah Jatu Tertimpah Tangga Pulah, pepatah kuno ini pantas disandang Roy Suryo dkk, karena selain menghadapi proses hukum di Mabes Polri, kini Rektor Universitas Jakarta Internasional, Profesor Paiman Raharjo didampingi pengacara kondang Farhat Abas secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Beathor Suryadi, dan Hermanto ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (12/7/2025), dini hari.Laporan ini mencakup dugaan penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, hingga indikasi pemerasan yang menurut Prof Paiman telah mencemarkan reputasi pribadinya dan institusi akademik tempatnya mengabdi.“Sudah waktunya kebenaran ditegakkan. Selama ini saya dituduh terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Presiden Jokowi di Pasar Pramuka tanpa bukti. Ini tidak hanya mencoreng nama saya, tapi juga merusak citra dunia pendidikan secara umum,” tegas Prof Paiman.Ia juga menyoroti keterlibatan Beathor Suryadi yang disebut-sebut sempat bertemu secara pribadi dengannya di sebuah restoran di Plaza Senayan.Dalam pertemuan itu, menurut Paiman, Beathor sempat meminta maaf.“Saya heran, setelah minta maaf secara pribadi, kenapa justru Beathor kembali menyebarkan tuduhan yang lebih kejam di publik," Pungkasnya.Sementara itu Farhat Abas membenarkan bahwa Ia ditunjuk oleh profesor Paiman bersama dengan tim Pembela kaum lemah sebagai pengacara. " Kami telah resmi melaporkan Roy Suryo dan kawan kawan dengan pasal pencemaran nama baik, Kemudian pasal-pasal yang betkaitan dengan berita bohong, serta dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang bernama Bambang," tegas Farhat Abas melalui pesan singkat Via WhatsApp kepada Media Papuanewsonline.com, Minggu (13/7/2025).Farhat mengatakan bahwa klienya merasah difitna dan dicemarkan karena dituduh memalsukan ijasa Presiden Jokowi." Ini perbuatan keji, karena merekayasa pemberitaan untuk mencoreng dan merusak kehormatan Profesor Paiman dan keluarga," Sorotnya.Oleh karena itu, Farhat Abas meminta Polda Metro Jaya untuk menangkap Roy Suryo dkk karena tidak mengerti sistem bernegara. " Mereka hanya menggunakan cara-cara premanisme, cara-cara pemberontak untuk menghina produk daripada hukum kepolisian yang dilakukan oleh Bareskrim Polri,"Tutupnya.(Ning)
13 Jul 2025, 11:55 WIT
Kompolnas Monitoring Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Secara Langsung di Polda NTB
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diwakili oleh Ketua Harian Kompolnas, Drs. Micaksono, SSA., dan Anggota Kompolnas Dr. Supardi Hamid, M,Si,, didampingi Kaset Kompolnas Joko Purwanto, S.I.K., S.H., bergerak cepat melakukan monitoring terhadap penanganan kasus kematian Brigadir Nurhadi di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), yang viral di Medsos.Kasus ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk menjadi atensi khusus dari Menko Polkam selaku Ketua Kompolnas Bapak Jenderal Polisi (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si . Kedatangan Tim Kompolnas disambut baik oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., beserta jajarannya.Dalam kunjungan kerja tersebut, Kompolnas menyampaikan telah menerima paparan yang cukup lengkap dari jajaran Polda NTB terkait kronologi dan penanganan kasus tersebut.Kompolnas juga menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan para tersangka yang saat ini ditahan, guna memastikan kondisi mereka tetap dalam keadaan baik.“Saat ini kami masih mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh. Ini penting agar kami bisa menilai apakah seluruh proses penanganan sudah dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur atau belum," Ujar Ketua Harian Kompolnas, Drs. Micaksono melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Sabtu (12/7/2025).Micaksono mengaku terkejut atas progres signifikan yang telah dilakukan oleh Polda NTB, karena tidak hanya sidang etik, tapi para anggota yang terlibat juga sudah di PTDH dan diproses pidana.“Yang membuat kami cukup surprise adalah ternyata proses pidana terhadap para pelaku juga sudah berjalan. Mereka bahkan saat ini telah ditahan. Ini langkah yang sangat tepat dari Kapolda dan jajarannya. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas ketegasan ini,” ucap MicaksonoMeski demikian, Micaksono menegaskan bahwa terdapat sejumlah catatan yang saat ini masih menjadi bagian dari penyidikan, sehingga tidak dapat diungkapkan secara rinci ke publik.“Ada beberapa hal yang kami tekankan, namun karena masih dalam ranah penyidikan, kami belum bisa memaparkan secara teknis. Kami berharap semua proses berjalan transparan namun tetap mengedepankan akurasi hukum,” Jelasnya.Dalam aspek pembuktian, lanjut Micaksono bahwa Kompolnas mendorong agar penyidik melakukan verifikasi yang lebih mendalam terhadap alat bukti yang sudah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses hukum bisa berjalan hingga ke tahap persidangan tanpa hambatan.“Bukti-bukti harus disisir ulang dengan cermat agar proses hukum ini bisa berlanjut ke pengadilan dengan kuat secara substansi dan administrasi,” Tegasnya.Micaksono menambahkan, terkait hasil pemeriksaan narkoba, hasil tes dari dua (2) tersangka menunjukkan positif, namun tidak ditemukan barang bukti di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi dengan BNNP dinilai penting untuk memperkuat aspek penanganan." Kompolnas menilai bahwa proses penanganan tidak ada rekayasa, karena kalau direkayasa, tidak ada yang namanya penahanan, tidak ada yang namanya PTDH. Karena yang bersangkutan adalah penyidik, sudah berpengalaman, itulah sebabnya mereka mencoba mengelabui penyidik-penyidik yang lain”, Sorotnya.Lanjut Micaksono menambahkan bahwa kemungkinan adanya JC, dimana JC dalam aturan adalah dia bukan pelaku utama dan yang paling penting adalah rekomendasi penyidik.“Kalau memang disarankan oleh penyidik boleh, kenapa tidak? Karena itu memungkinkan dan bisa mengurangi angka hukuman yang bersangkutan.” Pungkasnya.Diketahui Kunjungan Kompolnas ini merupakan bentuk komitmen pengawasan eksternal terhadap institusi Kepolisian, serta dorongan agar proses hukum dalam kasus meninggalnya Brigadir Nurhadi dapat berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.Dalam kesempatan kunjungan kerja ini, Kompolnas berencana melakukan kunjungan langsung ke TKP untuk memahami suasana lingkungan fisik secara detail.(Ning)
12 Jul 2025, 19:44 WIT
Judi Togel di Puncak Jaya Semakin Marak, Bandar Terkenal Pengusaha Yang Kebal Hukum
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya-, Aktifitas judi Toto Gelap (togel) semakin marak di Kabupaten Puncak Jaya, provinsi Papua Tengah.Bebasnya peredaran barang haram ini, karena bandarnya sosok pengusaha yang dikenal kebal terhadap hukum.Bagaimana tidak, Rakyat melalui tokoh pemuda, tokoh agama, hingga tokoh adat di Kabupaten Puncak Jaya terus berteriak di Media untuk hentikan aktifitas ilegal tersebut, namun tidak dihiraukan Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan beserta jajaranya.Bandar judi togel di Kabupaten Puncak Jaya teridentifikasi atas nama Hj Sul Daeng Mangun dan anaknya Zulkifli Dahlan.Selain bandar togel, Hj Sul dan anaknya Zulkifli Dahlan dikenal sebagai sosok pengusaha mentereng di Kabupaten Puncak Jaya yang memiliki kedekatan dengan Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan.Dari data yang dihimpun Media ini, menyebutkan bebasnya aktivitas judi toto gelap (togel) di Kabupaten Puncak Jaya Mulia karena sengaja dipelihara oleh penegak hukum, karena setiap minggu ada jatah yang diterimah.Salah satu sumber terpercaya media ini melalui sambungan telepon selulernya dari Puncak Jaya membenarkan bahwa aktifitas judi togel di Kabupaten tersebut susah ditutup karena semua pihak menerima jata setiap minggu." Peredaran togel milik Hj Sul dan anaknya Sulkifli bukan hanya di Kota Mulia, tapi sudah sampai ke Distrik dan Kampung-kampung di Kabupaten Puncak Jaya," ujar Sumber melalui sambungan telepon selulernya, Sabtu (12/7/2025).Sumber mengatakan aktifitas Judi togel di Puncak Jaya sulit ditutup karena banyak pihak yang menerima jata setiap minggu." Sulit untuk tutup, karena banyak pihak sudah terima jatah tiap minggu, bukan per bulan, dan jatah mereka puluhan juta per minggu," Jelasnya.Sumber mengatakan banyak pihak menolak aktifitas judi togel di Puncak Jaya, karena judi togel mencoreng budaya orang Papua. “ Masyarakat dari dulu tidak mengenal judi togel ini karena judi Ini bukan budaya Papua," Tegasnya.Dari hasil pantauan Media ini, terkait dengan aktifitas judi togel ini, walaupun Sejumlah tokoh agama dan masyarakat menyoroti kinerja Polres Puncak Jaya namun Kapolres AKBP Achmad Fauzan beserta jajarnya, belum menunjukkan aksi nyata untuk memberantas bisnis haram tersebut.Diketahui dari hasil judi togel itu bandar Hj Sul Daeng Mangun dan anaknya Zulkifli Dahlan memiliki rekening gendut dan memiliki sejumlah bangunan maupun kendaraan dan barang berharga lainya, bandar yang dikenal sebagai pengusaha yang kebal hukum ini, kalau Kapolres Puncak Jaya berani melalukan proses hukum dengan menangkap keduanya, maka mereka bisa dikenakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Hingga berita ini dipublikasikan Kapolres Puncak Jaya AKBP Achmad Fauzan belum memberikan keterangan, Media ini sudah berupaya melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon selulernya dan pesan singkat via WhatsApp namun tidak ada balasn, kendati telepon seluler dari Kapolres sedang aktif.(red)
12 Jul 2025, 18:52 WIT
8 Pelaku Penyerangan Guru dan Nakes di Yahukimo Berhasil Diamankan
Papuanewsonline.com, Yahukimo - Tim Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Sat Reskrim Polres Yahukimo terus bergerak cepat menindaklanjuti kasus penyerangan brutal terhadap guru dan tenaga kesehatan yang terjadi di Distrik Anggruk pertengahan Bulan Maret lalu. Hingga Jumat, (11/7 2025), sebanyak delapan terduga pelaku telah berhasil diamankan dalam serangkaian operasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya.Kedelapan pelaku yang diamankan diketahui merupakan bagian dari kelompok KKB yang dikenal sebagai Batalyon Eden Sawi Yali, di bawah komando Ohion Helembo alias Bapa Simpan, yang berafiliasi langsung dengan Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak.Dari delapan yang sudah diamankan, tiga yang sudah terbukti sebagai tersangka, yakni atas nama Aris Pahabol, DH, dan NS, serta kelima sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. didampingi Wakaops Damai Cartenz Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menyatakan bahwa penanganan kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pelaku dan jaringannya.“Kami serius menangani kasus ini. Pelaku yang terlibat akan kami proses secara tegas dan profesional. Tindakan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan tidak bisa ditoleransi karena mereka adalah simbol kemanusiaan dan pelayanan,” tegas Brigjen Pol. Faizal.Senada dengan itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. menyampaikan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti kerja keras aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan.“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Aparat keamanan hadir untuk melindungi masyarakat dan menindak tegas kelompok-kelompok yang mengganggu kedamaian,” ujar Kombes Pol. Yusuf.Hingga saat ini, tim investigasi gabungan masih melakukan pendalaman terhadap kelima pelaku yang sudah diamankan serta terus memburu sisa anggota kelompok bersenjata yang diduga kuat terlibat dalam aksi biadab tersebut. PNO-12
12 Jul 2025, 14:37 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Penyerahan Penghargaan ITUC-ASIA Pacific Kepada Kapolri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menghadiri acara penyerahan penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP) kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Acara ini diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, pukul 18.00 WIB di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.Penghargaan dari organisasi buruh tingkat Asia Pasifik ini menjadi tonggak bersejarah, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Kapolri yang dinilai berhasil membangun jembatan dialog konstruktif antara institusi Polri dan elemen serikat pekerja di Indonesia. Ini juga menandai pengakuan internasional terhadap kontribusi aktif Polri dalam mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ibu Ketua Umum Bhayangkari, General Secretary ITUC-Asia Pacific Shoya Yoshida, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Presiden KSPI, Presiden KSBSI, Presiden KSPSI, Irwasum Polri, para Pejabat Utama Mabes Polri, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Maluku beserta 14 Kapolda lainnya, serta para pengurus dan anggota serikat pekerja serta tamu undangan lainnya.General Secretary ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida, dalam sambutannya menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas pendekatan humanis Polri dalam menjaga keamanan, khususnya dalam pengawalan demonstrasi buruh serta upaya aktif Polri dalam mendukung penempatan kembali ribuan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.“Malam ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah. ITUC memberikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas komitmennya dalam melindungi pekerja dan mendukung serikat buruh secara konkret,” ungkap Yoshida.Kapolri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, seraya menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan serikat pekerja adalah bagian dari strategi bersama menghadapi tantangan ketenagakerjaan dalam dinamika global yang terus berubah.“Kita berharap sinergisitas ini menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, yang berdampak langsung pada terbukanya lapangan kerja. Alhamdulillah, hasil komunikasi yang telah dibangun menunjukkan potensi terbukanya 35.000 lapangan kerja baru untuk rekan-rekan yang terdampak PHK,” ujar Kapolri.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menyampaikan bahwa buruh di Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada Kapolri atas pendekatan yang persuasif dan kebijakan nyata melalui pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri.“Polri di bawah Jenderal Sigit telah menunjukan keberpihakan moral terhadap pekerja. Ini bukan hanya apresiasi simbolik, tetapi pengakuan terhadap langkah konkret yang dirasakan langsung oleh buruh,” ujarnya.Menanggapi penghargaan tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan menyampaikan ucapan selamat kepada Kapolri dan menilai bahwa pencapaian ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi representasi semangat seluruh jajaran Polri dalam membangun kepercayaan publik.“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan refleksi atas komitmen moral dan profesionalisme yang telah ditanamkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran. Kami di Polda Maluku menjadikan hal ini sebagai cermin dan pemicu semangat untuk memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang melayani dan melindungi seluruh elemen bangsa, termasuk kaum pekerja,” ujar Kapolda.Ia menambahkan, bahwa keberhasilan ini menegaskan arah transformasi Polri yang semakin inklusif, terbuka terhadap dialog sosial, dan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penegak hukum.“Kepemimpinan yang mengakar pada empati dan keberpihakan terhadap keadilan sosial adalah napas baru bagi institusi Polri. Di Maluku, kami berkomitmen mengemban semangat ini dalam pendekatan kami terhadap masyarakat, tanpa terkecuali,” pungkasnya.Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehormatan dan solidaritas lintas sektor, mencerminkan eratnya hubungan antara negara dan rakyatnya. Acara ditutup dalam situasi aman, tertib, dan penuh kehangatan. PNO-12
12 Jul 2025, 14:26 WIT
Karena Hal Ini, Kemenko Polkam Dorong Pengawasan di Ruang Siber Harus Diperketat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI Heri Wiranto menyarankan agar ada penguatan kelembagaan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota.Selain itu, perlu juga pengawasan di ruang siber yang berpotensi menciptakan dan berpengaruh terhadap munculnya tindak kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya."Percepat pula pembentukan Direktorat Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat kewilayahan. Hal ini untuk mendukung upaya penegakan hukum kejahatan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya," kata Heri Wiranto melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Sabtu (12/7/2025).Heri menyampaikan, sejak Januari - Juli 2025 terdapat 14.385 kasus kekerasan di Indonesia. Dalam waktu 2 minggu, terjadi lonjakan lebih dari 2 ribu kasus. Korban kekerasan diantaranya anak-anak 62,5%, dan perempuan 80,7%. Sementara pelaku kekerasan yaitu anak-anak 17,4% dan dewasa 82,7%."Tugas Kemenko Polkam yaitu akan mengoordinasikan Gerakan Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN AKPA) lintas lembaga hukum dan keamanan, mengoordinasikan penanganan kekerasan daring dan perdagangan orang, dan mengintegrasikan isu perlindungan dalam kebijakan keamanan nasional," Pungkas Heri.(Ning)
12 Jul 2025, 13:36 WIT
Selesaikan Konflik di Papua, TPNPB/OPM Mengaku Siap Duduk Satu Meja Dengan Pemerintah Indonesia
Papuanewsonline.com, Jayapura-, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB bersedia duduk satu meja berunding dengan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua.Hal ini disampaikan juru bicara TPNPB/OPM Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang diterima Media ini, Jumat (11/7/2025)." Kami menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Natalius Pigay, Yusril Izha Mahendra dan kepada semua kabinet merah putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahwa TPNPB bersedia melakukan perundingan dan mengakhiri perang antara kami dengan Militer Pemerintah Indonesia diatas Tanah Papua," ucap Sebby Sambom.Lanjut Sebby kalaupun Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan TPNPB/OPM, maka harus difasilitasi oleh PBB atau lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia." Bisa juga difasilitasi oleh Negara tetangga dalam perundingan ini," Tegasnya.Lanjut Sebby bahwa Tujuan dari perundingan tersebut ialah demi kemanusiaan sehingga lebih dari 97.000 warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di Tanah Papua bisa kembali ke rumah mereka masing-masing." Selain kembali, para pengungsi ini juga diharapkan mendapat bantuan kemanusiaan dari Lembaga-lembaga terkait setelah mengungsi diberbagai daerah di Tanah Papua," Terangnya.Ditambahkan Sebby, penarikan seluruh personel militer indonesia dari Tanah Papua adalah sebagai bentuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara TPNPB dengan Militer Pemerintah Indonesia." Kami dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dan 36 Kodap menolak dengan tegas penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dan penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua," Tegas Sebby Sambom.Kata Dia, Penunjukan Gibran ke Papua hanya sebagai pencitraan negara indonesia dimata dunia internasional atas desakan PBB dan masyarakat Internasional kepada negara indonesia." Hanya pencitraan untuk menghambat akses kunjungan PBB ke Tanah Papua terkait persoalan konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah menimbulkan pelanggaran HAM terhadap warga sipil," Sorotnya.Sebby menjelaskan TPNPB/OPM menganggap penunjukan Wapres Gibran ke Papua sebagai sebuah kekeliruan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia." Persoalan konflik di Papua karena ada sejarah yang harus diluruskan oleh kami dengan pemerintah indonesia, sehingga PBB harus terlibat dalam penyelesaian akar persoalan konflik di Papua sebagaimana pada tanggal 15 Agustus 1962, PBB juga aktif terlibat dalam sengketa wilayah West Niew Guinea sekarang West Papua," Imbuhnya.Lanjut Sebby, Sejarah Papua harus diluruskan dan diselesaikan terlebih dahulu." Jika tidak maka semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Papua dan penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua hanya membuang-buang waktu dan energi sendiri, karena kami siap lawan," tandas Sebby.Sebby secara tegas mengatakan bahwa Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menolak semua kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan di Tanah Papua, Karena pembangunan bukan solusi utama penyelesaian akar persoalan konflik." Konflik bersenjata antara Militer Pemerintah Indonesia dengan pasukan TPNPB di seluruh Tanah Papua terjadi karena ada persoalan sejarah Papua yang harus di diselesaikan oleh kami dengan pemerintah indonesia di Markas PBB," Pungkasnya.(red)
11 Jul 2025, 16:46 WIT
Polda Maluku Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Kerajaan Belanda
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Kerajaan Belanda, Jumat (11/7/2025).Pertemuan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda di bidang keamanan dan diplomasi, ini berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku.Kedatangan delegasi parlemen kerajaan Belanda diterima langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, mewakili Kapolda Maluku. Ia didampingi Karo SDM dan Direktur Intelkam Polda Maluku.Delegasi parlemen kerajaan Belanda yang hadir yakni Jesse Klaver, Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Kati Piri (Greenleft–Labour Alliance), Eric van der Burg (Party for Freedom & Democracy), dan empat anggota lainnya.Kedatangan mereka juga didampingi oleh jajaran Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, yaitu Adrian Palm (Deputy Head of Mission), Maresa Oosterman (Kepala Bidang Politik), serta Edwin Arifin (Senior Policy Advisor Bidang Politik). Hadir juga Pimpinan Konsulat Belanda di Ambon, Kun Kusno, didampingi mantan Duta Besar RI untuk Serbia, Samuel Samson, serta staf Konsulat Belanda, Priscilia Tuhuteru.Kurang lebih satu jam, pertemuan yang berlangsung menjadi momen strategis dalam memperkuat kerja sama antara kedua pihak.Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan dan perhatian terhadap upaya-upaya Polda Maluku dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah yang kaya akan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama tersebut."Kami menyampaikan selamat datang di Polda Maluku. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam membangun kemitraan ke depan," harap Wakapolda.Dalam pertemuan tersebut, para delegasi parlemen kerajaan Belanda menyatakan kekaguman atas peran strategis yang dijalankan oleh institusi Kepolisian dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Mereka secara khusus mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan dalam menjalankan tugas, termasuk dalam penanganan potensi konflik sosial dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.Para delegasi tertarik memahami bagaimana Polri, khususnya di Maluku, menjaga kohesi sosial dalam konteks keberagaman, serta peran aktif aparat kepolisian dalam program-program kemitraan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.Para anggota parlemen Belanda juga mencatat Polda Maluku sebagai institusi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia, sekaligus menjadi representasi dari diplomasi keamanan berbasis nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan.Polda Maluku sendiri berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional, khususnya mitra strategis seperti Kerajaan Belanda, demi memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perdamaian di wilayah Maluku. PNO-12
11 Jul 2025, 16:15 WIT
Kunjungan Ke Maluku, Kakor Polairud Baharkam Polri Tekankan Kordinasi Lintas Sektoral
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Pemelihara Keamanan (Kakor Polairud Baharkam) Polri, Irjen Pol R. Firdaus Kurniawan, S.I.K., M.H melaksanakan kunjungan kerja di Maluku, Kamis (10/7/2025).Irjen Firdaus menyambangi Markas Polairud Polda Maluku pada siang tadi. Ia didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Imam Thobroni S.IK., M.H, Direktur Polairud Polda Maluku, dan pejabat kepolisian lainnya.Dalam arahannya, Irjen Firdaus Kurniawan mengaku kunjungannya merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap bulan ke berbagai Polda jajaran.“Kami setiap bulan rutin melakukan kunjungan ke Polda-Polda jajaran, minimal dua sampai tiga Polda setiap bulannya," kata Irjen Firdaus."Kunjungan rutin yang dilaksanakan bertujuan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mencatat secara detail apa saja yang menjadi kekurangan atau kebutuhan operasional di masing-masing Polda yang dikunjungi," jelasnya.Pada kesempatan itu, Irjen Firdaus menekankan pentingnya profesionalisme, respon cepat terhadap dinamika keamanan laut, serta optimalisasi sumber daya dan sarana pendukung yang dimiliki oleh jajaran Polairud di daerah. "Setiap personel Polairud agar tetap semangat dalam menjalankan tugas, menjaga kekompakan, dan meningkatkan koordinasi lintas instansi, terutama di wilayah perairan yang memiliki potensi gangguan keamanan maupun sosial," harapnya.Di tempat yang sama, Wakapolda Maluku memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan komitmen Kakorpolairud dalam membina satuan Polairud di wilayah timur Indonesia. Brigjen Imam menegaskan kesiapan jajaran Polda Maluku untuk terus berbenah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maritim, serta menjaga stabilitas keamanan laut yang strategis di Maluku."Polda Maluku siap menjaga stabilitas keamanan maritim di provinsi Maluku," pungkasnya. PNO-12
11 Jul 2025, 09:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
